Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak Tahun 2015 Pemerintah Indonesia menargetkan kebijakan pemberian akses legalterhadap pengelolaaan hutan negara seluas 12,7 hektar melalui program perhutanan sosial(Hutsos) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mencegahdeforestasi. Tulisan ini menelusuri desa-desa penerima Hutsos dan membandingkannyadengan desa-desa yang memiliki hutan yang tidak menerima Hutsos di tiga pulauSumatera, Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Dengan pendekatan mixed method,penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apakah dengan memberikan akses legalkepada masyarakat yang dikelola oleh lembaga ekonomi lokal dalam program perhutanansosial dapat meningkatkan pertumbuhan usaha di desa dan menekan laju deforestasi.Analisis secara empiris mengunakan metode Instrumental variable dan untukmemperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi outcome tersebut dilakukan in-depthinterview dengan stakeholder. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberadaan Hutsosbelum berdampak signifikan kepada pertumbuhan jumlah usaha dan deforestasi.Penyebab belum berdampaknya program Hutsos terhadap pertumbuhan usaha di desakarena lahan yang terbatas akibat restriksi peraturan pasca penetapan hutan sosial,kapasitas wirausaha sumber daya pengelola hutan, belum terintegrasi program hutansosial dengan program desa dan rendahnya modal dan pemanfaatan teknologi pengolahanhasil hutan. Sementara, Hutsos belum berdampak pada deforestasi karena rendahnyakualitas perencanaan pengelolaan hutan dan intervensi kebijakan terkait penanamanhutan di lahan kritis yang belum optimal.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has targeted a policy of providing legal access

to the management of state forests covering an area of 12.7 hectares through the social

forestry program (SFP) to improve the welfare of forest communities and prevent

deforestation. This paper traces village SFP beneficiaries and compares them to villages

that have forests that did not receive SFP on the three islands of Sumatra, Kalimantan

and Sulawesi in Indonesia. With a mixed method approach, this study seeks to answer the

question whether providing legal access to communities managed by local economic

institutions in SFP can increase business growth in villages and reduce the rate of

deforestation. The empirical analysis used the Instrumental variable method and in-depth

interviews were conducted to deepen the factors that affect the outcome. The findings of

this study indicate that the existence of SFPs has not had a significant impact on the

growth in the number of businesses and deforestation in both protected and production

forests zone. The reason why the SFP has not yet had an impact on business growth in

villages is due to limited land due to restrictions on post-determination of social forests,

the entrepreneurial capacity of forest managers, not yet integrated SFP with village

programs and low capital and utilization of forest product processing technology.

Meanwhile, SFP has not yet had an impact on deforestation because of the low quality of

forest management planning and policy interventions related to forest planting in critical

land that has not yet optimal."

"Sektor kehutanan memiliki karakteristik yang spesifik yaitu, apabila dilakukan eksploitasi terhadap hutan, maka pemulihan fungsinya sangat sulit dan butuh waktu yang relatif lama, Kendala yang terjadi saat ini adalah pemegang IUP tidak bisa melakukan aktifitas usaha pertambangan sebelum mendapat persetujuan pemanfaaatan kawasan hutan dari Kementerian LHK. Persetujuan yang dimaksud dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Permasalahan dalam tesis ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan perizinan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara dalam kawasan hutan berdasarkan UU Pertambangan Minerba dan UU Kehutanan?; 2) Bagaimana pelaksanaan perizinanan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam kawasan hutan?. Metode Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena difokuskan pada penelitian tentang asas-asas dan teori-teori hukum yang dapat dijadikan dasar dalam harmonisasi pengaturan pengusahaan pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Pengaturan perizinan usaha pertambangan minerba yang mengsinkronkan dengan pengaturan pengusahaan sektor lainnya seperti kehutanan, pertanahan dan lingkungan telah mengalami banyak perubahan sejak diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba. Perubahan terus dilakukan terutama untuk menyesuaikan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2) Harmonisasi norma hukum dalam  regulasi  di bidang pertambangan Minerba dan regulasi di bidang Kehutanan diwujudkan melalui instrumen hukum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai dasar penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan  bagi pemegang IUP

---

The forestry sector has specific characteristics, namely, if forest exploitation is carried out, then the restoration of its function is very difficult and takes a relatively long time. The current obstacle is that IUP holders cannot carry out mining business activities before obtaining approval for the use of forest areas from the Ministry of Environment and Forestry. The approval referred to in the form of a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH). The problems in this thesis are 1) How are the licensing arrangements for mineral and coal mining concessions in forest areas based on the Minerba Mining Law and the Forestry Law?; 2) How is the implementation of licensing for mineral and coal mining in forest areas? The normative juridical research method is used in this study because it focuses on research on legal principles and theories that can be used as the basis for harmonization of mining concession arrangements that utilize forest areas. The data used in normative legal research is secondary data in the form of legal materials. From the results of the study, it can be concluded that 1) Mining business licensing arrangements that synchronize with other sector management arrangements such as forestry, land and the environment have undergone many changes since the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Minerba Mining. Changes continue to be made, especially to adjust the regulation on the utilization and use of forest areas for mining business activities through Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining; 2) Harmonization of legal norms in regulations in the Minerba mining sector and regulations in the forestry sector is realized through the legal instrument of the Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) as the basis for the use of forest areas for mining activities for IUP holders."

