Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya stigma masyarakat tentang sulitnya mengurus perizinan di Jakarta merupakan tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan pelayanan publik. Melalui akun media sosial Instagram @layananjakarta, DPMPTSP berusaha menghapus stigma tersebut dengan memberikan informasi berupa konten-konten seputar program kerja dan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat mengurus perizinan. Namun dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang rendah, yaitu sebesar 0,16%, menjadi batu sandungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi adopsi masyarakat untuk berpartisipasi pada akun Instagram @layananjakarta. Penelitian ini menggabungkan teori Uses and Gratifications Theory (UGT), Technology Acceptance Model (TAM), dan variabel trust in the platform yang membentuk 6 variabel independen dan 2 variabel dependen dengan 37 indikator yang disusun dalam kuesioner. Data responden diperoleh sebanyak 378 orang dari followers yang pernah berkomentar, mengirim pesan, menyukai atau membagikan konten akun Instagram @layananjakarta, kemudian data dianalisis menggunakan metode CB-SEM dan perangkat lunak AMOS 26.0. Hasil analisis diketahui bahwa faktor information seeking, socialization, perceived usefulness, dan trust in the platform secara signifikan berpengaruh terhadap intention to use. Kemudian faktor self-presentation dan perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap intention to use. Selanjutnya intention to use berpengaruh secara signifikan terhadap actual adoption masyarakat untuk berpartisipasi pada akun Instagram @layananjakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada akun Instagram @layananjakarta dan menambah referensi ilmiah terhadap teori UGT dan TAM.

---

The existence of public stigma about the difficulty of obtaining permits in Jakarta is a significant challenge for the Jakarta Provincial Investment and One-Stop Integrated Service (DPMPTSP) in carrying out public services. Through the Instagram @layananjakarta social media account, DPMPTSP tries to eliminate this stigma by providing information about work programs and service innovations that make it easier for citizens to apply for permits. However, with a low level of citizen engagement, which is 0.16%, it becomes a stumbling block in carrying out its primary duties and functions. This study aims to determine what factors influence people's adoption to participate in the @layananjakarta Instagram account. This study combines the Uses and Gratifications Theory (UGT), Technology Acceptance Model (TAM) theory, and the trust in the platform variable, which forms six independent variables and two dependent variables with 37 indicators arranged in a questionnaire. Respondent data were obtained from 378 people from followers who had commented, sent messages, liked, or shared the content of the @layananjakarta Instagram account. The data were analyzed using the CB-SEM method and AMOS 26.0 software. The results show that the information seeking, socialization, perceived usefulness, and trust in the platform factors significantly influence the intention to use. Then the self-presentation factor and perceived ease of use do not affect the intention to use. Furthermore, the intention to use has a significant effect on the actual adoption of the citizen to participate in the @layananjakarta Instagram account. This research expects to increase citizen's engagement on the @layananjakarta Instagram account and add scientific references to the UGT and TAM theory."

"Tesis ini membahas mengenai Kinerja dari pelayanan publik pada Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap investasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SERVQUAL dengan melakukan observasi dan survei melalui kuesioner dan membandingkan investasi dari sebelum dan sesudah adanya pelayanan ldquo;One Day Service rdquo;. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi harapan dari pemohon perizinan dan non perizinan dan perlu perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi dari harapan pemohon untuk menciptakan kepuasan pelayanan kepada pemohon Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pemohon dapat mengurangi kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the performance of the public service on One Day Service of the Investment Department and One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Government and its impact on investment in DKI Jakarta Province. This research is a qualitative descriptive research using SERVQUAL method by doing observation and survey through questionnaire and compare investment from before and after existence of One Day Service . The result of this research is that One Day Service of Capital City Integrated Service and One Stop Service of DKI Jakarta Province has not fully fulfilled the expectation from the applicant of licensing and non licensing and need improvement to fulfill the service fulfilling from the expectation of the applicant to create the satisfaction of service to the applicant One Day Service One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Investment and Service Office, it is necessary to improve the performance of services provided to the applicant to reduce the gap between expectation and implementation."

