Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Peran Sudanese Professional Association (SPA) dalam proses pelengseran Rezim militer Omar Bashir di Sudan dalam kurun waktu Desember 2018 hingga April 2019. Bashir yang bertahan dengan kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade lamanya telah berhasil dilengserkan melalui serangkain aksi yang menekan Lembaga Keamanan Sudan untuk mencopot kekuasaan Bashir. Penelitian ini akan menjawab bagaimana peran SPA dalam proses pelengseran Bashir tersebut. Menggunakan Teori Modal Sosial, Kesempatan Politik, Mobilisasi, dan Pembingkaian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran SPA dalam proses jatuhnya Bashir tercermin dari keberhasilannya dalam mencitrakan dirinya sebagai organisasi sipil murni, memanfaatkan situasi krisis politik dan ekonomi untuk membentuk aliansi the Force of Freedom and Change sebagai jaringan partisipasi sipil, mengkordinir serangkaian aksi “just fall” sebagai mobilisasi massa serta mendeklarasikan piagam freedom and Change sebagai norma yang menjadi tujuan bersama

---

This thesis discusses about the role of the Sudanese Professional Association (SPA) in the process of overthrowing the military regime of Omar Bashir in Sudan from December 2018 to April 2019. Bashir, who remained in power for more than three decades, has been successfully removed through a series of actions that put pressure on the Sudanese Security aparatus to remove him from power. This study will answer how the role of SPA in the process of removing this regime. Using Social Capital Theory, political and mobilization, framing structure, this research concludes that the role of SPA in the process of overthrowing Bashir's regime is reflected in its success in perceiving itself as a pure civil society organization, utilizing political and economic crisis situations to form the alliance of the Force of Freedom and Change as a network of civic engagement, coordinating a series of “just fall” protests actions as mass mobilization and declaring the Charter Of Freedom and Change as norms that becomes the common goal of Sudanese civil society"

"ABSTRAKBerkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment(faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaranmengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuandemokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipildalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yangdigunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studikepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi inidiperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara?masyarakatsipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal(budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasimasyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, modelgerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensipenting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembanganLSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

---

AbstractThe growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensable ground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society onthe process of democratization undergone todate. The objectivesof this study are among others to identify problems faced by civil society organisation in instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation (internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its rolecontribution as significant actor democracy advancement, and to propose policy recommendation concerned withcontribution and enhancement of the role of civil society inthe process of consolidating democracy in Indonesia. Thisstudy is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, public consultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The study concludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture),nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model,networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potential on the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil society organisation has been somewhat noteworthy. "

"ABSTRAKRadikalisme Agama merupakan persoalan yang sampai saat ini belum bisa tuntas dalam penangananya di Indonesia. Penelitian SETARA Institute menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 208 kasus yang tersebar di 24 propinsi di Indonesia dengan 270 bentuk tindakan meliputi 140 kasus dilakukan oleh negara dalam bentuk tindakan aktif dan pembiaran, sedangkan 130 kasus yang lainya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Penerapan Bela Negara pada masyarakat sipil yang dilakukan oleh GP. Ansor merupakan proses atau upaya untuk menangkal radikalisme agama melalui kegiatan peningkatan kompetensi, resosialisasi kebangsaan dan kemitraan strategis dalam hal toleransi antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GP. Ansor memiliki peran dalam pengembangan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas diri dan gerakan nyata dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pada kelompok minoritas.hr />ABSTRACTReligious radicalism is a problem that until now has not been able to complete in its handling in Indonesia. The SETARA Institute research shows that there are 208 cases spread across 24 provinces in Indonesia with 270 forms of action covering 140 cases conducted by the state in the form of active and omission action, while 130 cases are conducted by non state actors. It certainly has a direct impact on civil society in Indonesia. Implementation of State Defense on civil society conducted by GP. Ansor is a process or an effort to ward off religious radicalism through the activities of increasing competence, national resocialization and strategic partnership in terms of tolerance among religious people. This research uses qualitative research type with deep observation and interview technique. The results of the research show that GP. Ansor has a role in the development of national insights, as well as the development of self capacity and real movements in safeguarding the security and comfort of minority groups."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Peranan Kereta Rel Diesel Kuda Putih bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Yogyakarta dan Surakarta. Kereta ini muncul setelah PNKA melakukan rehabilitasi dan modernisasi terhadap sarana dan prasarana kereta api khususnya. Didatangkan pada tahun 1963, membuat KRD Kuda Putih menjadi kereta rel diesel pertama yang beroperasi di Indonesia dan yang pertama melayani jalur Yogyakarta dan Surakarta setelah Indonesia merdeka. Adanya transportasi yang menghubungkan dua kota akan mempermudah mobilisasi masyarakat di masing-masing kota. KRD Kuda Putih membuat waktu tempuh Yogyakarta- Surakarta dan sebaliknya menjadi lebih cepat. Setelah hampir 17 tahun beroperasi kereta ini dihentikan pengoperasiannya oleh PNKA pada

