Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengetahuan merupakan sumber terpenting dan merupakan aset atau sumber daya strategis yang harus dimiliki oleh setiap jenis organisasi atau institusi, baik itu sektor swasta maupun sektor publik yang berorientasi produk atau layanan. LAPAN merupakan salah satu Lembaga penelitian negara yang sudah berencana untuk mengelola pengetahuan dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) LAPAN 2014-2018 yang terdapat knowledge management (KM) didalamnya. Tetapi kenyataanya dalam evaluasi MPTI tersebut penerapan manajemen pengetahuan berstatus not achieved atau belum tercapai. Tidak adanya manajemen pengetahuan yang baik mengakibatkan timbul masalah pada sektor sumber daya manusia. Penelitian bersifat Mix Methods dan memiliki tujuan untuk merumuskan sebuah strategi KM yang sesuai dengan kebutuhan LAPAN. Penyusunan strategi tersebut akan dibagi menjadi dua tahapan yaitu mencari kebutuhan proses manajemen pengetahuan yang tepat sesuai dengan faktor kontingensi dalam teori solusi dan pondasi manajemen pengetahuan serta mencari kebutuhan pengetahuan yang diadopsi dari teori strategi manajemen pengetahuan Zack. Hasil dari penelitian ini adalah strategi mengembangkan manajemen pengetahuan LAPAN yang hanya perlu berfokus kepada 4 sub proses manajemen pengetahuan yaitu kombinasi, sosialisasi, eksternalisasi dan arahan lalu dipetakan sesuai dengan strategi bisnis LAPAN khususnya pada Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa (Detekgan).

---

Knowledge is an important resource and Knowledge is a strategic asset or resource that must be owned by every type of organization, both the private sector or public sector which is product or service oriented. LAPAN is research institutes that has planned to manage knowledge well. This plan can be seen on the 2014-2018 LAPAN Information Technology Master Plan (MPTI) which has knowledge management (KM) in it. But the fact, KM has not been applied in LAPAN. The lack of goods knowledge management in LAPAN can be effected in several problems in human resource area. This research is a mixed methods research that has the purpose of formulating KM strategies based on LAPAN needs. The strategy's formulation will be divide into two stages: finding the needs for an appropriate knowledge management process according to the contingency factors in the theory of knowledge management solutions and foundations and seeking knowledge needs adopting from Zack's knowledge management strategy theory. Developing knowledge management, LAPAN only needs to focus on four sub-processes of knowledge management: combination, socialization, externalization, and direction. The sub-process will be mapping against LAPAN's current knowledge needs at the Deputy of Aviation and Space Technology (Detekgan)."

"Industri dirgantara saat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan sangat berguna bagi industri lainnya. Pengetahuan dalam industri dirgantara dapat ditemukan pada kelompok penelitian dan komunitas yang menjalankan fungsi penelitian maupun pengembangan. Organisasi dirgantara bercirikan teknologi yang kompleks, rumit, terampil dan mahal. Oleh karena itu, pengetahuan harus dikelola dengan baik. LAPAN merupakan lembaga yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan dirgantara. Penerapan manajemen pengetahuan (MP) merupakan salah satu target organisasi. Berdasarkan laporan evaluasi capaian rencana induk TI, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah implementasi manajemen pengetahuan tidak berhasil (not achieved). Organisasi yang bermaksud mengimplementasikan MP, perlu mengetahui terlebih dahulu apakah organisasi tersebut telah siap. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan MP di LAPAN dan memberikan rekomendasi. Kerangka kesiapan dibangun dari analisis faktor penentu keberhasilan, fondasi MP, dan pendukung MP. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan penentuan bobot faktor menggunakan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAPAN sudah siap untuk implementasi MP namun perlu perbaikan dengan nilai 79,2%. Rekomendasi bagi organisasi diantaranya adalah membangun struktur organisasi MP, menyusun strategi MP, mengoptimalkan sarana berbagi pengetahuan dan menyusun kebijakan dan standar.

