Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi penegakan hukum lalu lintas yang belum maksimal hampir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah Polda Metro Jaya. Sebagai ibukota, Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah yang cukup komplek dalam penegakan hukum lalu lintas, baik yang terkait infrastruktur sarana dan prasarana maupun kondisi sosial masyarakat. Pentingnya Implementasi kebijakan Elektronic Traffic Law Enforcement (Etle) Terhadap Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas sangatlah penting. Sehingga bisa mewujudkan Kamseltibcarlantas yang maksimal pada wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi penegakan hukum menggunakan E-TLE di wilayah Hukum Polda Metro Jaya masih kurang efektif ditandai dengan perbedaan jumlah pelanggaran lalu lintas yang menggunakan E-TLE dengan yang tidak. Kedua, manajemen dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengoperasian E-TLE di Polda Metro Jaya masih belum efektif. Perlunya pemberian insentif kepada anggota polisi lalu lintas yang bertugas di wilayah ETLE untuk meningkatkan efektifitas, maka nilai implementasi kebijakan ETLE juga akan meningkat.

---

The condition of traffic law enforcement that has not been maximized has almost occurred in various regions in Indonesia, including the Polda Metro Jaya area. As the capital city, Jakarta and its surroundings face quite complex problems in traffic law enforcement, both related to infrastructure, facilities and infrastructure as well as social conditions. The Importance of Implementing the Electronic Traffic Law Enforcemnt (Etle) policy towards the reduction of the number of traffic violations is very important. So that it can realize maximum security and security in the legal area of Polda Metro Jaya and its surroundings. The results showed that first, the implementation of law enforcement using E-TLE in the legal area of Polda Metro Jaya was still ineffective, indicated by the difference in the number of traffic violations using E-TLE and those that did not. Second, the management and human resource capabilities in operating E-TLE at Polda Metro Jaya are still ineffective. It is necessary to provide incentives to traffic police officers assigned to ETLE areas to increase effectiveness, so the value of implementing ETLE policies will also increase."

"Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri khususnya Polisi lalu lintas. Namun demikian, perkembangan lingkungan strategis berupa pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan jenis yang beraneka ragam dalam tahun-tahun terakhir diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk, telah mengakibatkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya semakin memprihatinkan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang lalu lintas, baik dalam bentuk kemacetan mapun kecelakaan lalulintas. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya membangun kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas dari masyarakat pengguna jalan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya adalah dengan melaksanakan sistem penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas melalui sistem ETLE. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis juga membuat problematika, antara lain: “Bagaimana penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana upaya penerapan E-TLE yang optimal dalam memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan berkelanjutan berkendara?” Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat Ditlantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, sistem E-TLE ini telah berhasil menekan tingkat pelanggaran lalu lintas namun belum dapat menekan penurunan kecelakaan lalu lintas

---

Traffic problems are one part of the main tasks of Indonesian Nation Police, also known as Polri, especially the traffic police. Furthermore, the development of the strategic environment—in the form of the rapid growth of the number of motorized vehicles with various types in recent years followed by an increase of population—has resulted in various problems of security, safety, public order and the smoothness on highways. Such problems are increasingly causing various problems in the field of traffic, both in the form of traffic congestion and traffic accidents. In response to these problems as well as to build discipline and traffic compliance from road users, Traffic Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region (Ditlantas Polda Metro Jaya) implements a law enforcement system for traffic violators through ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system. This paper aims to find out the application of E-TLE system in suppressing the number of traffic violations; factors affecting the effectiveness of the application of E-TLE system in reducing the number of traffic violations; and the optimal efforts to implement E-TLE in providing sustainable driving safety and security services, the author employs the qualitative approach using the case study method. The sources of information are traffic officers of Ditlantas Polda Metro Jaya. Data are obtained through interviews. The results of the study reveal that E-TLE system has succeeded in reducing the level of traffic violations but has not been able to reduce traffic accidents."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksnya permasalahan lalu lintas di DKI Jakarta, dimana angka kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Selain itu, penerapan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara konvensional tidak lagi efektif dan efisien karena berbagai persoalan seperti menimbulkan kemacetan, potensi pungli dan lain sebagainya. Selain itu, pada awal November 2022, Kapolri mengeluarkan diskresi Kepolisian dimana melarang penindakan pelanggaran lalu lintas secara konvensional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisa optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam perspektif kesisteman di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori penegakan hukum, teori sistem informasi, konsep optimalisasi serta konsep e-policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi ETLE adalah tujuan untuk memaksimalkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik, alternative keputusan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas serta adanya berbagai keterbatasan dari aturan, dukungan anggaran, integrasi data, sumber daya manusia serta kerjasama antar Criminal Justice System (CJS). Selanjutnya, pelaksanaan ETLE dalam perspektif kesisteman ada kelemahan pada safware yang dikerjakan vendor, database yang belum terintegrasi dengan bid data Korlantas Polri, integrasi sistem dalam Criminal Justice System (CJS) yang masih parsial, personel ETLE yang terbatas pada kualitas dan kuantitas serta tidak adanya SOP manajemen risiko