tahun 1980 karena kurangnya suku cadang.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the role of diesel train Kuda Putih for socio-economic life of the society in Yogyakarta and Surakarta. This train comes after PNKA?s rehabilitation and modernization railway infrastructure. Imported in 1963, making diesel train Kuda Putih became the first diesel train operating in Indonesia and the first serve Yogyakarta and Surakarta track after Indonesia's independence. With the availability of transport linking the two cities, will facilitate the mobilization of communities in each city. Diesel train Kuda Putih makes the travel time of Yogyakarta-Surakarta and contrary become faster. After nearly 17 years of operation, this train ceased operations in 1980 due to lack of spare parts.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penyebab terjadinya kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011 yang lalu. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia karena baru dinyatakan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011, pukul 00.00 waktu setempat, setelah melalui proses referendum atau jajak pendapat di antara warga Sudan Selatan yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2011. Latar belakang mengapa sampai akhirnya diadakan referendum Sudan Selatan adalah satu hal yang menarik untuk dikaji karena banyak konflik yang terjadi di belakangnya. Jadi, penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa akhirnya Sudan Selatan melakukan referendum dan menganalisis perkembangan Sudan dan Sudan Selatan setelah terpisah satu sama lain.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian eksplanatif, dimana analisis tersebut penulis terapkan dalam menggambarkan dan menjelaskan mengenai terjadinya konflik di Sudan hingga melakukan referendum dan menjelaskan masa depan negara Sudan itu pasca referendum yang berlangsung. Hasilnya, analisis penulis adalah referendum Sudan Selatan lahir karena adanya konflik yang didasarkan pada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap wilayah Sudan Selatan selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dimana konflik tersebut juga bercampur dengan perselisihan paham antara warga Sudan Utara yang didominasi oleh ras Arab dan kaum muslim dan warga Sudan Selatan yang didominasi oleh ras Afrika dan kaum non-muslim.

---

This study aimed to investigate the cause of the independence of South Sudan in 2011. South Sudan is the newest nation in the world because the independence has been declared on July 9, 2011, at 00.00 local time, after going through the process of referendum began on January 9, 2011. Background on why a referendum of the SouthSudan is an interesting thing to study because it has so many conflicts behind. So, writing this article is to find out why South Sudan ended a referendum and analyzing the problems after Sudan and South Sudan separated from each other.In this study, the authors used explanative research, which the authors apply this analysis to describe and explain the conflict in Sudan to conduct a referendum and explain future problems of Sudan's post-referendum. As a result, the analysis of the South Sudan referendum is because of a conflict based on unfair policy that made by the government, the South Sudan civil already feel it for decades. The conflict is also mixed with the disagreement between the Northern Sudanese Arab-dominated race (the Muslims) and the people of South Sudan which dominated by the African race (the non-Muslims)."

"Cyber City pada dasarnya merupakan sebuah konsep pengembangan kota yang di dalamnya memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan warganya. Dalam pelaksanaan program cyber city di Kota Depok terdapat berbagai pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang perlu disadari keberadaannya sebagai salah satu aktor potensial dalam mendukung program Depok Cyber City. Secara lebih lanjut, skripsi ini akan membahas mengenai peranan dari OMS dalam mendukung pelaksanaan program Depok Cyber City, serta mengidentifikasi kondisi lingkungan faktual OMS, meliputi aspek internal (karakter dan fungsi OMS) dan aspek eksternal (peran pemerintah) yang dapat mempengaruhi peranan OMS dalam program Depok Cyber City. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran OMS dalam mendukung program Depok Cyber City, sebagian besar mencakup peran dalam memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi, peran dalam membangun modal sosial, dan peran dalam pembangunan yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program Depok Cyber City tersebut. Dalam aktualisasinya peran OMS di Kota Depok perlu didukung oleh peran pemerintah, khususnya keterlibatan dalam hal regulasi serta program pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Depok Cyber City.

