Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agenda Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia menempatkan manajemen pengetahuan sebagai salah satu pilar dalam pencapaian visi reformasi birokrasi. Knowledge management system sebagai alat bantu teknologi informasi, dapat dimanfaatkan untuk mengelola pengetahuan dalam mendukung proses inovasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan mengusulkan kerangka kerja pengembangan knowledge management systems yang mendukung inovasi pelayanan publik dengan studi kasus pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina inovasi publik. Kerangka kerja usulan merupakan hasil modifikasi Fernandez’s methodology yang dipilih dari hasil evaluasi 5 (lima) metode pengembangan knowledge management systems menggunakan teknik Analythical Hierarchy Process (AHP). Metode tersebut selanjutnya digabungkan dengan komponen kerangka kerja dalam tahapan siklus pengembangan sistem mulai dari perencanaan, analisis, desain, dan implementasi sebagai kerangka kerja usulan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian campuran (mixed-method) dengan tahapan penelitian meliputi evaluasi kandidat metode pengembangan KMS menggunakan teknik AHP, menentukan target pengetahuan yang dibutuhkan dalam inovasi pelayanan publik, dan menggabungkannya kedalam satu siklus pengembangan sistem yang kompeherensif. Penilaian pakar (expert judgement) dilakukan untuk memvalidasi kerangka kerja yang diusulkan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kerangka kerja pengembangan knowledge management systems yang mendukung inovasi pelayanan publik.

---

The Bureaucratic Reform Agenda launched by the Republic of Indonesia's government places knowledge management as one of the pillars in achieving the vision of bureaucratic reform. Knowledge management systems as a tool for information technology can be used to manage knowledge in supporting public services' innovation process. This study proposes a framework for developing knowledge management systems that support public service innovation with case studies at the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform and the State Administration Institute as a public innovation fostering agency. The proposed framework is a modified Fernandez's methodology selected from the evaluation of the 5 (five) methods of developing knowledge management systems using the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique. These methods are then embedded into the systems development cycle stages as a proposed framework for developing knowledge management systems. This study uses a mixedmethod research methodology with research stages, including evaluating KMS development method candidates using AHP techniques, determining target knowledge needed in public service innovation, and combining them into a complete system development cycle. An expert judgment is carried out to validate the proposed framework. This research is a framework for developing knowledge management systems, which includes the stages of planning, analysis, design, and implementation."

"Program reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya perubahan menuju profil birokrasi yang diharapkan. Salah satu program pendukung reformasi birokrasi adalah manajemen pengetahuan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai penggerak dan pembina industri nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi persaingan global. Seiring dengan upayanya melaksanakan reformasi birokrasi, Kemenperin memiliki inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan, namun belum memiliki strategi manajemen pengetahuan yang komprehensif. Fokus Kemenperin ada pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya didukung oleh pembangunan e-government. Proses pengembangan e-government melibatkan berbagai pengetahuan yang tersebar di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Penelitian ini berusaha merumuskan strategi manajemen pengetahuan dengan fokus pada target pengembangan e-government dalam rangka reformasi birokrasi. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja strategi pengetahuan Zack. Strategi yang dirumuskan antara lain: Kemenperin perlu melakukan dokumentasi pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis; Kemenperin perlu meningkatkan kesadaran pegawai untuk berbagi pengetahuan; Kemenperin perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan pengetahuan, baik antar unit kerja internal maupun dengan pihak eksternal; Kemenperin perlu memfasilitasi media penyimpanan dan pembagian pengetahuan berbasis TI yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh pegawai Kemenperin; dan Kemenperin perlu membangun komitmen manajemen dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan.

---

Bureaucratic reform is an efforts to change towards the expected bureaucratic. Knowledge management is one of supporting program in bureaucratic reform. Ministry of Industry (Kemenperin) as a national industry movers and builders need to make bureaucracy changes and improvements to increase the ability of the industry towards global competition. Along with its efforts to carry out the bureaucratic reform, the Ministry of Industry has the knowledge management initiatives, but do not have a comprehensive knowledge management strategy yet. Ministry of Industry’s focus is improving the quality of public services, one of which is supported by the development of e-government. The development process of e-government involves a wide range of knowledge in the various locations, both inside and outside the organization.

This study seeks to formulate the knowledge management strategy with a focus on the development of e-government targets in order to reform the bureaucracy. Formulation of strategies use Zack’s knowledge strategy framework. Strategies are formulated as follows: Ministry of Industry need to document work experiences into written form; Ministry of Industry need to increase the awareness of employees to share knowledge; Ministry of Industry need to improve coordination and cooperation on managing knowledge, both with internal and external parties; Ministry of Industry need to facilitate the IT-based storage and distribution of knowledge that can be reached easily by all employees of the Ministry of Industry, and Ministry of Industry should establish management commitment to support the implementation of knowledge management."

