Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Muslimat NU sebagai civil society dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018. Penelitian ini berangkat dari adanya fakta bahwa civil society dalam hal ini Mulimat NU mengalami pergeseran peran yang awalnya berada di luar kekuasaan, kini mereka secara aktif memberikan dukungan mereka kepada calon-calon pemimpin daerah untuk memperjuangkan kepentingannya. Peran Muslimat NU sangat terlihat ketika dapat memenangkan lima kadernya di pemilihan gubernur Jawa Timur. Tipe penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengambilan data menggunakan in depth interview. Teori yang digunakan adalah konsep civil society dari Muthiah F Alagappa. Dilengkapi dengan peran civil society terhadap demokrasi, dan modal sosial dan modal politik. Hasil dari penelitian ini Muslimat NU adalah civil society karena mengisi ruang yang tidak dapat diisi oleh negara dan pasar, memiliki cita-cita normatif, berisikan aktor-aktor non-negara, dan berusaha mempengaruhi kebijakan negara. Muslimat NU juga berhasil memobilisasi partisipasi politik antar anggotanya, mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan mereka kepada Khofifah, dan mendiseminasi informasi kepada kadernya untuk memilih khofifah. Muslimat NU telah menjadi modal sosial dari Khofifah karena ia sudah menjadi ketua umum PP Muslimat NU sejak tahun 2000. Modal tersebut kemudian menjadi modal politik Khofifah ketika digunakan untuk memenangkan Khofifah. Aktifnya peran Muslimat NU dalam memperjuangkan kepentingan mereka di Pilkada dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

---

This research discusses the role of Muslimat NU as civil society in the winning of Khofifah Indar Parawansa for the East Java Governor Election (Pilgub Jatim) in 2018. This research iiciated from the fact that civil society, in this case Mulimat NU, has experienced a shift in roles that were originally out of power. Now on, they are actively giving their support to candidates for regional leaders for their interest. The role of Muslimat NU is visible when it is successfully lead five of its cadres won the election for governor of East Java. This type of research use qualitative approach. The data collection technique uses in-depth interviews. The theory used is the concept of civil society from Muthiah F Alagappa. Further, it is equipped with the role of civil society in democracy, and social and political capital. The result of this research is that Muslimat NU is a civil society because it fills a space that cannot be filled by the state and market, has normative ideals, contains non-state actors, and tries to influence state policy. Muslimat NU has also succeeded in mobilizing political participation among its members, articulating and aggregating their interests to Khofifah, as well as disseminating information to its cadres to vote for Khofifah. Muslimat NU has become the social capital of Khofifah because she has been the chairman of PP Muslimat NU since 2000. This capital, later became Khofifah's political capital when it was used to win the election. The active role of Muslimat NU in fighting for their interests in the regional election can improve the quality of democracy in Indonesia."

"Partai politik bukan menjadi satu – satunya kekuatan politik untuk dapat memenangkan Pilkada. Dibutuhkan kekuatan tambahan seperti jaringan politik organisasi masyarakat sipil. Seperti halnya di Jawa Timur, sejak keikutsertaan Khofifah Indar Parawansa pertama kali di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008, Khofifah sebagai ketua umum Muslimat NU menjadikan Muslimat NU sebagai salah satu kekuatan politiknya. Jaringan Muslimat NU yang mengakar di Jawa Timur dianggap sebagai modal penting untuk membantu Khofifah memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dalam melihat bagaimana Khofifah menggunakan jaringan politik Muslimat NU dan menjadikannya sebagai tim sukses, penulis menggunakan teori jaringan politik dari Knoke (1990). Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teori patronase dari Aspinall dan Sukmajati (2015) untuk melihat proses pendistribusian sumber daya dari Khofifah kepada pemilih melalui jaringan politik Muslimat NU. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berargumen bahwa kemenangan Khofifah di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 tidak terlepas dari adanya penggunaan jaringan politik Muslimat NU

