Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari institusi pengadilan yang berkewajiban untuk bertindak imparsial serta efektif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. MK sebagai institusi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara PHPU, dalam praktiknya, baik putusan yang dikeluarkan dalam Pemilu maupun Pemilukada sering megeluarkan putusan yang bersifat “kontroversial” dan problematik yang mana menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta ahli hukum karena dianggap kurang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Mengingat kekuatan putusan yang dikeluarkan MK sangat “kuat”, MK diharapkan dapat menentukan metode atau konsep pendekatan yang tepat dalam menjawab segala isuisu konstitusionalitas yang ada. Diantara bentuk metode atau konsep pendekatan yang dilakukan oleh Hakim MK dalam menyelesaikan PHPU adalah judicial activism dan judicial restraint, dimana konsep tersebut dianggap oleh beberapa orang memiliki hal yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya.

---

Election is a mechanism provided by the state in fighting for all the needs of its people and a reflection of the democratic system. The election in Indonesia is carried out consistently based on the principles expressly stated in the Constitution, which is also influenced by several factors. One of these factors is the role of the court institution which is obliged to act impartially and effectively in overseeing the implementation of the Election. The Constitutional Court as a court institution that has the authority to settle PHPU cases, in practice, both decisions issued in the General Election and regional head elections, often issue decisions that are “controversial” and problematic which lead to pros and cons among the public and legal experts because they are deemed insufficient to give a sense justice to society. Considering the strength of the decisions issued by the Constitutional Court is very "strong", the Court is expected to be able to determine the method or concept of the right approach in answering all existing constitutionality issues. Among the methods or concepts used by the Constitutional Court Judges in resolving the PHPU were judicial activism and judicial restraint, where these concepts were considered by some to have contradicting matters with one another"

"Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism dipahami sebagai dinamisme para hakim ketika membuat putusan tanpa melalui batas-batas konstitusi. Namun banyaknya kritik terhadap prinsip judicial activism melahirkan doktrin judicial restraint sebagai sebuah antitesa. Dalam doktrin judicial restraint, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah miniparliament. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan prinsip ini pun tidak sedikit jumlahnya. Namun hingga kini penerapan kedua prinsip tersebut oleh Mahkamah Konstitusi belum jelas. Oleh karena itu, skripsi ini ingin membahas mengenai penerapan kedua prinsip tersebut dalam putusan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil riset didapati bahwa belum adanya parameter bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana bisa menerapkan prinsip judicial restraint dan judicial activism menimbulkan kerancuan. Prinsip judicial restraint dan judicial activism tidak bisa disamakan penerapannya dalam setiap kasus karena masing-masing kasus memiliki persoalan yang berbeda. Tidak ada satu prinsip yang lebih baik atau yang lebih tinggi dari prinsip lainnya, sehingga tidak bisa dikatakan jika Mahkamah Konstitusi lebih baik mengedepankan penerapan judicial restraint dibanding judicial activism maupun sebaliknya.

---

The Constitutional Court in executing its authority to review the constitutionality of the law act as negative legislator. In its development the Constitutional Court often to not only decide whether a norm contradict to the constitution or not but also formulate a new norm. The Constitutional Court 39s active stance is considered as a form of applying the judicial activism principle. Judicial Activism is understood as the dynamism of judges when making decisions without going through the boundaries of the constitution. However, many criticisms towards judicial activism causing judicial restraint doctrine to rise as an antithetical view In judicial restraint doctrin, the court must be able to exercise self restraint from the tendency to act like a miniparliament. There are many Constitutional Court's cases that applies the judicial restraint principle. However, until now the application of both principles by the Constitutional Court is not clear. Therefore, this thesis would like to examine about the application of both principles on judicial review cases in Constitutional Court. Research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interview.

