Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai desain kebijakan pada kebijakan transportasi publik terintegrasi pada Jak Lingko di DKI Jakarta dengan studi menggunakan Birkland’s Policy Design. Dimensi yang digunakan dalam analisis dibuat berdasarkan elemen elemen desain kebijakan Birkland, yaitu goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, yaitu wawancara mendalam. Hasilnya kebijakan integrasi transportasi publik ini sudah sesaui jika dilihat dalam desain kebijakan namun, memiliki desain kebijakan yang lemah. Terdapat masalah dalam beberapa elemen desain kebijakan yaitu goals of the policy bahwa tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 masih terlalu umum. Berikutnya, jika melihat causal model belum terdapatnya teori kausalitas dalam kebijakan. Pada elemen tools dan implementation of the policy karena tidak sesuai dengan strategi awal pengimplementasian kebijakan dalam bentuk Jak Lingko dan belum adanya rencana induk transportasi. Dengan demikian, Jak Lingko belum dapat mencapai target dan tujuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kemacetan.

---

This study discusses policy design on integrated public transportation policy at Jak Lingko in DKI Jakarta with a study using Birkland's Policy Design. The dimensions used in the analysis are based on Birkland policy design elements, namely goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. This study used a post-positivism approach with descriptive research and data collection techniques using literature studies and field studies, namely in-depth interviews. The result is that this public transportation integration policy is appropriate when viewed in policy design, however, it has a weak policy design. There are problems in several elements of the policy design, namely the goals of the policy that the policy objectives in Regional Regulation No.1 of 2012 are still too general. Next, if you look at the causal model, there is no clear causality theory in this policy. The elements of tools and implementation of the policy are not in accordance with the initial strategy for implementing the policy in the form of Jak Lingko and there is no transportation master plan. Thus, Jak Lingko has not been able to achieve the targets and policy objectives in dealing with transportation problems in DKI Jakarta, namely congestion."

"Aplikasi Jak Lingko merupakan sebuah solusi integrasi transportasi publik baru ditengah permasalahan kemacetan dan gempuran aplikasi mobilitas yang terbukti memunculkan antusiasme yang tinggi terhadap layanan yang diberikan. Terlepas dari antusiasme masyarakat terhadap aplikasi ini, keluhan dan saran pengguna banyak bermunculan mengenai layanannya. Penelitian ini mencoba memberikan rekomendasi rancangan layanan Aplikasi Jak Lingko untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan metode Revised SSTQual, Kano Model, QFD dan Service Blueprint, Berdasarkan integrasi metode Revised SSTQual dan model Kano, terdapat 5 atribut layanan yang termasuk kedalam kategori attractive yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan kepuasan pengguna. 5 atribut tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam karakteristik teknis untuk mendapatkan inovasi – inovasi yang akan digunakan dalam service blueprint. Melalui hasil penelitian didapatkan 8 technical descriptors yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Technical descriptor tersebut kemudian dirinci dalam tindakan operasional yang dipetakan dalam service blueprint.

---

Jak Lingko Application is one of the public transportation integration services in the middle of traffic problems and emergences of mobility applications which is proven to generate high enthusiasm for the services provided. Regardless of the public’s enthusiasm for this app, complaints, and suggestions from a big number of users sprang up regarding the services. This study attempts to recommend the design of Jak Lingko as a Mobility-as-A-Service application by using the Revised SSTQual method, Kano Model, QFD, and Service Blueprint using the Service Design approach. Based on the Revised SSTQual and Kano model integration, 5 service attributes that belong to the attractive category needs to be prioritized to increase customer satisfaction. These service attributes are then translated into technical descriptors to obtain innovations to be used in the service blueprint design. Through this research, we get 8 technical descriptors that need to be applied to improve customer satisfaction. The technical requirement is then detailed in operational actions to be mapped in the service blueprint."