---

This research is motivated by the complexity of traffic problems in DKI Jakarta, where the number of congestion, traffic violations and traffic accidents is very high. In addition, the conventional application of traffic violation law enforcement is no longer effective and efficient due to various problems such as causing congestion, potential levies and so on. In addition, in early November 2022, the Chief of Police issued a Police discretion prohibiting conventional enforcement of traffic violations. Based on these conditions, this study is intended to analyze the optimization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the perspective of systematization in the jurisdiction of polda Metro Jaya. This research uses the analysis of law enforcement theory, information systems theory, optimization concepts and the concept of e-policing. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the factors that influence the optimization of ETLE are the goal of maximizing the enforcement of traffic violation laws electronically, alternative decisions in carrying out traffic violation enforcement and the existence of various limitations of rules, budget support, data integration, human resources and cooperation between Criminal Justice Systems (CJS). Furthermore, the implementation of ETLE in a system perspective there are weaknesses in the software carried out by vendors, databases that have not been integrated with the Police Corps bid data, system integration in the Criminal Justice System (CJS) which is still partial, ETLE personnel who are limited to quality and quantity and the absence of risk management SOP."

"Data telah menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam tren pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak 2018-2023. Skripsi ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam rangka mewujudkan kawasan tertib lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle dalam melihat keterlaksanaan kebijakan. Adapun peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dengan melakukan teknik analisis data secara illustrative methods terhadap data primer berupa wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke beberapa pemangku kebijakan krusial, termasuk Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memimpin jalannya kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum berjalan dengan optimal dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas. Walaupun terdapat kemajuan dalam implementasi, namun terdapat beberapa catatan kritis yang harus dibenahi untuk memaksimalkan tujuan kebijakan.

---

Data has shown that there’ve been fluctuations in the trend of traffic offences in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction from 2018-2023. This thesis aims to further examine the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy in order to realise an orderly traffic area in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction. Researchers use Grindle's policy implementation model in looking at policy implementation. The researchers used a post-positivist approach by conducting data analysis techniques in illustrative methods on primary data in the form of in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with several crucial policy makers, including the Traffic Director at the Greater Jakarta Metro Area Police who led the ETLE policy in its jurisdiction. The results showed that the implementation of the ETLE policy in the Polda Metro Jaya jurisdiction has not run optimally in realising an orderly traffic area. Although there is progress in implementation, there are several critical notes that must be addressed to maximise policy objectives. "

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadinya pungli dalam kegiatan penindakan pelanggar lalu lintas di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan upaya digitalisasi dari proses tilang dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi yang diharapkan menjadi inovasi dalam manajemen penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai bagaimana berjalannya sistem ETLE ini oleh Polda Metro Jaya sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 424 responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 55,40% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Polda Metro Jaya dalam melakukan perbaikan kinerja dan sistem dalam pemberlakuan ETLE di DKI Jakarta agar tentunya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi.

---

One of the efforts that can be made to overcome the problem of extortion in traffic violations in Indonesia is to implement an electronic ticket system. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is an effort to digitize the ticket process by utilizing an information technology that is expected to be an innovation in the management of traffic violations. However, in practice there are still many complaints from the public/citizens about how the ETLE system is running by Polda Metro Jaya, causing public distrust. Related to this, the purpose of conducting this research is to analyze the level of trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta. The data collection technique in this study, namely the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted both online and offline using the Google Forms platform which resulted in 424 research respondents. The results showed that the level of public trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta was in the medium category with a percentage of 55.40% which was obtained from three-dimensional computing in the study. It is hoped that this research can become a reference for Polda Metro Jaya in improving performance and systems in implementing ETLE in DKI Jakarta so that of course it can increase the level of public trust."

