Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Putting out system merupakan skema kerja pada sektor informal yang sebagian besar proses produksinya berada di rumah dan tempat yang dipilih sendiri oleh pekerjanya secara langsung tanpa adanya supervisi dari pemberi kerja. Skema kerja dengan putting out system banyak dialami oleh pekerja rumahan. Melalui sistem ini pemberi kerja dapat mengefisienkan biaya produksi dengan memberikan upah yang rendah dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan, jumlah jam kerja serta tidak adanya jaminan ketenagakerjaan yang didapatkan oleh pekerja rumahan. Kerja rumahan secara mayoritas dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan. Mereka harus menyelesaikan target pekerjaan dengan waktu kerja lebih dari dua belas jam dalam sehari. Akibatnya, Hak ekonomi dan sosial mereka sebagai pekerja pun tidak terpenuhi dan terabaikan. Pengabaian hak yang dirasakan oleh pekerja rumahan menandakan tidak adanya perlindungan dari pemerintah atau negara bagi para pekerja sektor informal. Perbedaan kondisi yang cukup mencolok antara pekerja formal dan informal adalah ada tidaknya daya tawar (bargaining power) pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kerja rumahan dengan skema putting out system yang terjadi pada perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki; mendeskripsikan proses daya tawar (bargaining power) yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki dalam menuntut pemenuhan hak ekonomi dan sosial; serta mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kepemilikan daya tawar perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa daya tawar (bargaining power) yang dimiliki oleh perempuan pekerja rumahan sangat lemah bahkan tidak ada. Bahkan mereka tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait upah yang mereka terima. Padahal daya tawar (bargaining power) menjadi aspek penting bagi perempuan pekerja rumahan dalam mencapai hidup yang sejahtera. Selain itu, daya tawar juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan untuk menuntut pemenuhan atas Hak ekonomi dan sosial mereka. Baiknya dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat pula memperhatikan aspek kesejahteraan bagi perempuan pekerja rumahan sebagai pertimbangan dalam penyusunan regulasi tentang pekerja rumahan. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk giat mengkampanyekan anti-sweatshop sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kerja dan upah bagi perempuan

---

The putting out system is a work scheme in the informal sector where most of the production process is located at home and in a place that the workers choose directly without any supervision from the employer. Work schemes with a putting out system are experienced by many homeworkers. Through this system, employers can streamline production costs by providing low wages that are not proportional to the workload, the number of hours worked and there is no employment guarantee that the homeworkers get. Homework is predominantly carried out by women homeworkers. They must complete work targets with a work time of more than twelve hours a day. As a result, their economic, social and cultural rights as workers are not fulfilled and are neglected. The denial of rights felt by homeworkers indicates the absence of protection from the government or the state for informal sector workers. The difference in conditions that is quite striking between formal and informal workers in the presence or absence of the bargaining power of workers. This study aims to describe the homework process with a putting out system scheme that occurs in women homeworkers who glue footwear; describe the bargaining power process exercised by women homeworkers who glue footwear in demanding fulfilment of economic and social rights; identifying and explaining the supporting and inhibiting factors that affect the bargaining power ownership of women homeworkers who glue footwear. The research was conducted using a qualitative approach. The results of the study concluded that the bargaining power possessed by women homeworkers is very weak or even non-existent. They do not even have space or opportunity to negotiate the wages they receive. Whereas bargaining power is an important aspect for women homeworkers in achieving a prosperous life. Apart from that, bargaining power is also one of the efforts that women homeworkers can make to demand the fulfilment of their economic, social and cultural rights. It is better if, in the formulation of policies carried out by the government, it can also pay attention to the welfare aspects of women homeworkers as a consideration in drafting regulations on homeworkers. Also, this study recommends the government to actively campaign for anti-sweatshops as an effort to improve working conditions and wages for women"