---

Cyber City is basically an urban development concept which make use of information technology in meeting the needs of its citizens. In the implementation of the cyber programs in Depok City there are various parties involved, including the Civil Society Organizations (CSOs) that needs to be aware of its existence as one of the potential actors in supporting Depok Cyber City program. In further, this paper will discuss the role of CSOs in supporting the implementation of Depok Cyber City, and identify the environmental conditions of CSOs, including the internal aspects (character and function of CSOs) and external aspects (role of government) that may affect the role of CSOs in Depok Cyber City program. This study uses a postpositivist approach to research, with qualitative data collection techniques.

The results showed that the role of CSOs in supporting Depok Cyber City program, mostly include a role in mobilizing the community to participate, role in building social capital, and role in development by conducting activities that support the Depok Cyber City program. In the actualization, the role of CSOs in Depok need to be supported by the role of government as an enabling environment which particularly in terms of regulatory involvement and community development programs to support the implementation of Depok Cyber City program."

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"

"[Empat tahun sejak dimulainya pemberontakan, Suriah masih terjebakdalam perang sipil yang telah menghancurkan setiap segi wilayahnya. Jumlah korban tewas melampaui 200.000 jiwa, akan tetapi solusi politik masih jauh dari harapan. Penelitian ini menyoroti bagaimana persepsi ancaman, internal dan eksternal, mempengaruhi perilaku rezim Bashar al-Asad dalam upayanya mempertahankan legitimasi politiknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah pada situasi krisis dan untuk mengeksplorasi bagaimana perang sipil yang berkepanjangan disebabkan oleh kesediaan rezim yang berkuasa untuk mengadopsi kebijakan berisikosekalipun untuk melanggengkan kekuasaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memahami kompleksitas perang sipil, diperlukan kajian dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif rezim yang berkuasa, untuk menemukan solusi politik yang terbaik bagi tercapainya resolusi konflik.;Four years since the start of its uprising, Syria is still caught in a civil war that has torn every facet of the country. The death toll has exceeded 200.000 lives with no political solution in sights. This research highlights on how threats perceptions, both internal and external, affect behavior of Bashar al-Asad’s regime in order to protect its political legitimacy. The purpose of this research is to understand policy-making process by a government during crisis and to explore on how a long-lasted civil war is caused by the will of the government to have a risky policy for its survival. This research is done by qualitative method with a case study approach. The researcher suggest that to understand the complexity of civil war, the other analysts shall look from many angles, including government’s perspective, to find any political solution that may best resolve the conflict., Four years since the start of its uprising, Syria is still caught in a civil warthat has torn every facet of the country. The death toll has exceeded 200.000 liveswith no political solution in sights. This research highlights on how threatsperceptions, both internal and external, affect behavior of Bashar al-Asad’sregime in order to protect its political legitimacy. The purpose of this research isto understand policy-making process by a government during crisis and to exploreon how a long-lasted civil war is caused by the will of the government to have arisky policy for its survival. This research is done by qualitative method with acase study approach. The researcher suggest that to understand the complexity ofcivil war, the other analysts shall look from many angles, including government’sperspective, to find any political solution that may best resolve the conflict.]"

"Dalam perkembangannya, Gerakan Mahasiswa angkatan 1998 pasca jatuhnya rezim Orde Baru, sangat sulit dilihat sebagai suatu unsur monolitik dari bagian civil society karena meliputi berbagai varian dan mempunyai banyak perbedaan afiliasi dari masing-masing kelompok Gerakan Mahasiswa tersebut. Fenomena-fenomena ini seringkali menyebablcan terjadinya perselisihan bahkan perpecahan di antara kelompok-kelompok Gerakan Mahasiswa itu sendiri.Penelitian ini difokuskan pada Gerakan Mahasiswa 1998 khususnya di Jakarta, pada tiga kelompok aksi mahasiswa yang muncul di permukaan menggerakan berbagai aksi, pasca jatuhnya rezim orde baru. Permasalahan yang diajukan mengenai Iatar belakang kelompok gerakan, basis massa, strategi gerakan, dan eksistensi masing-masing kelompok dalam mengusung agenda reformasi dan salah satunya yang marak dibawakan dalam setiap aksi mahasiswa adalah pemutusan hubungan total dengan rezim lama (cleansing regime) pada masa sesudah kejatuhan Soeharto. Untuk menjawab permasalahan tersebut dipinjam teori teori hegemoni dari Antonio Gramsci, teori demokratisasi dan kebangkitan kekuatan civil society dari Samuel P Huntington dan Richard Robinson, serta teori gerakan sosial baru dari Sylvia Bashevkin dan Jeff Haynes untuk menjelaskan munculnya gerakan mahasiswa 1993, dan pemetaan kelompok- kelompok aksi gerakan mahasiswa di Indonesia yang diajukan oleh Anders Uhlin untuk menganalisa tipologi dan perbedaan dari kelompok-kelompok gerakan mahasiswa 1998.Dengan menggunakan teknik wawancara dan Studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa kualitatitf Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa : gerakan mahasiswa 1998 sebenarnya memiliki kesamaan visi dalam melihat suatu masalah, perbedaan justru terlihat pada alat yang digunakan, seperti metode aksi dan strategi pergerakan, yang seringkali justru menimbulkan perpecahan pada gerakan mahasiswa 1998 itu sendiri. Hal ini diperburuk dengan masuknya kooptasi elit dan problem eksistensi, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan hanya bersifat aktualisasi egoisme dan heroisme semata, dan cenderung masuk kedalam kooptasi elit kekuasaan sehingga hanya menjadi alat permainan para elit politik.

