Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi 5G saat ini digadang-gadang menjadi primadona operator seluler yang menawarkan jaringan internet dengan kecepatan tinggi bagi penggunanya. Namun dengan adanya keterbatasan spektrum frekuensi, pemerintah perlu mengalokasikan spektrum frekuensi untuk teknologi 5G ini. Salah satu kandidat spektrum frekuensi yang akan dialokasikan untuk implementasi teknologi 5G adalah spektrum frekuensi 3,5 GHz yang saat ini sudah dipakai oleh operator satelit (spektrum frekuensi Extended C-Band), sehingga pemerintah perlu melakukan realokasi frekuensi 3,5 GHz. Pemerintah akan menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih besar dengan adanya realokasi spektrum 3,5 GHz. Namun, apabila teknologi 5G diimplementasikan pada frekuensi tersebut, operator satelit tidak bisa lagi memakai spektrum frekuensi tersebut. Hal ini tentu akan memberikan dampak penurunan terhadap performansi bisnis satelit karena operator satelit kehilangan kesempatan bisnisnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan skema perhitungan kompensasi untuk operator satelit. Hasil perhitungan besaran nilai kompensasi tiap satelit akan berbeda, untuk Satelit A sebesar Rp 1.537.750.000.000, Satelit B sebesar Rp 1.476.246.000.000, dan Satelit C sebesar Rp 1.104.926.000.000. Tesis ini akan menganalisis perhitungan kompensasi untuk Satelit A, B, dan C sebagai dampak dari realokasi spektrum frekuensi 3,5 GHz.

---

Mobile operators believed that 5G could offer high-speed internet networks for their users. However, due to the limited frequency spectrum, the Government needs to reallocate the frequency spectrum for the 5G implementation. One of the frequency spectrum candidates for the 5G implementation is the 3,5 GHz frequency spectrum. But, currently, this frequency is allocated for satellite as Extended C-Band. The government will receive a larger Non-Tax State Revenue (PNBP) with the reallocation of the 3.5 GHz spectrum frequency. However, if 5G technology is implemented on these frequencies, satellite operators may no longer use Extended C-Band due to the interferences impacting the satellite operators' business. Satellite operators will suffer from losses since they lost their business opportunities. With frequency reallocation, it is necessary to provide fair compensation to satellite operators. The results of the compensation calculation is different for each satellite, for Satellite A of Rp. 1.537.750.000.000, for Satellite B of Rp. 1.476.246.000.000, and for Satellite C of Rp. 1.104.926000.000. This research contributes to formulation compensation for satellite A, B, and C as a result of the reallocation of the 3,5 GHz frequency spectrum."

"Teknologi 5G diperkirakan akan hadir pada tahun 2020. Dalam rangka mewujudkan hal ini, diperlukan ekosistem yang dapat mendukung pengimplementasian teknologi 5G secara optimal. Salah satu tantangan dalam mempersiapkan ekosistem 5G adalah alokasi penggunaan spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi merupakan salah satu sumber daya telekomunikasi yang terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang optimal dan efisien untuk dapat memanfaatkan teknologi 5G secara maksimal. Spektrum frekuensi 3.5 GHz menjadi spektrum hotspot yang banyak di rekomendasikan dalam pengimplementasian teknologi 5G di forum telekomunikasi global, karena memiliki kapasitas dan jangkauan yang cukup untuk teknologi 5G. Sayangnya di Indonesia, spektrum frekuensi 3.5 GHz merupakan spektrum eksisting yang digunakan untuk layanan satelit. Dengan penyebaran optik yang belum merata, serta karakteristik Indonesia yang merupakan negara archipelago dan rawan akan bencana alam menyebabkan layanan satelit masih menjadi layanan mandatory yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dilakukan analisis implementasi spektrum frekuensi 3.5 GHz untuk teknologi 5G di Indonesia dengan menggunakan metode STEP (Sosial, Teknologi, Ekonomi, Policy). Pada penelitian ini model framework yang berbasis metode STEP digunakan untuk melakukan pendekatan dengan melihat permasalahan berdasarkan perspektif ekonomi, perspektif sosial, perspektif teknologi dan perspektif policy. Sehingga di dapatkan perspektif yang utuh dan dapat menganalisis penggunaan spektrum frekuensi 3.5 GHz dengan lebih akurat dan dapat mengambarkan kondisi industri yang ada saat ini untuk penggunaan spektrum frekuensi 3.5 GHz di Indonesia. Dari hasil penelitian analisis implementasi spektrum frekuensi 3.5 GHz untuk teknologi 5G di Indonesia dengan menggunakan metode STEP, didapatkan kesimpulan bahwa baik teknologi 5G dan satelit sama-sama membutuhkan spektrum frekuensi 3.5 GHz untuk layananya. Oleh karena itu strategi yang harus dilakukan regulator adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, mengkaji secara teknis tentang kemungkinan sharing spektrum frekuensi, mengkaji secara ekonomi real manfaat yang didapatkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dari layanan 5G. Terakhir mengadakan FGD agar hasil regulasi dapat diterima dan optimal.

---

5G technology is expected to be present in 2020. In order to achieve that, an ecosystem that can support the implementation of 5G technology optimally is needed. One of the challenges in preparing for the 5G ecosystem is the allocation of the use of the frequency spectrum. The frequency spectrum is one of the limited telecommunication resources, so it needs optimal and efficient management so that the impact of technological benefits can be felt to the maximum. The 3.5 GHz frequency spectrum is a spectrum of hotspots that are widely recommended in implementing 5G technology in global telecommunications forums, because it has sufficient capacity and reach for 5G technology. Unfortunately in Indonesia, the 3.5 GHz frequency spectrum is the existing spectrum used for satellite services.

With the uneven distribution of optics, and the characteristics of Indonesia which is an archipelago and prone to natural disasters, satellite services are still a mandatory service owned by Indonesia. Therefore, in this study an analysis of the implementation of the 3.5 GHz frequency spectrum for 5G technology in Indonesia was carried out using the STEP method (Social, Technology, Economy, Policy). In this study the framework model based on the STEP method is used to make approaches that not only see problems based on an economic perspective but also from a social perspective, a technological perspective and a policy perspective. So that we get a complete perspective and can analyze the use of the 3.5 GHz frequency spectrum more accurately and can describe the current industrial conditions for the use of the 3.5 GHz frequency spectrum in Indonesia.

From the results of an analysis of the implementation of the 3.5 GHz frequency spectrum for 5G technology in Indonesia using the STEP method, it was concluded that both 5G and satellite technologies both require a 3.5 GHz frequency spectrum for their services. Therefore the strategy that must be carried out by regulators is to provide education to the public, to study technically about the possibility of sharing the frequency spectrum, to assess economically the real benefits obtained by the government and the people of Indonesia from 5G services. The last is to hold an FGD so that the results of the regulation are acceptabel and optimal.that the 3.5 GHz frekuensi spektrum is more useful for being allocated to satellite services."

"Keadaan geografis Indonesia memberikan kesempatan untuk perusahaan penyedia satelit untuk mengembangkan bisnisnya. Pengembangan tren satelit saat ini mengarah ke High Throughput Satellite (HTS), yang dapat diklasifikasikan sebagai teknologi yang sudah matang, dibuktikan dengan diluncurkannya HTS oleh banyak operator di dunia. PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom), sebagai perusahaan telekomunikasi milik negara, perlu meluncurkan HTS untuk memenuhi ambisinya untuk menjadi tiga besar penyedia layanan satelit di Asia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi kelayakan implementasi HTS di PT. Telkom menggunakan analisis tekno ekonomi, yang menghitung aspek teknis dan ekonomi dalam implementasi HTS. Perhitungan link budget menghasilkan adanya link margin dan kondisi bandwidth limited, yang menunjukkan sistem berada dalam performansi yang layak. Desain layout beam berdasarkan potensi user menghasilkan 43 beams dengan 6 gateway. Sedangkan dari aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Payback Period (PBP) dalam proyek selama 8,46 tahun dengan nilai IRR sebesar 20,61% dan NPV sebesar Rp1.031.349.555,99. Berdasarkan parameter-parameter tersebut dapat dilihat bahwa investasi HTS tergolong layak untuk diimplementasikan di PT. Telkom.

---

Indonesia’s geographical condition allowed satellite operators to develop their business. Current development of satellite trends leads to High Throughput Satellite (HTS) which could be classified as a mature technology, proven by HTS launched by many operators. PT. Telekomunikasi Indonesia as the biggest state-owned telecommunication companies in Indonesia should launch HTS to fulfil its ambition to be the top 3 full satellite service providers in Asia. This research aims to analyze the feasibility study of HTS implementation in PT. Telkom uses techno-economic analysis, which calculates technical and economic aspects in the implementation of HTS. Link budget calculations provide link margins and bandwidth-limited condition, which shows the system is in decent performance. The beam layout design based on the user's potential produces 43 beams with 6 gateways. From the economic aspect, the results showed that the Payback Period (PBP) duration is 8.46 years with an IRR of 20.61% and an NPV of Rp1,031,349,555.99. Based on these parameters, HTS investment is considered feasible to be implemented in PT. Telkom."

"

Teknologi 5G yang diharapkan dapat dikomersialisasikan mulai tahun 2020 diperlukan untuk memenuhi peningkatan permintaan komunikasi data. Salah satu tantangan mewujudkannya terletak pada pemilihan spektrum frekuensi yang tepat untuk implementasi 5G di Indonesia.

Tesis ini membahas secara spesifik aspek tekno-ekonomi dalam menguji kelayakan investasi spektrum frekuensi 28 GHz untuk 5G di Indonesia. Dua indikator utama yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam pendekatan Cost-Benefit Analysis dalam studi ini yaitu faktor BHP Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi yang dijadikan sebagai acuan biaya investasi operator dan faktor pendapatan operator dari sisi data layanan 4G.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa investasi pada spektrum frekuensi 28 GHz untuk implementasi 5G di Indonesia akan mencapai titik impas setelah melewati tujuh tahun semenjak implementasi komersial layanan 5G dimulai. Dalam jangka waktu sepuluh tahun investasi, operator memperoleh keuntungan finansial setelah berinvestasi layanan 5G pada spektrum frekuensi 28 GHz.

Selain operator, regulator dalam hal ini negara Indonesia juga dapat meningkatkan penerimaannya yang berasal dari BHP yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor industri telekomunikasi. Oleh karenanya, studi pada tesis ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan rekomendasi bagi regulator di Indonesia dalam menentukan spektrum frekuensi yang tepat untuk era 5G yang sebentar lagi akan dimulai.

---

The 5G technology that is expected to be commercialized starting in 2020 is needed to meet the increasing demand for data communication. One of the challenges in making it happen lies in the selection of the right frequency spectrum for the implementation of 5G in Indonesia.

This thesis discusses specifically the techno-economic aspects in testing the feasibility of investing the 28 GHz frequency spectrum for 5G in Indonesia. The two main indicators that are used as input in the Cost-Benefit Analysis approach in this study are the BHP factor Permission for the Use of Frequency Spectrum which is used as a reference for operator investment costs and operator income factors in terms of 4G service data.

Based on the analysis conducted, it was found that investment in the 28 GHz frequency spectrum for 5G implementation in Indonesia would break even after passing seven years since the commercial implementation of the 5G service began. Within ten years of investment, operators obtain financial benefits after investing 5G services in the 28 GHz frequency spectrum.

In addition to operators, regulators in this case the Indonesian state can also increase its revenue from BHP which is a Non-Tax State Revenue from the telecommunications industry sector. Therefore, the study in this thesis is expected to be one of the references and recommendations for regulators in Indonesia in determining the right frequency spectrum for the era of 5G which will soon begin.

"

"Pemerintah Indonesia sebagai regulator mengatur spektrum keterkaitan dengan regulasi global, dimana ke depannya masih akan diatur yang terdiri dari empat alokasi spektrum, yaitu pada 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Mengenai penataan spektrum, penelitian ini berfokus pada frekuensi 3,5 GHz dan saat ini masih digunakan oleh satelit di Indonesia Timur, yang memiliki jumlah penduduk penggunaan satelit terbesar. Tujuan peneliltan untuk menganalisis dampak ekonomi di suatu wilayah yang ditimbulkan dari perubahan penggunaan teknologi dengan model Input-Output (IO). Model ini dijabarkan dalam tabel matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pada waktu periode tertentu. Data yang digunakan dari tabel Input- Output (IO) yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016. Data tersebut di proses dengan nilai shock dari investasi 5G yang menghasilkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari hasil penelitian didapatkan investasi 5G di tiga provinsi yang menggunakan setelit memberikan dampak kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni Papua sebesar Rp. 67.570.000.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 94.976.690.000 (0,65%), Maluku Utara sebesar Rp. 20.010.000.000 memberikan dampak sebesar Rp. 25.268.770.000 (0,077%) dan terakhir Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 18.390.000.000 dengan dampak 23.453.980.000 (0,03%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan dengan mengubah penggunaan frekuensi 3,5 GHz memberikan dampak postif sebesar 0,172% terhadap ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

---

The Indonesian government as a regulator regulates the spectrum of linkage with global regulations, which in the future will still be regulated consisting of four spectrum allocations, namely at 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Regarding spectrum structuring, this study focuses on the 3.5 GHz frequency and is currently still used by satellites in Eastern Indonesia, which has the largest number of satellite usage populations. The purpose of the study is to analyse the economic impact in an area arising from changes in the use of technology with the Input-Output (IO) model. This model is described in a matrix table that presents information about transactions of goods and services and the interrelationships between units of economic activity in a region, at a certain period. The data used is from the Input-Output (I-O) table compiled by BPS (Central Statistics Agency) in 2016. The data is processed with the shock value of 5G investment which results in an increase in Gross Domestic Product (GDP). From the results of the study, it was found that 5G investment in three provinces using satellite had an impact on increasing Gross Domestic Product (GDP), namely Papua by Rp. 67.570.000.000 with an increase of Rp. 94.976.690.000 (0,65%), North Maluku by Rp. 20.010.000.000 with an impact of Rp. 25.268.770.000 (0,077%) and finally East Nusa Tenggara of Rp. 18.390.000.000 with an impact of 23.453.980.000 (0,03%). This shows that the policy that will be carried out by the government by changing the use of the 3.5 GHz frequency has a positive impact of 0.172% on the economy in Eastern Indonesia."

"Skripsi ini mengembangkan simulasi pengaruh atenuasi hujan di skenario suburban tropis pada spektrum frekuensi 26 dan 41 GHz. Pengambilan spektrum frekuensi diambil berdasarkan alokasi frekuensi kerja untuk teknologi 5G-NR. Simulasi dibuat menggunakan simulator NYUSIM dari New York University dan bahasa komputasi matematis. Hasil dari simulasi diolah menggunakan model tersendiri untuk menghasilkan Power Delay Profile dan Outage Capacity. Kami telah melakukan simulasi pada 3 skenario kondisi jarak yang berbeda, yaitu Jarak 100 meter, Jarak 500 meter, dan Jarak 1000 meter. Dalam skenario kondisi jarak 100 meter, Outage Capacity terbesar bernilai 5 Gbps di 41 GHz yang diambil pada titik referensi outage 0.3. Dalam skenario kondisi jarak 500 meter, Outage Capacity terbesar bernilai 2.9 Gbps di 26 GHz yang diambil pada titik referensi outage 0.3. Dalam skenario kondisi jarak 1000 meter, Outage Capacity terbesar bernilai 3.5 Gbps di 26 GHz yang diambil pada titik referensi outage 0.3. Hasil dari simulasi ini mengindikasikan rugi atenuasi dari curah hujan mempengaruhi transmisi gelombang millimeter wave, akan tetapi dibandingkan dengan rugi-rugi lainnya seperti obstruksi gedung dan pepohonan seiring jarak bertambah akan membuatnya menjadi tidak signifikan dalam perhitungan kecepatan data.

