Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pemerintah dan perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Dalam penelitian ini perguruan tinggi yang dipilih adalah Universitas Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kebijakan pemerintah atas pemenuhan hak dasar bagi pemerintah dan perguruan tinggi. Penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif serta fakta-fakta yang diuraikan dalam penelitian ini didukung berdasarkan wawancara dengan narasumber. Adapun upaya kesehatan mental seperti promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif merupakan akses pelayanan kesehatan mental yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, telah terdapat sistem rujukan dalam upaya kesehatan jiwa di tingkat primer, sekunder dan tersier. Pelayanan kesehatan mental yang disediakan oleh Universitas Indonesia dapat diakses melalui konselor di tiap-tiap fakultas, Klinik Satelit Makara UI, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI, dan pelayanan kuratif RS UI. Akan tetapi, pada praktinya Indonesia masih belum memiliki peraturan pelaksana yang digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan upaya kesehatan jiwa di Indonesia. Di pihak lain, UI masih belum memiliki kebijakan kesehatan mental bagi sivitas akademika UI dan tidak semua fakultas memiliki konselor.

---

This undergraduate thesis discusses the responsibility of the government and universities in providing access to mental health services in Indonesia. In this study, the university chosen was the University of Indonesia (UI). The purpose of writing this thesis is to provide an overview of government policies on the fulfillment of basic rights for the government and universities. The research for writing this thesis uses a juridical-normative approach using secondary data and qualitative data collection techniques with the facts described in this study are supported based on interviews with resourceful people. It is found later in the thesis that mental health efforts such as promotive, preventive, curative, and rehabilitative measures are access to mental health services provided by the government. Then, there has been a referral system in mental health efforts at the primary, secondary and tertiary levels. The mental health services provided by the University of Indonesia can be accessed through counselors in each faculty, the Makara UI Satellite Clinic, the Integrated Clinic of the Faculty of Psychology UI, and curative services at the UI Hospital. However, in practice, Indonesia still does not have to implement regulations that are used as guidelines for realizing mental health efforts in Indonesia. On the other hand, UI still does not have a mental health policy for UI academics and not all faculties have counselors."

"Kualitas pelayanan memiliki peran penting terhadap pengguna layanan, termasuk juga pada pelayanan kesehatan mental. Universitas Indonesia, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi nasional, telah menyediakan layanan konseling bagi sivitas akademika UI, dalam hal ini mahasiswa UI sebagai bagian dari generasi Z. Pelayanan konseling ini terdapat di Klinik Satelit Makara Universitas Indonesia; yaitu layanan konsultasi psikologis yang membantu mahasiswa mengatasi permasalahan kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan kesehatan mental pada Klinik Satelit Makara Universitas Indonesia bagi para mahasiswa generasi Z di era pandemi Covid-19. Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini, yang juga merupakan penelitian deskriptif. Data penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan mental di Klinik Satelit Makara sudah sesuai dengan terpenuhinya dimensi dari HSO & CPSI (2020), kecuali dimensi Accessible Care dikarenakan lamanya waktu tunggu dan sumber daya manusia yang belum mencukupi kebutuhan/ permintaan pengguna layanan. Meskipun demikian, Klinik Satelit Makara sudah melakukan berbagai langkah dalam menanggapi hal tersebut.

---

Service quality has an important role for service users, including mental health services. Universitas Indonesia, as one of the national higher education institutions, has provided counseling services for UI academics, in this case UI students as part of Generation Z. These counseling services are available at the Makara Satellite Clinic, University of Indonesia; namely psychological consulting services that help students overcome mental health problems. This study aims to analyze the quality of mental health services at the Makara Satellite Clinic, University of Indonesia for generation Z students in the Covid-19 pandemic era. A qualitative approach is used in this study, which is also a descriptive study. The research data were obtained through in-depth interviews and through literature study. The results showed that the quality of mental health services at the Makara Satellite Clinic was in accordance with the fulfillment of the dimensions of the HSO & CPSI (2020), except for the Accessible Care dimension due to the length of waiting time and human resources that did not meet the needs/demands of service users. However, Makara Satellite Clinic has taken various steps in response to this."

"Pendahuluan: Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan: Menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: Penelitian analitik kualitatif yang menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial dan telaah dokumen. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek anggaran dan SDM. Perlunnya diperimbangkan untuk membuat regulasi yang mendukung.

---

Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second-highest depression prevalence rate, and the lowest treatment coverage rate among otherRegencies/Cities. Purpose: To analyze the implementation of West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerningMental Health Services. Method: Qualitative analytic research that uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted by means of in-depth interviews with informants fromthe West Java Health Office, Bandung City Health Office, Bandung City Social Service, Health Centers, and Social Service Organizations and document review. Results: The results of the study show that policy implementation has notbeen able to run optimally, there are differences in standards and targets used in determining agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between the implementing agencies of the policy has beenimplemented sufficiently. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the budget and human resource aspects. The need to be considered to make regulations that support."

"Skripsi yang berjudul ?Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia 1897-1992?, membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan UU Kesehatan Jiwa di Indonesia selama periode 1897-1992. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara kondisi pelayanan kesehatan jiwa yang buruk dan kebijakan yang muncul untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber arsip serta penerbitan sejaman yang ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakan Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Kementerian Kesehatan RI serta Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang tahun 1897 dicabut pada tahun 1966 karena pada pelaksanaannya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial-politik setelah kemerdekaan. UU 1897 memberlakukan sistem sosial yang menempatkan golongan pribumi pada posisi yang lebih rendah dibanding orang Eropa. Selain itu, UU 1897 juga tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu Psikiatri pada masa itu. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan mengeluarkan UU Kesehatan Jiwa 1966. Dampak dari diberlakukannya UU Kesehatan Jiwa 1966 adalah perkembangan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia mencapai taraf yang lebih baik.

---

This thesis entitled ?Implementation of Mental Health Law in Indonesia 1897-1992? was proposed to examine the implementatioan of mental health law in Indonesia between 1897-1992. The purpose of this thesis is to understand the relationship between bad mental helath service and the regulation created to fix this condition.

The study of this thesis was conducted by using sources from archive and literature study with the same published period. All of the sources comes from National Archive, National Library, Universitas Indonesia Library, The Ministry of Health Library and Research and Development Library of Ministry of Health Indonesia.

Based on research, this thesis shows the Mental Health Law 1897 repealed at 1966, because the implementation of that law is no longer appropiate with social-politics condition after independence. In addition, the regulation is no longer in accordance with the progress of Psychiatry at that time. The government try to fix that problem by implementing Mental Health Law 1966. The impact of these regulation is improvement in mental health service in Indonesia."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan layanan psikologi klinis daring berdasarkan hukum kesehatan, khususnya mengenai kedudukan dan pelindungan hukum bagi klien, serta pertanggungjawaban etika, disiplin, dan hukum bagi psikolog klinis. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan tipe penelitian deskriptif. Pada mulanya, perhatian hukum kesehatan lebih dominan pada aspek fisik. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa telah berkembang secara signifikan. Maka dari itu, terbentuklah layanan psikologi klinis daring sebagai salah satu upaya pemerataan kesehatan jiwa di berbagai daerah. Munculnya layanan psikologi klinis daring memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk menangani masalah kesehatan jiwa di negara berkembang. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa perkembangan ini tetap tidak mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada klien serta ketaatan psikolog klinis terhadap kode etik dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, layanan psikologi klinis daring telah terbukti efektif untuk mengatasi ketidakmerataan jumlah psikolog klinis di berbagai daerah. Namun, masih terdapat tantangan dan celah hukum yang harus dibenahi, terutama dari segi regulasi dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Hal tersebut perlu dikaji kembali guna mewujudkan kepastian hukum serta progresivitas jumlah jiwa yang sehat di negara Indonesia secara merata. Maka dari itu, masyarakat perlu untuk mencari tahu mengenai kompetensi dan kewenangan psikolog klinis daring yang dipilihnya agar tidak terjadi sengketa di masa mendatang. Selain itu, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dapat berkolaborasi untuk membuat regulasi dan pedoman khusus mengenai layanan psikologi klinis daring serta bersinergi dengan pihak-pihak jejaring internet untuk dapat memperluas pengawasannya terhadap layanan psikologi klinis daring.

