Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Periode tahun 1950an sektor ekonomi Indonesia masih di dominasi perusahaan- perusahaan milik Belanda. Perkembangan hubungan diplomasi Indonesia Belanda yang memburuk di akhir tahun 1950-an menyebabkan nasionalisasi terjadi secara massif di seluruh wilayah Indonesia. PLTA Ubrug yang terletak di Sukabumi telah dibangun sejak tahun 1918 dan di nasionalisasi setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1958. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi latarbelakang nasionalisasi PLTA, bagaimana proses nasionalisasi yang dilakukan, dan pengaruh apa yang terjadi setelah proses nasionalisasi PLTA Ubrug selesai. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode historis dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber baik itu primer atau sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan adalah surat-surat dan keputusan Pemerintah mengenai nasionalisasi, wawancara dengan pemimpin PLTA Ubrug dimasa kini, dan berbagai sumber sekunder lainnya yang berasal dari kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semasa awal pembangunan PLTA Ubrug pemanfaatannya banyak disalurkan ke berbagai sektor, kemudian dimasa pendudukan Jepang keberadaan PLTA Ubrug tidak terlalu tereksploitasi dan baru kembali tersentuh setelah orang-orang Belanda kembali, karena adanya desakan dari SBLGI dan suatu perwujudan dari kedaulatan politik, maka PLTA Ubrug Sukabumi di nasionalisasi pada tahun 1958 yang kemudian memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan daerah Sukabumi.

---

During the 1950s, the Indonesian economic sector was still dominated by Dutch-owned companies. The development of diplomatic relations between Indonesia and the Netherlands which deteriorated in the late 1950s led to massive nationalization throughout Indonesia. The Ubrug hydropower plant located in Sukabumi has been built since 1918 and was nationalized after the issuance of Law Number 86 of 1958 and Government Regulation No. 18 of 1958. This research was conducted to answer questions about what was the background of the nationalization of PLTA, how was the nationalization process carried out, and what effect will happen after the Ubrug hydropower nationalization process is complete. The method used in this study uses historical methods by finding and collecting sources, either primary or secondary, related to the research topic. The sources used are letters and Government decrees regarding nationalization, interviews with current Ubrug hydropower leaders, and various other secondary sources from the literature. From the research results, it can be seen that during the early development of the Ubrug hydropower plant, its use was distributed to various sectors, then during the Japanese occupation, the Ubrug hydropower plant was not too exploited and only came back after the Dutch returned, due to pressure from SBLGI and a manifestation of political sovereignty. , then PLTA Ubrug Sukabumi was nationalized in 1958 which then had an influence on the sustainability of the Sukabumi area."

"Duta Masyarakat merupakan surat kabar resmi partai politik Nahdlatul Ulama (NU). Surat kabar itu diterbitkan dan diberi subsidi oleh NU. Duta Masyarakat tidak hanya bertugas sebagai pembawa suara NU, tetapi juga sebagai sarana kaderisasi kepemimpinan yang cukup efektif. Jelas sekali peran surat kabar itu dalam mempropagandakan visi tokoh-tokoh muda NU untuk di sampai kan kepada jaringan masyarakat luas. Bahkan dalam setiap edisinya Data Masyarakat tidak hanya menempatkan nuansa-nuansa keIslaman tetapi juga menyajikan bacaan politik yang mencerminkan aspirasi umat Islam. Dalam menangani masalah korupsi. pencerminan sikap-sikap Islami nampak jelas dimasukkan dalam pemberitaannya seperti diutamakannya peranan moral dan agama yang berpedoaman kepada Al-qur_an dan hadits. Surat kabar ini mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan warisan budaya Islam sebagai sarana transformasi ide. Dimuatnya berita tentang korupsi, nasionalisasi dan dasar negara pada masa Liberal untuk menunjukkan identitasnya sebagai media yang berdasarkan Islam dan sebagai langkah partisipasinya dalam pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia pada saat itu."

"Semakin bertambahnya angka pertumbuhan penduduk menyebabkan angka kebutuhan energi listrik semakin bertambah. Pemerintah membangun berbagai pembangkit listrik tenaga terbarukan untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air sangat tergantung pada ketersediaan air waduk. Adanya sedimentasi yang berada di waduk dapat menyebabkan kinerja pembangkit listrik tenaga air menjadi terganggu. Bagaimana pengaruh sedimentasi terhadap energi listrik, fungsi umur waduk, keberlanjutan PLTA? Dan bagaimana pengaruh KJA terhadap sedimentasi waduk?Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sedimentasi terhadap energi listrik, fungsi umur waduk Jatiluhur, keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air Jatiluhur serta pengaruh KJA terhadap peningkatan sedimentasi di waduk.Penelitian ini dengan menggunakan analisis korelasi regresi sederhana. Selama periode tahun 2018 hingga 2022 dibandingkan dengan data pada tahun 2013, terjadi peningkatan sedimentasi sebesar 1,6 yang menyebabkan penurunan produksi energi listrik sebesar 72 . Fungsi umur waduk Jatiluhur terhitung sejak tahun 2017 adalah 193 tahun. Keberadaaan KJA memberikan pengaruh terhadap peningkatan sedimentasi di waduk Jatiluhur.

---

The increasing number of population growth causes the number of electrical energy needs grew. The government built various renewable power plants to meet the demand for electrical energy. One of them is hydroelectric power. The hydroelectric power is highly dependent on the availability of water reservoirs. The presence of sedimentation in the reservoir can cause the performance of hydroelectric power to be disturbed. What is the effect of sedimentation on electrical energy, reservoir age function, hydropower sustainability And how does KJA influence sedimentation of reservoirs.

The purpose of this research is to analyze the effect of sedimentation on electric energy, Jatiluhur reservoir age function, Jatiluhur hydropower generation and KJA influence on increasing sedimentation in reservoir.

This study used simple regression correlation analysis. During the period 2018 to 2022 compared to the data in 2013, a 1.6 increase in sedimentation resulted in a 72 decrease in electrical energy production. The age function of Jatiluhur reservoir since 2017 is 193 years. The existence of KJA had an effect on the increase of sedimentation in Jatiluhur reservoir."

"Sistem tenaga listrik adalah jaringan interkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke pengguna. Frekuensi sistem menjadi sebuah standar yang perlu diperhatikan dalam penentuan kualitas listrik yang baik dalam batas toleransi kurang lebih 47 hz hingga 52 Hz. Dengan nilai frekuensi yang berada dalam batas toleransi tersebut, maka kualitas daya yang disuplai dalam sistem tenaga listrik akan lebih optimal. Pengendalian PLTA Poso pada sistem tenaga listrik Area Poso merupakan salah satu cara mencapai stabilitas frekuensi. Pada tulisan skripsi ini, PLTA Poso dipilih sebagai pembangkit yang dikendalikan output daya menggunakan governor yang mengatur cadangan air pada bendungan nya dengan rincian kapasitas Poso (3x65 MW). Pembangkit yang dipilih bekerja dengan mengendalikan output daya sesuai dengan fluktuasi pada permintaan energi listrik sepanjang hari baik gangguan pada intermittensi PLTB Sidrap dan PLTB Tolo ataupun gangguan kabel distribusi ke beban. Sebagai pembangkit yang dapat mengendalikan frekuensi sistem, akan dilakukan pengujian pada aplikasi Digsilent untuk melihat pengaruh pengendalian PLTA Poso menggunakan governor hydro terhadap perubahan frekuensi yang terjadi pada sistem tenaga listrik apabila terjadi berbagai macam gangguan. Beberapa skenario gangguan yang disiapkan untuk menguji penggunaan PLTA adalah dengan adanya intermittensi pembangkit renewable energy dan gangguan kabel distribusi yang menyebabkan lepasnya beban pada sistem. Pada simulasi gangguan kabel distribusi pada Bus Pamona menyebabkan hilangnya beban sebesar 83,4 MW pada area Poso menyebabkan kenaikan frekuensi hingga mencapai 54,9 Hz akibat kelebihan suplai daya. Pengembalian frekuensi ke aturan grid 50 Hz menggunakan governor hydro pada PLTA Poso mengembalikan frekuensi sistem ke 50,09 Hz. Pada simulasi gangguan intermittensi PLTB Sidrap dan PLTB Tolo menyebabkan hilangnya suplai daya sebesar 135 MW pada area Poso menyebabkan penurunan frekuensi secara drastis hingga mencapai 27 Hz akibat beban berlebih. Pengembalian frekuensi ke aturan grid 50 Hz menggunakan governor hydro pada PLTA Poso mengembalikan frekuensi sistem ke 49,23 Hz. Hasil dari skenario menyatakan bahwa pengendalian PLTA Poso dengan menggunakan governor hydro dapat membantu mengatasi gangguan jenis intermittensi dan gangguan jenis lepas jalur distribusi.