---

Political parties are not the only one political power to win elections. It is needed civil society as a success team. In East Java, since Khofifah Indar Parawansa's first participation in the East Java Gubernatorial Election in 2008, Khofifah as the general chairman of Muslimat NU has made Muslimat NU one of its political forces. The Muslimat NU network which has roots in East Java is considered an important asset to help Khofifah win the East Java Gubernatorial Election. In seeing how Khofifah uses the Muslimat NU political network and makes it a successful team, the author uses Knoke's (1990) political network theory. In addition, this study will also use the patronage theory from Aspinall and Sukmajati (2015) to see the process of distributing resources from Khofifah to voters through the Muslimat NU political network. By using qualitative methods, this study argues that Khofifah's victory in the 2018 East Java Gubernatorial Election was inseparable from the use of the Muslimat NU political network."

"Pada dasarnya, penelitian ini didorong oleh perubahan besar yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Perubahan tersebut terkait erat dengan semangat reformasi dan otoda yang bermaksud untuk lebih mengurangi peran pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang pemerintah daerah merupakan bentuk respons atas semangat perubahan tersebut. Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan pemerataan. Akibatnya, paradigma pembangunan daerah juga mengalami perubahan, termasuk di antaranya perubahan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.Renstra merupakan sistem perencanaan pembangunan yang digunakan oleh kabupaten Gresik sebagai penerjemahan atas semangat otonomi daerah tersebut. Penyusunannya dilakukan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat Gresik. Partisipasi mereka diharapkan akan memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan keinginan masyarakat Gresik secara keseluruhan.Dalam penelitian ini, masyarakat tersebut direpresentasikan melalui unsur-unsur civil society yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Gresik. Civil society sendiri merupakan elemen penting kekuatan masyarakat dan proses demokratisasi di Gresik. Keberadaan mereka sangat strategis dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan dalam proses penyusunan renstra. Namun demikian, masalah yang seringkali muncul adalah berkenaan dengan kesiapan, kualitas isu, kebijakan, kuantitas dan kredibilitas mereka.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pemilihan informan yang digunakan adaiah purposive. Informan-informan penting yang menjadi sampel penelitian ini adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, organisasi sosial-keagamaan/kemasyarakatan dan Bappeda sendiri. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan para informan tersebut.Partisipasi civil society adalah keterlibatan mereka secara langsung dan aktif dalam proses penyusunan renstra. Partisipasi mereka sendiri berada pada tataran decision making ( pengambilan keputusan kebijakan ). Dengan demikian renstra sendiri merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan atau referensi untuk kegiatan operasional kabupaten Gresik.Temuan penting dalam penelitian ini adalah pemahaman dan pengetahuan civil society sendiri mengenai renstra sangat beragam dan kurang. Di antara satu civil society dengan lainya membawakan isu dan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan concern dan kajian masing-masing. Mekanisme pendukung ( enforcing mechanism ) partisipasi sendiri berupa mekansime formal yang dirancang dan difasilitasi pihak pemda. Mekanisme tersebut berbentuk seminar pendahuluan, sidang komisi dan diakhiri dengan rapat paripurna yang bersifat memberikan keputusan final."

"Proses perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering kali membentuk rivalitas antar elite yang bersaing. Namun, elite tidaklah selalu menjadi rival. Adakalanya para elite yang sebelumnya merupakan rival kini bekerjasama demi meraih tujuannya masing-masing. Hal ini tergambar dari penelitian ini yang melihat rivalitas dan kerjasama antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2008, 2013 dan 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori Higley & Burton (2006), penelitian ini memperlihatkan perubahan dari elite. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori dari Best (2010) dan Higley (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa elite dapat berkonsensus

---

The power struggle at the local level often creates rivalries between competing elites. However, the elite are not always rivals. Sometimes the elites who were previously rivals now work together to achieve their respective goals. This is illustrated by this research which looks at the rivalry and cooperation between Khofifah Indar Parawansa and Soekarwo in the Election of Governor and Vice Governor of East Java Province in 2008, 2013 and 2018. Using qualitative methods and the theory of Higley & Burton (2006), this study shows changes from the elite. In addition, this study also uses the theory of Best (2010) and Higley (1991) to explain the factors why elites can be a consensus."