---

Aerospace industry plays an important role in economic growth and useful for the other industries. Knowledge in the aerospace industry can be found in research groups and communities which carry out functions both in design and development programs. Aerospace instituion characterized by complex, complicated, skilled and expensive technologies. Therefore, knowledge should be managed properly. LAPAN is an institution that carries out tasks in the field of aerospace research and development. The implementation of KM is one of the organizational targets. The IT master plan evaluation report stated that one of the problems it had founded, that the implementation of knowledge management was not achieved and before an organization implements KM, it is necessary to know whether the organization is ready. This study aims to measure the KM readiness at LAPAN and provide recommendations. The readiness framework is built from the analysis of critical success factors, KM foundations, and KM enablers. Data collection using a questionnaire with a Likert scale and determining the weight of the factor using the analytical hierarchy process (AHP). The results of this study indicate that LAPAN is ready for KM implementation but need improvements with a value of 79.2%. The recommendations for the organizatation is to build KM organizational structure, develop an KM strategy, optimize the medium of knowledge sharing and arrange a policies and standards"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan citra lembaganya Dilatarbelakangi oleh pentingnya citra bagi lembaga dan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap peran humas dalam membangun citra lembaga Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara observasi studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi data dan triangulasi metodologis Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan Lapan bertipologi proaktif yang terdiri dari strategi aksi yang difokuskan kepada kegiatan yang menekankan pada penyampaian mengenai performansi organisasi keterlibatan personal dan kerjasama Sedangkan strategi komunikasi ditekankan pada komunikasi interpersonal pertukaran informasi dan penggunaan media komunikasi internal Strategi tersebut cukup efektif dalam membentuk citra pada publik yang sudah secara aktif terlibat dan berhubungan dengan Lapan aware dan active public ditunjukkan dengan adanya efek awareness acceptance dan action yang kemudian akan mempengaruhi terhadap pembentukan citra Lapan Namun pada non public latent public dan apathetic public citra Lapan belum terbangun dengan baik ditunjukkan dengan belum adanya awareness terhadap keberadaan Lapan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan citra lembaganya Dilatarbelakangi oleh pentingnya citra bagi lembaga dan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap peran humas dalam membangun citra lembaga Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara observasi studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi data dan triangulasi metodologis Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan Lapan bertipologi proaktif yang terdiri dari strategi aksi yang difokuskan kepada kegiatan yang menekankan pada penyampaian mengenai performansi organisasi keterlibatan personal dan kerjasama Sedangkan strategi komunikasi ditekankan pada komunikasi interpersonal pertukaran informasi dan penggunaan media komunikasi internal Strategi tersebut cukup efektif dalam membentuk citra pada publik yang sudah secara aktif terlibat dan berhubungan dengan Lapan aware dan active public ditunjukkan dengan adanya efek awareness acceptance dan action yang kemudian akan mempengaruhi terhadap pembentukan citra Lapan Namun pada non public latent public dan apathetic public citra Lapan belum terbangun dengan baik ditunjukkan dengan belum adanya awareness terhadap keberadaan Lapan Kata Kunci strategi komunikasi hubungan masyarakat citra

---

ABSTRACTThis research aims to analyze strategy communication that is used by a government agency in developing corporate image Based on by the importance of image for institutions and the demands that the bigger for its role of public relations in building corporate Method research use qualitative approach with technical data of interview observation literature study and documentation and technique the validity of data that uses triangulation data and triangulation methodologically The result showed that strategy communication has proactive tipylogycal consisting of strategy action which focused on activities who insists on delivery of about organization performance personal involvement and cooperation While strategy of communication emphasized on a communication interpersonal information exchange and use of communication media internal The strategy is quite effective in building the image of the public who have been actively involved and in touch with Lapan aware and active public indicated by the effects of awareness acceptance and action which will then affect the building of Lapan image However to non public latent public and apathetic public the image have not woken up properly indicated by the lack of awareness of Lapan "

"Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan.

---

People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government.

The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy.

This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD).

Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan dari pemanfaatan dan tujuan dari pemanfaatan terhadap sarana dokumen elektronik di pusat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Jakarta. Kerangka Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai informan inti yakni Sumber Daya Manusia yang mengelola teknologi informasi pada Biro Humas dan Kerjasama Kedirgantaraan LAPAN pusat. Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi pemetaan kegiatan dan masalah, wawancara mendalam (depth interview), dan analisis dokumen. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan dan kendala dokumen elektronik yang tercipta di LAPAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dokumen elektronik dilakukan oleh pengguna, banyak dari kalangan peneliti di LAPAN sebagai operasional kerja dalam mencapai efisiensi dalam waktu, tenaga dan biaya. Peneliti LAPAN memiliki hak akses yang penuh untuk menelusur dokumen. Selain peneliti, pengguna banyak dari instansi lain yang membutuhkan informasi kewilayahan. Pemanfaatan dokumen elektronik di LAPAN cukup mudah diakses karena menerapkan metode publikasi melalui website. Namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatannya yaitu tidak semua pengguna mendapatkan informasi dalam bentuk dokumen yang dicarinya karena ketidaktersediaan dokumen, kurangnya Sumber Daya Manusia dan tenaga pengolahannya, serta masih ditemukannya sistem jaringan error yang menghambat pendistribusiannya dan masalah kurang tertariknya masyarakat terhadap ilmu kedirgantaraan.

---

This study aims to describe the whole of the way and purpose of use electronic documents facilities in The National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) Jakarta. Framework This research is a qualitative descriptive type. Subjects in this study as well as the informant is someone who is at the core of human resource management and information technology in Public Relations Aerospace Cooperation LAPAN center. Way of collecting data through observation mapping activities and issues, in-depth interviews (depth interviews), and document analysis. The issues raised in this research is how to use the documents created by the stakeholder overall at LAPAN. The results of research showed that the utilization of electronic documents by the user, many of the researchers in the operational LAPAN in achieving efficiencies in time, effort and cost. Space agency researchers have full access rights to search documents. Aside from researchers, many of the other users that require regional information. The users of electronic documents in LAPAN fairly accessible for the method of publication via website. However, there is still some problems in the utilization that is not all users to get information in form of a document looking for because unavailability the document because still have not been processed, the lack of human resources that provides information facilities to support the electronic document and processing personnel, and are still found system malfunction network its distribution and problems of society to less attraction of aerospace science."

"Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah lembaga pemerintah non-kemeterian yang bertanggung jawab kepada Presiden, serta berkoordinasi dengan kementerian riset dan teknologi/badan riset dan inovasi nasional (RISTEK/BRIN). Para ahli di bidang penerbangan dan antariksa yang jumlahnya terbatas menjadi halangan untuk berkembangan IPTEK tersebut. Sumber daya manusia LAPAN yang banyak mendekati masa pensiun dan pegawai LAPAN yang keluar lembaga atau pindah tempat kerja. Jumlah ahli penerbangan di LAPAN sebanyak 16 orang dan bidang sains antariksa sebanyak 22 orang. Sumber daya manusia di bidang penerbangan dan antariksa juga sangat membutuhkan kemampuan, dan knowledge khusus yang perlu waktu lama untuk dipelajari dan dilatih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi critical knowledge di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berdasarkan matriks pengetahuan. Metodologi penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur tentang knowledge management dan critical knowledge selanjutnya dilakukan pencarian data dengan cara wawancara dengan pejabat, dan para ahli di LAPAN. Hasil wawancara tersebut akan dilakukan konten analisis dengan pengkodean untuk mencari list knowledge yang ada dalam LAPAN. Critical knowledge diidentifikasi dengan melakukan portofolio matrix untuk memetakan knowledge berdasarkan tingkat kompleksitas dan tingkat kebutuhan untuk LAPAN sendiri. Critical knowledge yang telah diidentifikasi selanjutnnya akan dibuat menjadi knowledge mapping untuk LAPAN sebagai salah satu referensi dalam pengembangan strategi Knowledge Management (KM) LAPAN. Hasilnya adalah sebagai berikut; (1) Ada 34 ilmu kritis yang ditemukan dalam penelitian ini di Badan Antariksa Indonesia. (2) Berdasarkan matriks risiko kehilangan pengetahuan, tidak ada tempat pengetahuan pada matriks terendah. (3) Beberapa rekomendasi diusulkan untuk organisasi seperti wiki, penyelarasan strategi, penghargaan dan pengakuan, dan pemetaan pengetahuan ahli.