The research results found that there is no parameter yet for the Constitutional Court to decide when and under what circumstances to apply the judicial restraint and judicial activism principles. It cause confusion. Nevertheless, the judicial restraint and judicial activism principle can not be equated with the application in each case because each case has different problems. There is no one principle that is better or higher than other principles, so it can not be said if the Constitutional Court is better put forward the implementation of judicial restraint than judicial activism or vice versa. "

"Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pengaturan penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia dan kemudian merumuskan ulang formula pengaturan yang berbasis electoral justice system. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika hukum dimaksud diantaranya berkaitan dengan miskonsepsi tentang sengketa Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu, desain institusional bawaslu, hukum acara baik untuk penyelesaian sengketa Pemilu maupun untuk perselisihan hasil Pemilu yang tidak kompatibel dengan karakteristik Pemilu, dan ambiguitas tafsir mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Problematika tersebut dalam beberapa kasus telah melahirkan dualisme putusan pengadilan yang saling bertentangan, sehingga mendistorsi prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia perlu direformulasi berbasis pada prinsip-prinsip electoral justice system agar lebih memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

---

The research aims to analyze the problems regarding the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia. The research also aims to reformulate the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia based on electoral justice system principles. This study found that the problems are about the misconception concerning electoral dispute and election result dispute, institutional design of Bawaslu, the procedural law for the settlement of electoral disputes as well as for the election result dispute are not compatible with the characteristics of the election, and the ambiguity of constitutional court's interpretation regarding its authority in the election result dispute settlement. These problems in some cases led to the duality of conflicting court rulings, thus distorting the rule of law as mandated by the constitution. Therefore, the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia needs to be reformulated based on electoral justice system principles in order to embody legal certainty in the election process in Indonesia."

"ABSTRAKJudicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yangmerupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undangundang,Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknaimateri muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembanganhukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada MahkamahKonstitusi melakukan pseudo judicial review (pengujian undang-undang semu) di manaMahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap materi muatan/pasal/ayat atau bagian darisuatu undang-undang. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisiskonstruksi judicial review dalam pengujian undang-undang dibandingkan dengan konstruksipseudo judicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada. Selain itu juga bertujuanuntuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum mengikat suatu materi muatan pasal/ayatyang telah diuji dalam perkara Pemilukada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil,permohonan judicial review dalam perkara pengujian undang-undang dan permohonan pseudojudicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah berbeda karena diatur olehdua jenis hukum acara dalam kewenangan yang berbeda. Akan tetapi dalam konteks putusan,konstruksi judicial review dan konstruksi pseudo judicial review memiliki persamaan danperbedaan. Di sisi lain, materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang yang telah diujioleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilukada masih memiliki kekuatan hukummengikat karena Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan norma dalam undang-undang yangdiuji. Akhirnya, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah perlu diberi kewenangan mengujiPseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015viisecara terbatas saat melaksanakan tugas dan kewenangan selain pengujian undang-undang danhal ini perlu diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACTJudicial review is the test act against UUD 1945- that is one authority the constitutional court.Intesting legislation, affairs--how the constitutional court ruled out, could have cancel or materialhandling charge article / ayat / part of a statute.But in the legal developments event at theconstitutional court, turned in regional head affairs--how the constitutional court to review (pseudo judicial testing legislation specious ) where the constitutional court to do our testsmaterial charge / article ayat / or part of a statute. The purpose of this thesis was to review andanalyze the contruction of judicial review in testing legislation compared with the contruction ofpseudo judicial review in the matter of dispute the results of regional head.It also aims to reviewand analyse legal force fasten a material charge article / verse that has been tested in matters ofregional head.The research results show that on formil, judicial review the request in the matter of the act oftesting and supplication pseudo judicial review in the matter of the results of the upcominggeneral election strife is different because be set by two types of laws the event under theauthority of the different.However in the context of the award, construction judicial review andconstruction pseudo judicial review having similarities and differences.At the other side aPseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015viiicharge of article material / paragraph / part of legislation that has been tested by theconstitutional court in the matter of the upcoming general election still having legal forcebinding because the constitutional court did not make the norm in a law that tested.Finally, asjudicial constitution, the court need to be given the authority test in a restrictive manner whilecarrying out the tasks and the authority in addition to testing the laws and this needs to beregulated in law the event of the constitutional court."

"This book delves into the rationale, components of, and responses to accusations of judicial activism at the European Court of Justice. Detailed chapters from academics, practitioners and stakeholders bring diverse perspectives on a range of factors - from access rules to institutional design and to substantive functions - influencing the European Court's political role. Each of the contributing authors invites the reader to approach the debate on the role of the Court in terms of a constantly evolving set of interactions between the EU judiciary, the European and national political spheres, a."