"Sejak reformasi 1998 sebagaimana dinyatakan Faultier (2001) tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat sipil. Dalam penelitian ini penulis melihat terjadinya peningkatan fungsi masyarakat sipil sampai ke tingkat lokal seperti yang terjadi di Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Bagi sebagian aktifis masyarakat sipil hal itu dianggap penting karena ujung tombak kedaulatan rakyat sebenarnya ada di tingkat masyarakat desa. Tanpa perubahan di tingkat masyarakat akar rumput maka perubahan yang terjadi di tingkat nasional tidak akan memberi pengaruh.Sebagai ide yang diambil dari proses sejarah masyarakat Eropa, ide masyarakat sipil dalam kehidupan di masyarakat lokal nampak dalam organisasi-organisasi keagamaan yang fungsinya masih sangat terbatas. Penulis menggunakan definisi masyarakat sipil yang menurut Hikam (1999: 3) terwujud dalam berbagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Dengan definisi tersebut masyarakat sipil terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok kepentingan di Cipari.Organisasi masyarakat sipil di lokasi penelitian yang mendapat tempat di masyarakat, seperti NU, masih lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dalam arti sempit (transendental} semata. Program dan kegiatannya tidak diorientasikan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata bagi anggotanya. Melainkan hanya berfungsi untuk menjaga tradisi yang telah mapan.Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh PP Lakpesdam NU. Program ini bertujuan agar organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat lokal bisa memiliki fungsi sebagai organisasi masyarakat sipil yang sebenarnya. Pelaksanaannya dimulai dengan lokakarya desa di lima desa. Masing-masing lokakarya menghasilkan program desa dan forum warga. Forum warga sebenarnya tidak direncanakan untuk menjadi organisasi melainkan forum yang sifatnya informal sebagai wahana diskusi, sharing gagasan dan lain-lain, Dengan demikian Forum warga ini kemudian menjadi forum bagi organisasi masyarakat sipil di Cipari. Karena program masih dalam tahap awaI sehingga mereka masih perlu didampingi oleh fasilitator. Untuk memudahkan kerja fasilitator dibentuk forum warga kecamatan.Adapun program utama dari Forum Warga adalah sosialisasi tentang wacana perubahan kepada masyarakat melalui beberapa cara. Pertama, dialog publik dan dialog mengenai masalah-masalah yang ada di desa dan kecamatan Cipari. Kedua, dengar pendapat (public hearing) dengan lembaga pemerintah (Bupati, DPRD, Camat, Desa dan BPD) dan lembaga penyedia jasa (public service) seperti PLN, KUA. Ketiga, mengadakan dialog dan seminar tentang otonomi desa dalam kebijakan otonomi daerah, tugas dan wewenang BPD. Keempat, menerbitkan bulletin Eling. Forum warga juga sedang merencanakan melaksanakan polling tentang pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.Dengan program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah telah menciptakan ruang-ruang diskusi bagi kelompok-kelompok yang berbeda di wilayah kecamatan Cipari. Misalnya antara NU, Muhammadiyah, Katolik, dan lain-lain. Hubungan antara NU dan Muhammadiyah; hubungan Muslim dan Non Muslim yang selama ini agak tegang, diharapkan akan bisa mencair.Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah, juga telah memberi kontribusi mengubah orientasi berorganisasi sebagai ritualitas menjaga tradisi, menjadi berorganisasi sebagai wahana pemecahan alternatif masalah-masalah bersama. Termasuk di dalamnya membawa masalah kehidupan masyarakat agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan publik melalui partisipasi dalam pembentukan kepemerintahan yang baik (good governance). Karena perubahan paradigma pemerintahan di tingkat lokal (Cipari) selama ini, baru dimaknai sebagai sebuah keharusan karena datang dari instruksi pemerintah pusat."

