Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pemilihan umum dan gerakan lingkungan di India. Sejak kemerdekaan India pada tahun 1947, orientasi utama pembangunan di India adalah merekonstruksi perekonomian dalam negeri dan ketahanan pangan, sedangkan sektor pertanian dan pengelolaa sumber daya air terpuruk akibat kelemahan dalam hal investasi dan inovasi. Kondisi ini kemudian menimbulkan krisis sumber daya air akibat dari kelemahan tata kelola dari pemerintah. Odisha merupakan negara bagian di wilayah timur India yang dilanda krisis sumber daya air berkepanjangan. Gerakan “No Water No Votes” merupakan sebuah gerakan boikot yang hadir sebagai upaya dari penduduk Odisha untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum Lok Sabha 2019. Dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini digunakan konsep Protest Voting yang dikemukakan oleh Alvarez, Kiwet, dan Nunez untuk menjelaskan bagaimana Gerakan “No Water No Votes” dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum India di Odisha 2019. Melalui dua indikator di dalam konsep tersebut, blank, null, and spoiled ballots, dan None of the Above. Penelitian ini menemukan bahwa, Gerakan “No Water No Votes” berhasil mempengaruhi penurunan perolehan suara partai Biju Janata Dal (BJD) pada pemilihan umum 2019. Partai BJD merupakan partai regional yang mendominasi di Odisha selama hampir dua dekade.

---

This study discusses the general election and environmental movement in India. Since India's independence in 1947, the main orientation of development in India has been to reconstruct the domestic economy and food security, while the agriculture and water resources management sectors have suffered from weaknesses in investment and innovation. This condition then led to a water resources crisis as a result of weak governance from the government. Odisha is a state in eastern India that has been hit by a prolonged water resource crisis. "No Water No Votes" movement is a boycott movement that was present as an effort from the Odisha people to influence the results of the 2019 Lok Sabha general election. With a qualitative approach, this study using Protest Voting concept by Alvarez, Kiwet, and Nunez to explain how the "No Water No Votes” movement can affect the outcome of the Indian general election in Odisha 2019. Through the two indicators in the concept, blank, null, and spoiled ballots, and None of the Above. This study found that, the "No Water No Votes" movement succeeded in influencing the decline in the Biju Janata Dal (BJD) party's vote acquisition in the 2019 general election. The BJD party was the regional party that dominated in Odisha for almost two decades."

"Pada pemilihan umum India tahun 2019, untuk pertama kalinya partai Bharatiya Janata Party (BJP) mampu meningkatkan perolehan kursi dan suaranya secara signifikan di Telangana. Padahal Telangana merupakan salah satu negara bagian yang dalam sejarahnya sangat sulit ditaklukkan oleh BJP. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membahas mengenai strategi yang digunakan oleh BJP pada pemilu tahun 2019 di negara bagian Telangana dengan menggunakan model pemasaran politik yang dikemukakan oleh Cwalina, Falkowski, dan Newman. Melalui dua elemen kunci dari model tersebut, yaitu pengembangan dan penyebaran pesan kampanye penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BJP memiliki pengaruh penting pada peningkatan perolehan suaranya di Telangana. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam kampanye pemilu 2019, BJP menetapkan segmen pemilih Hindu sebagai target segmen yang akan diprioritaskannya di Telangana. BJP kemudian merancang pesan kampanye dengan mengangkat isu tentang ancaman yang dihadapi umat Hindu dan menggambarkan bahwa BJP adalah satu-satunya partai yang dapat mengamankan kepentingan umat Hindu. Pesan kampanye tersebut lalu disebarkan melalui dua cara, yakni secara langsung melalui kampanye tatap muka dan termediasi melalui media sosial. Strategi ini pada akhirnya membuat BJP berhasil mengkonsolidasikan suara pemilih Hindu dan meningkatkan perolehan suaranya di Telangana.

---

In the 2019 Indian general election, for the first time the Bharatiya Janata Party (BJP) was able to significantly increase its seat and vote share in Telangana. Even though Telangana is one of the states which in its history has been very difficult to conquer by the BJP. Through a qualitative approach, this study discusses the strategy used by the BJP in the 2019 elections in the state of Telangana using the political marketing model put forward by Cwalina, Falkowski, and Newman. Through the two key elements of the model, namely the development and dissemination of campaign messages, this research explains how the strategy undertaken by the BJP has an important influence on increasing vote share in Telangana. This research concludes that in the 2019 election campaign, the BJP determined the Hindu voter segment as the target segment to prioritize in Telangana. The BJP then drafted a campaign message by raising the issue of the threats faced by Hindus and portraying that the BJP is the only party that can secure the interests of Hindus. The campaign message is then disseminated in two ways, namely directly through face-to-face campaigns and mediated through social media. This strategy ultimately allowed the BJP to consolidate the votes of Hindu voters and increase their vote share in Telangana."

"Tulisan ini membahas mengenai pengaruh sosok Narendra Modi terhadap kemenangan yang diraih oleh Bharatiya Janata Party pada Pemilihan Umum Lok Sabha 2019. Narendra Modi telah muncul menjadi sebagai sosok yang berpengaruh di India sejak pelaksanaan Pemilu 2014, ketika untuk pertama kalinya Modi terjun dalam politik tingkat Nasional dan mampu membawa BJP menjadi pemenang, dan menjadi Perdana Menteri. Kemenangan BJP bersama Modi kembali terulang pada pemilu 2019 dengan peningkatan jumlah kursi di Parlemen Lok Sabha. Argumentasi penulis ialah bahwa kemenangan BJP pada 2019 ini merupakan pengaruh dari sosok Narendra Modi sebagai kandidat dari BJP. Penulis menggunakan teori dari Pierre Bourdieu yakni Capital Theory untuk memaparkan mengenai berbagai jenis modal yang dimiliki oleh sosok Narendra Modi dalam mempengaruhi preferensi pemilih masyarakat India pada Pemilu 2019.

---

This research explain the influence of Narendra Modi's figure on the victory achieved by the Bharatiya Janata Party at the 2019 Lok Sabha General Election. Narendra Modi has emerged as an influential figure in India since 2014 Indian General Election, when for the first time Modi entered national-level politics and able to bring BJP to be the winner, and become the Prime Minister. The BJP victory with Modi was repeated in the 2019 elections with an increase in the number of seats in the Lok Sabha Parliament. The author's argument is that the BJP's victory in 2019 is happened because the influence of Narendra Modi's figure as a candidate for the BJP. The author uses the theory from Pierre Bourdieu, namely Capital Theory, to explain the various types of capital owned by Narendra Modi in influencing the preferences of Indian voters in the 2019 Election."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi politik Bharatiya Janata Party dalam meraih suara pemilih pemula pada pemilihan umum Lok Sabha di India tahun 2014. Pemilih pemula menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan Lok Sabha tahun 2014, melihat peningkatan signifikan jumlah pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya. Diperkirakan dari 834 juta, 120 juta diantaranya adalah pemilih pemula. Pemilihan Lok Sabha tahun 2014 menjadi babak baru dalam perpolitikan India, di mana untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, suatu partai berhasil meraih kursi mayoritas di Lok Sabha dan itu bukanlah Kongres melainkan BJP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur. Teori yang digunakan yaitu Model Marketing Politik oleh Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski dan Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, dan Newman mengemukakan bahwa dalam proses marketing politik terdapat setidaknya tiga elemen kunci, yakni pengembangan pesan politik, penyebaran pesan, dan pembangunan hubungan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih pemula sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya sebelum menyebarkan pesan, di mana menghasilkan bahwa masyarakat India lebih terktarik dengan Narendra Modi dibanding partainya sehingga kampanye BJP berfokus pada brand Modi. Selanjutnya BJP membangun hubungan dengan pemilihnya dengan menawarkan solusi-solusi terhadap keresahan masyarakat pada pemerintahan United Progressive Alliance (UPA) yang dipimpin oleh partai Kongres selama dua periode. Strategi yang digunakan BJP dinilai lebih unggul dan efektif dibandingkan BJP, terutama dalam penggunaan media sosial.

---

This thesis discusses the political strategy of Bharatiya Janata Party (BJP) in gaining the voting of first-time voters in the Election of the Lok Sabha 2014 in India. First-tme voters become one of the factors that influenced the results of the 2014 Lok Sabha election, seeing the significant increase of the voters turnout compared to previous elections. It is estimated that from 834 million voters, 120 million of them are the first-time voters. The 2014 Lok Sabha election became a new chapter in Indian politics, where for the first time in 30 years, a party secured a single majority of seats in Lok Sabha and for the first time it was not Congress but BJP.

This research uses qualitative methods by collecting data from literature studies. The theory used is the Political Marketing Model by Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski and Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, and Newman suggest that in the political marketing process there are at least three key elements: the development of political messages, message dissemination, and relationship building. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategies used by BJP in gaining the votes of first-time voters who affects the final results of the election.

This study concludes, that in achieving its victory BJP first tried to understand the views of its voters before spreading the message, which resulted that Indian voters are more interested in Narendra Modi than his party so that the BJP campaign focused on the Modi brand. Furthermore, the BJP builds relationships with its voters by offering solutions to public unrest in the government of the United Progressive Alliance (UPA) led by the Congress party for two periods. The strategy used by BJP is considered superior and effective compared to BJP, especially in the use of social media."

"Skripsi ini membahas tentang penurunan perolehan suara PKB pada pemilihan umum 2009. PKB merupakan partai yang memiliki ikatan moral dan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah memiliki peranan penting dalam tubuh partai sampai kemudian tersingkir dari kepengurusan PKB secara struktural pada tahun 2008 akibat konflik internal partai. Pada pemilu 2009 suara PKB mengalami penurunan yang begitu besar dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya pada tahun 1999 dan 2004 yang berhasil menjadi partai islam terbesar di Indonesia dari segi perolehan suara. Hal ini tentu tidak lepas dari konflik internal partai yang terus menerus terjadi serta kinerja PKB sebagai partai politik itu sendiri.

---

This thesis discusses the decreasing of PKB’s electoral vote in the 2009 elections. PKB is a party that has a moral and historical ties with the Nahdlatul Ulama (NU) which is the largest Islamic mass organizations in Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) was one of the founders of PKB and has an important role within the party until then knocked out of the stewardship from PKB structurally in 2008 due to internal party conflict. In the 2009 general election PKB’s electoral vote decreased so large compared to the two previous elections in 1999 and 2004 who managed to become Indonesia's largest Islamic party in terms of votes. It is certainly ties with the party's internal conflicts that continue to occur and the lack performanceof PKB itself as a political party."

"Sebagai partai nasional dengan ideologi hindu garis keras dan lemah pada wilayah di luar India Utara, diperlukan strategi khusus bagi partai Bharatiya Janata Party (BJP) untuk meningkatkan eksistensinya pada negara bagian yang bukan basis tradisionalnya. Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya BJP mampu meningkatkan perolehan suaranya secara signifikan di negara bagian Benggala Barat menjadi 18 kursi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membahas mengenai strategi yang digunakan oleh BJP pada Pemilu tahun 2019 di negara bagian Benggala Barat menggunakan model political marketing yang dikemukakan oleh Bruce I. Newman. Melalui tiga elemen kunci dari model tersebut, yaitu voter segmentation, candidate positioning dan strategy formulation and implementation, penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BJP dan timnya memiliki pengaruh penting pada perluasan basis kekuasannya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih Hindu masyarakat Benggala Barat sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya dan isu yang berkembang di wilayah Benggala Barat, di mana menghasilkan bahwa segmen masyarakat yang dominan dan sejalan dengan ideologi BJP adalah masyarakat Hindu Bengal yang sedang mengalami peningkatan masalah komunal. Selanjutnya BJP memposisikan dirinya dengan membentk citra sebagai pelindung umat hindu dan satu-satunya alternatif bagi masyarakat. Kemudian untuk semakin menempatkan BJP di benak pemilih, BJP membentuk platform kampanye yaitu menekankan pada isu identitas agama, dan menjangkau pemilih dengan jaringan akar rumputnya dan media sosialnya.

---

As a national party with a hardline and weak Hindu ideology in areas outside North India, a special strategy is needed for the Bharatiya Janata Party (BJP) to increase its existence in states that are not its traditional base. In 2019, for the first time the BJP was able to significantly increase its vote share in the state of West Bengal to 18 seats. Through a qualitative approach, this study discusses the strategy used by the BJP in the 2019 elections in the state of West Bengal using the political marketing model proposed by Bruce I. Newman. Through the three key elements of the model, namely voter segmentation, candidate positioning and strategy formulation and implementation, this study explains how the strategy undertaken by BJP and its team has an important influence on the expansion of its power base. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategy used by the BJP in gaining the votes of the Hindu voters of the West Bengal community so that it affects the final election results. This study concludes that in achieving its victory the BJP first tried to understand the insights of its voters and the issues developing in the West Bengal region, which resulted in that the dominant segment of society and in line with the BJP's ideology was the Bengal Hindu community which was experiencing increasing communal problems. Furthermore, BJP positioned itself by forming an image as the protector of Hindus and the only alternative for the community. Then to further place the BJP in the minds of voters, the BJP formed a campaign platform that emphasizes on the issue of religious identity, and reaches out to voters with its grassroots network and social media."

"Penelitian ini membandingkan strategi rekrutmen Partai Nasional Demokrat di Indonesia dan Partai Keadilan Rakyat di Malaysia dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen nasional. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekrutmen politik dari Pippa Norris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data primer melalui wawancara. Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwaterdapat perbedaan dalam sistem pemerintahan dan pemilu di Indonesia Malaysia, (2) metode rekrutmen dimana Partai Nasdem dilakukan terbuka bagi orang di luar Partai Nasdem sedangkan rekrutmen PKR dilaksanakan tertutup, (3) metode nominasi Partai Nasdem menggunakan desentralisasi teritorial sedangkan PKR selain menggunakan desentralisasi teritorial juga desentralisasi fungsional. (4) calon perempuan terpilih Partai Nasdem didominasi oleh latar belakang politik kekeluargaan sedangkan PKR justru mayoritas calon perempuan terpilih memiliki rekam jejak aktivis dan politisi partai politik. (5) motivasi kandidat calon perempuan PKR selain memiliki kepentingan menyuarakan perempuan juga memiliki motivasi ideologis atau alasan-alasan yang didasarkan pada ajaran Islam sedangkan calon perempuan Partai Nasdem selain memiliki motivasi menyuarakan kepentingan perempuan juga memiliki motivasi untuk memperjuangkan kepentingan daerah. (6) Modal kapital dari lebih dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sedangkan pada kasus PKR modal sosial dan rekam jejak lebih diutamakan dan modal kapital bersifat sekunder.

---

This study compares the recruitment strategies of the National Democratic Party in Indonesia and the People's Justice Party in Malaysia in increasing women's representation in the national parliament. The theory used in this research is political recruitment from Pippa Norris. The method used is descriptive qualitative with primary data collection through interviews. As a result, this study found that there were differences in the government and election systems in Malaysia, (2) the recruitment method in which the Nasdem Party was open to people outside the Nasdem Party while PKR recruitment was carried out closed, (3) the Nasdem Party nomination method used territorial decentralization while the PKR besides using territorial decentralization, it is also functional decentralization. (4) the elected female candidates for the Nasdem Party are dominated by a family political background, while the PKR in fact the majority of elected female candidates have a track record of political party activists and politicians. (5) The motivation of the PKR female candidates, apart from having an interest in voicing women, also has ideological motivations or reasons based on Islamic teachings, while the Nasdem Party's female candidates besides having the motivation to voice women's interests also have the motivation to fight for regional interests. (6) Nasdem Party considers capital capital more, whereas in the case of PKR social capital and track records are prioritized and financial capital is secondary."

"Penelitian ini membahas pelembagaan nilai-nilai parpol di tingkat lokal, terutama kasus stabilitas perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang pada Pemilu 2019. Dilatarbelakangi dari rendahnya identitas kepartaian di Indonesia, dan pragmatisme politik yang tinggi dalam pemilu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelembagaan nilai-nilai PDIP Kota Tangerang Tahun 2014-2019. Apakah pelembagaannya menunjukkan adanya pendukung loyal, sehingga menghasilkan stabilitas perolehan kursi di Pemilu 2019, atau pragmatisme politik dan faktor lainnya, masih dominan dalam capaian perolehan kursi yang stabil tersebut. Teori pelembagaan parpol aspek kultural dari Randall dan Svasand (2002) digunakan sebagai teori utama, Huntington (1968) dan Levitsky (1998) sebagai teori pendukung. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan pengambilan data wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukan derajat pelembagaan nilai-nilai PDIP Kota Tangerang tahun 2014-2019 tergolong rendah. Proses infus nilai (value infusion) tidak membentuk loyalitas pendukung, anggota, dan kader partai. Sedangkan pelembagaan citra publik (Reification), menunjukkan upaya memaksimalkan simbolisasi atas Bung Karno. Stabilitas perolehan kursi PDIP Kota Tangerang pada Pemilu 2019, lebih dominan dipengaruhi praktik klientelisme maupun kharisma Bung Karno, Megawati dan adanya Jokowi Effect. Oleh karena itu, PDIP Kota Tangerang menunjukan ketiga tipe partai politik, baik kharismatik, klientelistik, dan programatik. Implikasi teoritis menunjukkan stabilitas perolehan kursi parpol belum tentu terjadi dari keberadaan pendukung loyal partai. Karena praktik klientelisme masih dominan dan memungkinkan dukungan yang berulang terhadap parpol dalam pemilu, dengan praktiknya yang di ikuti kharisma tokoh, maupun memaksimalkan citra partai (Reification), seperti PDIP Kota Tangerang dengan stabilitas perolehan kursinya pada Pemilu 2019.

---

This research discusses the institutionalization of political party values at the local level, especially the case of stability in the acquisition of seats in the Struggle of Indonesian Democratic Party in Tangerang City on the 2019 election. Based on the low party identity in Indonesia, and high political pragmatism in the election, this research was conducted to determine the institutionalization of the values of PDIP in Tangerang City on 2014-2019. Whether the institutionalization shows loyal supporters, resulting in stability in the acquisition of seats on the 2019 election, or political pragmatism and other factors, is still dominant in the achievement of this stable seat acquisition. The cultural aspect of political parties institutionalization theory from Randall and Svasand (2002) is used as the main theory, Huntington (1968) and Levitsky (1998) as supporting theories. The research method is qualitative, with interviews, literature study and documentation as data collection methods. This research shows that the degree of institutionalization of the values of PDIP in Tangerang City on 2014-2019 is low. The value infusion process does not form the loyalty of party supporters, members, and cadres. Meanwhile, the institutionalization of the public image (Reification) shows an effort to maximize the symbolization of Bung Karno. The stability of the PDIP seats in Tangerang City on the 2019 election is more dominantly influenced by the practice of clientelism and the charisma of Bung Karno, Megawati and the existence of the Jokowi Effect. Therefore, PDIP in Tangerang City shows the three types of political parties, both charismatic, clientelistic, and programmatic. The theoretical implication shows that stability in obtaining political party seats does not necessarily result from the existence of loyal party supporters. Because the practice of clientelism is still dominant and allows repeated support for political parties in election, with its practice followed by the charisma of figures, as well as maximizing the image of parties (Reification), such as PDIP in Tangerang City with the stability of obtaining its seats on the 2019 election."

"Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis faktor-faktor yang membentuk perilaku pemuda dalam merespon hoaks dan ujaran kebencian pada pemilu 2019, (2) mengetahui sejauh mana ketahanan individu pemuda dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian pada pemilu presiden 2019 dari perspektif pengetahuan dan sikap. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan model knowlange, attitudes, behavior (KAB). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang dibagikan melalui google form. Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan aplikasi software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pemuda terhadap hoaks dan ujaran kebencian dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan sikap sebesar 30,1% dengan P-Value pengetahuan < 0,05 yaitu 0,008 dan nilai P-Value sikap < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti bahwa jika perilaku pemuda baik dalam merespon hoaks dan ujaran kebencian pada pemilihan umum tahun 2019, maka ketahanan individu yang terbentuk pada pemuda akan kuat dalam merespon hoaks dan ujaran kebencian pada pemilihan umum tahun 2019 agar tidak membuat, menyebarkan dan terpengaruh oleh hoaks dan ujaran kebencian. Ketahanan individu kuat maka akan membentuk ketahanan nasional yang kuat juga