"Jakarta Evolution (JAKEVO) merupakan sistem pelayanan daring perizinan dan non-perizinan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem satu pintu yang direncanakan dapat melayani dan memproses sebanyak 296 jenis izin dan non-izin. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, diketahui bahwa JAKEVO baru dapat melayani 266 jenis izin dan non-izin atau sebesar 90% dari target Rencana Strategis DPMPTSP 2017-2022 pada indikator Persentase Layanan Perizinan dan Non-Perizinan secara Online untuk tahun 2020 yang sebesar 100%. Selain itu berdasarkan besarnya investasi dalam pengembangan JAKEVO, didapatkan data bahwa JAKEVO baru dapat menarik pengguna sebanyak 692.988 user. Berdasarkan penelusuran permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan layanan dari JAKEVO. Penelitian ini menggunakan modifikasi model kesuksesan Delone and McLean. Metodologi penelitian yang digunakan adalah campuran dimana data kuantitatif didapatkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 197 responden dan data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 79.8% model yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan fit/baik. Dari 9 faktor dan 17 hipotesis awal yang digunakan pada penelitian ini, dihasilkan 8 faktor yang terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan dari sistem JAKEVO dan 12 hipotesis diterima. Faktor Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, dan Organization Performance terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan sistem JAKEVO. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu DPMPTSP harus fokus dalam pengembangan dan peningkatan faktor kualitas sistem dari JAKEVO, DPMPTSP juga harus meningkatkan fitur keamanan informasi agar JAKEVO hanya dapat di akses oleh user yang valid saja, JAKEVO harus dapat diakses kapanpun, dan terdapat petugas stand-by 24/7 untuk membantu pengguna yang mengalami kendala dalam menggunakan JAKEVO di luar jam kantor.

---

Jakarta Evolution (JAKEVO) is an online permits and non-permits service system owned by the DKI Jakarta Provincial Government through a one-stop system that is planned to serve and process as many as 296 types of permits and non-permits. Based on the 2020 DKI Jakarta Provincial DPMPTSP Implementation Report, it is known that JAKEVO can only serve 266 types of permits and non-permits or 90% of the target of 2017-2022 DPMPTSP Strategic Plan on the Percentage indicator of Online Permit and Non-Permit Services for 2020 which by 100%. In addition, based on the amount of investment in the development of JAKEVO, data obtained that JAKEVO has only been able to attract 692,988 users. Based on these problems, it is necessary to analyze the factors that influence the success of JAKEVO’s services. This study uses a modified Delone and Mclean success model. The research methodology used is mixed methods where quantitative data is obtained from distributing questionnaires to 197 respondents and qualitative data is obtained from interviews. Quantitative data processing is done by PLS-SEM. The results showed that 79.8% of the models used in this study were declared fit. Of the 9 factors and 17 initial hypotheses used in this research, 8 factors were proven to significantly influence the service success of the JAKEVO system and 12 hypotheses were accepted. Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, and Organization Performance factors have been shown to significantly influence the success of JAKEVO system services. Recommendations that can be given are DPMPTSP must focus on developing and improving the quality factor of the system from JAKEVO, DPMPTSP must also improve information security features so that JAKEVO can only be accessed by valid users, JAKVEO must be accessible at any time, and there are 24/7 stand-by officers to help users who have problems using JAKEVO outside of office hours.

"

"Penelitian ini membahas tentang kualitas pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur yang terdiri dari PTSP Kelurahan Pulo Gebang, PTSP Kelurahan Klender, PTSP Kelurahan Utan Kayu Utara, PTSP Kelurahan Cililitan, dan PTSP Kelurahan Ciracas. Hal tersebut karena wilayah Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah perizinan terbanyak dan memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi di antara 5 wilayah lainnya di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa masalah pada unsur-unsur tertentu dalam penilaian kualitas pelayanan dan keluhan dari masyarakat, sehingga dalam penelitian ini kualitas pelayanan menjadi fokus dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan perizinan pada unit PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori SERVQUAL, perbandingan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan memiliki gap yang kecil yaitu sebesar -1%. Hal ini membuktikan bahwa layanan yang diterima pada pelayanan perizinan unit PTSP tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur hampir memenuhi layanan yang diharapkan oleh para pengguna layanan.