"Hubungan antara Walhi-YLBHI dan negara tidaklah sesederhana di permukaan. Konstalasi politik, interaksi antar-aktor individu dan institusi telah ?menyembunyikan rahasia? di balik dinamika itu yang mungkin tidak bisa dipahami hanya dengan semata melihatnya sebagai konflik atau hubungan dikhotomis antara masyarakat sipil dan niagara. Interaksi yang berlangsung justru ternyata saling terkait, dibangun secara rasional di antara pelaku yang terlibat, tidak hanya antara aktor ornop dan pemerintah, juga sektor internasional dan masyarakat sendiri dalam hubungan kompleks itu. Konteks itulah yang mempengaruhi tumbuhnya Walhi dan YLBHI sebagai masyarakat sipil. Berdasarkan konteks tersebut, sludi ini mengungkapkan beberapa temuan teoritis. Pertama, berkaitan dengan teori hubungan antara masyarakat sipil dengan ncgara. Menurut teori yang ada, masyarakat sipil dikonstruksi sebagai: (1) organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di Iuar sektor negara", dan (2) ?domainnya terpisah dari atau di luar domain niagara. " Konstruksi ini temyata tidak sesuai dengan konteks kasus Walhi dan YLBHI, sehingga perlu dimodifikasi bahwa (1) ?masyarakat sipil merupakan kelompok yang dibentuk masyarakat sendiri atau masyarakat bersama negara dan (2) "domainnya terbentuk dan berkembang karena interaksinya dengan domain negara". Dengan modifikasi tersebut, studi ini melihat bahwa ?niagara dapat berperan positif dalam pembentukan masyarakat sipil", sedangkan teori yang ada cenderung mengkonstruksi ?peranan negara tidak sebagai faktor positif dan menentukan dalam pembentukam masyarakat sipil." Kedua, berkaitan dengan karakteristik masyarakat sipil, meliputi: autonomy, self supporting dan say generating Hasil studi ini mengungkapkan berdasarkan kasus spesifik Walhi dan YLBHI, karakteristik aranomy tampakrnya dapat diwujudkan, berbeda dcngan seff supporting dan self generating. Namun demikian, berkembangnya kriteria-kriteria tersebut tampaknya dipengaruhi oleh konstalasi interaksi antara; (1) unsur-unsur negara; (2) lembaga-lembaga intemasional; dan (3) masyarakat sendiri. Dengan konstruksi tersebut, maka hasil studi ini menambahkan sesuatu yang baru pada teori masyarakat sipil yang ada, bahwa ?(1) kebijakan politik akomodatif negara, (2) keterlibatan Iembaga-Iembaga internasional, dan (3) partisipasi masyarakat sendiri dari segi sumber daya - merupakan faktor faktor yang menentukan bagi proses terwujudnya karakteristik autonomy, self supparting, dan self generating masyarakat sipil?. Temuan ini memodifikasi teori masyarakat sipil yang ada yang cenderung "mengkonstruksi perwujudan ketiga karakteristik maayarakar sipil tersebut berdasarkan pada penekanan kemampuan potensial entitas masyarakat sipil sendiri, tidak melihat urgensi dukungan peranan sektor negara, internasional, dan masyarakat sendiri". "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas civil society dalam melaksanakan kontrol politik dan dampak dari aksi civil society tersebut bagi proses konsolidasi demokrasi. Penelitian merupakan studi kasus dalam aksi protes civil society pada penetapan APBD 2000 - 2002 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Secara khusus penelitian ini terfokus pada sejunilah pokok permasalahan, yaitu, bagaimana pertumbuhan civil society dan sejauh mana maraknya aksi pengawasan yang dilakukan telah dapat dikategorikan sebagai bentuk tumbuhnya civil society yang kuat; bagaimana efektifitas politik dari aksi protes tersebut; dan dampak dari aksi protes tersebut bagi konsolidasi demokrasidi tingkat lokal.Dalam melakukan formulasi penelitian serta analisis data, penelitian ini didukung oleh teori demokrasi dan civil society. Teori demokrasi diarahkan untuk melihat sejauhmana perubahan politik yang sedang terjadi telah mengarah pada konsolidasi demokrasi dan berdampak pada perkembangan civil society. Sedangkan teori civil society berguna untuk melihat bagaimana perkembangan civil society itu sendiri. Penelitian mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus_ Data penelitian dikumpulkan melalui tiga strategi, yaitu studi kepustakaan, wawancara dan observasi secara langsung. Analisa data dilakukan secara kuaiitatif, yang mencatat alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang lebih dalam dan bermanfaatKesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan civil society sangat tergantung pada sistem politik sebuah negara. Pada pemerintahan Orde Baru pertumbuhan civil society banyak mendapat gangguan. Namun ketika anus reformasi berhasil membuka katup politik pertumbuhan civil society menunjukan peningkatan. Sebagai kekuatan yang berada di luar negara dan menjadi penyeimbang bagi negara, civil society di Sumatera Barat telah menunjukan efektifitas gerakan dan berdampak pada prose konsolidasi demokrasi kususnya di tingkat lokal. Malta tidak terlalu berlebihan jika penguatan dan pemberdayaan civil society dapat menjadi altematif bagi konsolidasi demokrasi,khususnya bagi negara-negara yang sedang melakukan transisi ke demokrasi.