"Variasi akses lahan Perhutani terjadi karena keragaman cara individu dalam mendapatkan aksesnya. Guna mendapatkan keuntungan dan aliran manfaat dari sumber daya yang longlasting diperlukan cara-cara tertentu dari masing-masing aktor untuk mendekati aktor yang menjadi pengontrol akses utama, yaitu Perhutani. Variasi akses yang dilakukan oleh petani penggarap dapat dilihat melalui mekanisme akses berdasarkan hak secara legal dan ilegal, serta melalui mekanisme akses berdasarkan struktural dan relasional. Munculnya ragam akses tersebut karena adanya perbedaan kekuasan dari setiap aktor. Penulis juga menunjukkan transformasi tanaman tembakau menjadi tanaman lainnya atas respon beberapa peristiwa yang terjadi pada kurun waktu satu dasawarsa, Perubahan ini merupakan pilihan rasional yang diambil petani untuk bisa tetap mendapatkan keuntungan dari tanamanya. Metode yang digunakan adalah penelitian etnografi dengan cara pengambilan data observasi partisipan dengan wawancara natural, dan wawancara mendalam. Temuan data menunjukkan berbagai macam dinamika variasi akses seperti bentuk mekanisme akses legal dan ilegal, ‘gadai’, dan ganti rugi lahan. Proses transformasi penanaman tembakau menjadi tanaman lainnya menunjukkan pilihan rasional dari masyarakat guna menekan kerugian maksimal akibat ketidakjelasan harga tembakau.

---

Variations in access to Perhutani' land occur due to the diversity of ways in which individuals gain access. In order to obtain benefits and the flow of benefits from long-lasting resources, certain ways are needed from each actor to approach the actor who is the main access controller, namely Perhutani. Variations in access by smallholders can be seen through access mechanisms based on legal and illegal rights, as well as through access mechanisms based on structural and relational. The emergence of this variety of access is due to the different powers of each actor. The author also shows the transformation of tobacco plants into other crops in response to several events that occurred in a decade. This change is a rational choice taken by farmers to be able to continue to benefit from their crops. The method used is ethnographic research by taking participant observation data with natural interviews, and in-depth interviews. The data findings show various dynamics of access variations such as the form of legal and illegal access mechanisms, 'pawning', and land compensation. The process of transforming tobacco cultivation into other crops shows the rational choice of the community in order to minimize maximum losses due to the uncertainty of tobacco prices."

"Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dan mengalami kejadian kebakaran setiap tahun. Berdasarkan data Kesatuan Pengelolaan Hutan pada tahun 2018, terdapat sekitar 4406 titik panas yang tersebar di Kabupaten Kubu Raya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan aspek kondisi fisik wilayah yang meliputi ketebalan gambut, tutupan lahan dan curah hujan serta aspek sosial masyarakat yang meliputi kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan jenis lapangan usaha di Kabupaten Kubu Raya. Analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode overlay dengan Sistem Informasi Geografis. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa wilayah di Kabupaten Kubu Raya yang terdeteksi sangat rawan sebesar 12,77 % dengan total luas wilayah 1124,31 km², rawan tinggi yaitu sebesar 26,75 % dengan total luas wilayah 2419,68 km², rawan rendah yaitu sebesar 31,48 % dengan total luas wilayah 3421,38 km², sedangkan tingkat rawan sangat rendah yaitu 29,00 % dengan total luas wilayah 2408,07 km². Hasil pengolahan menunjukkan bahwa Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi yaitu Kecamatan Rasau Jaya dan wilayah dengan tingkat kerawanan terendah yaitu Kecamatan Kubu.Kubu Raya Regency is one of 14 regencies / cities prone to forest and land fires in West Kalimantan Province and experiences fires every year. Based on data from the Forest Management Unit in 2018, there are around 4406 hotspots spread across Kubu Raya Regency. The purpose of this study is to analyze areas prone to forest and land fires based on aspects of the physical condition of the area including peat thickness, land cover and rainfall as well as social aspects of society which include population density, education level and type of business field in Kubu Raya Regency. The spatial analysis used in this study uses the overlay method with Geographic Information Systems. The results of the analysis that have been carried out show that the area in Kubu Raya District that was detected was very vulnerable at 12.77% with a total area of ​​1124.31 km², high vulnerable at 26.75% with a total area of ​​2419.68 km², low at risk that is amounting to 31.48% with a total area of ​​3421.38 km², while the level of vulnerability is very low at 29.00% with a total area of ​​2408.07 km². The analysis shows that the area with the highest level of vulnerability is Rasau Jaya District and the area with the lowest level of vulnerability is Kubu District."

