Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) atau Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik adalah perjanjian perdagangan yang diusulkan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi multilateral. Namun, saat membahas rancangan perjanjian tersebut, Prancis menjadi salah satu negara yang menyatakan keberatannya. Perjanjian perdagangan tersebut dianggap akan membahayakan identitas kebudayaan Prancis. Perjanjian ini juga bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis yang memperlakukan budaya secara berbeda dari produk komersial lainnya. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mempertimbangkan barang dan jasa budaya sebagai pengecualian dalam perjanjian internasional. Perjanjian TTIP juga dianggap berbahaya bagi industri audiovisual Prancis karena adanya kemungkinan dominasi dari Hollywood. Oleh karena itu, menjelaskan alasan Prancis dalam melindungi entitas dan identitas budayanya dalam pembahasan dan negosiasi TTIP. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan hubungan antara penolakkan Prancis dengan konsep transnasionalisme, dan imbanya terhadap negosiasi TTIP. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori identitas milik Stuart Hall, serta menggunakan konsep transnasionalisme dalam melihat konsep pengecualian budaya Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakkan Prancis terhadap TTIP didasarkan pada perlindungan identity as becoming Prancis. Dalam hal ini sektor audiovisual dilihat sebagai sebuah identitas budaya nasional yang harus dilindungi. Kemudian, negosiasi TTIP juga dianggap bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis. Ketiga, perjanjian TTIP dianggap akan mengancam sektor industri audiovisual Prancis, dan memungkinkan adanya dominasi budaya dan ekonomi dari sektor audiovisual Amerika Serikat. Penolakkan ini berkaitan dengan cara pandang Prancis terhadap konsep transnasionalisme yang dianggap sebagai sebuah ancaman dan serangan terhadap identitas budayanya. Karena sikapnya tersebut, Prancis mendapat kritik dari berbagai negara, sedangkan konsep transnasionalisme seharusnya bisa dilihat sebagai sebuah ajang promosi, sekaligus kesempatan untuk berekspansi.

---

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed trade agreement between the European Union and the United States, with the aim of promoting multilateral trade and economic growth. However, while discussing the draft of the agreement, France became one of the countries that raised its objection. According to France, the trade agreement is considered to endanger French cultural identity. This agreement also contradicts the French concept of the "l'exception culturelle" (cultural exception), which treats culture differently from other commercial products. In other words, to consider cultural goods and services as exceptions in the negotiations of international treaties. The TTIP agreement is also considered dangerous for the French audiovisual industry because of the possibility of domination from Hollywood. Therefore, this research aims to explain the reasons for France in protecting their cultural identity in the TTIP discussion and negotiation. In addition, this study also describes the relationship between the rejection of France and the concept of transnationalism, and its impact on the negotiations. The research was conducted using qualitative research methods with critical discourse analysis techniques. The theory and concept used is Stuart Hall's theory of identity, and utilizing the concept of transnationalism in seeing the French cultural exclusion. The results showed that France's rejection of TTIP was based on the protection of their identity as becoming. In this case the audiovisual sector is seen as a national cultural identity that must be protected. The TTIP was also deemed to contradict the French concept of "l'exception culturelle". Third, the TTIP agreement is considered to endanger the French audiovisual industry, and allows for cultural and economic domination of the the United States. In this case, France sees the concept of transnationalism as a threat and an attack on its cultural identity. Because of their action, France has received criticism from various countries for considering the concept of transnationalism as a direct attack on their cultural identity. Whereas, transnationalism should be seen as a gateaway for cultural promotion, as well as an opportunity for cultural and economic expansion."