---

Civil Society Participation on Controlling Assembly at Provincial Level. Case Study : Protest Action on Determining APBD 2000-2002 to Assembly at Provincial Level of West SumatraResearch proposes to recognize how civil society to effective on politic controlling and its impact to democracy consolidation process. This research is a case study on protest action of civil society in determining APBD 2000-2002 in Assembly at provincial level of West Sumatra_ Specially, the research focuses on several matters; that are, how is the developing of civil society process; how strong the controlling action that has been done, categorized as basis developing of strong civil society; how the politic affectivity of the protest; and the impact of the protest to local democracy consolidation.In performing research formulation and data analysis, it's supported by democracy and civil society theory. Democracy theory was aimed to observe how far the politic changing that lately happening, proposed towards democracy consolidation and impacted to the developing of civil society. Whereas civil society theory was proposed to observe how the developing of civil society itself. The research applied qualitative method by case study approaching. The data were collected through three strategy, that are; library study, interview and directly observations. Data Analysis carried out by qualitative, that recorded chronologically phenomenon, analyzed the effect and impact and acquired deep explanation and useful.The conclusion of the research is the developing of civil society entirely depend upon political system of a state. On new order, the developing of civil society experienced many obstacles. However, when reformation successed to take off the politic valve, the developing of civil society showed many positive improvement. As one of strengths beyond the state and to be counterpart of the state, civil society in West Sumatra has shows its movement affectivity and impact to democracy consolidation process, particularly at local level. Therefore, it didn't remained if reinforcement and empowerment the civil society as an alternative solution to consolidation democracy, particularly, to states that carried out transition process towards democracy."