---

The electric power system is an interconnected network that functions to distribute electricity from generators to users. The system frequency becomes a standard that needs to be considered in determining good electrical quality within a tolerance limit of approximately 47 Hz to 52 Hz. With the frequency value that is within the tolerance limit, the quality of the power supplied in the electric power system will be more optimal. Poso hydropower control in the Poso Area electric power system is one way to achieve frequency stability. In this thesis, the Poso hydropower plant was chosen as a power output controlled generator using a governor that regulates the water reserves in the dam with details of Poso's capacity (3x65 MW). The selected generator works by controlling power output in accordance with fluctuations in electrical energy demand throughout the day, both interference with the Sidrap Wind Farm and Tolo Wind Farm interruptions or distribution cable disturbances to the load. As a generator that can control the frequency of the system, a test will be carried out on the Digsilent application to see the effect of controlling the Poso hydropower plant using a hydro governor on frequency changes that occur in the electric power system in the event of various kinds of disturbances. Several fault scenarios are prepared to test the use of hydropower, namely the intermittent renewable energy generation and distribution cable disturbances that cause the load to be released on the system. In the simulation of distribution cable interference on the Pamona Bus, it causes a loss of 83.4 MW in the Poso area causing an increase in frequency to reach 54.9 Hz due to excess power supply. The frequency return to the 50 Hz grid rule using the hydro governor at the Poso hydropower plant returns the system frequency to 50.09 Hz. In the simulation of intermittent disturbance of the Sidrap Wind Farm and Tolo Wind Farm, the power supply loss of 135 MW in the Poso area causes a drastic decrease in frequency to 27 Hz due to overload. The frequency return to the 50 Hz grid rule using the hydro governor at the Poso hydropower plant returns the system frequency to 49.23 Hz. The results of the scenario state that the control of the Poso hydropower plant by using a hydro governor can help overcome the intermittent type disturbance and the off distribution line type disturbance."

"ABSTRACTHydroelectric power is an important renewable resource of energy is an indispensable contributor to the countrywide power network. The hydroelectric plant is expected to supply power with the highest scale of quality and reliability. Sensitivity analysis is used to determine the impact on the outcomes due to the changes in the parameters and structural changes. This research work aims to evaluate the sensitivity of the hydroelectric system, taking the human failure into consideration using fuzzy analytic hierarchy process (AHP) approach. Six different failure rates are taken into consideration. The fuzzy approach incorporates all the vagueness and uncertainty existing in the power system due to different failure and repair rates. The main contribution of this research is to evaluate the performance of any hydroelectric power plant under the failure of its various components using fuzzy approach."

"ABSTRAKThis research essay will examine whether or not regulatory reform will succeed in providing a good regulation that gives significant effect to the development agenda, particularly in developing of the hydroelectric power plant which eventually fulfil citizen's electricity needs. In order to obtain the license in developing hydroelectric power plant, the investor has to engage with at least 6 ministries at the national level and with the local government. The institutions are the Ministry of Public works, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Forestry, Capital Investment Coordinating Board, State Electricity Company and Ministry of Finance. In each institution, the investors have to do some stages which mostly take a very long time. Until this recent time, the investors of hydroelectric power plant must comply with at least forty four national level regulation and should gain at least fourteen license from the various ministries. The figure does not include the license from the local goverment such as principle permits, location permits. License zoning, building permits and nuisance permit (hinderordonnantie). Regulation problems that occurred in the process of developing hydroelectric power plant greatly hamper the effort on providing electricity to all Indonesia's citizen. To overcome this issue, national strategy on regulatory reform was made. While reconceptualization on regulatory making process strategy and the capacity building on the policy and regulatory maker strategy might increase the effectivity on the implementation of upcoming regulation, regulatory simplification is the effective strategy that can accurately overcome the existing regulatory problem in developing a hydroelectric power plant in Indonesia."