---

The National Aeronautics and Space Agency (LAPAN) is a non-military government institution that is under and reports to the President and is in partnership with the ministry of research and technology / national research and innovation agency (RISTEK / BRIN). The limited number of experts in the field of aviation and space is a barrier to the development of the science and technology. LAPAN's human resources are nearing retirement and LAPAN employees who leave the institution or move to work. The number of aviation experts in LAPAN is 16 people and the field of space science is 22 people. Human resources in the field of aviation and space also need skills, and special knowledge that takes a long time to learn and train. The purpose of this study is to provide recommendations for critical knowledge at the National Institute of Aeronautics and Space based on a knowledge matrix. The research methodology began by conducting a literature study on knowledge management and critical knowledge then searching for data by interviewing officials, and experts at LAPAN. The results of the interview carried out with coding content analysis to find a list of existing knowledge in LAPAN. Critical knowledge identified by carrying out a portfolio matrix to map knowledge based on the level of complexity and the level of need for LAPAN itself. Further critical knowledge that has been identified made into a knowledge mapping for LAPAN as one of the references in developing the LAPAN Knowledge Management (KM) strategy. The result is as followed; (1) There are 34 critical knowledge that this study found in Indonesia space agency. (2) Based on knowledge loss risk matrix, there is no knowledge place in lowest matrix. (3) Several recommendation are proposed for organization such as wiki, strategy alignment, reward and recognition, and expert knowledge mapping"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan metode valuasi hasil teknologi penerbangan dan antariksa bagi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penelitian ini juga mendiskusikan nilai aset tak berwujud dan lisensi dari kekayaan intelektual yang dihitung melalui tiga pendekatan valuasi, seperti cost-based approach, income-based approach, dan market-based approach, dikaitkan dengan konsep dicounted cash flow. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode valuasi kekayaan intelektual yang paling tepat untuk diterapkan di LAPAN adalah cost-based approach dan income-based approach dengan memberikan mekanisme penghitungan nilai moneter kekayaan intelektual yang dibutuhkan LAPAN menuju komersialisasi hasil teknologinya.

---

This study aims to analyze the impact of the application of valuation methods on the results of aeronautics and space technology for the Indonesian National Institute Aeronautics and Space (LAPAN). This study also discusses the value of intangible assets and licenses from intellectual property that are calculated through three valuation approaches, such as cost-based approach, income-based approach, and market-based approach, associated with concepts cashed in cash flow. The results of this study indicate that the most appropriate intellectual property valuation method to be applied in LAPAN is cost-based approach and income-based approach by providing a mechanism for calculating the monetary value of intellectual property needed by LAPAN towards the commercialization of its results of technology."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres nomor 6tahun 2012 yang dilakukan oleh Lapan. Tesis ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaLapan melihat Inpres nomor 6 tahun 2012 sebagai perluasan kewenangan dalampengelolaan dan pengolahan data penginderaan jauh. Dalam pelaksanaan Inpresnomor 6 tahun 2012, masih perlu dilakukan koordinasi antara Lapan dan BIGsebagai pelaksana. Dalam konteks sumberdaya, fasilitas cukup memadai dengandiadakannya upgrading stasiun bumi dan fasilitas penerima dan penyimpanan data.Dari segi SDM masih perlu ditingkatkan, karena masih kurangnya tenaga peneliti danoperasional. Pelaksanaan Inpres ini masih belum optimal karena tidak didukung olehanggaran yang memadai.