"LSM selama rezim Orde Baru diakui berperan penting dalam proses kebangkitan masyarakat di Indonesia. Kebangkitan dalam pengertian naiknya posisi tawar masyarakat di hadapan negara, khususnya pemerintah. Begitu pula halnya dengan WALHI, sebagai LSM yang bergerak di isu lingkungan, dan menempatkan isu lingkungan tersebut dalam konteks demokratisasi. Di paruh akhir rezim Orde Baru, kaiangan LSM, termasuk di dalamnya WALHI, umumnya memainkan peran pengimbangan terhadap negara dengan cara konfliktual dan frontal. Hal ini karena memang rezim Orde Baru yang dihadapi ketika itu berwatak otoriter dan represif.Namun, perkembangan yang terjadi pasca refomasi menunjukkan fenomena mulai terbentuk dan berjalannya institusi-institusi demokrasi. Kekuasaan tidak lagi terpusat di pemerintah pusat, tapi sudah tersebar ke lembaga-lembaga negara lainnya, dan juga ke daerah. Sementara di tingkat masyarakat, terjadi pula perubahan-perubahan yang cenderung menjauh dari nilai-nilai civil society. Fenomena ini tentu saja harus diantisipasi secara tepat oleh WALHI, agar WALHI tetap mendapatkan relevansi perannya dalam proses perubahan kemasyarakatan, dan terutama dalam penguatan civil society.Studi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif analisis tentang peran yang dimainkan WALHI pasca reformasi dalam penguatan civil society di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam, analisis terhadap dokumen-dokumen tertulis, serta diperkaya dengan perspektif dan analisis teoritik dari bahan-bahan pustaka.Analisis terhadap peran WALHI tersebut didekati dengan kerangka paradigma LSM yaitu paradigma konformisme, reformasi, dan transformasi, serta kerangka peran LSM yaitu peran pengimbangan (countervailling power), peran pemberdayaan masyarakat (people empowerment), dan peran perantaraan (intermediary institution). Selanjutnya, analisis peran tersebut dikaitkan dengan dampak perannya terhadap penguatan civil society yang dilihat dari perspektif civil society sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di wilayah kultural (CSO 1) dan yang bergerak di wilayah politik atau secara vertikal (CSO It), serta civil society dalam perspektif sebagai nilai-nilai yang kultural (CSV II) dan nilai-niiai yang politis (CSV I!).Dalam menghadapi perkembangan pasca reformasi, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan peran yang dilakukan oleh WALHI dibandingkan dengan masa-masa akhir rezim Orde Baru. Di era pasca reformasi, WALHI lebih melakukan penegasan dan penguatan visi dan paradigmanya, serta penataan internal kelembagaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan yang terjadi. Di dataran visi, WALHI menguatkan tujuannya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pengelotaan SDA secara adil dan berkelanjutan. Kemudian, menegaskan pandangannya dalam penolakan terhadap kapitalisme global dan neo-liberalisme yang dianggap paling mempunyai andil terhadap kerusakan lingkungan dan penutupan akses rakyat terhadap sumber daya alam. Di tingkat aksi, WALHI melakukan advokasi dan kontrol terhadap kebijakan negara dan implementasinya, dan advokasi untuk penegakan hukum lingkungan. Program aksi berikutnya adalah penguatan organisasi rakyat yang ditujukan untuk penguatan basis avokasi dan basis gerakan WALHI menjadi gerakan rakyat. Di samping itu, WALHI membangun jejaring kerja di antara kekuatan-kekuatan civil society.Dari visi dan aksi WALHI, hasil analisis menunjukkan bahwa WALHI lebih cenderung berparadigma transformatif, meskipun perspektif reformatif digunakan juga oleh WALHI terutama di tingkat aksi. Dominannya paradigma transformatif ini berpengaruh terhadap strategi dan program WALHI yang memilih menjadi organisasi advokasi. Pilihan strategi dan program ini menunjukkan bahwa WALHI lebih menekankan peran sebagai kekuatan pengimbang. Di samping itu, WALHI tetap melakukan peran pemberdayaan masyarakat melalui program penguatan organisasi rakyat, serta pecan perantaraan dengan membangun jejaring kerja untuk menggalang kekuatan-kekuatan civil society. Meskipun peran pemberdayaan dan peran perantaraan ini sebenarnya juga diorientasikan untuk memperkuat peran pengimbangan WALHI terhadap negara dan kalangan industri.Dari peran yang telah dilakukan WALHI, penguatan civil society dapat dilihat pada meningkatnya keterlibatan kalangan civil society dalam perumusan kebijakan-kebijakan negara, terjalinnya jejaring kerja di antara kelompok-kelompok civil society. Di samping itu, munculnya kesadaran kritis, kemandirian, keswadayaan, solidaritas, dan kepatuhan pada norma dan proses hukum, pada organisasi-organisasi rakyat dampingan WALHI. Meskipun, di sana-sini terdapat anomali, seperti masih berkembangnya anarkisme di tingkat masyarakat dalam konflik-konflik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.Dengan demikian, WALHI dapat dikategorikan sebagai organisasi civil society kategori kedua (CSO II) yang bermain di wilayah politik dan kebijakan. Sebagai CSO II, WALHI memperjuangkan nilai-nilai civil society yang politis (CSV 11). Meskipun demikian, WALHI tetap memperdulikan aktualisasi nilai-nilai civil society yang kultural (CSV II). Sehingga, secara teoritik, ada persinggungan antara CSV I dan CSV II sebagai nilai-nilai civil society yang diperjuangkan oleh CSO.Aktualisasi paradigma dan peran WALHI di era pasca refonnasi dipengaruhi juga oleh faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan WALHI. Kekuatan WALHI adalah jaringannya yang menasional, struktur dan mekanisme kelembagaan yang partisipatif dan demokratis, dan pengalaman serta kompetensi WALHI dalam membangun jejaring kerja (networking), baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sedangkan kelemahan WALHI terletak pada: ketergantungan pada donor asing, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, serta anggota (LSM) yang besar dan heterogen dalam hal visi, misi, bahkan ideologinya.Faktor eksternal yang mempengaruhi, ada yang menjadi peluang bagi WALHI yaitu: situasi politik nasional yang telah terbuka, peluang otonomi daerah, dan kecenderungan menguatnya gerakan civil society secara global. Sementara yang menjadi ancaman adalah: situasi politik transisional yang membuat kehidupan politik menjadi tidak menentu, rezim yang berkuasa yang cenderung menjadi represif, kecenderungan munculnya oportunisme ekonomi politik pada penyelenggera negara, dan menguatnya hegemoni kapitalisme global dan neo-liberalisme.Studi ini tidak mengembangkan parameter untuk menganalisis hasil kerja kalangan LSM dalam penguatan civil society di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan studi lebih lanjut untuk menilai efektifitas hasil kerja kalangan LSM, sebagai komponen penting civil society, dalam penguatan civil society. Sehingga, nantinya akan diketahui sejauh mana kondisi civil society di Indonesia, dan sejauhmana pula civil society bisa menjadi fondasi yang kuat bagi terbangunnya tatanan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan."