"ABSTRAKInvestor State Dispute Settlement ISDS yang terdapat di dalam sebagian besar Bilateral Investment Treaties secara global mengandung beberapa kekurangan utama. Kekurangan-kekurangan ini menyebabkan mekanisme ISDS ini dikritisi oleh berbagai pihak dalam masyarakat termasuk para pakar, masyarakat umum, dan juga pemerintah-pemerintah itu sendiri, terutama dalam wacana dimasukannya ISDS ini ke dalam Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP . Karena itu, pemikiran untuk dibuatnya Investment Court System ICS dimunculkan oleh Uni Eropa sebagai solusi dari kekurangan-kekurangan pada ISDS untuk TTIP beserta seluruh perjanjian investasi Uni Eropa di masa yang akan datang. Dengan demikian, kekurangan-kekurangan utama pada ISDS beserta dengan fitur-fitur ICS yang dirumuskan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan ISDS tersebut merupakan topik utama sekaligus tujuan dari penelitian ini. Di sini, berdasarkan metode penelitian normative di mana analisa dari sumber data sekunder telah dilakukan, telah ditemukan bahwa terdapat enam kekurangan utama di ISDS. Kekurangan-kekurangan utama tersebut terdiri dari tiadanya kontrol terhadap putusan yang dikeluarkan, transparansi, kempetensi dari para arbitrator, benturan kepentingan, dan dampak pada kedaulatan. Berkenaan dengan hal demikian, ICS mengatasi masing-masing dari kekurangan tersebut dengan membentuk Appeal Tribunal, Judges yang bersifat tetap untuk menciptakan konsistensi, mengadopsi UNCITRAL Rules of Transparency, menentukan standar kualifikasi dari para Judges, menghilangkan system penunjukan arbitrator oleh pihak bersengketa serta dualisme fungsi arbitrator, dan perlindungan yang lebih kuat untuk kedaulatan Host States melalui diatasinya kekurangan-kekurangan tersebut. Kesimpulannya, fitur-fitur dari ICS yang diajukan akan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam mekanisme ISDS dan karenanya, ICS merupakan mekanisme yang lebih baik disbanding dengan ISDS yang sekarang ini ada.

---

ABSTRACTThe Investor State Dispute Settlement ISDS that exists in the most Bilateral Investment Treaties in the globe contains protuberant drawbacks. These drawbacks had lead the current ISDS mechanism to be criticized by many parts of society that includes the scholars, general society, and the governments themselves, especially in its inclusion in the current Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP . Thus, the idea to establish an Investment Court System ICS is conceived by the European Union EU as the solution to the drawbacks of ISDS for the TTIP and all prospective investment agreements of the EU. In relation to this, the prominent drawbacks of the current ISDS along with the ICS as the solution to those drawbacks had been the main questions and objectives of this research. Here, based on the normative research method, in which the analysis of secondary data sources is conducted, it had been found that there are six prominent drawbacks of ISDS. Those main drawbacks consist of the inexistence of control toward the awards, inconsistency, transparency, arbitrators rsquo competence, conflict of interest, and effects on the sovereignty. Respectively, ICS encounters each of the drawbacks through the establishment of Appeal Tribunal, Judges with secure tenancy in upholding the consistency, adopting the UNCITRAL Rules of Transparency, setting the minimum qualification for the Judges, eradicating the party appointment for the arbitrators along with the dual roles of the arbitrators, and a stronger protection to the sovereignty of the Host States through tackling the aforementioned drawbacks. In the conclusion, the features of the proposed ICS shall be able to fix the problems in the current ISDS and therefore, ICS is a better mechanism compared to the current ISDS. "

"Tesis ini membahas Diplomasi Kebudayaan Prancis melalui Alliance Francaise di Cina Periode 1989-2009. Diplomasi kebudayaan sendiri bukan merupakan fenomena baru namun masih banyak negara yang belum menggunakan diplomasi kebudayaan sebagai cara lain dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini yaitu bagaimana diplomasi kebudayaan yang dilakukan Prancis melalui Aliiance Francaise di Cina mendukung terwujudnya kepentingan politik dan ekonomi Prancis.Prancis merupakan negara yang sudah sejak lama melakukan diplomasi kebudayaan dan secara konsisten. Diplomasi kebudayaan ini merupakan bentuk pengembangan dari softpower sebagai salah satu cara Prancis dalam memenuhi kepentingan nasional. Tujuan dari tesis ini untuk melihat diplomasi kebudayaan yang dilakukan Prancis di Cina sebagai bentuk dari softpower yang dilakukan melalui kerjasam tanpa adanya paksaan untuk memenuhi kepentingan nasional Prancis.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan menggunakan data-data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan publikasi resmi berkaitan dengan topik tesis. Sumber-sumber data tersebut kemudian dianalisis dengan memperhatikan laporan dari beberapa peristiwa.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa secara tidak langsung peranan Alliance Francaise dalam diplomasi kebudayaan Prancis di Cina pada periode 1989-2009 secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap kepentingan ekonomi dan politik Prancis.

---

This thesis explain and analyse French Cultural Diplomacy through the Alliance Francaise in China from 1989 until 2009. Cultural diplomacy is not a new phenomenon but there are many countries that have not been using cultural diplomacy as alternative way to fulfill their national interests, The problem of this thesis is about how French cultural diplomacy conducted through Alliance Fracaise in China can supports the estabilsihment of political and economic interest of French

France is a country that consistent using cultural diplomacy as a way to receive national interest. As we known that cultural diplomacy is a form of softpower. The purpose of this thesis is to look at France cultural diplomacy in China as a form of softpower conducted cooperation without any coercion to comply French national interests.

