Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu upaya pemenuhan hak kelompok rentan dalam layanan transportasi publik ialah merealisasikan pelayanan publik yang baik dan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya seperti belum meratanya penyediaan fasilitas ramah bagi kelompok rentan di semua stasiun, minimnya penegakan aturan pada layanan khusus kelompok rentan, pelayanan afirmatif belum tepat sasaran, serta hambatan dalam mengakses sarana maupun prasarana stasiun untuk kelompok rentan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PT. KCI dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan di kereta commuter line Jabodetabek. PT. KCI sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang transportasi berkewajiban untuk memenuhi layanan yang adil dan non-diskriminatif bagi seluruh pengguna. Penelitian ini menggunakan teori kesiapan perubahan dari Holt dengan 4 (empat) dimensi kesiapan perubahan yaitu dimensi ketepatan, dimensi kemampuan, dimensi dukungan manajemen, dimensi manfaat bagi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dengan menggunakan software DiscourseNetwork Analyzer, penelitian ini menganalisa data hasil wawancara mendalam dengan 11 (sebelas) informan yang mewakili penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan. Hasil penelitian menemukan bahwa 20 (dua puluh) dari 25 (dua puluh lima) indikator yang ada pada setiap dimensi yang digunakan sudah terpenuhi. Secara umum dapat terlihat bahwa kesiapan PT. KCI dalam penyediaan layanan prioritas bagikelompok rentan telah terpenuhi dan siap dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan. Namun memang kelompok rentan masih mengaku mengalamihambatan dalam mengakses layanan, infrastruktur yang tidak merata, serta pemenuhan akan kebutuhan khusus dalam layanan transportasi. Untuk itu, evaluasi kesiapan institusi dan pemerataan pelayanan sangat diperlukan.

---

One of the efforts to fulfill the rights of vulnerable groups in public transportation services is to realize good and optimal public services following constitution number 25/2009 concerning public services. However, there are still many obstacles in their implementation such as the unequal provision of friendly facilities for vulnerable groups at all stations, the lack of enforcement of special services for vulnerable groups, affirmative services that have not been on target, and obstacles in accessing station facilities and infrastructure for vulnerable groups. This study aims to determine the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups on the Jabodetabek commuter line. PT. KCI as a public service provider in the transportation

sector is obliged to fulfill fair and non-discriminatory services for all users. This study

uses the theory of change readiness (Holt, 2007) with 4 (four) dimensions of change readiness, namely dimensions of accuracy, dimensions of ability, dimensions of management support, dimensions of benefits for individuals. This study uses a postpositive approach and includes descriptive research. By using Discourse Network Analyzer software, this study analyzes data from in-depth interviews with 11 (eleven) informants who represent service providers and service users. The results of the study found that 20 (twenty) of the 25 (twenty-five) indicators in each dimension used had been met. In general, it can be seen that the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups has been fulfilled and is ready to provide priority services for vulnerable groups. However, the vulnerable groups still claim to experience obstacles in accessing services, uneven infrastructure, and meeting special needs in transportation services. For this reason, evaluation of institutional readiness and service distribution is needed."

"Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator.

---

In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator."

"Penelitian ini menganalisis penerapan inklusivitas kota bagi kelompok rentan pada jalur pejalan kaki di Lingkar Luar Kebun Raya Bogor. Kelompok rentan ini meliputi perempuan (ibu dengan stroller dan perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksi), anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan individu dengan kebutuhan khusus. Metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi infrastruktur dan mengidentifikasi kendala serta potensi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan nilai kualitas jalur pejalan kaki sebesar 65,38 (kategori II, kualitas Baik), namun ada kendala aksesibilitas akibat pengelolaan yang kurang maksimal dan desain street furniture yang menghambat. Konflik antara kelompok rentan dan non-kelompok rentan, terutama terkait dengan pedagang kaki lima (PKL) dan elemen jalan lainnya, juga ditemukan. Selain itu, analisis tabulasi silang menunjukkan pengaruh jenis kelamin terhadap kepuasan terhadap keberadaan kereb/pagar pengaman dan marka untuk difabel. Penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan infrastruktur untuk menciptakan jalur pejalan kaki yang lebih inklusif, serta menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya perbedaan perspektif antara kelompok rentan dan kelompok non-rentan dalam menggunakan jalur pejalan kaki di Lingkar Luar Kebun Raya Bogor.