"Seringnys mahkamah konstitusi melahirkan sebuah putusan yang kontroversial mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan kehakiman. Salah satu gagasan yang mengemuka untuk membatasi kekuasaan kehakiman tanpa mengganggu independensinya adalah gagasan mengenai judicial restraint. Gagasan mengenai judicial restraint mengedepankan pembatasan pada bentuk-bentuk tertentu. Bentuk-bentuk pembatasan menurut judicial restraint dapat berupa pembatasan berdasarkan norma konstitusi, pembatasan berdasarkan kebijakan untuk melakukan pengekangan diri (self restraint), dan pembatasan yang dilakukan berdasarkan doktrin-doktrin tertentu. Judicial restraint menghendaki kekuasaan kehakiman untuk mengekang diri dari kecenderungan bertindak layaknya sebuah miniparliament yang dapat bermuara pada juristocracy. Judicial restraint juga menghendaki kekuasaan kehakiman untuk tidak mengganggu cabang kekuasaan yang lain"

"This book is the result of the doctoral research originally entitled: Towards a conception of limited rationality in constitutional adjudication : a critical response to balancing in German and Brazilian constitutional cultures, which was carried out at the Humboldt University of Berlin."

"Tesis ini membahas tentang tinjauan kelembagaan Bawaslu dengan kewenangan quasi judicial atau semi peradilan dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum kualitatif. Secara konstitusional, pembentukan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu di Indonesia menginduk kepada Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 serta dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010. Pada Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa penyelenggara pemilu bersifat mandiri. Dalam prakteknya, Bawaslu telah memenuhi karakteristik sebagai lembaga Negara yang mandiri atau independen berdasarkan dasar pembentukannya. Sebagai lembaga Negara yang mandiri, Bawaslu secara ketatanegaraan dimungkinkan untuk memiliki kewenangan dalam  menjalankan fungsi quasi judicial. Diketahui bahwa dalam perkembangan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945, selain Bawaslu terdapat lembaga negara independen lainnya yang memiliki kewenangan dengan fungsi quasi judicial. Lembaga tersebut misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Informasi Publik (KIP). Sebagai lembaga Negara lapisan kedua, pembentukan Bawaslu, KPPU dan KIP berada diluar sistem peradilan di Indonesia. Namun pada dasarnya lembaga-lembaga Negara independen ini melakukan fungsi campuran dengan sifatnya yang penunjang terhadap lembaga Negara utama untuk menjalankan fungsi regulatif dan administratif termasuk fungsi quasi judicial dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan quasi judicial yang dilakukan oleh Bawaslu secara umum telah memenuhi karakter kekuasaan quasi judicial yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddqie.

---

This thesis discusses the institutional review of Bawaslu with quasi-judicial or semi-judicial authority in solving electoral legal problems in administrative violations and electoral process disputes in the 2019 elections. This research is a normative legal research using library studies and interviews in data collection, then data- the data obtained were analyzed using a qualitative legal approach. Constitutionally, the formation of Bawaslu as a unified function of the administration of elections in Indonesia is based on Article 22 E paragraph (5) of the 1945 Constitution and is strengthened based on the Decision of the Constitutional Court Number 11 / PUU-VIII / 2010. Article 22 E paragraph (5) of the 1945 Constitution confirms that the election organizer is independent. In practice, Bawaslu has fulfilled its characteristics as an independent or independent State institution based on the basis of its formation. As an independent state institution, Bawaslu in an administrative manner is possible to have the authority to carry out the quasi judicial function. It is known that in the development of state institutions after the amendment to the 1945 Constitution, in addition to Bawaslu there are other independent state institutions that have authority with quasi-judicial functions. Such institutions include the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and the Public Information Commission (KIP). As the second layer state institution, the formation of Bawaslu, KPPU and KIP is outside the justice system in Indonesia. However, basically these independent state institutions perform a mixed function with their supporting nature to the main State institutions to carry out regulatory and administrative functions including quasi judicial functions in carrying out their duties and authorities. In carrying out the functions of quasi judicial power carried out by Bawaslu in general it has fulfilled the character of quasi judicial power formulated by Jimly Asshiddqie."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu

---

ABSTRACTThis paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections"

"Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu

---

This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections."