Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan. Penelitian berfokus pada kuota minimal penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta di DIY. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian perda yang mengatur hak penyandang disabilitas secara umum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti pelatihan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, fasilitas kerja, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Disnaker DIY sebagai Penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tertera pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya data potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat jenis, kompetensi, dan sebaran jumlah penyandang disabilitas usia kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Disnaker bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas usia kerja yang ada di DIY. Data ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi antara penyandang disabilitas dengan penerima kerja.

---

This thesis discusses the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially in terms of employment. The research focuses on fulfilling the minimum quota that must be met by the Regional Government, Regency/City Governments, BUMDs, and private companies in DIY to employ persons with disabilities. In addition, research was conducted to see the suitability of regional regulations regulating the rights of persons with disabilities in general with the implementation in the field, such as entrepreneurship training, employment placement, work facilities, etc. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes the written legal norms and the results are presented descriptively. The results of this study conclude that Disnaker DIY as a public service provider has fulfilled its obligations as stated in the Public Service Law and the DIY Regional Law of the Rights of Persons with Disabilities. But there are still deficiencies that must be corrected such no work potential data of persons with disabilities, which includes the types, competencies, and distribution of the number of persons with disabilities of working age. Based on the results, author suggest that Disnaker collaborate with Dinas Sosial to record working age persons with disabilities in DIY. This data is expected to minimize misinformation between persons with disabilities and work recipients."

"Untuk mendukung hak para penyandang disabilitas khususnya dalam penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi publik, salah satunya Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi yang paling diminati di wilayah Jabodetabek. Analisis implementasi ini menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi pihak terkait dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas atau mengalami kerusakan, adanya kewenangan yang tidak dijalankan seperti seharusnya, kurangnya pemahaman petugas frontliner mengenai pelayanan disabilitas, serta permasalahan teknis. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan PT. KCI untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepada seluruh petugas frontliner, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

---

To support the rights of person with disabilities, especially in the provision of accessibility in public transportation, the government as a regulator has issued a policy regarding the provision of accessibility on public transportation services for person with disabilities. The implementation on this policy intended to provide facilities for persons with disabilities who want to use public transportation, one of them being Commuter Line Jabodetabek which is the most popular transportation in Jabodetabek area. The analysis of this implementation uses 4 factors that affect the policy implementation based on Edward III Theory, namely : Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures. The analysis shows that the problems occur are the lack of communication between parties related to persons with disabilities which cause the facilites do not suits disability needs or are damaged, the presence of authority that is not carried out as it should, lack of frontliners understanding of disability service, and technical problems. From these problems, this research suggests PT. KCI to increase the involvement of persons with disabilities, provide training to all frontliners, and improve coordination between related parties."

"Pelaskanaan vaksinasi di Kota Palembang bagi penyandang disabilitas dinilai banyak mengalami permasalahan, seperti pelaksanaan vaksinasi yang dianggap tidak berjalan karena jumlah vaksinasi kepada disabilitas masih stagnan hingga infrastruktur penunjang yang masih minim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas pelayanan vaksinasi di Kota Palembang bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu melalui kuesioner yang disebarkan kepada 70 penyandang disabilitas dan didukung dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 8 narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 94% dari responden menyatakan pelayanan vaksinasi yang ada di Kota Palembang sudah diakses dengan baik. Selanjutnya penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya perbedaan pelayanan vaksinasi yang diberikan diantara jenis-jenis disabilitas. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan vaksinasi kepada disabilitas di Kota Palembang, yaitu informasi yang disediakan oleh pemerintah kurang menyeluruh dan masih ragunya penyandang disabilitas untuk di vaksinasi sehingga angka capaian vaksinasi terhadap disabilitas masih stagnan.

---

The implementation of vaccination in the Palembang for disabilities is considered to have experienced many problems, such as the implementation of vaccination which is considered not working because vaccinations for disabilities is consistenly stagnant and supporting infrastructure is still less. The purpose of this study was to determine the accessibility of vaccination services in Palembang for persons with disabilities. This study uses a quantitative approach with data collection techniques using quantitative methods, namely through questionnaires distributed to 70 respondents with disabilities and supported by qualitative methods through in-depth interviews with 8 informants. The results of this study indicate that 94% of the respondents stated that the vaccination services in the Palembang were well accessed. Furthermore, this study also shows that there is no difference in the vaccination services provided between types of disabilities. However, there are still weaknesses in the implementation of vaccination for disabilities in the Palembang, the informations provided by the government is less exhaustive and disabilities are still hesitant to be vaccinated, so vaccination against disabilities is still stagnant."

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"Beberapa studi yang membahas tentang upaya mereduksi eksklusi sosial pada penyandang disabilitas cenderung memfokuskan kajiannya pada aspek kebijakan dan peningkatan kemampuan penyandang disabilitas itu sendiri. Namun, studi sebelumnya kurang melihat akses terhadap sumber daya juga berkaitan dengan jaringan sosial, nilai, dan kepercayaan. Hal ini lah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berfokus pada peran modal sosial dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di desa sebagai upaya melengkapi kajian sejenis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Konsep modal sosial yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buah pikiran dari Putnam. Hal ini didasarkan karena dalam mewujudkan inklusi sosial keterlibatan berbagai aktor sangat diperlukan sehingga peneliti berargumen modal sosial bonding, bridging, dan linking yang dipaparkan oleh Putnam menjadi salah satu mekanisme dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Modal sosial bonding berperan untuk membangun solidaritas di dalam kelompok untuk memperjuangkan isu inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Sedangkan, modal sosial bridging yang merupakan jaringan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat non disabilitas mempengaruhi penerimaan sosial dan memperbesar peluang keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan. Terakhir, modal sosial linking yang sifatnya vertikal memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, seperti fasilitas umum, layanan dasar, anggaran khusus, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam mempengaruhi kebijakan di desa.

---

Several studies that discuss efforts to reduce social exclusion in persons with disabilities tend to focus their studies on aspects of policy and increasing the abilities of persons with disabilities themselves. However, previous studies have not looked at access to resources as well as related to social networks, values, and trust. This is what prompted researchers to conduct research that focuses on the role of social capital in realizing social inclusion for persons with disabilities in villages as an effort to complement similar studies. The method used in this study is a qualitative method with data collection through in-depth interviews, observation, and document study. The concept of social capital used in this study is the brainchild of Putnam. This is based on the fact that in realizing social inclusion the involvement of various actors is necessary, so researchers argue that the bonding, bridging, and linking social capital presented by Putnam is the village's strength in realizing social inclusion for persons with disabilities. Bonding social capital plays a role in building solidarity within the group to fight for the issue of social inclusion for persons with disabilities. Meanwhile, bridging social capital, which is a network between persons with disabilities and the non-disabled community, influences the social acceptance and involvement of persons with disabilities in various activities. Finally, social linking capital which is vertical in nature provides greater access to resources, such as public facilities, basic services, special budgets, and involvement in influencing village policies."

"Kereta commuter line yang beroperasi di willayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibawah naungan PT. Kereta Commuter Indonesia, merupakan pelayanan publik di bidang transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk seluruh masyarakat. Sebagai pelayanan publik, seharusnya pelayanan kereta commuter line dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun, kenyataannya masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas terkait akses yang disediakan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Peneliti ingin meneliti akses pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek bagi penyandang disabilitas fisik. Untuk meneliti akses pelayanan kereta commuter line, peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi ketersediaan, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software Nvivo dan Discouse Networks Analysis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh empat) sudah terpenuhi, sehingga dinilai sudah terdapat akses bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek, namun masih terdapat permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Dari hasil penelitian tersebut, maka PT. Kereta Commuter Indonesia harus meningkatkan akses pelayanan kereta commuter line bagi yang penyandang disabilitas, sehingga akses yang saat ini sudah tersedia bisa dapat ditingkatkan kembali.

---

The Commuter line, which operated in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi region under the auspices of PT Kereta Commuter Indonesia, is one of public service that field on transportation provided by the Indonesian Government for the entire community. As a public service, commuter line services should be accessible to all people, including the one with physical disabilities. However, in reality, there are still complaints made by persons with disabilities regarding access provided by PT. Kereta Commuter Indonesia. Therefore, researchers want to see the access to commuter line services in Jabodetabek for people with physical disabilities. To see such access to commuter line services, researchers used 3 (three) dimensions: dimensions of availability, affordability, and acceptance. This study uses a post positivist approach and includes descriptive research. In analyzing data, researchers used Nvivo and Discouse Networks Analysis software. The results obtained were 16 (sixteen) out of 24 (twenty four) have been fulfilled, so that there was considered to be access for persons with physical disabilities in using the services of commuter line trains in Jabodetabek, but indeed there were still problems or difficulties faced by persons with disabilities physical. As a further advice, PT. Kereta Commuter Indonesia must increase the access to commuter line services for persons with disabilities, to improve the current condition."

"MRT Jakarta merupakan moda transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang baru beroperasi sejak tahun 2019. Sebagai moda transportasi terbaru serta berada di ibukota dan pusat perekonomian, MRT Jakarta perlu memperhatikan pelayanan yang inklusif dan aksesibel untuk semua, khususnya penumpang penyandang disabilitas. MRT Jakarta harus memperhatikan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa mendukung mobilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari dua dimensi, yaitu karakteristik fisik pelayanan transportasi publik dan karakteristik non-fisik pelayanan transportasi publik. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed method yang merupakan gabungan antara metode kuantitatif melalui survei dan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling karena tidak semua penyandang disabilitas sudah tercatat dalam data pemerintah dan tidak ada data terkait banyaknya penumpang penyandang disabilitas yang berkendara dengan MRT Jakarta sehingga sulit untuk menyusun kerangka sampel. Jumlah responden yang didapatkan sebanyak 35 responden dengan hasil yang menunjukkan bahwa aksesibilitas di MRT Jakarta sudah baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal dalam indikator tertentu yang menunjukkan bahwa masih terdapat pelayanan yang belum aksesibel di MRT Jakarta. Oleh karena itu, MRT Jakarta masih harus terus meningkatkan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa menjadi contoh bagi moda transportasi lainnya

---

MRT Jakarta is a mode of transportation in DKI Jakarta Province which has only been operating since 2019. As the newest mode of transportation and located in the capital and the center of the economy, MRT Jakarta needs to pay attention to inclusive and accessible services for all, especially passengers with disabilities. MRT Jakarta must pay attention to the accessibility of the services provided in order to support the mobility of persons with disabilities in using public transportation independently. This study aims to find out how the accessibility of public transportation services for persons with disabilities at MRT Jakarta is. The theory used in this study is related to public transportation services for persons with disabilities which consists of two dimensions, namely the physical characteristics of public transportation services and non-physical characteristics of public transportation services. The approach used in this research is quantitative with data collection techniques through the mixed method which is a combination of quantitative methods through surveys and qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. Sampling was carried out using a nonprobability sampling technique because not all persons with disabilities have been recorded in government data and there is no data regarding the number of passengers with disabilities who ride the MRT Jakarta so it is difficult to develop a sample frame. The number of respondents obtained as many as 35 respondents with results showing that accessibility at MRT Jakarta is good. Nevertheless, there are still some things in certain indicators that show that there are still services that are not yet accessible at MRT Jakarta. Therefore, MRT Jakarta still has to continue to improve the accessibility of the services provided so that it can be an example for other modes of transportation"

"TransJakarta sebagai transportasi publik memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan terkait aksesibilitas pada transportasi publik bagi disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pemberian pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di TransJakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle (1980). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist,teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil analisis menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih ditemukan sejumlah faktor penghambat. Melalui 21 Indikator masih terdapat 9 indikator yang menjadi penghambat, yaitu kurangnya pelibatan dan komunikasi dengan penyandang disabilitas sehingga terdapat fasilitas yang tidak sesuai, petugas frontlineryang belum memahami pelayanan disabilitas, pelaksana masih belum sepenuhnya tanggap akan masukan stakeholder, instruksi penyediaan fasilitas dalam konten kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah masih kurang mendetail, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait fasilitas bagi disabilitas sehingga adanya ketidakpahaman target group serta kurangnya awarenessmasyarakat umum, dan adanya sistem prasarana yang sudah terbentuk belasan tahun sehingga perbaikan fasilitas dilakukan bertahap dan memakan waktu cukup lama.

---

TransJakarta as public transportation has the obligation to implement policies related to accessibility in public transportation for persons with disabilities established by the Central Government and the Provincial Government, however, problems are still found in providing accessible services for persons with disabilities. Therefore, this study aims to describe the factors that influence policy implementation by using the implementation of public policy implementation theory by Merilee S. Grindle (1980). The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of the analysis illustrate that in the implementation of the policy of providing accessibility for persons with disabilities, a number of inhibiting factors are still found. Through 21 Indicators there are still 9 indicators that become obstacles, namely the lack of involvement and communication with people with disabilities so that there are inadequate facilities, lack of frontliner’s understanding of disability service, implementers are still not fully responsive to stakeholder input, the instructions for providing facilities in the policy are still not detailed, lack of socialization and education related to facilities for disabilities so that there is a lack of understanding of the target group and a lack of awareness of the general public, and the existence of an infrastructure system that has been established for a dozen years so the improvement of facilities is carried out in stages and takes quite a long time."

"Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menampung hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak bekerja., Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan harus membuat kebijakan dan berbuat pemantauan hak-hak di bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas bisa dipenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengkaji penerapan aturan dan norma dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 13 Oleh Disnakertrans, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitikmendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Disnakertrans terhadap manusia cacat tubuh. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode Pengumpulan data yaitu penelitian pustakawan dan wawancara langsung dengan Informan yaitu pegawai Disnakertrans kemudian dianalisis dengan metode analitik kualitatif. Dinaskertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pemberdayaan meliputi kegiatan kewirausahaan, pemberian keterampilan, dan pelatihan kerja untuk pekerja penyandang disabilitas, serta melakukan sosialisasi untuk digunakan meningkatkan pemahaman bagi pengusaha tentang hak-hak pekerja cacat tubuh. Disnakertrans telah mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun masih belum optimal karena belum ada regulasi tentang pengawasan khusus tentang pekerja penyandang disabilitas. Karena itu di masa depan Disnakertrans bisa membuat aturan khusus tentang pengawasan pekerja cacat tubuh.

---

East Java Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2013 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities which mandates the Regional Government to accommodate the rights of persons with disabilities, including the right to work. monitoring of the employment rights of persons with disabilities can be fulfilled. This research is a normative legal research that examines the application of rules and norms in the East Java Regional Regulation Number 13 by the Manpower and Transmigration Office. This type of research is a descriptive analytic study.

describe and analyze Disnakertrans policies towards disabled people. The data used are secondary data with data collection methods, namely librarian research and direct interviews with informants, namely Disnakertrans employees then analyzed by qualitative analytic methods. The Dinaskertrans of East Java Province provides empowerment including entrepreneurial activities, providing skills, and job training for workers with disabilities, as well as conducting socialization to be used to increase understanding for employers about the rights of disabled workers. Disnakertrans has supervised these companies employing persons with disabilities in accordance with applicable regulations. However, it is still not optimal because there is no regulation on special supervision regarding workers with disabilities. Therefore, in the future, the Department of Manpower and Transmigration can make special rules regarding the supervision of disabled workers."

"Yogyakarta merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat tiaptahunnya. Hal ini membuat kebutuhan akan lahan permukiman dan air tanah meningkat.Alih guna lahan menjadi permukiman atau gedung membuat beban tanah meningkatserta menurunkan area resapan air. Penggunaan air tanah yang meningkat membuatKota Yogyakarta mengalami penurunan muka air tanah hingga 50 cm per tahun.Bertambahnya beban tanah dan menurunnya muka air tanah merupakan implikasiterjadinya penurunan permukaan tanah. Teknik Interferometric Synthetic ApertureRadar (InSAR) dan Small Baseline Subset (SBAS) digunakan pada citra satelit radarSentinel-1 untuk menunjukkan lokasi dan pola penurunan permukaan tanah yangterjadi. Perubahan muka air tanah, perubahan penggunaan tanah, serta kepadatanbangunan juga digunakan untuk mengetahui pola dan faktor penyebab penurunanpermukaan tanah yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah data LiCSAR yang telahdiolah dapat menggambarkan adanya dinamika perubahan ketinggian permukaan tanah(PKPT). Penurunan permukaan tanah (PPT) terjadi pada beberapa sumur yangmengalami penurunan tren muka air tanah dan wilayah penurunan permukaan tanah(PPT) berada pada penggunaan tanah jenis permukiman, hutan lahan kering, dan sawah.Hasil analisis statistik dan deskriptif menunjukkan tidak ada hubungan antara perubahanketinggian permukaan tanah (PKPT) dengan perubahan muka air tanah, kepadatanbangunan, dan perubahan penggunaan tanah

---

Yogyakarta is a city with population growth that increases every year. This causes the

need for residential land and groundwater to increase. The conversion of land to a

settlement or building causes the land load to increase and reduces the water catchment

area. The increasing use of groundwater has made the city of Yogyakarta experience a

drop in groundwater level of up to 50 cm per year. Increasing soil load and decreasing

groundwater level are implications of land subsidence. Interferometric Synthetic

Aperture Radar (InSAR) and Small Baseline Subset (SBAS) techniques are used on

Sentinel-1 radar satellite images to show the location and pattern of subsidence that has

occurred. Changes in groundwater level, changes in land use, and density of buildings

are also used to determine patterns and factors that cause subsidence to occur. The

result of this research is that the processed LiCSAR data can describe the dynamics of

changes in ground level. Land subsidence occurred in several wells that experienced a

decrease in the trend of groundwater levels and the area of land subsidence was in land

use types for settlements, dry land forests, and rice fields. The results of statistical and

descriptive analysis show that there is no relationship between changes in ground level

with changes in groundwater level, building density, and changes in land use"