---

This study discusses the quality of service for the Licensing Service at Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta. The purpose of this study is to analyze the service quality of the Licensing Services at the Urban Village level in East Jakarta consisting of PTSP Pulo Gebang, PTSP Klender. PTSP Utan Kayu Utara, PTSP Cililitan, and PTSP Ciracas. It is due to the East Jakarta area is one of the areas which has the greatest number of licensing and the highest Community Satisfaction Index (IKM) score among the 5 other regions in DKI Jakarta. However, there are still some problems found with certain elements in assessing the service quality and complaints from the public, so that this service quality is the focus of this research. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The research results show that based on the whole of the service quality of the Licensing Service at the Urban Village level in East Jakarta is in the good category. Based on the result of an analysis using the SERVQUAL theory, the comparison between the expected service and the perceived service by users has a small gap of -1%. This proves that the perceived service of licensing service at the Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta almost meet the service expected by users"

"Pada saat ini, adanya kebutuhan akan sarana komunikasi yang handal merupakan suatu tuntutan yang harus dijawab oleh para penyelenggara telekomunikasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mulai mengembangkan ISDN yang merupakan pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan penyaluran komunikasi baik suara maupun data didalam satu infrastruktur yang seragam. Namun era komunikasi digital pada saat ini juga harus ditunjang oleh adanya pengintegrasian dari tiap-tiap sistem atau jaringan, agar tercipta suatu jaringan telekomunikasi yang global. Sistem komunikasi yang ada akan sating berintegrasi melalui proses interworking dari sistem-sistem tersebut. ISDN dirancang sebagai suatu sistem yang dapat berinterworking dengan berbagai macam jaringan komunikasi lainnya. Untuk semakin memperluas dan memudahkan usaha pelayanan, maka salah satu pelayanan yang juga telah dikembangkan adalah sistem komunikasi RECT. DECT merupakan salah satu alternatif sistem yang diberikan untuk menunjang berbagai macam aplikasi baik untuk komunikasi bergerak (mobile) maupun untuk komunikasi tetap (fixed) yang juga memiliki kemampuan untuk berinterworking dengan ISDN. Dalam skripsi ini, penulis mencoba menganaiisa interworking sistem DECT dengan ISDN Basic Rate Access melalui komunikasi dari masing-masing protokol kedua sistem serta kemungkinan penerapannya di Indonesia sehingga akan sangat mendukung dalam usaha untuk semakin memperluas pelayanan telekomunikasi saat ini."

"Skripsi ini membahas mengenai PT JakLingko Indonesia dalam Penyelenggaraan Integrasi Sistem Transportasi di Provinsi DKI Jakarta, di mana integrasi sistem transportasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan demi mendukung pengarusutamaan penggunaan transportasi publik dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Pada skripsi ini, pembahasan akan difokuskan ke dalam tiga pokok bahasan. Pertama, relevansi dari pembentukan badan usaha yang baru untuk menyelenggarakan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, perihal kelembagaan PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dari PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan integrasi sistem transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan PT JakLingko Indonesia merupakan suatu badan usaha swasta dengan bentuk joint venture yang menyelenggarakan integrasi sistem pembayaran transportasi publik dan implementasi paket tarif transportasi publik. Pembentukan PT JakLingko Indonesia merupakan hal yang relevan dan perlu untuk dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksimalkan penyelenggaraan integrasi transportasi publik, dan memandirikan risiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan integrasi sistem pembayaran transportasi publik. Kemudian, sebagai suatu badan usaha dengan bentuk perseroan, PT JakLingko Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga menunjukkan, sebagai badan usaha swasta yang turut terlibat dalam kebijakan integrasi sistem transportasi publik, terdapat beberapa badan/lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terlibat dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap integrasi sistem pembayaran transportasi publik yang diselenggarakan oleh PT JakLingko Indonesia.

---

This thesis discusses PT JakLingko Indonesia in the Implementation of Public Transportation System Integration in DKI Jakarta, where the integration of transportation system is an important aspect to be implemented in order to support the prioritization of public transportation usage and reduce reliance on the use of private vehicles. In this thesis, the discussion will be focused on three main topics. First, the relevance of establishing new business entities to organize the public transportation system integration in DKI Jakarta. Second, the institutional aspects of PT JakLingko Indonesia in organizing the public transportation system integration in DKI Jakarta. Third, the mechanisms of supervision, control, and accountability of PT JakLingko Indonesia in the implementation of the public transportation system integration in DKI Jakarta. This research is conducted as a doctrinal research by conducting a literature review from various sources. The results of this research indicate that PT JakLingko Indonesia is a private business entity in the form of a joint venture that organizes the integration of public transportation payment systems and the implementation of public transportation tariff packages. The establishment of PT JakLingko Indonesia is relevant and necessary to be established in order to implement the provisions of laws and regulations, maximize the implementation of public transportation integration, and to be independent of the risks arising from the implementation of the integration of public transportation payment systems. Furthermore, as a business entity in the form of a company, PT JakLingko Indonesia is subject to the provisions of the Limited Liability Company Law. This research also shows, as a private business entity that is involved in the policy of integrating the public transportation system, there are several agencies / institutions that, in accordance with their main duties and functions, are involved in supervision, control, and accountability for the integration of the public transportation payment system organized by PT JakLingko Indonesia."

"ABSTRAKFokus penelitian ini adalah intervensi untuk menurunkan prokrastinasi kerja pada ASN UPT Dinas Kesehatan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan mengerjakan laporan bulanan tepat waktu. Intervensi yang dilakukan adalah broadcast message untuk mengingatkan ASN melalui media Whatsapp. Strategi intervensi yang digunakan menggunakan teknik intervensi Mass Interpersonal Persuassion Fogg,2008 dengan desain MIP melalui Fogg Behavior Model FBM . Intervensi dilakukan selama 2 minggu 23 April-7 Mei 2018 . Setelah seluruh rangkaian intervensi dilakukan, sebanyak 12 dari 14 orang ASN menunjukkan ketepatan waktu dalam mengumpulkan laporan bulanan secara signifikan. Pemberian intervensi melalui media whatsapp dan penggunaan format daring laporan selama 14 hari efektif menurunkan prokrastinasi kerja terhadap 14 orang ASN UPT Dinas Kesehatan.

---

ABSTRACTThis research focuses on decreasing work procrastination on civil government unit of integrated service of health office as one of the ways to increase compliance of on time monthly report submission. The intervention uses broadcast message through Whatsapp application to remind civil government. This research applied Mass Interpersonal Persuassion technique Fogg,2008 as the intervention strategy. Intervention was performed for 2 weeks 23 April ndash 7 Mei 2018 . Based on the entire series of interventions that have been done, 12 civil government showed significant improvement of punctuality of monthly report submission. Providing intervention through Whatsapp application and use online format of reports for 14 days effectively decreased work procrastination to 14 civil government unit of integrated service of health office."

"Kota Depok merupakan salah satu wilayah di Jabodetabek yang menyumbang komuter tujuan Jakarta terbanyak. Namun, layanan angkutan umum yang ada kini masih belum memadai dalam memenuhi kebutuhan perjalanan di luar Kota Depok sehingga perlu adanya peningkatan layanan terpadu melalui integrasi antar moda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta membandingkan tingkat potensi permintaan (Demand) terhadap layanan terpadu atau terintegrasi secara rute antara BST Depok dan Transjakarta dengan layanan BST Depok yang tidak terpadu berdasarkan preferensi masyarakat Kota Depok. Data diperoleh dari hasil pelaksanaan survei dengan metode Revealed Preference dan Stated Pereference. Hasil data dikelompokkan untuk dilakukan uji korelasi Spearman, lalu dibentuk fungsi utilitas untuk model dan uji kelayakan Omnibus dan Hosmer and Lemeshow Test, lalu dilakukan uji validasi Root Mean Square Error (RMSE) dengan membandingan data real dan data model, lalu dipilih model terbaik dan diakhiri dengan uji komparatif Mann-Whitney. Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis model, didapatkan variabel yang berpengaruh terhadap preferensi masyarakat, antara lain tarif layanan dan frekuensi. Hasil analisis potensi penggunaan Layanan BST Depok menunjukkan adanya perbedaan besaran permintaan dari layanan tidak terpadu ke layanan terpadu yang dimana tingkat potensi penggunaan layanan trayek BST Depok 1C pada frekuensi 5 hingga 20 menit sebesar 94% - 86% untuk pengguna motor dan sebesar 87% - 78% untuk pengguna angkutan umum, pada layanan terpadu antara trayek BST Depok 1C dengan Transjakarta sebesar 95% - 86% untuk pengguna motor dan sebesar 87% - 80% untuk pengguna angkutan umum.