---

This thesis develops the simulation of rain attenuation in tropic suburban scenario at frequency spectrum of 26 and 41 GHz. Frequency spectrum are decuded by work frequency allocation for 5G-NR technology. The simulation was made by NYUSIM simulator from New York University and numerical computation language. The end result of simulation were processed using owns model to produce Power Delay Profile and Outage Capacity. We have done a simulation on three different distance scenario, namely Distance 100 meter, Distance 500 meter, and Distance 1000 meter. In distance 100 meter scenario, best outage capacity is achieved by 5 Gbps at 41 GHz using outage reference point of 0.3. In distance 500 meter scenario, best outage capacity is achieved by 2.9 Gbps at 26 GHz using outage reference point of 0.3. In distance 1000 meter scenario, best outage capacity is achieved by 3.5 Gbps at 26 GHz using outage reference point of 0.3. The result of this simulation indicates that attenuation from rain losses affect the transmission of millimeter wave, but when compared to other losses e.g. obstruction by building or trees as the distance increases would render it insignificant in peak capacity calculation."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Diperlukan penataan alokasi spektrum secara baik dalam mengoptimalkan penggunaannya, salah satunya adalah frekuensi sharing. Kepdirjen no.119/DIRJEN/2000 Indonesia mengijinkan adanya penggunaan bersama frekuensi 3.5 GHz antara dinas tetap satelit (Fixed Satellite Service) dan layanan akses pita lebar berbasis nirkabel (Broadband Wireless Access). Kurangnya pertimbangan teknis dan ketidaksiapan badan regulasi menyebabkan timbulnya permasalahan interferensi sehingga terjadi kerusakan data dan putusnya layanan FSS. Oleh karena itu, dilakukan revisi terhadap kepdirjen sebelumnya dengan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: /PER/M.KOMINFO/.../2007 yang isi diantaranya, pada pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa penyelenggara BWA eksisting pada pita frekuensi radio 3.5 GHz wajib migrasi ke pita frekuensi radio 3.3 GHz selambat-lambatnya 2 tahun sejak ditetapkan. Disimulasikan frekuensi sharing 3.5 GHz antara FSS dan BWA dengan software SPECTRAemc untuk daerah Jakarta. Selanjutnya diusulkan teknik mitigasi interferensi yang dapat digunakan agar kedua layanan tersebut tetap beroperasi dengan baik hingga batas dilakukannya migrasi yaitu 2 tahun mendatang.

---

Radio frequency spectrum is a limited natural resources which needed good management to optimalize its use, one of the way is sharing frequency. No.119/Dirjen/2000 Indonesian kepdirjen permit the co-existence of frequency usage in 3.5 GHz between Fixed Satellite Service and Broadband Wireless Access.

Lack of technical consideration and awareness of national regulator causes interference problems that disrupt FSS services. Therefore, revision has been done to the previous kepdirjen with Number: /PER/M.KOMINFO/.../2007 which one of the content is, section 16 article 3, mention that eksisting BWA organizer at frequency band 3.5 GHz must be migrated to the frequency band 3.3 GHz at the latest 2 year since specified.

Simulated sharing frequency at 3.5 GHz between BWA and FSS with SPECTRAemc software for Jakarta area. Hereinafter proposed the interference mitigation technique that able to be used to ensure both of the services remain to operate well until the next 2 years."

"ABSTRAKIndonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta adanya kepastian hukum sehingga mampu mendorong pemerataan ekonomi. Namun, dengan kondisi keuangan operator saat ini, terutama operator non dominan, rasa kawatir akan kemampuan operator untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi sebuah tanda tanya tersendiri. Suatu cara yang bisa dilakukan operator, khususnya operator non dominan, yaitu melakukan efisiensi di sisi pengeluaran melalui berbagi infrastruktur. Akan tetapi, berbagi infrastruktur dapat mempengaruhi kompetisi antar operator seluler, termasuk perubahan landscape model bisnis, sehingga sering kali menimbulkan resistansi dari operator yang telah memiliki infrastruktur jaringan yang lebih merata. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan kerangka regulasi berbagi infrastruktur jaringan bagi operator seluler yang tepat diterapkan di Indonesia. Hasil analisis menggunakan regulatory impact analysis menunjukkan bahwa regulasi eksisting sudah saatnya dilakukan perubahan sehingga regulasi yang baru diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan secara komersial bagi seluruh operator. Regulatory framework yang berupa mengizinkan operator seluler untuk melakukan skema MORAN bisa diterima oleh semua stakeholder, kecuali oleh operator dominan dengan tingkat resistansi yang relatif tidak terlalu besar. Hasil analisis menggunakan cost and benefit analysis menghasilkan net benefit sebesar Rp. 52,183 trilyun selama 5 tahun, nilai multi criteria analysis sebesar 49, dan nilai competitive impact analysis sebesar 60.

---

ABSTRACTIndonesia needs the development of telecommunication infrastructure based on the principle of benefit, fair, equitable and the existence of legal certainty so as to encourage economic equity. However, with the current financial condition of operators, especially non dominant operators, a sense of anxiety over the operators capability to undertake a fair and equitable development of telecommunication infrastructure across Indonesia becomes a question mark. A way that operators can, especially non dominant operators, do efficiency on the expenditure through infrastructure sharing. However, infrastructure sharing can affect competition among mobile operators, including changes in the landscape of business models, which often leads to the resistance of operators who already have a more equitable network infrastructure. The purpose of this study is to propose a regulatory framework of infrastructure sharing for mobile operators appropriately implemented in Indonesia. The result of the analysis using regulatory impact analysis showed that the existing regulation is time to change so that the new regulation is expected to encourage the creation of commercially sustainable and healthy business for all operators. Regulatory framework in the form of allowing mobile operators to perform MORAN schemes can be accepted by all stakeholders, except by dominant operators with relatively small resistance levels. The result of analysis using cost and benefit analysis resulted net benefit Rp. 52.183 trillion for 5 years, multi criteria analysis value is 49, and competitive impact value is 60. "

"ABSTRAKPerkembangan teknologi yang sangat cepat telah memungkinkan berbagai aplikasi spektrum yang baru. Kemampuan dari setiap negara untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam spektrum sangat tergantung kepada kemampuan pengelola spektrum di dalam mempermudah implementasi sistem. Penerapan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dengan tujuan menutupi biaya sistem manajemen spektrum merupakan suatu metoda untuk mendistribusikan biaya manajemen spektrum kepada pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penggunaan spektrum.Saat ini di Indonesia struktur pentarifan spektrum harus segera diperbaharui, mengingat begini banyaknya jasa komunikasi radio baru berdatangan di Indonesia Struktur tarif spektrum yang lama tidak memadai, proporsional dan rasional, dan tidak mencakup teknoiogi baru. Oleh karena itu studi pentarifan BHP spektrum frekuensi radio di Indonesia ini sangat bermanfaat baik bagi regulator, operator, maupun pengguna spektrum.Tesis ini bertujuan untuk memberikan alternatif sistem pentarifan spektrum di Indonesia. Gagasan dasar dari sistem pentarifan spektrum ini ialah menghubungkan antara potensi ekonomi spektrum dengan biaya manajemen spektrum. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menyisihkan sebagian hasil penarikan tarif spektrum sebagai pendapatan negara bukan pajak yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan.Sistem pentarifan spektrum yang dibahas di dalam tesis ini dibatasi untuk servis-servis komersial saja, seperti Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services dan Broadcasting Services. Selain itu juga akan dilakukan perbandingan antara struktur tarif spektrum alternatif dengan struktur tarif spektrum yang lama.

---

ABSTRACT

The ongoing technological developments have opened the door to a variety of new spectrum applications. The ability of each nation to take full advantage of the spectrum resource depends heavily on spectrum managers facilitating the implementation of radio systems, and ensuring their compatible operation. The use of license fees for the purpose of covering the costs of the spectrum management system is a potentially more appropriate method of distributing the costs of spectrum management to those who actually receive benefits.

Currently in Indonesia the spectrum license fees regimes need to be reviewed urgently, since many new radio communication services will be implemented here. The existing frequency license fees regime is not sufficient, proportional, rational, and unable to cover the new technology. This study of frequency license fees structure in Indonesia will contribute a great benefit for regulator, operator, and spectrum user in Indonesia.

This thesis is intended to develop spectrum license fees structure, which is most suitable in Indonesia. The basic idea is to relate the economic value of radio frequency spectrum and the spectrum management cost. Instead of that, there is a possibility to distribute a part of the spectrum revenues as a non-tax state income, which is heavily needed in the national development process.

The spectrum license fees discussed in this thesis is limited for the commercial services, such as Fixed Services, Mobile Services, Satellite Services and Broadcasting Services. Furthermore, there will be a comparative analysis between the alternative spectrum license fee structure and the existing license fee."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara yang bersifat strategis serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio yang dapat merambat ke segala arah. Dikarenakan masih banyaknya terdapat penggunaan frekuensi baik oleh masyarakat maupun penyelenggara, khususnya pada dinas siaran radio FM yang menggunakan frekuensi tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio dan tidak sesuai dengan aturan alokasi frekuensi yang telah ditentukan serta juga penggunaan alat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, menyebabkan potensi terjadinya gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference menjadi tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan monitoring dan penertiban yang diawali dengan pengukuran frekuensi, identifikasi legalitas stasiun radio, deteksi sumber pancaran frekuensi, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagai langkah penertiban terhadap pengguna frekuensi yang telah terbukti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan telah menerapkan dan memperhatikan prinsip dan kaidah pokok ilmu keinsinyuran seperti profesionalisme, prinsip dasar kode etik dan etika profesi insinyur, serta unsur keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada dinas siaran radio FM di wilayah layanan DKI Jakarta dapat menekan potensi terjadinya harmful interference, sehingga seluruh masyarakat pengguna frekuensi dapat memanfaatkan frekuensi dengan tertib, nyaman, dan aman dari gangguan-gangguan interferensi frekuensi yang merugikan.

---

The radio frequency spectrum is a limited natural resource controlled by the state which is strategic in nature and has high economic value so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits. The use of the radio frequency spectrum must be in accordance with its intended purpose and not interfere with each other considering that the nature of the radio frequency spectrum can propagate in all directions. Because there is still a lot of frequency use by both the public and organizers, especially in the FM radio broadcast service which uses frequencies that are not equipped with radio station permits and do not comply with predetermined frequency allocation rules and also the use of telecommunications equipment that does not have a certificate, causes the potential for harmful frequency interference or harmful interference becomes high. The activities carried out include monitoring and controlling activities starting with frequency measurements, identifying the legality of radio stations, detecting frequency emission sources, then carrying out inspections as a control measure against frequency users who have been proven to have committed illegal frequency use violations. Each stage of activity carried out has implemented the basic principles and rules of engineering science such as professionalism, basic principles of the code of ethics and professional ethics of engineers, as well as paying attention to elements of safety, health, occupational safety and the environment (K3L) in accordance with applicable laws and regulations. It is hoped that by carrying out activities to monitor and control the radio frequency spectrum in the FM radio broadcast service in the DKI Jakarta service area, it can reduce the potential for harmful interference, so that all frequency users can utilize the frequency in an orderly, comfortable and safe manner from harmful frequency interference."