"Latar belakang penelitian ini adalah Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan sistem tilang secara digital dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), menggantikan sistem tilang konvensional. Perubahan sistem tilang itu diasumsikan akan berimplikasi pada konfigurasi, fungsi, perilaku, lingkungan dan sistem kerja sumber daya manusia. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda MetroJaya dalam mendukung penerapan ETLE; serta. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam mendukung ETLE. Penelitian ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan dan evaluasi pelayanan ETLE yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian pada Dilantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan kerangka teori perubahan Lewin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan diberlakukannya program penilangan dengan sistem ETLE, maka terjadi perubahan SDM di lingkungan Ditlantas, baik perubahan lingkungan kerja, perilaku SDM, mekanisme tilang, maupun perubahan adanya tuntutan lebih terampil dalam teknologi, informasi, dan komunikasi(TIK). Perubahan tersebut belum menyentuh semua personel dilapangan hanya personel yang mengawaki sistem ETLE yang mengalami perubahan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruri perubahan SDM faktor yang memperkuat (driving forces) nilai- nilai baru (ETLE) dan memperlemah faktor-faktor yang menghambat perubahan (restraining forces).

---

Background of this research is that Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police enforces a digital ticket system with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), replacing the conventional ticket system. The change of ticket system is assumed to affect configuration, function, behaviour, environment, and work system of human resource. Starting from the background, this research aims to identify the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting the implementation of ETLE, and factors affecting the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting ETLE. This research will be used as a reference for development and evaluation of ETLE service as organized by Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Qualitative approach was used in this research. Location of the research was in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Data collection technique was through in-depth interview. Data analysis technique used framework from the theory of change by Lewin. The research shows the result that implementation of the ticket program with ETLE system leads to a change of human resource in Directorate of Traffic, in work environment, human resource behaviour, ticket mechanism, and demand to be more skillful in mastering Communication and Information Technology. The change did not yet reach whole personnel in the field, but only limited to those who supervise ETLE system undergoing the change. Factors affecting the change of human resource are driving forces for new values (ETLE) and restraining forces for the change."

"Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras menjadi peluang bagi pelaku usaha beras dalam memainkan harga, kualitas dan cara penyediaan beras. Perilaku konsumen yang telah bergeser dari sekadar mengkonsumsi beras berkualitas sedang menjadi beras berkualitas tinggi dimanfaatkan pedagang yang tidak siap dalam mengadopsi tingkatan mutu untuk melakukan kecurangan. Pengoplosan beras di Jakarta marak akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi penegakan hukum Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan kajian dokumen. Teknik pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya tidak berjalan maksimal sehingga dampaknya belum dirasakan masyarakat. Dalam implementasinya, Subdit Indag menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pengoplosan beras yang membahayakan kesehatan konsumen. Sementara, pelaku praktik pengoplosan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya diarahkan pada upaya pembinaan untuk menciptakan kesadaran bagi pelaku usaha. Kendala yang dihadapi Subdit Indag dalam melakukan penegakan hukum antara lain faktor hukum yang ditolak masyarakat, faktor penegak hukum yang kemampuannya rendah dan tidak terpadu, faktor sarana prasarana terbatas, faktor masyarakat yang membenarkan penyimpangan dan faktor budaya masyarakat yang keliru terhadap kualitas beras. Disarankan kepada Polri untuk lebih intensif melakukan penegakan hukum preventif daripada represif untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong pemerintah menetapkan batasan pengoplosan beras.

---

The high demand of Indonesian people on rice consumption is become an opportunity for rice business in playing the price, quality and way of providing rice blend products. Consumer behavior has changed from low quality rice consumption to high quality rice consumption. The changes in society have been exploited by rice traders who aren rsquo t ready to accommodate public demand to commit a fraud crime. The crime rate of rice fraudulent is on the rise in Jakarta due to weak supervision and law enforcement approaches. The identification of the problem are how the implementation of law enforcement by Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate Against Rice Fraud Crime in Jakarta Region, and what is the factors that affect to police law enforcement activities. The research approach used is qualitative research with phenomenology approach. Data sources include primary and secondary data. The data collection technique uses in depth interview, involved observation and documents review. The technique of data validation uses source triangulation. The result of this research indicates that law enforcement against rice fraudulent related criminality in Jakarta region is ineffective so the impact has not been influenced to the public safety. In its implementation, Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate implements a criminal sentencing and punishment to the organized crime groups whose main activity is in rice fraudulent that harmful to consumer rsquo s health. Meanwhile, police use of non custodial sanction including correctional services to the business groups whose providing rice fraud products without hazardous chemicals to create awareness for businesses. The constraints on police officers to implement their tasks in law enforcement are down regulation factor, police officer lack of technology skill and law knowledge factor, limited budget and facilities factor, rice traders justify their action factor, and wrong community perceptions of rice quality factor. Therefore suggested for police to give greater focus in preventive law enforcement rather than repressive way to increase of consumer protection and encourage the government to regulating the rice mixture."