"Penelitian berbandingan kebijakan bidang transportasi khususnya angkutan kota ini dilakukan dengan menggunakan lima aspek yaitu kebijakan yang unggul, yaitu nilai kecerdasan, nilai kearifan, harapan masa, keberhasilan, dan disposisi serta struktur birokrasi, kemudian aspek sistem transportasi, dan aspek kebijakan itu senditi, khususnya angkutan kota yang ada di Manila dan Jakarta, ditambah satu aspek pembanding utama yaitu dari kebijakan sistem angkutan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 15 responden yang tersebar di kedua ibu kota negara. Tidak hanya itu, pengumpulan data juga dilengkapi dengan memanfaatkan sarana audio dan visual, dokumentasi, rekaman dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan angkutan kota di Manila dikelola oleh Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) berdiri sejak 1 Maret 199 dibawah Undang-Undang Republik No. 7924, sementara untuk DKI Jakarta dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan diatur berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Dari sistem angkutan kota, baik Jakarta maupun Manila mempunyai sistem angkutan kota masing-masing yang tujuannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Untuk nilai keunggulan, dari sub aspek inovasi, pelestarian alam dan lingkungan, kesesuaian struktur birokrasi, serta sub aspek pemberdayaan potensi dan budaya lokal di sektor transportasi, Metropolitan Manila lebih unggul dari pada DKI Jakarta. Namun dari sub aspek keterampilan SDM dalam mengendara, visi dan misi, kondisi ekonomi, dan keinginan untuk berubah, ibu kota DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan Metropolitan Manila. Temuan utama mengapa kondisi pengelolaan angkutan kota di Manila ada yang lebih baik karena mereka telah mempunyai lembaga pengelola kawasan Ibu Kota Metropolitan Manila yang bernama MMDA (Metropolitan Manila Development Authority).

---

This study is a comparison of the policy in the transport sector, especially public transportation, this study used five aspects, merits of public policy, such as the value of intelligence, moral values, expectations of future, success, and disposition and bureaucratic structures, and aspects of the transportation system, and policy aspects, the city transportation in Manila and Jakarta, and one aspect of the main comparison, namely policy transport system. This research was conducted using qualitative research methods. Data collection techniques consist of in-depth interviews with 15 respondents in both the capital city. Not only that, data collection also consists of audio and visual facilities, documentation, recordings etc.

The results showed that, in terms of transport policy in the city of Manila is managed by the Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) was established March 1 199 under Republic Act No. 7924, while Jakarta is managed by the Jakarta Transportation Agency, and governed by the Regulation of DKI Jakarta No. 54 Year 2014 About Transportation. Urban transportation system in Jakarta and Manila have city transport system respectively, its purpose is to provide the best service to the community. For values of excellence, innovation, conservation of nature and the environment, disposition and bureaucratic structure, local empowerment and cultural potential in the transport sector, Metropolitan Manila better than Jakarta. But for the human resources skills, vision and mission, economic conditions, and a desire for change, Jakarta is better than the Metropolitan Manila. The reason why the conditions of transport management in the city of Manila is better, because Manila has a management agency Capital region, called MMDA (Metropolitan Manila Development Authority)."

"Bisnis platform diakui berkontribusi besar dalam memberikan akses pekerjaan yang mudah kepada jutaan pekerja, tetapi akibat keunikan proses bisnisnya, regulasi ketenagakerjaan yang tersedia tidak bisa digunakan untuk melindungi hak dasar pekerja. Kebijakan pemerintah membuat sistem kemitraan menjembatani relasi antara platform dan mitra kerjanya, ternyata memperburuk perlindungan kerja platform, karena menyebabkan pekerja tidak mendapat perlindungan upah minimum, tidak ada batasan jam kerja, jaminan sosial memburuk dan fungsi serikat pekerja untuk mengadvokasi dan merundingkan hak pekerja tidak bisa dijalankan. Pekerja mengalami diskriminasi perlindungan kerja dibanding lainnya. Disertasi ini akan memberikan analisis kritis terhadap ketimpangan perlindungan kerja yang dialami pekerja transportasi platform. Untuk menganalisis fenomena baru ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus, terhadap dua pemain utama platform transportasi di Jakarta, yaitu; perusahan Gojek dan Grab. Pengumpulan data dilakukan melalui; observasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam (terstruktur dan semi-terstruktur), kepada 21 orang informan kunci, mewakili; pengemudi platform, perusahaan platform, pemerintah, wadah atau serikat pekerja. Peneliti menemukan sistem perlindungan kerja di perusahaan konvensional jauh lebih baik dari sistem platform dan regulasi sistem kemitraan menciptakan ketidakadilan kepada pekerja. Peneliti menawarkan lima opsi kebijakan perlidungan kerja untuk Indonesia, yang didasarkan pada pengalaman internasional untuk mengganti sistem kemitraan saat ini, melalui kebijakan berikut: Memperluas definisi undang-undang tentang “pekerja” dan “pemberi kerja”; mengkategorikan pekerja platform sebagai “pekerja bebas”; menambah kategori baru untuk pekerja platform dengan hak kerja khusus; menjadikan pekerja platform sebagai pekerja kontrak alih daya (out sourching); dan melindungi pekerja platform melalui serikat pekerja untuk bernegosiasi dengan pemilik platform (hubungan bipartit). Kelima pilihan ini diharapkan bisa menutup ketimpangan perlindungan kerja kepada pekerja platform sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh pekerja.