"Penelitian ini difokuskan pada pembahasan seputar kapital sosial yang menguatkan masyarakat sehingga mampu melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya, baik di bidang sosial budaya, ekonomi dan lainnya. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur terhitung sejak bulan 3 bulan dari bulan Januari 2006 hingga Maret 2006. Penulis secara khusus meneliti beberapa aktivitas OPPS terkait dengan upaya menumbuhkan kemandirian masyarakat dan mendorong masyarakat agar hidup bermartabat.Dalam penelitian ini civil society diasumsikan sebagai formulasi masyarakat yang telah mencapai taraf kehidupan yang mampu melakukan proses kapitalisasi sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya finansial dan sumber daya sosial. OPPS kemudian dimaknai sebagai arus gerakan kultural yang mempunyai kemampuan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Kapital sosial, kapital fisik, kapital ekonomi dan kapital manusia ini kemudian mampu melakukan kegiatan tertentu. Dalam tataran praksis OPPS melakukan penguatan daya tahan ekonomi masyarakat kecil dengan mendukung pendanaan industri-industri dan perdaganan rakyat kecil, mendirikan sekolah-sekolah, pelayanan kesehatan, pelestarian dan penguatan tradisi, advokasi, membangun jaringan hingga melahirkan kebersamaan dan kegotongroyongan. Sehingga Pondok Pesantren Sidogiri menjadi sebuah institusi yang menghubungkan personal-personal yang mengharapkan keuntungan dari sebuah interaksi di antara mereka. Organisasi Pondok Pesantren Sidogiri merupakan institusi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan dalam perkembangannya selalu terkait dengan masyarakat sekitarnya. Dalam perkembangannya OPPS melakukan aktivitas-aktivitas yang tersistem sehingga memudahkan masyarakat sekitarnya dalam penyelesaian masalahnya secara efektif dan efisien. Institusi pendidikan milik OPPS telah melakukan hubungan dengan kekuasaan sehingga persoalan legalitas sertifikasinya terselesaikan; Lembaga Keuangan Mikro miliki OPPS berinteraksi dengan pihak perbankan nasional sehingga persoalan permodalan masyarakat kecil terselesaikan; dan seterusnya. Jaringan yang telah terbentuk dan terbina di interna OPPS atau antara OPPS dengan pihak luar tentunya dapat bertahan lama karena adanya sikap saling menghargai atas hak dan kewajiban masing-masing. Sistem ekonomi yang dibangun OPPS selalu melaksanakan kewajibannya terhadap pihak pemodal dengan memberikan sisa hasil usaha secara adil. Realitasnya OPPS mampu memegang teguh norma dalam bentuk kewajiban sosial.Dalam konteks inilah kajian kapital sosial di OPPS menjadi menarik jika dikaitkan dengan realitas masyarakat OPPS yang semakin menguat dan berdaya. Analisa kapital sosial sebagai altematif pendekatan mengingat kajian civil society sering terfokus pada aspirasi kelompok dan aktivitas yang berhubungan dengan perubahan politik yang dihubungkan dengan demokratisasi dan reformasi kelembagaan publik. Jadi fokus analisanya adalah kelompok masyarakat sipil yang mempunyai bercita-cita dan aksi melakukan reformasi kelembagaan. Kekurangan dari diskusi civil society ini adalah tidak melihat dari sisi maksud dan proses perubahan di luar politik dan demokratisasi.Dalam konteks OPPS, penulis menemukan bahwa civil society muncul bersamaan dengan menguatnya kesejahteraan dan keadilan dalam tata kehidupan masyarakat. Kemandirian dan martabat-perspektif Robert Lawang dalam mengidentifikasi civil society-OPPS terbentuk tanpa melakukan aktivitas politik.Sehingga penulis menemukan bahwa strategi OPPS dalam mewujudkan civil society adalah, pertama, penguatan kapital manusia sehingga masyarakat mampu untuk melakukan proses pemberdayaan dirinya. Hal ini dapat dilihat dan dinamika masyarakat OPPS di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Kedua, membangun jaringan, baik di internal OPPS maupun dengan personal atau institusi-¬institusi yang dibutuhkan. Mereka kemudian membangun relasi dengan pihak perbankan, pemerintah, kelompok-kelompok sosial, dan sebagainya. Ketiga, menumbuhkan kepercayaan di internal OPPS sehingga memunculkan makna bersama. Pola relasi antara koperasi OPPS (BMT MMUIUGT) dengan pihak nasabah atau pemodal merupakan wujud dari kepercayaan untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan."