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang mekanisme resiliensi sosial yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan selama pandemi COVID-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perempuan pekerja rumahan yang menghadapi kondisi kerentanan dari aspek ekonomi, sosial, dan hukum selama masa pandemi COVID-19. Perempuan pekerja rumahan mengalami kehilangan pendapatan karena rantai pasok yang terganggu selama masa pandemi COVID-19. Mekanisme resiliensi sosial dibutuhkan oleh perempuan pekerja rumahan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi. Penelitian ini mendeskripsikan kondisi kerentanan, mekanisme resiliensi sosial, serta faktor-faktor resiliensi sosial dari perempuan pekerja rumahan di Indonesia, India, dan Thailand pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan non-reaktif melalui kajian literatur. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan pekerja rumahan berada dalam kondisi yang semakin rentan, dari aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Untuk menghadapi kerentanan tersebut, perempuan pekerja rumahan di Indonesia, India, dan Thailand melakukan berbagai mekanisme resiliensi sosial, di antaranya memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan hubungan sosial melalui bergabung dengan koperasi, diskusi, kerja sama, dan advokasi, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri dengan mengikuti pelatihan dan memulai pekerjaan atau usaha baru. Dalam melakukan mekanisme resiliensi sosial ini, diidentifikasi persamaan dan perbedaan faktor pelindung dan faktor risiko di antara perempuan pekerja rumahan di Indonesia, India, dan Thailand. Persamaan yang signifikan adalah adanya budaya patriarkis yang memengaruhi peran gender dalam pekerjaan serta pendidikan yang rendah bagi perempuan sebagai faktor risiko, serta peran organisasi pendamping yang memberikan bantuan sosial dan pelatihan sebagai faktor pelindung. Sedangkan, perbedaan yang signifikan adalah dalam aspek regulasi pekerja rumahan yang sudah ada di Thailand, tetapi belum ada atau masih terbatas di Indonesia dan India. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masing-masing faktor pelindung dan risiko yang telah diidentifikasi memengaruhi perempuan pekerja rumahan untuk melalui ketiga proses resiliensi sosial, yaitu recovery, sustainability, dan growth.

---

This study aims to explain social resilience mechanisms adapted by women home-based workers during the COVID-19 pandemic in the view of Social Welfare Science. The background of this research is the economic, social, and legal vulnerability faced by women home-based workers during the COVID-19 pandemic. Women home-based workers experienced loss of income due to disrupted supply chains during the COVID-19 pandemic. Social resilience mechanisms are needed by women home-based workers to meet their basic needs during the pandemic. This study describes the vulnerability conditions, social resilience mechanisms, and social resilience factors of women homeworkers in Indonesia, India, and Thailand during the COVID-19 pandemic. This research is a descriptive and non-reactive research that uses literature review method. The finding of this research shows that women home-based workers are even in more vulnerable conditions while COVID-19 pandemic, both in the aspect of economic, social, and health. To face that vulnerability, women home-based workers in Indonesia, India, and Thailand are doing various social resilience mechanisms, such as fulfilling basic needs from social assistance, maintaining social relationships through cooperatives, discussion, and advocacy, and also improving their knowledge and skills through training and starting new job or small business. This research also identified similarities and differences in protective and risk factors contributing to women home-based workers’ social resilience mechanisms in Indonesia, India, and Thailand. The significant similarity is patriarchy culture in these three countries as a risk factor that affect strong gender role in labour and also affect low education for women. Another similarity is the non-government organization’s significant role in these three countries as a protective factor in facilitating social assistance and various trainings for women home-based workers. Meanwhile, the significant difference is regulation aspect, where Thailand already established an act, while there is still limited to none regulation in Indonesia and India. This study concludes that each of the identified protective and risk factors influenced the women homeworkers to go through the three processes of social resilience, namely recovery, sustainability, and growth."

"Penelitian ini membahas mengenai adaptasi yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan kupas bawang di Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur terhadap perubahan-perubahan yang dialami selama pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik purposive sampling sebagai teknik pemilihan informan. Pemilihan informan tersebut menyasar pada perempuan peekrja rumahan kupas bawang yang sudah berkeluarga di Kelurahan Kebon Pala sebagai informan utama dan anggota keluarga dari perempuan pekerja rumahan kupas bawang sebagai informan triangulasi untuk meningkatkan kualitas penelitian. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, wawancara semi-terstruktur (wawancara mendalam), dan observasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan pekerja rumahan kupas bawang di Kelurahan Kebon Pala melakukan pola strategi adaptasi di masa pandemi Covid-19 dengan menambah penghasilan seperti dengan membuka usaha dan mencari pekerjaan lain, berhemat, dan mendaftarkan diri pada bantuan pemerintah yang mana pada prosesnya tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung. Perempuan pekerja rumahan kupas bawang yang melakukan adaptasi selama pandemi Covid-19 menghasilkan perubahan yang terjadi pada keluarga mereka baik perubahan yang signifikan maupun tidak yang membuat keluarga mereka dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera II. Hal tersebut sama dengan kondisi keluarga mereka sebelum pandemi Covid-19 yang juga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera II.

---

This research discusses the adaptation did by peel onion women home-based workers in Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur towards the changes during Covid-19 pandemic. This research is a descriptive research with qualitative approach. This research also using purposive sampling technique as informants selection. The selection of these informants targeted on the peel onion women home-based workers as main informant and their family member as triangulation informant to improve the quality of the research. Data collection of this research was done by literature study, semi-structured interview (in-depth interview), and observation. The result of this research explain that peel onion women home-based workers in Kelurahan Kebon Pala have adopted a pattern of adaptation strategies during Covid-19 pandemic by increasing their income such as making a business and looking for another job, saving money, and registering for public assistances, which in process of the adaptation is inseparable of many obstacles and supports. The peel onion women home-based workers have been adapted during Covid-19 pandemic, there are many changes that peel onion women home-based workers’ families got, whether it is significant or not. The changes resulting from the adaptation of the peel onion women home-based workers made their family categorized as Keluarga Sejahtera II. This condition as same as their previous condition before Covid-19 pandemic which their families categorized as Keluarga Sejahtera II too."

"Home health care is an important aspect of community health and a growing area of healthcare services. Clinical Case Studies in Home Health Care uses a case-based approach to provide home health care professionals, educators, and students with a useful tool for thoughtful, holistic care.The book begins with a thorough and accessible introduction to the principles of home health care, including a discussion of supporting theoretical frameworks and information on managing complexities, transitioning patients to home care, and preparation for the home visit. Subsequent sections are comprised entirely of case studies organized by body system. Though cases are diverse in content, each is presented in a consistent manner, promoting a logical approach to understanding a patient's presentation, relevant data about the patient and caregivers, and managing patient care. Cases also include helpful tips about reimbursement practices, cultural competence, community resources, and rehabilitation needs.--publisher. "

"Penelitian ini berfokus pada dinamika kehidupan dua orang purna PMI di Ciganjur yang telah diberikan sosialisasi oleh pemerintah yakni BP3TKI Jakarta (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) melalui program BIMTEK Pemberdayaan PMI (Bimbingan Teknis Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia). Proses pertama adalah BP3TKI Jakarta mencari sasaran calon Purna PMI yang akan diberikan sosialisasi. Selanjutnya, seorang Purna PMI diperkenalkan dengan teman-teman sesama Purna PMI lainnya serta lingkungan, budaya dan kehidupan barunya sebagai Purna PMI. Kemudian, dalam proses sosialisasi mereka diberikan keterampilan, pengetahuan, pelatihan serta dukungan berupa motivasi dalam mewujudkan usaha rumahan (home industry). Nampaknya, setelah mengikuti rangkaian proses sosialisasi yang diberikan oleh BP3TKI Jakarta, keduanya mendapatkan beberapa manfaat yaitu melanggengkan motivasi yang sedari awal dimiliki untuk mewujudkan sebuah usaha rumahan dan hubungan sosial keduanya menjadi bertambah. Hubungan sosial yang dimiliki dengan sesama purna PMI dan stakeholder pemerintahan terbina akibat interaksi secara intensif pada saat proses sosialisasi berlangsung, sehingga melahirkan kepercayaan dan timbal balik antar individu. Hubungan sosial ini mereka jadikan sebagai modal sosial. Dalam merintis sebuah usaha rumahan, selain modal fisik (physical capital) dan modal manusia (human capital), modal sosial (social capital) juga memiliki andil karena berkaitan langsung dengan masyarakat di sekitar tempat usaha tersebut dijalankan. Modal sosial itulah yang dimanfaatkan oleh purna PMI dalam mengelola dan mengekspansi usaha rumahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Melalui pendekatan kualitatif, skripsi ini menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam berbagai konteks dapat dimanfaatkan pelaku usaha dalam mengelola usaha rumahan sehingga saat ini purna PMI menjadi seorang wirausaha.

---

This research focuses on the dynamics of life of two ex-Indonesian Migrant Workers (PMI) in Ciganjur who have been given socialization by the government, namely is BP3TKI Jakarta (Office of Service, Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers) through the BIMTEK Empowerment Programme (Technical Guidance for Empowering Indonesian Migrant Workers). The first processes is that BP3TKI Jakarta seeks the target of ex-Indonesian Migrant Workers's candidates who will be given socialization. Furthermore, an ex-Indonesian Migrant Workers was introduced to the other ex-Indonesian Migrant Workers and his new environment, culture and life as an ex-Indonesian Migrant Workers. Then, in the socialization process they are given the skills, knowledge, training and support in the form of motivation in creating a home industry. Apparently, after participating in a series of socialization processes provided by BP3TKI Jakarta, both of them got several benefits is perpetuating the motivation that they had from the beginning to realize a home business and the social relations of ex-PMI are increased. Social relations with the other ex-Indonesian Migrant Worker's and the government stakeholders are constructed due to intensive interactions during the socialization processed, thus to giving trust and reciprocity. They made this social relationship as a social capital. In addition to physical capital and human capital, social capital also important because it is directly related to the community where the business established. This social capital is utilized by ex-Indonesian Migrant Worker's in manage and expand their home industry. The research method used is observation, in-depth interviews and literature. Through a qualitative approach, this thesis shows that social relations in various contexts can be used to managing their home industry so that currently ex-Indonesian Migrant Worker's becomes an entrepreneur."

"Rumah sehat merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi, sehingga penghuni dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal untuk mendukung berlangsungnya aktivitas sehari-hari mereka. Namun seiring meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diiringi ketersediaan lahan untuk perumahan, menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah memilih tinggal di hunian liar dan kumuh yang kondisinya jauh dari sebuah rumah sehat. Apakah hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk tinggal di rumah sehat. Untuk mengkaji mengenai prioritas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dilihat dari sudut pandang Turner. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Turner yang terpenting dari sebuah rumah adalah dilihat dari sudut pandang what it does yakni bagaimana rumah memberikan kesempatan untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi harapan-harapan mereka di masa mendatang, tanpa banyak memperhatikan bagaimana kondisi fisik rumah yang merujuk pada pendekatan sudut pandang what it is. Dengan demikian apakah rumah sehat mungkin dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah - Bagaimana mereka mengupayakan rumah sehat pada huniannya - Untuk meninjau hal ini, dilakukan studi kasus dengan metode observasi dan wawancara pada ketiga penghuni rumah petak di Jalan Pinang, Pondok Labu yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Tinjauan dilakukan dengan melihat kaitan antara prioritas bertinggal dengan kondisi fisik rumah. Berdasarkan hasil telaah dari ketiga penghuni, pada dasarnya mereka memprioritaskan rumah dari sudut pandang what it does. Namun mereka juga tetap memperhatikan kondisi fisik rumah agar mampu mendukung kenyamanan bertinggal dan kesehatan penghuninya. Hal ini terlihat dengan adanya upaya dan solusi untuk menerapkan beberapa kriteria rumah sehat diantaranya mengenai pencahayaan dan penghawaan alami juga kondisi atap, dinding dan langit-langit yang tidak bocor. Dengan adanya upaya ini, menunjukkan bahwa rumah sehat juga menjadi satu hal yang diperhatikan oleh sebagian kecil masyarakat berpenghasilan rendah terhadap huniannya.