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana manajemen parakrisis misinformasi surat palsu tentang pengangkatan pegawai non-ASN tanpa tes dijalankan oleh Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di media sosial. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivism dengan pendekatan deskriptif studi kasus tunggal. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PANRB dan analisis isi media sosial Kementerian PANRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons yang diterapkan untuk menanggapi misinformasi surat palsu adalah koreksi sesuai dengan rekomendasi strategi parakrisis misinformasi Coombs. Penelitian ini turut memberikan pengembangan model deteksi, pengambilan keputusan, respons, dan evaluasi krisis misinformasi. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat keterbatasan wewenang dan anggaran yang mempengaruhi manajemen parakrisis misinformasi, di sisi lain, pengetahuan tentang produk dan kebijakan organisasi yang dimiliki dapat mempercepat proses pengambilan keputusan untuk merespons kasus.

---

This study aims to explore how paracrisis management of misinformation fake official letter about inauguration of contract-based government employees to be civil servant without assessment carried out by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) on social media. This research is based on post-positivism paradigm with single case study descriptive approach. The research method was carried out qualitatively through in-depth interviews with the Public Relations of the Ministry of PANRB and analysis of the social media content of the Ministry of PANRB. The results of the study show that the response applied to respond to fake official letter is a correction, in accordance with Coombs' misinformation paracrisis strategy recommendations. This research contributes to the development of a model for detection, decision making, response, and evaluation of misinformation crises. This study reveals that there are limited authorities and budgets that affect misinformation paracrisis management, on the other hand, knowledge of organizational products and policies can accelerate the decision-making process to respond case."

"Penelitian ini fokus pada manajemen perubahan dalam Strategic Human Resource Management (SHRM) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya gagasan perubahan manajemen SDM kearah SHRM yang belum dapat diimplementasikan, dan berbagai masalah dalam aspek manajemen SDM di KemenPAN-RB. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan manajemen SDM di KemenPAN-RB masih Parsial Human Resource Management dalam mengelola SDMnya, karena aspek manajemen SDM masih belum terintegrasi satu sama lain yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam aspek manajemen kompetensi, rekrutmen dan seleksi, pengembangan SDM, penilaian kinerja, perencanana karir dan sistem remunerasi. Gagasan perubahan ke arah SHRM belum dapat diimplementasikan karena berbagai faktor pengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut hasil analisis penulis dari berbagai hasil wawancara adalah faktor Mindset, Organisasional, Kepemimpinan, Sharing Knowledge, Infrastruktur, dan Kompetensi SDM.

---

This study focuses on change management of Strategic Human Resource Management (SHRM) in the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia (KemenPAN-RB). Considering on idea of change HR management towards SHRM which could not be implemented, and various issues related to human resource management in KemenPAN-RB. This study uses a qualitative method with postpositivis approach. The results showe the human resource management in KemenPAN-RB still Partial Human Resource Management in managing human resources, because of human resource management are still not integrated which causes various problems in aspects of competency management, recruitment and selection, human resource development, performance appraisal, career management and total reward system. The idea of change towards SHRM could not be implemented due to various influence factors. There are some factors influenced implementing of SHRM according to the result of author analysis taken from various interviews has been conducted those are Mindset factor, Organizational, Leadership, Sharing Knowledge, Infrastructure and HR Competency."

"Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Pekerjaan Umum telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu aspek penting untuk keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum adalah sumber daya aparatur. Pada beberapa tahun terakhir ini, jumlah pegawai Kementerian Pekerjaan Umum yang memasuki masa purna bakti cukup signifikan, sementara itu pegawai yang baru direkrut sejak beberapa tahun terakhir belum memiliki pengalaman yang memadai untuk menempati kekosongan tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya suatu knowledge management system sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan di antara seluruh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu model dan strategi knowledge management system pada Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah-langkah dalam mengembangkan model dan strategi knowledge management system ini mengacu pada Soft Systems Methodology (SSM). Perangkat pendukung yang digunakan terdiri dari value chain analysis dan PEST analysis untuk analisis kondisi internal dan eksternal organisasi yang mempengaruhi model dan strategi knowledge management system yang akan disusun.

---

In order to obtain good governance, Ministry of Public Works has committed to perform bureaucracy reformation as mentioned in President Regulation Number 81 Year 2010 about Grand Design of Bureaucracy Reformation 2010-2025. One important aspect influenced the success of bureaucracy reformation in Ministry of Public Works is human resources.

