Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah (PPAT) akta pemberian hak tanggungan (APHT) kepada pembeli terakhir/ pembeli yang beritikad baik (pembeli) dan perlindungan terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli tersebut. Tujuan pertanggungjawaban PPAT dan perlindungan kepada pembeli adalah memberikan analisis terkait permasalahan pertanggungjawaban dan perlindungan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap APHT kepada pembeli yang dibatalkan dan perlindungan hukum terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif melalui data sekunder. Analisis dilakukan secara eksplanatoris. Analisis berdasarkan literatur dan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan sebelumnya. Hasil analisa yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa PPAT dapat bertanggungjawab secara administratif, yaitu pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya, karena dalam pembuatan APHT tersebut PPAT telah memenuhi sikap ketelitian dan memenuhi prinsip kehati-hatian, maka PPAT dapat mengajukan perlindungan hukum berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta memberikan hak jawab nya kepada Hakim di tingkat peradilan untuk melindungi Pembeli tersebut dari gugatan PMH.

---

This research discusses the accountability of official leand dead maker (PPAT) deed of granting dependent rights (APHT) to the last buyer / buyer in good faith (buyer) and protection against PPAT for lawsuits against the law (PMH) to the buyer. The purpose of PPAT accountability and protection to buyers is to provide analysis related to the issue of accountability and protection. The issues raised in this study are about ppat liability to canceled buyers and legal protection against PPAT for lawsuits against the law (PMH) to buyers. This study uses normative juridical research method with qualitative data analysis through secondary data. The analysis is carried out explantically. Analysis based on literature and literature studies to answer previous problems. The results of the analysis obtained in this study stated that PPAT can be administratively responsible, namely accountability for the deed it makes, because in the manufacture of the APHT PPAT has fulfilled the attitude of thoroughness and meets the principle of prudence, then PPAT can apply for legal protection based on Permen ATR / BPN No. 2 of 2018 on The Construction and Supervision of the Land Deed Officials and give their right to answer to the Judge at the judicial level to protect the Buyer from pmh lawsuit."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dituntut bekerja secara teliti, saksama dan bertanggungjawab karena akta PPAT digunakan sebagai dasar bukti terjadinya suatu peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian terkaitkasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 783/Pdt.G/2019/PN Mdn yaitumengenai pertimbangan Hakim yang menyatakan batalnya Akta Jual Beli. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenaipertanggungjawaban hukum PPAT atas akta jual beli tanah warisan yang dibuat tanpa diketahui ahli waris lainnya dan perlindungan hukum atas pembeli yang beritikad baik terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Hakim. Untuk menjawab permasalahan berdasarkan putusan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris serta didukung dengan wawancara. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa PPAT bertanggung jawab secara perdata danadministrasi atas kelalaiannya dalam pembuatan Akta Jual Beli yang berasal dari kewarisan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya. Berdasarkan Yurisprudensi dan ketentuan Pasal 1246, 1267, 1471 serta Pasal 1492 dalam Kitab Undang-UndangHukum Perdata, apabila dibatalkannya perjanjian jual beli tanah terhadap pembeli yang beritikad baik berhak mendapat perlindungan hukum yaitu berupa ganti kerugian dariobjek jual beli tersebut. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor783/Pdt.G/2019/PN Mdn telah memuat perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para ahli waris yang haknya terlanggar, akan tetapi belum mengakomodir perlindungankepada pihak pembeli karena pertimbangan Hakim pada putusan tersebut telah membatalkan Akta Jual Beli tanpa adanya penggantian kerugian yang seharusnya diterima oleh pembeli yang bertikat baik dari penjual serta PPAT.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) is required to work carefully,

thoroughly and responsibly because the PPAT deed is used as the basis for evidence of a transfer of land rights. The problems raised in the research related to the case in the

District Court Decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn, namely regarding the judge's consideration which declared the cancellation of the Sale and Purchase Deed.

Therefore, this study seeks to analyze and answer the problem of how PPAT is legally responsible for the sale and purchase deed of inherited land made without the knowledge of the other heirs and how is the legal protection for buyers who have good

intentions against the Sale and Purchase Deed which was canceled by the Judge. To answer the problems based on the decision, normative juridical research methods and

descriptive analytical research typologies were used and supported by interviews. The results of this study indicate that PPAT is civilly and administratively responsible for its

negligence in making the Sale and Purchase Deed from inheritance without the

knowledge other heirs. Based on Jurisprudence and the provisions of Articles 1246, 1267, 1471 and Article 1492 in the Civil Code, if the sale and purchase agreement of land is canceled, a buyer with good intentions is entitled to legal protection in the form of compensation for the object of the sale and purchase. The judge's consideration in the decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn has contained legal protection and legal certainty for heirs whose rights have been violated, but has not accommodated

protection to the buyer because the judge's consideration in the decision has canceled the Sale and Purchase Deed without the existence of compensation that should be

received by the buyer in good faith from the seller and the PPAT."

"ABSTRAKSalah satu sebab perpindahan hak menurut hukum islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam hukum islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua terhadap anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hibah berupa tanah berikut bangunan yang diberikan oleh Rusdy Bobsaid kepada anaknya yang bernama Abdul Basith. Hibah tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (empat) tahun kemudian Rusdy Bobsaid mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik yang dalam gugatannya ia meminta untuk dibatalkannya akta hibah tersebut karena ia mengatakan bahwa anaknya bukan penerima hibah yang sahkarena usianya masih dibawah umur kala itu dan adanya kesalahan penulisan nomor Sertipikat di dalam akta tersebut sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Agama dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah dan Jika seorang PPAT melakukan pelanggaran terkait kewenangannya maka tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan surat teguran kepada PPAT yang bersangkutan.

---

ABSTRACTOne reason for the transfer of rights according to islamic law is with grants. Withdrawal of parent grants to their children can be stated with Grant Cancellation. Islamic law does not regulate the provisions regarding the cancellation of grants from parents to their children, but what is regulated is the provisions regarding withdrawal of parent grants to their children. The author believes that the cancellation of the grant is a form of withdrawal of parents' grants to their children as stipulated in the provisions of Islamic law and Compilation of Islamic Law. In this thesis the author discusses the grants in the form of land and buildings given by Rusdy Bobsaid to his son named Abdul Basith. The grant was made by Notary/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (four) yearslater Rusdy Bobsaid filed a lawsuit to the Gresik Religious Court, which in his lawsuit he asked for the cancellation of the grant deed because he said that his son was not a legitimate recipient of the grant due to his underage age and there was an error writing of the certificate number in the deed thus causes the deed to become legally flawed.This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research types and analyzed qualitatively. The results of the research show that the legal consequences arising from the grant property being requested for cancellation at the Religious Court with the decision to cancel the grant that has legal force make theownership of the said grant property return to the grantor and if the PPAT violates the authority then the action can be done is giving a warning letter to the PPAT concerned."

"Akta yang dibuat oleh PPAT kerap kali menyebabkan terjadinya suatu sengketaatau konflik dalam pertanahan, sehingga tidak sedikit PPAT yang terjerat perkara diPengadilan yang salah satunya adalah karena pembuatan akta yang tidak sesuai denganprosedur. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanabentuk pelanggaran berat pembuatan akta jual beli oleh PPAT dalam kasus di PutusanPengadilan No. 1146 K / PDT / 2020 serta bagaimana pertanggungjawaban PPAT ataspelanggaran berat yang telah dilakukan tersebut. Adapun penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dan bentuk penelitiannya adalah Eksplanatoris. Hasil daripenelitian ini menyimpulkan pelanggaran berat yang dilakukan ialah pembantuan dalampermufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa pertanahan dan membuatkan akta yangtelah terbukti PPAT mengetahui para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukumatau kuasanya tidak hadir dihadap nya sehingga melanggar ketentuan 10 Ayat 3 Huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demihukum menjadikan peristiwa hukum akibat lahirnya akta jual beli tersebut dianggap tidakpernah ada turut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatantara para pihak. Maka berdasarkan ketentuan pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 jo. pasal55 Peraturan KaBPN No. 1 Tahun 2006, PPAT VNR dapat dikenakan penjatuhan sanksiadministratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan ganti rugi. Hasil tesis inijuga menyarankan bahwa sebaiknya PPAT selaku pejabat yang memberikan pelayananharus memeriksa kewenangan penghadap sehingga dapat menghasilkan akta berkekuatanpembuktian sempurna.

---

Deed that had been made by land deed officical often cause conflict or dispute

over land, hence there are many land deed official that trap in court because of it which sometimes happens because not following the procedure when making deeds. The subject matter that will be discussed are how the deed against the law by land deed official in the case of the court verdict No. 1146 K / PDT / 2020 in the framework of the creation of the buy and sell deed and how the legal consequences of cancellation of the buy and sell deed are acts against the law by land deed official. As for this research using normative juridical methods and its research form is an explanatory. The form of serious conducted by VNR is aiding as a malicious agreement that resulted in a land dispute and create a deed where he knows the

authorities whom doing legal acts or their proxies are not present before him which is violate

the provisions of verse 10 section a PP 24year 2016 The sale and purchase deed, which is

null and void, makes the legal event due to the birth of the deed is deemed to have never.

According to chapter 62 PP No. 24 year 1997 jo. Chapter 55 Peraturan KaBPN No. 1 year

2006, PPAT VNR can be punished by dismissal with disrespect and compensation. This

thesis also advice that as PPAT who give public service must research about the authority

of the party that make the deed, so the deed can have the perfect evidentiary"

"ABSTRAKDalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

ABSTRACT

In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code."

"Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada praktiknya masih terdapat PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian baik secara administratif maupun hukum, sehingga tidak jarang mengakibatkan kerugian. Seperti pelanggaran dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tidak membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak. Salah satunya adalah dalam pembuatan akta hibah oleh PPAT yang mana pihak pemberi Hibah tidak dilibatkan, sesuai dengan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Inilah yang seharusnya menjadi salah satu bagian dari tugas Majelis Pembina dan Pengawas (MPP) PPAT, seperti melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada PPAT sehingga dengan demikian MPP dapat menjadi sarana yang menjembatani kepentingan PPAT dengan Kantor Pertanahan, dan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu peran MPP dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh PPAT dan akibat hukum terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta hibah. Untuk menjawab masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normative dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, peran MPP dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran oleh PPAT yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT seperti melakukan kunjungan ke kantor PPAT dan sosialisasi kepada PPAT baik secara langsung maupun menyeluruh. Akibat hukum terhadap PPAT yang membuat akta hibah palsu, maka MPP dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) in carrying out their positions as public officials are given the authority to make authentic deeds related to land. In practice it is still found that PPAT commits negligence and inaccuracy both administratively and legally, so that it often results in losses. Such as violations in the process of making a deed that is not in accordance with existing regulations, not reading and explaining the contents of the deed to the parties. One of them is in making a grant deed by PPAT in which the grant giver is not involved, according to what the author will discuss in this study. This is what should be one part of the duties of the Supervisory and Supervisory Council (MPP) of PPAT, such as carrying out guidance and supervision of PPAT so that MPP can thus become a means of bridging the interests of PPAT with the Land Office, and can prevent or minimize the occurrence of violations committed by the PPAT. The problem raised in this study is the role of MPP in preventing violations by PPAT and the legal consequences for PPAT who violate the grant deed process. To answer the problems studied, the author uses a juridical-normative research method with a descriptive-analytical type of research. Based on the results of the study, the role of MPP in preventing violations by PPAT is to conduct guidance and supervision of PPAT such as visiting the PPAT office and outreach to PPAT both directly and thoroughly. The legal consequences for PPAT who make a fake grant deed, then the MPP can impose sanctions in the form of administrative sanctions."

"Dalam penelitian ini, Notaris yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu membuat Akta Jual Beli yang pembuatannya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan serta melanggar kewajibannya sebagai PPAT. Pokok permasalahan yang dibahas yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus di Putusan Pengadilan No. 124/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam rangka pembuatan Akta Jual Beli dan akibat hukum Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPAT NK adalah melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa pertanahan berupa membuatkan akta dimana PPAT mengetahui para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum atau kuasanya tidak hadir dihadapannya, sehingga melanggar  ketentuan pasal 38 Ayat 1 PP 24 Tahun 1997 jo. Pasal 101 Ayat 1 Peraturan KaBPN No. 3 Tahun 1997 dan PPAT NK membuatkan Akta Jual Beli dimana Tuan IS tidak pernah bertemu dengan Tuan AW maupun menandatangani Akta Jual Beli dihadapannya. Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum menjadikan peristiwa hukum akibat lahirnya akta jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 3747/Pondok Pinang adalah tidak sah dan pembebanan jaminan Hak Tanggungannya turut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara para pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997, PPAT NK dapat dikenakan penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan sanksi ganti rugi.