---

This thesis explores the legal framework governing online clinical psychology services in Indonesia, with a particular focus on the legal standing and protection of clients and the ethical, disciplinary, and legal responsibilities of clinical psychologists. With doctrinal research methodology and a descriptive-analytical approach, this thesis underscores the paradigm shift in health law from an emphasis on physical health to a growing acknowledgment of the importance of mental health. The advent of online clinical psychology services represents a significant effort to address disparities in access to mental health care across Indonesia. These services demonstrate considerable potential to mitigate mental health challenges in developing countries by bridging regional disparities in the distribution of clinical psychologists. Ensuring these developments safeguard clients’ rights is imperative while guaranteeing clinical psychologists’ adherence to established ethical standards and legal regulations. While online clinical psychology services have proven effective in alleviating the unequal distribution of clinical psychologists, they remain fraught with challenges, including regulatory deficiencies and a lack of adequate oversight by competent authorities. Resolving these gaps is essential to achieving legal certainty and advancing the equitable realization of mental health improvements across Indonesia. Public awareness regarding the qualifications and authority of clinical psychologists is crucial to prevent future legal disputes. To this end, a collaboration between the Ministry of Health and the Indonesian Clinical Psychologists Association to promulgate specific regulations governing online clinical psychology services and to foster teamwork with internet service providers to ensure effective implementation. This thesis advocates for establishing a robust legal framework to support the equitable and legally sound delivery of online clinical psychology services in Indonesia, thereby advancing mental health law and policy."

"Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan secara fisik, mental dan sosial, sehingga aspek kesehatan jiwa juga merupakan aspek yang penting. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa menyatakan 20% dari populasi di Indonesia memiliki potensi gangguan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan akan kesehatan jiwa merupakan persoalan yang penting, terlebih di era pandemi Corona Virus Diseease (COVID-19) di mana terjadi peningkatan akan permasalahan jiwa yang disebabkan oleh pengalaman atau melihat peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Untuk menekan angka penyebaran virus, dilakukan pembatasan pelayanan kesehatan secara langsung sehingga pemberian layanan kesehatan mulai dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa juga mulai mengambil langkah untuk memberikan layanan secara daring yaitu dalam bentuk konsultasi jiwa secara daring. Dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan di mana belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akan penerapan pelayanan konsultasi jiwa secara daring di era pandemi yang dilakukan oleh Rumah Sakit di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelayanan kesehatan jiwa secara daring yang diberikan rumah sakit masih terbatas pada konsultasi awal saja. Pemberian layanan ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan atau kebijakan dari Kementrian Kesehatan. Pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring juga sangat membantu dalam peningkatan akses kesehatan. Diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai layanan kesehatan jiwa secara daring serta pelaksanannya agar terdapat keseragaman akan pelaksanaanya.

---

Health is a state of complete physical, mental and social well-being, so mental health is also an important aspect. The Directorate of Prevention and Control of Mental Health Problems states that 20% population in Indonesia has the potential for mental disorders. This shows that the issue of mental health is important, especially during the era of Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic where there is an increase in mental problems caused by experiences or seeing unpleasant events related to COVID-19. To reduce the spread of the virus, direct health services were limited so that the provision of health services began to be carried out online. Hospitals also take steps to provide online mental health consultations. In its implementation, there are several problems where there is no regulation that specifically regulates the implementation of online mental health services. For that, the purpose of this research is to analyze the application of online mental consultation services by hospitals in the pandemic. The research method used is juridical normative with a descriptive type of research. The result from this research stated that online mental health services provided by hospitals were still limited to just early consultations. The provision of this service is carried out in accordance with regulations or policies from the Ministry of Health. Mental health services online is very helpful in increasing access to health. There is a need for special regulations that regulate about online mental health services and how the implementation work so that there is uniformity in their implementation."