---

This study analyzes the implementation of city inclusivity for vulnerable groups on pedestrian pathways in the Outer Ring of Bogor Botanical Gardens. These vulnerable groups include women (mothers with strollers and women in reproductive roles), children, the elderly, people with disabilities, and individuals with special needs. A combination of qualitative and quantitative methods was used to evaluate infrastructure and identify obstacles and potential improvements. The results indicate a pedestrian pathway quality score of 65.38 (Category II, Good quality), but accessibility issues arise due to suboptimal management and obstructive street furniture design. Conflicts between vulnerable and non-vulnerable groups, particularly related to street vendors (PKL) and other road elements, were also found. Additionally, cross-tabulation analysis shows an influence of gender on satisfaction with the presence of curbs/safety fences and markings for the disabled. This study provides infrastructure improvement recommendations to create more inclusive pedestrian pathways and emphasizes the importance of collaboration between the government, community, and stakeholders. The key finding of this study is the difference in perspectives between vulnerable groups and non-vulnerable groups in using the pedestrian paths around the Bogor Botanical Gardens."

"ABSTRAKKelelahan merupakan hal yang sering terjadi di berbagai industri, termasuk industri transportasi dalam hal ini khususnya pada masinis KRL. Aktivitas yang dilakukan oleh masinis KRL memiliki potensi menimbulkan terjadinya kelelahan kerja dikarenakan karakteristik pekerjaan dari masinis yang berisiko terpapar oleh faktor fisik postur janggal, psikososial usaha, peghargaan, overcommitment, pekerjaan monoton, dukungan social dari rekan kerja, atsan dan keluarga, stres kerja dan shift , dan faktor individu umur, indeks massa tubuh, status merokok. Penelitian ini dilakukan pada masinis KRL UPT Crew Depok PT. KCI. Desain penelitian yang dilakukan pada penelitian ini bersifat kuantitatif observasional dangan pendekatan cross sectional. Penelitian sebelumnya terkait kejadian kelelahan kerja meneliti faktor risiko psikososial sedangkan masih sedikit penelitian yang meneliti faktor risiko fisik. Selain itu penelitian terkait kelelahan kerja pada umumnya menggunakan instrumen kuesioner sedangkan dalam penelitian ini selain menggunakan instrumen kuesioner juga melakukan pengukuran secara objektif melalui pengukran Salivary Alpha Amilase SAA menggunakan cocorometer sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat stres dan menggunakan aplikasi sleep-2-peak untuk mengukur kelelahan kerja. Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terkait gambaran kelelahan kerja serta mengalisis hubungan faktor fisik, psikososial, dan faktor individu terhadap kelelahan kerja pada masinis KRL PT. KCI tahun 2018.

---

ABSTRACTFatigue is a common occurrence in many industries, including the transportation industry in this case particularly in electric train drivers. Activities performed by commuter train drivers have the potential to cause fatigue due to job characteristics of train drivers are at risk of exposure to physical factor awkward posture , psychosocial factors effort, reward, overcommitment, monotonous work, social support from co workers, supervisor and family, work related stress and shift, and individual factors age, body mass index, smoking status . This research was carried out on the train drivers of UPT Crew Depok PT. KCI. The design of this research is quantitative observational with crossectional approach. Previous studies have linked the incidence of work related fatigue to psychosocial risk factors while only few studies have examined physical risk factors. In addition, the study related to work fatigue in general used questionnaire instrument while in this study in addition to using the questionnaire instrument also made an objective measurement through Salivary Alpha Amylase SAA using cocorometer as one of the indicators to measure stress levels and using sleep 2 peak applications to measure work related fatigue. This is the background to conduct research related to the overview of work related fatigue as well as to analyze the relationship of physical factors, psychosocial, and individual factors to work related fatigue in train drivers of PT. KCI 2018."

"Penyakit kardiovaskular, yaitu hipertensi, menempati urutan ke-4 di dunia yang menyebabkan kematian terkait pekerjaan. Kualitas tidur yang baik merupakan syarat dasar untuk menjaga berfungsinya sistem kardiovaskular. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan desain studi cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada pekerja shift yaitu masinis. Penelitian ini dilakukan di PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Rute Jakarta Kota-Bogor dengan melibatkan 75 masinis yang dipilih dengan teknik insidental sampling. Kualitas tidur diukur dengan menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), sedangkan tekanan darah diperoleh dari data sekunder yaitu pemeriksaan kesehatan harian sebelum pengemudi memulai pelayanannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 53 masinis (70,7%) memiliki kualitas tidur yang buruk, sedangkan hanya 22 pengemudi (29,3%) yang memiliki kualitas tidur yang baik. Tekanan darah rata-rata keseluruhan dari para masinis adalah 117,56-76,37 mmHg. Hasil analisis uji chi-square menunjukkan bahwa 22,6% pengemudi dengan kualitas tidur yang buruk mengalami hipertensi. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah (p value = 0,092). Rekomendasi bagi pekerja diperlukan pelayanan kesehatan untuk masalah kualitas tidur.

---

Cardiovascular disease, namely hypertension, ranks 4th in the world to cause work-related deaths. Good quality sleep is a basic requirement for maintaining the proper functioning of the cardiovascular system. This research is a descriptive correlative study with a cross sectional study design which aims to determine the relationship between sleep quality and blood pressure in shift workers, namely machinists. This research was conducted at PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Jakarta City-Bogor Route by involving 75 machinists who were selected by incidental sampling technique. Sleep quality was measured using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire, while blood pressure was obtained from secondary data, namely daily health checks before the driver started his service. The results showed that the majority of respondents, as many as 53 drivers (70.7%) had poor sleep quality, while only 22 drivers (29.3%) had good sleep quality. The overall mean blood pressure of the drivers was 117.56-76.37 mmHg. The results of the chi-square test analysis showed that 22.6% of drivers with poor sleep quality had hypertension. It can be concluded that there is no significant relationship between sleep quality and blood pressure (p value = 0.092). Recommendations for workers needed health services for sleep quality problems."

"ABSTRACTMasyarakat adat merupakan salah satu kelompok paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Penelitian ini berusaha menginterprestasikan strategi adaptasi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, Kabupaten Kuningan dalam menghadapi bencana kekeringan sebagai upaya mereka mempertayankan kelangsungan hidupnya. Bencana kekeringan yang dihadapi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan menimbulkan dua diemensi dampak, yaitu dampak langsung serta kerentanan sosial akibat bencana kekeringan. Dampak langsung bencana kekeringan ini saling terhubung satu sama lain, meliputi berkurangnya volume air untuk irigasi pertanian, menurunnya produktivitas lahan, gagal panen, serangan hama dan ketidakteraturan pola bercocok tanam. Dampak-dampak tersebut mendorong munculnya kondisi rentan kerentanan sosial yaitu ketersediaan bahan pangan, potensi konfik, masalah kesehatan dan gangguan pelaksanaan tradisi dan budaya. Penelitian dengan pendekatan etnografi ini menunjukan bahwa Masyarakat Adat Sunda Wiwitan melakukan strategi adaptasi bencana kekeringan pada level individual dan level institusional/komunitas secara sosial, ekonomi, institusional, fisiologis dan religius-psikologis. Kearifan lokal dan ajaran kepercayaan, persepsi terhadap risiko dampak serta pertimbangan pilihan adaptasi mempengaruhi proses penerapan strategi-strategi adaptasi. Masyarakat Adat Sunda Wiwitan juga harus melakukan strategi adaptasi terhadap intervening conditions atau non-climate forces yang meningkatkan sensitivitas sistem serta meluasnya dampak-dampak merugikan akibat bencana kekeringan terhadap kehidupan mereka.

---

ABSTRACTIndigenous peoples are one of the most vulnerable groups affected by climate change. This research tries to interpret the adaptation strategy of Sunda Wiwitan Indigenous People, Kuningan Regency in dealing with drought as their effort to maintain their life. The drought that faced by Indigenous Peoples Sunda Wiwitan raises two dimensions of impact, namely direct impacts and social vulnerability. The direct impacts of these drought are interconnected each other, including reduced water volume for agricultural irrigation, declining land productivity, crop failure, pest attacks and irregularity of cropping patterns. These impacts encourage the emergence of vulnerable social vulnerability conditions of food availability, potential conflicts, health problems and disruption of cultural and traditional practices. This ethnographic study shows that the Indigenous Peoples of Sunda Wiwitan embark on adaptation strategies for drought at the individual and institutional community level through the social, economic, institutional, physiological and religious psychological adaptations. Local wisdom and beliefs, perceptions of impact risk and consideration of adaptation choices affect the process of applying adaptation strategies. The Indigenous Peoples of Sunda Wiwitan should also implement adaptation strategies for intervening conditions or non climate forces that enhance system 39 s sensitivity and the widespread adverse impacts of drought to their livelihood."

"Makalah ini berisi refleksi saya saat melakukan kegiatan magang di Proyek GTOM yang berada di bawah naungan PT XYZ dalam menghadapi berbagai dinamika dan proses beradaptasi di lingkungan kerja yang kompleks. Saya mencoba memberi analisis pribadi berkenaan dengan konsep fleksibilitas kerja melalui nilai adaptif dan fleksibel yang selalu ditekankan kepada para anak magang oleh pihak PT XYZ. Pengimplementasian konsep fleksibilitas kerja melalui kedua nilai tersebut rasanya memposisikan saya dalam situasi yang gamang dan rentan sehingga menimbulkan efek yang abusif. Berdasarkan hasil refleksi pribadi saya, ditemukan bahwa kondisi ini membuat saya secara natural mengimplementasikan konsep situated learning sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi magang yang penuh kegamangan itu. Saya juga menyoroti pentingnya peran hubungan pertemanan (relasi sosial) dalam mengondisikan proses dan pengalaman situated learning. Secara keseluruhan, pengalaman magang saya di proyek GTOM memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika dunia kerja yang sebenarnya dan menekankan pentingnya dukungan dan struktur yang jelas dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

---

This paper reflects on my internship experience in the GTOM Project under PT XYZ, where I faced various dynamics and adaptation processes in a complex work environment. I provide a personal analysis regarding the concept of work flexibility through the adaptive and flexible values emphasized by PT XYZ on interns. The implementation of these flexibility concepts often placed me in uncertain and vulnerable situations, resulting in a sense of being in an abusive environment. Based on my personal reflections, I found that these conditions naturally led me to apply the concept of situated learning as a form of adaptation to the unsettling internship environment. Additionally, I highlight the crucial role of peer relationships (social connections) in shaping the process and experience of situated learning. Overall, my internship experience in the GTOM project offered deep insights into the true dynamics of the workplace and underscored the importance of support and clear structures in creating a healthy and productive work environment."

"Tesis ini terfokus pada usaha untuk meningkatkan pemberdayaan psikologis terhadap kesiapan individu untuk perubahan organisasi. Pemberdayaan psikologis terkait dengan faktor individual dalam menghadapi perubahan organisasi, yaitu penggunaan sistem digitalisasi pada proses kerja sumber daya manusia. Karyawan pada level manajerial mempunyai tanggung jawab dalam implementasi perubahan terkait dengan implementasi dari sistem digitalisasi yang akan digunakan. Berdasarkan penggalian awal, masalah yang muncul merupakan kurangnya motivasi dalam diri karyawan pada level manajerial karena perubahan dianggap sebagai penambahan pekerjaan. Peneliti mengukur korelasi konstruk motivasional pemberdayaan psikologis dan kesiapan untuk berubah. Alat ukur pemberdayaan psikologis yang digunakan mengacu pada Spreitzer (2008) dan alat ukur kesiapan untuk berubah mengacu pada Holt, dkk (2007).Hasil perhitungan menggunakan Pearson Correlation dari 36 responden menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis berkorelasi positif secara signifikan dengan dimensi change-self efficacy pada kesiapan untuk berubah. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menetapkan program intervensi berupa workshop "Appreciative Inquiry" kepada karyawan di level manajerial. Selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi level kedua program workshop dan hasilnya yaitu terdapat peningkatan skor pengetahuan setelah diberikan workshop "Appreciative Inquiry" pada karyawan level manajerial.

---

This thesis was focused on the efforts to improve psychological empowerment on readiness to change. Psychoogical empowerment is related to individual factor in facing organizational change, which is digitalization system used for human resources" process of work. Manajerial level has responsible as organizational change implementation in which digitalization will use. Based on the initial diagnosis, existing problems can be attributed to low motivation of managerial level, in which organizational change as considered to extra work. Researcher measured the correlation between psychological empowerment as motivational contruct and readiness to change. Psychological empowerment scale for this research was developed by Spreitzer (1995) and readiness to change scale was developed by Holt et. al (2007).

Result calculated using Pearson Correlation of 36 respondents showed that psychological empowerment, significantly positively correlated change self-efficacy dimension of readiness to change. Based on this result, researcher determined that intervention program was to provide an "appreciative inquiry" workshop to managerial level employees. Furthermore, researchers conducted a second level evaluation workshop program and the result that there was an increase in knowledge after the "appreciative inquiry" workshop was given to managerial level employees."

"Berbagai insiden risiko, seperti risiko kecurangan atau pelanggaran aturan, mendorong perusahaan meningkatkan penerapan Governance, Risk Management dan Compliance (GRC). Salah satu cara untuk meningkatkan penerapan GRC yaitu dengan mengintegrasikan ketiga komponen tersebut. PT.X juga perlu menerapkan integrasi ketiga komponen tersebut karena PT.X mengalami insiden risiko dimasa lalu, khususnya risiko pelanggaran kepatuhan. Sebelum implementasi GRC terintegrasi, Open and Compliance Ethics Group (OCEG) menyebutkan bahwa penting untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dalam menerapkan GRC. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT.X dalam menerapkan GRC terintegrasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini menggunakan model terbaru dari OCEG. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil review dokumen, survey serta hasil wawancara dengan ahli GRC, Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support PT.X, dan manajer proyek PT.X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.X sudah siap untuk menerapkan GRC secara terintegrasi dengan komitmen yang kuat dari para top management serta terdapatnya beberapa hal yang sudah terintegrasi seperti penerapan manajemen risiko.

---

Various incident of risk such as fraud risk and compliance violation risk, forced companies to improve the implementation of governance, risk management, and compliance (GRC). One way to enhance the implementation of GRC is to integrate the three components. PT. X also needs to implement the integration of the three components because PT. X also has an incident of risk in the past, especially compliance violation risk. Before integrated GRC implementation, The Open and Compliance Ethics Group (OCEG) states that it is important to evaluate the company's readiness to implement an integrated GRC. Therefore, this research wants to evaluate the readiness of PT.X in implementing GRC. This research is different from previous studies because this research uses the latest model of Open and Compliance Ethics Group (OCEG). This research is a qualitative research with a case study approach. The data was collected by document review, survey and interviews with GRC experts, PT.X’s Senior Executive Vice President (SEVP) business support, and PT.X project manager. The result of this research shows that PT.X is ready to implement GRC in an integrated manner with a strong commitment from the top management. Several things have been integrated, such as the application of risk management"