"Skripsi ini membahas strategi-strategi gerakan #saveMaster dalam upayanya mengadvokasi Sekolah Master di Tahun 2013. Penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana strategi gerakan #SaveMaster dalam mengadvokasi Sekolah Master di Tahun 2013. Penelitian ini berargumen bahwa gerakan #saveMaster sebagai civil society menjalankan upayanya mengadvokasi Sekolah Master dengan menjalankan strategi mobilisasi sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan mengumpulkan data dari kanal twitter gerakan #saveMaster sebagai sumber data primer serta literatur, data berita dan dokumen pemerintah sebagai data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa gerakan #saveMaster telah menjalankan peran-peran civil society dalam merepresentasikan isu kepentingan publik, memberikan perlawanan terhadap negara, memberikan edukasi dan pemberdayaan demokrasi terhadap masyarakat. Penelitian ini menemukan lima bentuk sumber daya dan tiga cara akses terhadap sumber daya yang dilakukan oleh gerakan #SaveMaster yaitu mobilisasi terhadap sumber daya sosial-organisasional, sumber daya moral, sumber daya manusia, sumber daya kultural, dan sumber daya material yang dilakukan dengan cara akses memproduksi sendiri sumber daya tersebut serta mengkooptasi dan mengagregasi sumber daya yang sudah tersedia.

---

This research discusses about the strategies of #saveMaster movement on its effort to advocate Sekolah Master in 2013. This research comes from the question of how the #SaveMaster movement's strategies of advocates Sekolah Master in 2013. This research argues that the #saveMaster movement as a civil society to advocate Sekolah Master by using mobilizing resources strategies. This research uses qualitative method by using in-depth interviewing technique and collecting data from #saveMaster movement Twitter feeds as the primary literature source, and data from the news and government documents as the secondary data. The result of this research shows that #saveMaster movement has done its role as a civil society on representing public interest issues, by opposing state, giving educations, and empowering democracy to public. This research discovers five forms of resources and three ways of accessing resources that was done by the #saveMaster movement which are mobilizing towards social-organizational resources, moral resource, human resource, cultural resource, and material resource that was done by self-producing those resources plus co-opt and aggregating available resources by self-producing the resources."