"Kesehatan mental lansia merupakan masalah yang tersebar luas. Anak-anak dengan orang tua yang sakit mental cenderung memiliki lebih banyak masalah daripada mereka yang memiliki dua orang tua yang sehat - karena baik transmisi genetik maupun gangguan kehidupan keluarga berhubungan dengan penyakit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati hubungan antara kesehatan mental orang tua dan dampaknya terhadap kemampuan kognitif anak menggunakan data dari Indonesian Families The Live Survey (IFLS) gelombang kelima yang dirilis pada tahun 2014/2015 dan berfokus pada sampel anak-anak berusia 7-14 tahun bersekolah dan menjawab tes kognitif dalam kuesioner IFLS 5dengan menggunakan metode OLS. Studi ini menemukan ada skor tes kognitif yang lebih rendah di antara anak-anak yang orang tuanya mengalami tekanan psikologis tingkat tinggi (skor skala CES-D 10). Dengan kata lain, kesehatan mental orang tua dipastikan berdampak pada kognisi anak di Indonesia. Selain itu, kesehatan mental orang tua bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan kognitif anak, karakteristik anak, karakteristik orang tua dan rumah tangga, serta karakteristik lingkungan seperti usia anak, daerah tempat tinggal, jam sekolah, tempat tinggal pulau, kognitif ayah. , ibu kognitif, dan sekolah.

---

The mental health of the elderly is a widespread problem. Children with mentally ill parents tend to have more problems than those with two healthy parents - because both genetic transmission and disorders of family life are associated with the disease. This This study aims to observe the relationship between the mental health of parents and their impact on children's cognitive abilities using data from the fifth wave of Indonesian Families The Live Survey (IFLS) was released in 2014/2015 and focuses on a sample of children aged 7-14 years attending school and answering cognitive tests in the IFLS 5 questionnaire by using the OLS method. The study found there were lower cognitive test scores among children whose parents experience high levels of psychological distress (CES-D scale score of 10). In other words, the mental health of parents is confirmed for impact on children's cognition in Indonesia. Furthermore, parents Mental health is not the only factor that can affect children's cognitive abilities, children characteristics, characteristics of parents and households, and the environment characteristics such as the child's age, area of ​​residence, school hours, island residence, cognitive father, cognitive mother, and school."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak kesehatan mental yang sudah dilakukan Lapas Klas I Cipinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Model rehabilitasi, Upaya Kesehatan, dan konsep-konsep relevan lainnya digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa narapidana memiliki berbagai masalah yang berisiko menimbulkan gangguan jiwa. Bedasarkan peraturan perundangan, upaya kesehatan mental yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif belum terpenuhi dengan baik. Kesehatan mental sebagai bagian penting criminogenic needs belum diintervensi secara memadai oleh pihak Lapas sebagai bagian pembinaan model rehabilitasi.

---

This thesis aims to explain the fulfillment of inmate`s mental health right that has been done by Cipinang Penitentiary Institution. This research use qualitative approach with depth interview for collecting the data. Rehabilitation Model, Health Efforts, and other relevant concepts are used to analyze this research.

The result shows that inmates have range of problem which risking their mental health. Mental health efforts, which include health promotion, health prevention, curative care, and rehabilitative care, haven`t been well done by Cipinang Penitentiary Institution. Mental health as an important part of criminogenic needs hasn`t been well intervened by Penitentiary Institution as a part of rehabilitation model of correction."