---

During the movement of the New Order regime, the rise of class of 1998 , its hard to be recognized as the monolhitic element from the part of civil society, because its covering very complicated to see that movement as a monolithic element divide of civil society, because its covering many variant and having a lot of diversites of affiliation from each of the student movement, this phenomena always make the student movement groups fall apart.

This research is Focus from the movement of class of 98 especially in Jakarta, with three group of the student action, which active to move a student campaign, after the fall of the new order regime. Set of problem from this research concerning the student movements background mass bases, movement strategy dan the existence each of student movement group, to champaign the reformation agenda. The mast interesting agenda is make severance relations with old regime (cleansing regime) after the fall of Soeharto. To answer that questions, this research borrowed the Hegemony theories from Antonio Grantsci, the democratization and civil society theories from Samuel P. Huntington and Richard Robinson, which connected with the social movement theory from Slyvia Bashevkin and Jeff Haynes to explained the emerge the student movement in 1998, and mapping of student movement in lndonesia from Anders Uhlin to analysed the difference and tipology the student movement of class of 98 groups.

Collecting the data process with reviewing the literature and in-depth interview technigne, then analysed with the qualitatif approach. From that analysis, the writer result: In fact, the movement of class of 98 has a same perspective to see the problem, but had different opinion to see how the instruments worked like movement strategy and action methods, that difference always make a friction between the movement action groups. This fact also influenced by elite interest and exsistence problem, which cause characteristic of the movement onLy base on egoism actualitzation and heroism, and inclined begin come into elite circle interest."

"Foreign-Imposed Regime Change (FIRC) atau intervensi perubahan rezim merupakan salah satu instrumen kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) dalam mengejar kepentingannya. Dalam Perang Sipil Suriah, AS menjadi salah satu negara pengintervensi dan dengan tujuan untuk mengganti pemerintahan Suriah. AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup di Suriah. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup alih-alih terbuka di Suriah?” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Kerangka analisis yang digunakan adalah Logika Strategi Perubahan Rezim oleh Lindsey O’Rourke (2018) yang terdiri dari pertimbangan taktis dan keuntungan strategis intervensi. Peneliti berargumen bahwa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup karena pertimbangan taktis AS di Suriah dan rekam jejak di negara-negara target sebelumnya dan pertimbangan keuntungan strategis akan hasil yang didapat di Suriah serta posisi negara-negara rival membuat AS enggan menggunakan operasi terbuka dan memilih operasi tertutup.

---

Foreign-Imposed Regime Change is one of the United States’ (US) security policy instruments to pursue their national security interests. During the Syrian Civil War, the US intervenes with a purpose of overthrowing the incumbent Syrian government. The US uses a covert regime change for that purpose. This research is aiming at answering the question of “why does the US use a covert regime change instead of an overt regime change in Syria?” This research relies on qualitative approach to answer the research question and uses primary and secondary data collected from official documents and open-source information. This research employs the concept of the strategic logic of regime change developed by Lindsey O’Rourke (2018; 2019) to analyze the case. This research focuses on the tactical considerations and strategic benefits of an intervention and argues that US uses covert regime change operation because of the heavy cost of their previous overt regime change polices in Afghanistan, Iraq, and Libya as well as the fear of rival states’ intervention, especially from Russia, in Syria that might endanger their current geopolical standing."