---

Platform businesses are recognised as contributing greatly to providing easy access to work for millions of workers, but due to the uniqueness of their business processes, existing labour regulations cannot be used to protect workers' basic rights. The government's policy to create a partnership system to bridge the relationship between platforms and their partners has actually worsened the protection of platform work, because it causes workers to not receive minimum wage protection, there are no restrictions on working hours, social security has deteriorated and the function of trade unions to advocate and negotiate for workers' rights cannot be carried out. Workers experience employment protection discrimination compared to others. This dissertation will provide a critical analysis of the inequality of employment protection experienced by platform transport workers. To analyse this new phenomenon, the researcher uses a qualitative method in the form of a case study, on the two main players of the transportation platform in Jakarta, namely; Gojek and Grab companies. Data was collected through observation, focus group discussions (FGDs), in-depth interviews (structured and semi-structured) with 21 key informants, representing platform drivers, platform companies, government, labour unions. Researchers found that the employment protection system in conventional companies is much better than the platform system and the regulation of the partnership system creates injustice to the workers. Researchers found that the employment protection system in conventional companies is much better than the platform system and the regulation of the partnership system creates injustice to workers. Researchers offer five labour protection policy options for Indonesia, based on international experience to replace the current partnership system, through the following policies: Expanding the legal definition of "worker" and "employer"; categorising platform workers as "free workers"; adding a new category for platform workers with special employment rights; making platform workers out sourced; and protecting platform workers through trade unions to negotiate with platform owners (bipartite relations). These five options are expected to close the gap in employment protection for platform workers as a manifestation of social justice for all workers."

"Penelitian ini membahas mengenai kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan positivist. Penelitian ini menggunakan teori kepuasan masyarakat yang dikemukakan oleh Gao Lu, Yu Yao, dan Liang Wu (2016) dengan delapan dimensi, yaitu fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, dan comfortability. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mixed method melalui survei, observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan kepada 204 responden masyarakat moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko sejak bulan Mei-Juni 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat berada tingkat puas sebesar 80,88%. Seluruh dimensi menyatakan bahwa masyarakat merasa puas terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko. Meskipun sebagian hasil wawancara mendalam dan observasi juga menunjukkan pendapat yang berbeda dari keseluruhan hasil penelitian, karena setiap kondisi armada transportasi Jak Lingko berbeda tergantung pada situasi dan kondisi di jalanan.

---

This study discusses public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province. This study aimed to determine public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province using a positivist approach. This study uses the theory of community satisfaction put forward by Gao Lu, Yu Yao, and Liang Wu (2016) with eight dimensions, namely fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, and comfortability. The data collection technique used is a mixed method through surveys, observations, in-depth interviews, and literature studies. Data was collected on 204 respondents using the Jak Lingko integrated mode of transportation from May to June 2023. The results of this study indicate that community satisfaction is at a satisfaction level of 80.88%, with the best service quality conditions being the MRT and LRT modes of transportation. Quality The worst service is on the Mikrotrans mode of transportation. All dimensions state that the community is satisfied with the Jak Lingko integrated mode of transportation. However, some of the results of in-depth interviews and observations show differences from the study's overall results due to differences in the conditions of each Jak Lingko transportation fleet based on the situation and conditions on the road."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Karawang. Pembahasan dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Karawang yang termasuk daerah Industri sehingga memerlukan sarana transportasi untuk mendukung mobilisasi baik orang maupun barang salah satunya angkutan kota. Kemudian dihubungkan dengan implementasi retribusi izin trayek sebagai instrumen wajib. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Edward III dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat hambatan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Imleplementasi Retribusi Izin Trayek.

---

This research discusses the Implementation of Public Transportation Permits Charge Policy in Kabupaten Karawang. Discussion based on the condition of Karawang which is an industrial area needs both human transportation and stuff transportation. Angkutan Kota is one of them linking by Implementation of Transportation Permits Charge Policy as a substantial instrument. This research is qualitative research based on the theory of Edward III and descriptive data analysis techniques. The results of this research shows that successful of public policy implementation must be contain of four factors there are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are not relevant to those the researcher found on the field. There are some obstacles both from internal and external of Karawang in the implementing of Public Transportation Permits Charge Policy."