---

Healthy home is one requirement that have to fulfill, so that dweller can obtain an optimal health for supporting their daily activities. But the increasing number of people which is not accompanied by the availability of land for housing, making the lower class choose to live in slum which have conditions far from a healthy home. Does this indicate that they have no desire to live in a healthy home' To assess the priority of housing for the lower class viewed from the standpoint of Turner. For the lower class, according to Turner's most important from a house is viewed from the standpoint of what it does: how the house provides an opportunity to survive and to make real their expectations, without much attention to how the physical condition of homes that refer to viewpoint approach to what it is. Thus, whether the healthy home may owned by the lower class' How did they effort a healthy home' For this review, a case study using observation and interviews at three residences at Jalan Pinang, Pondok Labu which is the lower class. Reviews carried out by looking at the link between dwelling priorities with the physical condition of the house. Based on the results of a review of the three occupants, they are basically prioritizing the house from the standpoint of what it does. But they also still considering the physical condition of the house to support comfortable and occupant health. This can be seen, with the effort and solution to apply of some criteria for healthy homes such as natural ventilation and natural lighting conditions, and also a roof, walls and ceilings that do not leak. Given these efforts, shows that healthy homes also become a thing noticed by small portion of the lower class of their house."

"Saat ini dengan semakin berkembangnya jaman, kebutuhan akan rumah menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang. Memiliki rumah adalah adalah kebutuhan yang paling mendasar yang merupakan hak bagi setiap orang. Dilingkungan Polri, upaya dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan masyarakat tentu ada faktor-faktor pendukung yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar (basic need) hidup anggotanya seperti hak dapat menghuni/memiliki rumah secara layak dan memadai baik melalui pengadaan rumah dinas oleh dinas maupun kepemilikan secara pribadi. Rumah dinas sendiri memilik arti yaitu rumah negara yang dimiliki dan atau dikuasi oleh Polri yang disediakan bagi personel Polri. Penempatan rumah dinas sendiri dilingkungan Polri telah diatur dalam Keputusan Kapolri No. 17/VIII/2001 tentang petunjuk pelaksanaan penempatan rumah dinas dengan penerbitan SIP. Inti dari disediakan rumah dinas itu sendiri adalah diperuntukan untuk personel Polri yang masih aktif sehingga dapat terjamin kesejahteraannya dan dapat lebih baik dalam melaksanakan tugasnya dalam hal kesigapan dan tepat waktu. Akan tetapi pada kenyataannya penghuni dari rumah dinas adalah personil Polri yang sudah tidak aktif lebih banyak dari pada personil yang masih aktif sengan status SIP yang kadaluarsa maupun belom memiliki dengan alasan masih dalan proses. Lemahnya dalam pengendalian atau penunjukan penghuni rumah dinas ini yang menjadi cikal bakal adanya Pemidahan Hak Menempati rumah dinas yang dilakukan secara tertutup atau yang lebih dikenal dengan nama ?jualbeli? atau uang ganti kunci, hal tentunya tidak diketahui oleh dinas. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan utama dalam pengadaan rumah dinas itu sendiri di Kepolisiam.

---

Nowadays, as time goes by the growing needs of houses is very important for a person. Owning a house is the most basic need and also a rights for everyone. In police sector,efforts to improve the professionalism of public service there are certainly several factors related to the fulfillment of the supported are fundamental rights (basic need) life members such as rights can inhabit/owning the house adequate either through the procurement service by service and home owneship in private. The home office itself has a meaning that is the home state-owned and or by the police and provided for the personnel of the national police. The placement of the house office?s own in national police (polri)sector have been provided for The Head of National police Decission N0.17/VIII/2001 concerning the implementation of the directive by the publishing house placement service of the SIP. The core of the provide of the provided home service itself is intended to exist national police (polri) personnel still active so that it cant be secured and can be better doing their job in terms of promptness and timely.but in fact, the occupant of the home office is national police personnel has been in active more than personnel still active with sip status expired or have not lived by weakness in the control of the designation of the residents of this service which became the forerunner of the move was the rights to occupy or better known by the name of ?sale and purchase? or ?key money? is certainly not known by the service. This condition doesn?t satisfy the main purpose of the procurement service itself in house Police Departement."