In the last few years, the number of employee in Ministry of Public Works who will pass retirement period is quite significant, meanwhile new employees, who were recruited in the last few years, still lack of knowledge and experience for the replacement. Therefore, it is important to develop a knowledge management system as a facility for knowledge sharing among all of employees in Ministry of Public Works.

This research has purpose to develop model and strategy of knowledge management system in Ministry of Public Works. The steps using in the development of model and strategy of knowledge management system are based on Soft System Methodology. The supportive tools consist of value chain analysis and PEST analysis to analyze internal and external condition of the organization which will influenced the model and strategy of knowledge management system."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk membuat model dan menguji faktor-faktor penting dalam implementasi Knowledge Management KM di perusahaan-perusahaan Logistics Service Provider LSP di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kinerja LSP itu sendiri. Faktor-faktor penting yang menunjang implementasi KM untuk mencapai kinerja LSP yang diharapkan adalah budaya, struktur organisasi, strategi dan kepemimpinan, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Kinerja LSP diukur berdasarkan pendekatan SCOR Supply Chain Operation Reference . Validasi model penelitian dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan ahli, sedangkan pelaksanaan survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 63 perusahaan LSP di Indonesia yang menerapkan KM. Structural Equation Model SEM menggunakan Partial Least Square PLS digunakan dalam melakukan pengolahan dan analisis data. Hasil penelitian dihipotesiskan dapat menunjukkan bahwa faktor-faktor penting implementasi KM berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi KM serta memberikan pengaruh terhadap kinerja LSP. Hasil penelitian ini ini memberikan bukti empiris untuk pentingnya implementasi KM di LSP di Indonesia. Temuan penelitian ini memberikan dasar bagi perusahaan LSP di Indonesia untuk fokus pada faktor-faktor penting implementasi KM dalam menentukan strategi yang tepat untuk menunjang kinerja LSP yang lebih baik.

---

ABSTRACT This thesis aims to model and test important factors in the implementation of Knowledge Management KM in Logistic Service Provider LSP companies in Indonesia and their impact on LSP performance itself. Important factors that support KM implementation to achieve the expected LSP performance are culture, organizational structure, strategy and leadership, human resources and information technology. LSP performance is measured based on SCOR Supply Chain Operation Reference approach. The validation of the research model was conducted through semi structured interviews with experts, whereas the survey was done by distributing questionnaires to 63 LSP firms in Indonesia applying KM. Structural Equation Model SEM using Partial Least Square PLS is used in processing and analyzing data. The results show that the important factors of KM implementation affect the success of KM implementation and give influence to LSP performance. These results provide empirical evidence for the importance of KM implementation in LSP in Indonesia. The findings of this study provide the basis for LSP companies in Indonesia to focus on the key factors of KM implementation in determining appropriate strategies to support better LSP performance. "

"ABSTRAKPeran aktif Indonesia dalam persaingan global, khususnya pada sektor konstruksi tidak dapat dihindari lagi. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tersebut adalah inovasi. Sayangnya, performa inovasi di Indonesia, termasuk di dalamnya sektor konstruksi, masih dinilai rendah. Dipercaya, dua penyebab utama dari rendahnya inovasi adalah ketidaktersediaan ilmu dan manajemen mutu perusahaan yang buruk. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menguji pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap Knowledge Management (KM), serta pengaruh Knowledge Management (KM) terhadap inovasi. Diawali dengan analisa hubungan antar variabel dengan pendekatan PLS-SEM, penelitian dilanjutkan dengan analisa hubungan antar tingkat kepentingan dan performa dari KM dan TQM pada perusahaan pengembang konstruksi, sebagai pihak yang dipercaya memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan inovasi pada sektor konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik TQM memberikan pengaruh yang signifikan bagi proses KM, yaitu melalui praktik fokus pelanggan, manajemen karyawan, dan manajemen proses dan proses KM berpengaruh terhadap inovasi melalui proses pembagian ilmu dan aplikasi ilmu. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan juga bahwa penerapan KM pada perusahaan pengembang konstruksi di Indonesia memiliki tingkat kesesuaian sangat baik, dan untuk penerapan TQM memiliki tingkat kesesuaian baik, dengan catatan ada indikator-indikator yang memerlukan perbaikan dan perlu untuk dipertahankan performanya. Berangkat dari dua hasil analisa tersebut, disusunlah sebuah strategi pengembangan KM dan TQM yang dapat meningkatkan inovasi pada sektor konstruksi di Indonesia.