"An experiment was conducted to determined the effect the effect of silkworm flour usage (Bombyx Mori,Linn) as compiler ration to growth of period quill livestock...."

"ABSTRAKEfek pengambilan citra biner (binary image) menggunakan kamera level abu (grey level) dengan pencahayaan satu arah mempunyai kelemahan pada data citra yang diterima. Untuk mengatasi kelemahan tersebut telah umum digunakan minimum-maximum filter. Metode lain yang dijabarkan pada penelitian ini merupakan perbaikan dari metode minimum-maximum filter. Metoda tersebut disebut metoda diferensial. Metoda diferensial pada dasarnya hanya menggeser data citra satu pixel ke arah tertentu, kemudian didiferensiasikan (dikurangkan). Dari hasil pengurangan tersebut diperoleh titik-titik ekstrim yang merupakan titik-titik tepi benda pada citra biner. Titik-titik ekstrim tersebut dimanfaatkan untuk menormalisir data citra yang tidak sempurna tersebut. Perbedaan mendasar antara metoda diferensial dengan metode minimum-maximum filter adalah pada kecepatan proses dari metoda diferensial. Hal tersebut disebabkan lebih sedikitnya pengulangan data yang diproses."

"One of intense phenomena in land use aspect is land conversion. This phenomena occurs due to the needs and the demand pressures on land,namely derives from agricultural and non-agricultural sectors as an impact of the increasing number of population and the community development activities

---

"

"Skripsi ini membahas kontestasi akses dan eksklusi yang melibatkan Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan masyarakat lokal dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Hutan Pangkuan Desa (HPD) Desa Cihideung. Program PHBM memiliki ekspektasi untuk memperluas akses masyarakat desa hutan ke dalam pengelolaan sumber daya hutan. PHBM mensyaratkan adanya kemitraan antara Perhutani dan LMDH Cihideung untuk bersama-sama mengelola dan bagi hasil dari pengelolaan lahan hutan HPD. LMDH Cihideung secara kelembagaan memiliki peran untuk menjembatani akses masyarakat lokal Cihideung yang ingin memanfaatkan lahan hutan Cihideung. Melalui kerangka kerja akses dan ekslusi, temuan lapangan di HPD Cihideung menunjukan bahwa LMDH Talaga muncul menjadi aktor lokal yang menantang dominasi Perhutani melalui kontestasi masalah pengelolaan wisata off-road Safari Hutan. Di sisi lain kehadiran PHBM justru memperkuat posisi kekuasan sebagai LMDH Cihideung sebagai aktor lokal yang dominan dalam pengelolaan Hutan HPD Cihideung. Dominasi LMDH Cihideung dalam pengelolaan HPD Cihideung berdampak kepada pengeksklusian aktor-aktor lokal lainnya yang dahulu dapat mengakses HPD Cihideung. Dominasi dan kekuasaan LMDH Cihideung tidak terlepas sumber kekuasaan di tingkat lokal yang diraih melalui mekanisme akses untuk meraih, mengendalikan, dan mempertahankan kendali akses. Kepemilikan mekanisme akses dapat digunakan sebagai kuasa eksklusi untuk membatasi akses bagi aktor lainnya. Satu mekanisme akses yang memperkuaat kekuasaan LMDH Cihideung adalah adanya temuan sokongan Organisasi Massa (Ormas) yang menyokong LMDH Cihideung dalam pengelolaan HPD Cihideung. Adanya sokongan Ormas spesialis mempertimbangkan skrisp ini untuk menggunakan perspektif relasional melalui hubungan sosial kunci yang membentuk kekuatan daya tawar seorang aktor dalam meraih akses sekaligus mengekslusikan aktor lainnya. Temuan skripsi ini menunjukan bagaimana program pengelolaan hutan bersama masyarakat oleh Negara justru menguatkan aktor lokal yang telah memiliki mekanisme akses melalui hubungan sosial kunci, dan semakin mengeksklusikan aktor lokal yang tidak memiliki mekanisme akses. Secara empiris skripsi ini menunjukan adanya kehadiran Ormas spesialis kekerasan di dalam pengelolaan hutan masyarakat yang menyokong aktor lokal sebagai sumber kekuasaan dalam memperkuat mekanisme akses dan sebagai kekuatan daya tawar untuk mengeksklusikan aktor yang subordinat. "