---

ABSTRACTThis research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result ofthis study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as anextension of authority in the management and processing of remote sensing data.There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor ofPresidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quiteadequate since the upgrading of ground station and receivers and data storagefacilities. In terms of human resources, there is still need improvement because thelack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 isstill not optimal because the policy is not supported by adequate budget, This research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result ofthis study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as anextension of authority in the management and processing of remote sensing data.There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor ofPresidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quiteadequate since the upgrading of ground station and receivers and data storagefacilities. In terms of human resources, there is still need improvement because thelack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 isstill not optimal because the policy is not supported by adequate budget]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip jadwal retensi arsip pada sistem kearsipan Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsip 1, informan tidak memahami mengenai konsep dari retensi arsip padahal pemahaman mengenai konsep retensi arsip elektronik menjadi dasar untuk menetapkan jadwal retensi. Pada prinsip 2, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN tidak menggunakan seri arsip sebagai dasar. Pada prinsip 3, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN memperhatikan prinsip mengenai keutamaan isi dibandingkan format, selain itu juga memperhatikan biaya resiko dan manfaat dengan menggunakan tape library untuk penyimpanan permanen karena dianggap lebih murah dan efisien. Pada prinsip 4, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN sudah memperhatikan 4 komponen yang diperlukan dalam daur hidup total. Pada prinsip 5, Pada dasarnya semua data yang dimiliki oleh Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN digunakan oleh seluruh pengguna, baik lembaga swasta maupun pemerintahan. Data yang sudah tidak digunakan oleh pihak Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN dipindahkan ke media offline, yaitu tape library. Pada prinsip 6, Semua data yang dikelola oleh Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN merupakan arsip elektronik yang dari diciptakan sudah berbentuk digital dan tidak pernah melakukan alih media arsip elektronik tersebut dalam media kertas. Pada prinsip 7, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN mengguna tape library sebagai media penyimpanan karena dapat bertahan lama dan memiliki kapasitas yang besar, dan juga sistem yang dimiliki selalu di perbaharui agar arsip tersebut tetap bisa diakses/ dibaca. Pada prinsip 8, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN menggunakan media tape library karena memiliki ukuran dan kapasitas yang besar, dan juga tape library dinilai lebih hemat biaya. Pada prinsip 9, metadata yang dimaksud mencakup informasi sebagai berikut tanggal akusisi, waktu akuisisi dan nama satelit. Padap prinsip 10, sistem didesain dengan melakukan integrasi antara 2 media yaitu storage dan tape. Diantara 2 media tersebut ada sistem yang menghubungkannya, sistem ini mampu mengenali yang mana data yang sudah 10 tahun sehingga otomatis langsu memindahkan ke dalam tape.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the application of the archive retention schedule principle in the archive system of the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN. This research is a qualitative research with case study approach. From the results of this study it can be concluded that in principle 1, informant does not understand the concept of archive retention whereas the understanding of the concept of electronic archive retention becomes the basis for establishing retention schedule. In principle 2, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN does not use archive series as the basis. In principle 3, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN pay attention to the principle of content primacy than format, but it also pay attention to the cost of risk and benefit by using tape library for permanent storage because it is considered cheaper and efficient. In principle 4, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN already pay attention to 4 components required in the total life cycle. In principle 5, Basically all data owned by Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN used by all users, both private and government agencies. Data that has not been used by the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN moved to the offline media, namely tape library. In principle 6, All data maintained by the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN is an electronic archive that was created from a digital form and never overtakes the electronic archive media in paper media. In principle 7, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN use tape library as a storage media because it can last long and has a large capacity, and also owned systems are always updated so that the archive can still be accessed read. In principle 8, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN using tape library media because it has a large size and capacity, and also tape library is considered more cost effective. In principle 9, such metadata include information as follows acquisition date, acquisition time and satellite name. In principle 10, systems are designed by integrating between two media, storage and tape. Among the 2 media there is a system that connects it, the system is able to recognize which data that has been 10 years so that automatic langsu move into the tape."

"Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap awal pemberian pelayanan; untuk prioritas pemenuhan kepentingan pengguna masih perlu perbaikan karena belum ada petugas khusus pelayanan. Transparansi informasi pelayanan masih kurang dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang masuk masih sangatlah sedikit.

---

This thesis discusses an analysis of the implementation process of public service accountability organized by Pusfatekgan. The method used is qualitative research.The results of this study are as follows: there is already an existing standard for service reference indicator, but it needs to be informed more broadly; for service solution, a consultation has taken place at the early stages of service delivery; it is only the priority of fulfillment for the benefit of the users that is considered still requiring more improvements because there is not any special service attendant yet. The transparency of service information still has not been publicized enough, while there is still very little community participation through public complaints."