"Penelitian ini membahas tentang Program Electronic Traffic Law Enforcement dan menganalisis mekanisme serta sanksi hukum program Electronic Traffic Law Enforcement dalam rangka menciptakan Kamseltibcarlantas di wilayah Kota Serang. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang memiliki mobilitas yang cukup tinggi, Direktorat LaluLintas memiliki tantangan untuk menciptakan lalu lintas yang Aman, selamat, tertib dan lancar kepada seluruh masyarakat Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) merupakan tujuan yang diinginkan setiap pengguna jalan. Perilaku pengguna jalan sangat berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Kamseltibcarlantas. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran Electronic Traffic Law Enforcementdi Kota Serang ini sebetulnya mampu untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran hukum akan tertib lalu lintas. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor kendala, yaitu Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana/ prasarana, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan dan evaluasi terkait dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement agar lebih maksimal dalam penerapannya."

"Implementasi Manajemen Talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya dinilai belum efektif seperti yang diharapkan sebelumnya. Adapun tujuan diterapkannya manajemen talenta Polri adalah untuk kaderisasi anggota Polisi yang masuk dalam kategori unggul untuk dapat menjadi pimpinan-pimpinan Polri. Data yang didapatkan menyebutkan bahwa terdapat 34 anggota Polri yang terseleksi dan digolongkan unggul untuk menjadi peserta dimana ke-34 anggota ini ditempatkan langsung di 34 propinsi. Mereka adalah anggota yang masuk dalam kategori terbaik pada saat mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) dan menjadi lulusan terbaik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa program manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini bisa terjadi. Pertama, frekuensi program dilaksanakan hanya dua kali dan yang efektif terhitung bahkan hanya satu kali saja karena pertemuan pertama hanya berisi arahan-arahan dan belum masuk materi yang diharapkan. Kedua, faktor ketidak-konsistenan para petinggi Polri dalam menerapkan program-program yang berasal dari Peraturan Kapolri (Perkap). Ketiga, materi yang disajikan hanya materi pengulangan yang bersifat perbaikan (Improvement) dan bukan pengayaan (Enrichment). Penelitian ini membahas alasan mengapa implementasi manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode wawancara yang diterapkan mengundang beberapa informan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen talenta Polri di Polda Metro Jaya. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam program manajemen talenta. Sementara studi dokumentasi yang digunakan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan manajemen talenta Polri. Temuan penelitian adalah bahwa manajemen talenta Polri diwilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif meski sudah dikeluarkan Perkap No.3 Tahun 2019 sebagai payung hukum diterapkannya manajemen talenta Polri diseluruh wilayah hukum di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

---

The implementation of Polri Talent Management in the judicial area of Polda Metro Jaya is justified to be ineffective as expected before. The aim of the implementation of Polri talent management is to regenerate police members who are in the category of “excellence” to be leaders in the Indonesian National Police (Polri). Data gained affirm that there are at least 34 Polri members who are shortlisted to be excellent to be included as the participants of talent management program where those 34 members have been placed in the 34 provinces. They are members who are in the category of “excellence” during their school at Police Academy and become the best graduates upon the completion of their studies. There are several factors of the reasons why the talent management program in the judicial are of Metro Jaya is ineffective. First, the program frequency was only twice where the effective one was only once because during the first meeting there was no important contents except information from the Polri leaders. Second, the inconsistencies of the Polri leaders to implement the programs derived from Perkap. Third, the materials presented during the program was only about improvements rather than enrichments. This study discusses the reasons of why the implementation of talent management in the judicial area of Polda Metro Jaya is not effective yet. The approach adopted was qualitative research with the methods of interviews, observations, and documentation study. Interview method was by inviting several informants who play important roles in the administration of talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya. Observation method involved the glancing at the situations having occurred during the program of talent management. Meanwhile, documentation study adopted was by learning important documents to run the talent management program. The research finding lie in the statement that Polri talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya is ineffective yet despite the fact that the program is under the official document of Perkap No.3 year 2019 as the legality to implement Polri talent management program in all judicial areas, including the judicial are of Polda Metro Jaya."