The methodology of this research is a qualitative descriptive design using secondary data. The data obtained from documents and official publications relating to the thesis topic. All the source of the data is analyzed by giving example from the report of several incidents.

The results of this study show that the role of Alliance Francaise in French cultural diplomacy in China in from 1989 until 2009 can indirectly contribute to economic and political interest of France."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA). Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa pemerintah Indonesia belum menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian BTA Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan proses triangulasi untuk mengolah lebih dari satu jenis sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Two-Level Games oleh Robert Putnam (1988). Alasan yang menyebabkan pemerintah Indonesia masih belum dapat menyelesaikan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA) adalah pemerintah Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar yang mengakibatkan negosiasi di tingkat bilateral Indonesia-Malaysia tidak berjalan. Terdapat empat kondisi yang mempengaruhi Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar, yaitu (1) Indonesia menghadapi berbagai kepentingan domestik yang menyulitkan Indonesia menghasilkan posisi dasar yang kuat, (2) Indonesia belum memiliki landasan hukum tentang perdagangan perbatasan yang lengkap sebagai pembahasan Indonesia menindaklanjuti pembaruan perjanjian BTA, (3) daya tawar pemerintah Indonesia yang rendah terhadap Malaysia, (4) Indonesia terjebak dilema kepentingan antara kepentingan domestik dan kepentingan Malaysia. Empat kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi proses negosiasi di tingkat bilateral dan mengakibatkan pemerintah Malaysia memiliki sikap status quo terhadap perubahan perjanjian BTA.

---

This thesis aims to analyze obstacles for the Indonesian Government to complete negotiations on the renewal of the Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA). The research question was on why the Indonesian Government had not yet completed negotiations on renewing the Indonesia-Malaysia BTA. This study used a qualitative analysis method with a triangulation process. Data collection techniques were documentation studies and interviews. To answer the research question, the Two-Level Games theory by Robert Putnam (1988) was used. The main argument of this research is that the Indonesian Government is still unable to complete the renewal of BTA because, at the domestic level, the Indonesian Government has not yet had an outlook on border trade, which has resulted in negotiations at the bilateral level not proceeding. This indicates four factors that contribute to the phenomenon. First, Indonesia faces various domestic interests that complicate the country to deliver a strong basic position. Second, Indonesia has not yet had a complete legal basis on border trade as a discussion to follow up on the BTA renewal. Third, the Indonesian Government’s bargaining power is low against Malaysia. Fourth, Indonesia has been trapped in a dilemma between domestic interests and Malaysian interests. These four conditions affect the negotiation process at the bilateral level and result in the Malaysian Government having a status quo towards the renewal of the BTA."

"Dengan adanya perkembangan dalam dunia perdagangan, bidang hukum perikatan pun mengalami pertumbuhan, salah satu diantaranya adalah adanya perjanjian distributor dalam bisnis perdagangan dengan sistem penjualan langsung atau lebih dikenal dengan istilah MLM (Multi level Marketing), oleh karenanya dalam tesis ini penulis mengambil judul "Perjanjian Distributor Dalam Sistem Penjualan Langsung Di PT Citra Nusa Insancemerlang".Perjanjian distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (Innominat) serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme sehingga secara tidak langsung berlaku pasal 1338 (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pokok permasalahan yang muncul adalah (1) Bagamaimana bentuk perjanjian distributor tersebut dan (2) Dapatkah salah satu pihak melakukan pemutusan hubungan secara sepihak.Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian evaluatif dan data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan mengadakan wawancara secara terarah yang terbuka.Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan pendekatan secara kualitatif dan disusun secara sistematis sehingga hasil penelitian berbentuk evaluatif analisis. Dari hasil permasalahan tersebut diatas setelah dilakukan analisa dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam membuat perjanjian distributor dengan anggotanya, PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) tidak membuat dalam bentuk akta khusus, namun berupa satu formulir permohonan keanggotaan yang isinya selain identitas pemohon juga surat pernyataan yang merupakan hal hal yang seharusnya dilakukan oleh distributor selama menjalankan aktivitasnya sebagai distributor CNI, (2) PT CNI dapat melakukan pemutusan keanggotaan secara sepihak manakala ada distributor yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran berat kode etik dan peraturan distributor tersebut. Pemutusan secara sepihak ini dilakukan oleh CNI semata mata untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan dari gangguan anggotanya yang tidak bertanggungjawab."