"Dalarn era desentralisasi, bidang kesehatan menjadi sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sebagai konsekwensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun kebijakan dalam upaya pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan kesehatan yang bersurnber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan. mutu, efisiensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data tentang pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber pemerintah di Kota Sukabumi sceura lengkap. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi pembiayaan kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun per kapita, sumber pernbiayaan, dan bagaimana peruntukannya dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran, sub mata anggaran, unit pengelola, unit pengguna, program dan jenis biaya serta alokasi pembiayaan untuk program-program essensial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait yang menjadi pengelola pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi pembiayaan tahun anggaran 2006. Hasil analisis menunjukkan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Sukabumi adalah sebesar Rp 71410_033,100,- dan Rp 58.866.442.000,- (78,04%) bersumber dari APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita (gaji/tunjangan, investasi, dan pemeliharaan tidak dihitung) adalah sebesar Rp 155.920,- Dilihat dari peruntukannya, alokasi pernbiayaan di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dan RSUD, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, kecuali di RSUD antara belanja aparatur dan publik hampir seimbang, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional Proporsi belanja investasi lebih besar dari belanja pemeliharaan. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APED mencapai 17,00% dari total APED Kota Sukabumi. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp 41.17 / kapita/tahun), maka alokasi pembiayaan kesehatan di Kota Sukabumi sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu untuk membiayai program-program essensial di Dinas Kesehatan, baru mencapai 6,74% dari total annum Dinas Kesehatan atau 15,74 % dari kebutuhan sesuai estimasi Bank Dunia. Untuk memenuhi laiteria pemerataan, mutu, efi.siensi dart kesinambungan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi, diperlukan analisis lebih lanjut terutama untuk mengetahui alokasi pada mata anggaran dan sub mata anggaran apa saja, agar indikator outcome, benefit, impact program dapat tercapai.

---

In decentralization era, health department becomes an authority and responsible for district/city fully in implementing development to improve public health level in their area. As consequence, district/city government must arrange a policy to develop health, included health cost policy which comes from government. Health cost system at district mast be developed in order main issue on health cost of district, such as mobilization, allocation, and cost efficiency can implement well so it can guarantee a generalization, quality, efficiency, and continuity of district health development. Applying data of health cost becomes a most important thing because it can affect a policy making process to determine policy and cost strategy of district health program.

Until now, it has not been conducted a health cost analysis yet which comes from government of Sukabumi completely. Therefore, this study is conducted to know how much health cost allocation for one year totally or each capita, cost resource, and how its function if it is seen from outcome type, line item, budget, sub budget, organizer unit, user unit, program and cost type and cost allocation for essential programs. This study was conducted at Health Service, RSUD and related instance in Sukabumi which became a health cost organizer which came from government. This study used a District Health Account (DHA) method. Health cost analysis used a cost allocation data on budget period of 2006.

Analysis result indicated that health cost totally which comes from government of Sukabumi are 75.410.033.100 rupiah and 58.866442.000 rupiahs (78,04%) come from APED. Health cost every capita are 155.920,- rupiahs (salary/subsidy, infestation and conservancy are not accounted). If it was seen from its function, cost allocation at Health Service and RSUD of Sukabumi, proportion of public outcome is bigger than government officer outcome, except proportion of government officer outcome and public outcome at RSUD are balance, most of them is allocated for operational outcome. Proportion of infestation outcome is bigger than conservancy outcome. Proportion of health cost which comes from 'APBD is 17,00% of APED in Sukabumi totally.

By using an estimation rate of World Bank (health cost is 41.171 every capita/every year), so health cost allocation of Sukabumi is out of rule. While for essential programs cost at Health Service, there are 6,74% of total budget at Health Service or 15,74% of the needs based on World Bank estimation. It is important a further analysis to fulfil/ criterion of generalization, quality, efficiency and health development continuity in Sukabumi especially for knowing budget and sub budget allocation so program indicators of outcome, benefit, and their impact can reach. "