---

The objectives of this study are (1) to analyze the factors that influence adolescent behavior in responding to hoaxes and hate speech in the 2019 Election, (2) the extent to which youth resilience in facing hoaxes and hate speech in the 2019 Presidential Election. The research approach used in this research is a quantitative approach with a model of knowledge, attitude, behavior (KAB). Collecting data in this study using a questionnaire distributed via a google form. Analysis of research data using the SmartPLS 3.0 software application. The results showed that the adolescent response to hoaxes and hate speech from the knowledge and attitude factor was 30.1% with a P-Value of knowledge <0.05, namely 0.008, and an attitude P-Value <0.05, namely 0.000. This means that if youth behavior is good in responding to hoaxes and hate speech in the 2019 Election, then the individual resilience formed in youth will be strong in responding to hoaxes and hate speech in the 2019 Election so as not to create, regulate. and governed by deception and hate speech. Strong individual resilience will form a strong national resilience as well."

"Ditetapkannya PKPU No.20 Tahun 2018 yang mengatur mantan narapidana korupsi, mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat menjadi caleg pada Pemilu 2019 menuai pro dan kontra. KPU telah meminta kepada partai politik untuk mengganti nama bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi, namun masih saja ada parpol yang mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu, Komisi II DPR dan Kemendagri bersepakat mengembalikan persyaratan caleg ke Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai Gerindra sebagai parpol yang kerap menyuarakan anti korupsi, merekrut 22 bakal caleg mantan narapidana korupsi pada Pemilu 2019. Proses rekrutmen oleh Partai Gerindra berlangsung tertutup dan tidak terdapat penelusuran rekam jejak dalam mekanisme rekrutmen caleg tersebut. Terbitnya Putusan Mahkamah Agung kemudian memperbolehkan caleg mantan narapidana korupsi ikut serta pada Pemilu 2019. Penelitian metode kualitatif dengan desain studi kasus ini menggunakan teori rekrutmen partai politik Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961), dan teori modal Kimberly L Casey, Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra yang ingin memperoleh banyak suara dan kursi pada Pemilu 2019, cenderung pragmatis dalam merekrut caleg mantan narapidana korupsi yang memiliki modal politik, sosial dan finansial serta populer. Caleg mantan narapidana korupsi memanfaatkan celah hukum, yaitu PKPU No.20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Partai Gerindra tidak melakukan penelusuran rekam jejak bakal calon anggota legislatif  serta tetap melakukan rekrutmen terhadap mantan narapidana korupsi. Partai Gerindra sudah seharusnya melaksanakan proses demokratisasi sendiri di dalam tubuh mereka sehingga fungsi-fungsi ideal partai politik bisa dijalankan.

---

With the enactment of PKPU No.20 of 2018 which regulates ex-convicts of corruption, drug trafficking inmates and sexual crimes against children can not be candidates in the 2019 elections reaping pros and cons. KPU has asked political parties to change the names of prospective candidates who are former convicts of corruption, but there are still political parties that nominate ex-convicts of corruption to be candidates at the Provincial and Regency/City DPRD levels. Bawaslu, Commission II of House of Representatives and the Ministry of Home Affairs agreed to return the candidates requirements to Article 240 Paragraph 1 letter g of Law No.7 of 2017 concerning Elections. Gerindra Party as a political party that often voiced anti-corruption, recruiting 22 candidates for former corruption convicts in the 2019 election. The recruitment process by the Gerindra Party was closed and there was no track record in the recruitment mechanism of the candidates. The issuance of the Supreme Courts Decision then allowed candidates for ex-convicts of corruption to take part in the 2019 elections, This qualitative research method with case study design uses the theory of recruitment of political parties Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961 and the modality theory of Kimberly L. Casey, Pierre Bourdieu, Francis Fukuyama. The findings of this study indicate that the Gerindra Party, which wants to get a lot of votes and seats in the 2019 Election, tend to be pragmatic in recruiting candidates for ex-convicts of corruption who have political, social and financial capital and are popular. Where candidates for ex-convicts of corruption use legal loopholes, namely PKPU No. 20 of 2018 contradicts with the Election Law No. 7 of 2017. The Gerindra Party did not search any track record of prospective legislative candidates and continued to recruit former corruption convicts. The Gerindra Party should have carried out their own democratization processes so that the ideal functions of political parties can be carried out."