---

ABSTRACT

Indonesias active role in global competitiveness, especially in construction field cant be denied. One of the main factor that promote national economic growth is innovation. Unfortunately, innovation performance in Indonesia, including construction sector, is regarded as low. It is believed that the two main causes of low innovation are lack of knowledge and poor company quality management. In light of that issue, this study examined the influence of Total Quality Management (TQM) on Knowledge Management (KM), and the influence of Knowledge Management (KM) on innovation. Begin with an analysis of the relationship between variables with the PLS-SEM approach, the relationship between importance and performance level of KM and TQM in developers companies, who are believed to be the most influential in increasing innovation in the construction sector, then will be evaluated. The obtained results showed that TQM practices give significant influence on KM processes, through customer focus, people management and process management. KM processes also give significant influence on innovation through the process of knowledge sharing and knowledge application. Based on the results of the study, it was also concluded that the performance of KM in developers companies is at a very good state, while the performance of TQM is at a good state, with a note that there are some indicators that need to be improved and mantained. Depart from the results of the study, a development strategy of KM and TQM which can increase innovation in the construction sector in Indonesia has been developed.

"

"Knowledge Management berperan penting dalam membantu meningkatkan efektivitas organisasi karena dapat mendorong pengetahuan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Pada Kementerian Sekretariat Negara, sebagai lembaga yang paling dekat dengan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan, pengetahuan menjadi hal penting dalam proses analisis data sebagai masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, hal ini belum ditunjang oleh suatu mekanisme untuk mengelola pengetahuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu knowledge management system yang dapat diterapkan di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara. Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor kontingensi untuk menentukan proses knowledge management yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge management yang dapat diterapkan adalah Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, dan Combination. Fitur yang dikembangkan adalah manajemen dokumen, kliping berita, help desk, blog, serta chatting, yang disertai fungsi pencarian pada masing-masing fitur.

---

Knowledge Management plays an important role in helping to improve the effectiveness of an organization as it can encourage existing knowledge to improve the quality of decision-making process. At the Ministry of the State Secretariat, as the institution closest to the duties of President and Vice President for running state power and administration, knowledge has become important in the process of data analysis as an input to the President and Vice President. However, this has not been supported by a mechanism for managing existing knowledge.

This study aimed to develop a knowledge management system that can be applied in environments of Deputy Minister for Policy Support.

The methodology used is the contingency factor analysis to determine the appropriate knowledge management processes.

The results showed that the processes of knowledge management that can be applied are the Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, and Combination. Features to be developed are document management, news clippings, helpdesk, blog, and chatting, which accompanied the search function on each feature."

"Universitas Sriwijaya merupakan perguruan tinggi negeri yang dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi yaitu : “menjadi perguruan tinggi berbasis riset terkemuka, yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dalam mendukung kegiatan sehari-harinya tersebut, Universitas Sriwijaya memiliki lembaga pelaksana akademik, LPPM Unsri yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengetahuan menjadi sumber daya utama bagi LPPM Unsri dan harus dikelola sehingga pengetahuan itu tidak hilang akibat karyawan yang pensiun, mutasi dan rotasi, maupun pergantian Ketua LPPM. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen pengetahuan yang dapat mengetahui implementasi kebijakan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat pada Universitas Sriwijaya. Perumusan strategi manajemen pengetahuan menggunakan kerangka kerja Zack. Hasil dari rumusan strategi manajemen pengetahuan antara lain: 1) kebijakan program penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi berdasarkan kebijakan umum Direktorat Pendidikan Tinggi: 2) implementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi masih ada kendala antara lain sosialisasi penelitian dan pengabdian masih kurang, dan kemampuan metodologi penelitian masih rendah; 3) hasil penelitian yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Namun masih sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah materi ajar, publikasi nasional atau intenasional, dan perolehan hak paten; dan 4) kegiatan pengabdian masyarakat belum berdasarkan hasil penelitian.

---

Sriwijaya University is a state university which in carrying out its activities has a vision, namely: “to become a leading research-based university, which excels in various fields of science and technology”. In supporting these daily activities, Sriwijaya University has an academic implementing agency, LPPM Unsri which has the task of providing technical, administrative and policy analysis support related to research and community service. Knowledge is the main resource for LPPM Unsri and must be managed so that knowledge is not lost due to retired employees, transfers and rotations, as well as changes in the Chair of the LPPM. This study aims to formulate a knowledge management strategy that can determine policy implementation and implementation of research and community service programs at Sriwijaya University. Formulation of knowledge management strategy using the Zack framework. The results of the formulation of the knowledge management strategy include: 1) research and community service program policies in tertiary institutions based on the general policy of the Directorate of Higher Education: 2) policy implementation in improving the quality of higher education still faces obstacles, including lack of socialization of research and community service, and lack of capacity research methodology is still low; 3) the results of the research carried out can be utilized for the development and improvement of knowledge. However, there is still little that can be used to increase the number of teaching materials, national or international publications, and obtain patents; and 4) community service activities are not yet based on research results."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"