"Permasalahan yang sering terjadi di kawasan metropolitan salah satunya ialah pelanggaran aturan berlalu lintas di jalan raya. Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibukota negara, memiliki ruas jalan arteri yang sekaligus berfungsi sebagai jalan raya utama di Kota Depok yaitu ruas Jalan Margonda Raya. Intensitas volume kendaraan yang lalu lalang di Jalan Margonda Raya terbilang padat, mengakibatkan sering terjadi pelanggaran aturan lalu lintas dijalan tersebut. Sementara itu dalam penindakan pelanggaran aturan lalu lintas, masih banyak ditemukan oknum dari pelanggar dan penegak hukum yang melakukan aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mengantisipasi terjadinya aksi KKN dalam hal penegakan hukum lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan sistem pemolisian modern berbasis elektronik yaitu E-Policing. Sistem ini memanfaatkan perangkat teknologi untuk merekam, menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi kepolisian. Manfaat dengan menerapkan sistem ini akan mewujudkan visi dan misi dari kepolisian yaitu pelayanan Prediktif, Responsibilitas Dan Transparansi Berkeadilan atau disingkat menjadi PRESISI. Karena dapat melayani masyarakat tanpa ada batasan waktu tertentu. Untuk menerapkan sistem E-Policing yang sesuai dengan fungsinya Kepolisian Indonesia membuat program dalam hal mewujudkan ketertiban penindakan pelanggaran lalu lintas dijalan raya yaitu melakukan penilangan berbasis elektronik atau yang biasa dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tujuan utama penelitian ialah untuk menganalisis evaluasi hasil pelaksanaan program tilang elektronik (ETLE) berbasis E-Policing, dengan menggunakan kamera ETLE yang beroperasi selama 24 jam untuk menangkap dan merekam pelanggaran lalu lintas di Kota Depok. Ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada satu titik ETLE yang beroperasi yaitu berada di Jalan Margonda Raya depan kantor Cabang Bank Jawa Barat tepatnya pada jembatan penyebrangan orang (JPO), serta kamera ETLE yang beroperasi tersebut hanya bisa menangkap dan merekam 2 jenis pelanggaran lalu lintas saja, yaitu pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran menggunakan telepon selelur saat berkendara. Pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data pelanggaran sebelum adanya pelaksanaan program ETLE, awal program ETLE, dan setelah setahun pelaksanaan program ETLE berjalan. Hasil pelaksanaan program ETLE dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya program ETLE di ruas jalan Margonda Raya Kota Depok jumlah pelanggaran lalu lintas yang berhasil terekam mengalami kenaikan dibandingkan sebelum adanya pelaksanaan program ETLE. Sedangkan perbandingan jumlah pelanggaran lalu lintas di awal program ETLE dan setelah pelaksanaan program ini selama satu tahun menunjukkan hasil positif yaitu penurunan jumlah pelanggaran dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas semakin baik. Pelaksanaan program ETLE dipengaruhi beberapa faktor antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.

---

One of the problems that often occur in metropolitan areas is the violation of traffic rules on the highway. Depok City as one of the supporting cities for the national capital has an arterial road that also functions as the main highway in Depok City, namely Jalan Margonda Raya. The intensity of volume of vehicles passing on Jalan Margonda Raya is fairly dense, resulting in frequent violations of traffic rules on that road. Meanwhile, in the enforcement of violations of traffic rules, there are still many elements from violators and law enforcers who commit acts of corruption, collusion, and nepotism (KKN). To anticipate KKN actions in terms of enforcing traffic laws, the Indonesian National Police launched a modern electronic-based policing system, namely E-Policing. This system utilizes technological devices to record, store, analyze and share police information. The benefits of implementing this system will realize the vision and mission of the police, namely Predictive, Responsibility and Transparency services with justice or shortened to PRECISION. Because it can serve the public without any specific time limit. To implement the E-Policing system following its function, the Indonesian Police have created a program in terms of realizing orderly enforcement of traffic violations on the highway, namely conducting electronic-based ticketing or commonly known as Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The main objective of the research is to analyze the evaluation of the results of the implementation of the electronic ticketing program (ETLE) based on E-Policing, using ETLE cameras that operate 24 hours to capture and record traffic violations in Depok City. The scope of this study is only at one operating ETLE point, which is on Jalan Margonda Raya in front of the West Java Bank Branch office, precisely at the people's crossing bridge (JPO), and the operating ETLE camera can only capture and record 2 types of traffic violations, namely the violation of not using a seat belt and the violation of using a cell phone while driving. This research was conducted by comparing violation data before the implementation of the ETLE program, at the beginning of the ETLE program, and after a year of the implementation of the ETLE program. The results of the implementation of the ETLE program from this study show that with the existence of the ETLE program on the Margonda Raya road section, Depok City, the number of traffic violations that were successfully recorded has increased compared to before the implementation of the ETLE program. Meanwhile, a comparison of the number of traffic violations at the beginning of the ETLE program and after the implementation of this program for one year showed positive results, namely a decrease in the number of violations due to better public awareness to comply with traffic rules. The implementation of the ETLE program is influenced by several factors including human resources, facilities and infrastructure, and community factors."