---

Depok is one of the areas in Jabodetabek which has the largest contributor to commuting to Jakarta. However, the existing public transportation services are still not sufficient to fulfill the needs of travel outside Depok, so there is a need to improve integrated services through intermodal integration. This study aims to determine and compare the level of potential demand for integrated services or route integrated between BST Depok and Transjakarta with BST Depok services without integrated, based on the preferences of the people of Depok City. Data obtained from the results of the survey using Revealed Preference and Stated Preference methods. The data results are grouped for the Spearman Correlation Test, then a utility function is formed for the model and the Omnibus Test and the Hosmer and Lemeshow Test, the Root Mean Square Error (RMSE) Validation Test is carried out by comparing the real data and model data, then the best model is selected and ends with the Mann-Whitney Comparative Test. Based on the result of the development and analysis of the model, it is found that variables that affect people’s preferences include service fee and frequency. The analysis results of BST Depok 1C service potential show that there is a difference in the amount of demand from unintegrated services to integrated services where the potential level of BST Depok 1C at a frequency of 5 to 20 minutes is 94% - 86% for motorcycle users and 87% - 78% for public transport users, on integrated services between the BST Depok 1C and Transjakarta it is 95% - 86% for motorcycle users and 87% - 80% for public transport users."

"Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta mengalami perubahan. Secara empirik terbitnya undang-undang tersebut mengubah penatalaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengalami perubahan dari semula licensed-based approach menjadi risk-based approach dan secara yuridis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta diproyeksikan mejadi kota pusat perekonomian nasional berskala regional dan kota global dan oleh karenanya diperlukan pengaturan baru terkait organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi eksisting organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas terbitnya dua undang-undang tersebut dan menyusun usulan perubahan organisasi yang tepat. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan model perubahan organisasi terencana yang dikemukakan oleh Gareth E. Jones pada dimensi kapasitas sumber daya manusia, dimensi kapasitas sumber daya fungsional, dimensi kapasitas teknologi, dan dimensi kapasitas organisasi. Hasil dari penelitian ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang mengalami proses penyesuaian tata laksana dalam dari licensed-based approach menjadi risk-based approach. Dengan terjadinya perubahan tersebut, berdasarkan hasil temuan penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan perubahan pada dimensi sumber daya manusia, sumber daya fungsional, kapasitas teknologi, dan kapasitas organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki pengaturan-pengaturan yang jelas mengenai pengembangan sumber daya manusia, sistem kerja, proses bisnis pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi dan desain struktur organisasi. Hanya saja masih kurang terlihat dari segi implementasi pengaturan-pengaturan tersebut terutama aspek pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan dalam sistem kerja, pengintegrasian sistem informasi, dan metode pembentukan desain organisasi. Dengan demikian diperlukan perubahan-perubahan dalam hal-hal tersebut untuk mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menjawab tantangan Undang-Undang menjadi pusat perekonomian nasional berskala regional dan kota global.

---

The issuance of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation has resulted changes the implementation of the duties and organizational functions of the Jakarta Investment and Integrated One-Stop Services Agency. Empirically, the issuance of this law changed the implementation of the duties and functions of the Jakarta Investment and Integrated One-Stop Services Agency which had to undergo changes from licensed-based approach to risk-based approach. Furthermore, in a juridical manner with the issuance of Law Number 2 of the Year 2024 concerning the Special Regional Province of Jakarta, Jakarta is projected to become the centre of the national economy on a regional scale and a global city and therefore new arrangements are needed regarding the organization of the Jakarta One-Stop Investment and Integrated Services. This research aiming to identify organizational conditions of the One Stop Investment and Integrated Services Service when these two laws were issued and to prepare appropriate organizational change proposals. The research method of this scientific work is a qualitative approach using the planned organizational change model proposed by Gareth E. Jones in the dimensions of human resource capacity, functional resource capacity, technological capacity, and organizational capacity. The results of this research show that the Investment and Integrated One-Stop Services Agency is currently undergoing a process of adjusting its management from a licensed-based approach to a risk-based approach. With these changes, based on research findings from the One-Stop Investment and Integrated Services Agency, changes need to be made in the dimensions of human resources, functional resources, technological capacity, and organizational capacity. Investment and Integrated One-Stop Services Agency has clear regulations regarding human resource development, work systems, public service business processes, use of information technology, and organizational structure design. However, it is still less visible in terms of the implementation of these arrangements, especially aspects of human resource development, improvements in work systems, integration of information systems, and methods for forming organizational designs. Thus, changes are needed in these matters to support the Investment and Integrated One-Stop Services Agency to answer the challenges of the Act and become the center of the national economy on a regional scale and a global city."