Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis faktor-faktor yang membentuk perilaku pemuda dalam merespon hoaks dan ujaran kebencian pada pemilu 2019, (2) mengetahui sejauh mana ketahanan individu pemuda dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian pada pemilu presiden 2019 dari perspektif pengetahuan dan sikap. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan model knowlange, attitudes, behavior (KAB). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang dibagikan melalui google form. Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan aplikasi software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pemuda terhadap hoaks dan ujaran kebencian dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan sikap sebesar 30,1% dengan P-Value pengetahuan < 0,05 yaitu 0,008 dan nilai P-Value sikap < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti bahwa jika perilaku pemuda baik dalam merespon hoaks dan ujaran kebencian pada pemilihan umum tahun 2019, maka ketahanan individu yang terbentuk pada pemuda akan kuat dalam merespon hoaks dan ujaran kebencian pada pemilihan umum tahun 2019 agar tidak membuat, menyebarkan dan terpengaruh oleh hoaks dan ujaran kebencian. Ketahanan individu kuat maka akan membentuk ketahanan nasional yang kuat juga

---

The objectives of this study are (1) to analyze the factors that influence adolescent behavior in responding to hoaxes and hate speech in the 2019 Election, (2) the extent to which youth resilience in facing hoaxes and hate speech in the 2019 Presidential Election. The research approach used in this research is a quantitative approach with a model of knowledge, attitude, behavior (KAB). Collecting data in this study using a questionnaire distributed via a google form. Analysis of research data using the SmartPLS 3.0 software application. The results showed that the adolescent response to hoaxes and hate speech from the knowledge and attitude factor was 30.1% with a P-Value of knowledge <0.05, namely 0.008, and an attitude P-Value <0.05, namely 0.000. This means that if youth behavior is good in responding to hoaxes and hate speech in the 2019 Election, then the individual resilience formed in youth will be strong in responding to hoaxes and hate speech in the 2019 Election so as not to create, regulate. and governed by deception and hate speech. Strong individual resilience will form a strong national resilience as well."

"Kebijakan ambang batas parlemen yang diterapkan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia telah menyebabkan banyak partai politik tidak lolos ke DPR, serta banyak suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi dan menjadi terbuang. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya disproporsionalitas hasil pemilihan umum serta dapat mengancam kedaulatan rakyat dan asas keadilan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh penerapan ambang batas parlemen terhadap proporsionalitas hasil pemilihan umum di Indonesia serta bagaimana rekomendasi dalam menentukan besaran ambang batas parlemen yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi komparatif untuk mengetahui pengaruh penerapan ambang batas parlemen dalam beberapa pemilihan umum yang pernah diselenggarakan di Indonesia, serta untuk menemukan formula yang tepat untuk menghitung besaran ambang batas parlemen yang dapat meminimalisir disproporsionalitas hasil pemilihan umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan indeks Loosemore-Hanby Index (LHI), didapati bahwa penerapan ambang batas parlemen dengan besaran yang tidak didesain dengan rumusan yang terukur telah mengakibatkan tingginya indeks LHI yang mengindikasikan bahwa hasil pemilihan umum DPR di Indonesia tidak proporsional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan besaran ambang batas parlemen dengan menggunakan formula matematis yang tepat. Penulis kemudian mengambil konsep dan formula ambang batas efektif yang dirumuskan oleh Rein Taagepera, dan berdasarkan hasil perhitungan, didapati bahwa besaran ambang batas parlemen efektif untuk pemilihan umum DPR di Indonesia adalah 1% dari total suara sah nasional.

---

The parliamentary threshold policy implemented in determining seats for members of the People's Representative Council (DPR) in Indonesia has caused many political parties failed to enter the DPR, and many voters' votes were not converted into seats and were wasted. This condition caused disproportionality in the general election results and could threaten the people’s sovereignty and the principle of fairness in general elections. This research analyzes how the implementation of the parliamentary threshold affects the proportionality of the general election results in Indonesia and how recommendations are made in determining the ideal parliamentary threshold to be implemented in Indonesia. This research is conducted using a normative juridical research method with a comparative study approach to determine the effect of the implementation of parliamentary threshold in several general elections that have been held in Indonesia, as well as to find the right formula for calculating the magnitude of the parliamentary threshold that can minimize the disproportionality of the general election results. Based on research conducted and based on calculations using the Loosemore-Hanby Index (LHI), it was found that the implementation of parliamentary threshold with a magnitude that was not designed with a measurable formula has resulted in a high LHI index which indicates that the results of the DPR general elections in Indonesia are not proportional. Therefore, it is necessary to formulate the magnitude of the parliamentary threshold using the right mathematical formula. The author then took the concept and formula of the effective threshold formulated by Rein Taagepera, and based on the calculation results, it was found that the magnitude of the effective parliamentary threshold for the DPR general elections in Indonesia is 1% of the total valid national votes."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen?s constitutional rights) yang tercermin dalam putusan-putusannya, baik dalam perkara pengujian undang-undang (judicial review) maupun perkara sengketa perselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memulihkan hak perseorangan warga negara untuk mencalonkan diri (right to be a candidate) dan menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya dibatasi atau terhalang suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi pemilihan umum agar hak dasar setiap warga negara Indonesia yang sudah terjamin oleh UUD 1945 dapat dilindungi, serta diperlukan suatu mekanisme khusus dan tersendiri bila kemudian terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional yang tidak bisa diperjuangkan melalui perkara pengujian undang-undang, melainkan melalui mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaints).

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of the Constitutional Court as the protector of citizen's constitutional rights that reflected in its decisions, both in the case of judicial review and dispute on the result of local election (election complaint) that have restored the rights of individual citizens to be a candidate and as a participant in the local election that previously restricted or obstructed by a legislation. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study suggest the need for improvements of the elections regulation to protect the basic rights of every citizen of Indonesia, which is guaranteed by the 1945 Constitution, and requires a special mechanism if violation of constitutional rights occured and can not be fought through judicial review, but through the constitutional complaint mechanism."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Myanmar setelah dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2010 dengan tujuan untuk mengubah kepemimpinan di Myanmar. Analisis yang digunakan untuk melihat permasalahan yaitu menggunakan teori demokratisasi dari Samuel P. Huntington, teori demokrasi dari Thomas Mayer dan Robert Dahl, dan sistem pemilihan dari Dr. Ichlasul Amal. Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan studi literatur dalam teknik pengumpulan data dan analisis data. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa dengan terpilihnya pemerintahan yang baru melalui pemilihan umum semakin memberikan peluang terhadap perubahan politik di Myanmar dengan menjalankan prinsip demokrasi pada pemerintahan Myanmar yang baru. Ini merupakan langkah awal dari sebuah proses perubahan yang sedang berlangsung di Myanmar.

---

The purpose of this thesis is to determine the extent of the ongoing democratization process in Myanmar after the implementation of the general election in 2010 which aimed to change the leadership in Myanmar. The analysis is used to see the problems of using the theory of democratization from Samuel P. Huntington, democratic theory of Thomas Mayer and Robert Dahl, and the electoral system from Dr. Ichlasul Amal. The authors used qualitative methods in the study of literature. Also, the writer used data collection techniques and data analysis. The result/conclusion of this thesis is: this revolution of a new government through general elections had increasingly provide opportunities for political change in Myanmar by applying the principles of democracy in Myanmar's new government. This is the first step of a process of change in Myanmar."