---

In this study, notary who also serves as land deed official has committed a tort which makes the buy and sell deed violates statutory provisions and violates its obligations as land deed official. The subject matter that will be discussed are how the deed against the law by land deed official in the case of the court verdict No.124/PDT. G/2017/PN.Jkt.Sel in the framework of the creation of the buy and sell deed and how the legal consequences of cancellation of the buy and sell deed are acts against the law by land deed official. As for this research using normative juridical methods and its research form is an analytical descriptive. The form of action against the law conducted by NK as a land deed official is to make a deed as a malicious agreement that resulted in a land dispute and create a deed where he knows the authorities whom doing legal acts or their proxies are not present before him which is violate the provisions of article 38 paragraph 1 PP 24 year 1997 jo. article 101 of paragraph 1 of KaBPN Regulation No. 3 year 1997 and PPAT NK creates a buy and sell deed where Mr. IS never met with Mr. AW or signed a buy and sell deed in his presence. The sale and purchase deed, which is null and void, makes the legal event due to the birth of the deed is deemed to have never existed. Accordingly, the issuance of a Sertipikat Hak Milik No. 3747/Pondok Pinang is invalid and the Mortgage Right is also invalid and has no binding legal force between the parties. Then under the provisions of Article 62 PP No. 24 year 1997, NK as land deed official may be subject to administrative sanction due to disrespect and indemnification."

"Penggunaan kuasa mutlak sebagai dasar pemindahan hak atas tanah telah dilarang sejak tahun 1982 dengan diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Hal ini sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap penguasaan besar-besaran oleh mafia tanah pada lahan pertanian dan permukiman. Larangan ini dikarenakan hak penguasaan menjadi tidak jelas, secara yuridis kepemilikan masih dimiliki oleh pemberi kuasa, namun telah beralih kepada penerima kuasa, meskipun salah satu pihak telah meninggal tidak serta merta berakhir namun beralih kepada ahli waris penerima kuasa. Meskipun telah dilarang pada praktiknya hal ini masih terjadi. Kasus yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.TPG. Penggugat telah membeli dan mengalihkan objek hak atas tanah berdasarkan Akta Kuasa Menjual, namun Tergugat merasa tidak pernah menjual kepada pihak lain, sehingga berdasarkan kasus tersebut Majelis Hakim melalui Putusannya membatalkan Akta Jual Beli karena dasar pembuatan Akta Jual Beli tersebut didasarkan pada Akta Kuasa Menjual yang melanggar ketentuan mengenai klausula kuasa mutlak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap dibatalkannya akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pertanggungjawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap kerugian yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Adapun analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan bentuk penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk memberikan solusi dan saran sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku. Hasil penelitian bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibatalkan seluruhnya oleh Majelis Hakim karena memenuhi syarat batal dan kebatalan, sehingga segala perbuatannya dianggap tidak pernah terjadi. Terkait pertanggungjawabannya akibat kerugian yang timbul tersebut, dari segi hukum perdata maka dapat dimintakan untuk membayar ganti rugi, dan selain itu dalam kedudukannya sebagai pejabat umum dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.

---

The use of absolute power deed as the basis for trasnferring land rights has been prohibited since 1982 with the issuance of the instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power Deed as Transfer of Land Right. This is form of preventive measure against massive control by the mafia on agricultural and real estate. This prohibition is beacuase the owenership rights are unclear, juridically owenership is still owned by the authorizer, but has been transferred to the authorized. Even though one of the parties has died does not necessarily end but is transffered to the heirs of authorized. Even though it has been banned pratically but it still happen. The case was appointed based on the Tanjungpinang Citry District Court Decision Number 54/Pdt.G/2020/PN.TPG. The plaintiff has purchased and transferred the object of land rights based on the Selling Authorization Deed, but the defendant felt that she had never sold to another party, so based on that case the Panel of Judges through their decision canceled the Sale and Purchase Deed because the basis for making deed was based on the Selling Authorization Deed which violated the provisions regarding the absolute power of attorney clause. The problems raised in this study are the legal consequences of the cancellation deed that have been made by Notary and Conveyancer and the responsibility of Notary and Conveyancer for losses arising from these legal action. The research method used is a nomative juridical research method with a statutory approach and a case approach in order to find the truth based on scientific logic from the normative side. The data analysis used qualitatively with the form of explanatory research which aims to provide solutions and suggestions in accordance with the provisions of the prevailing norms. The results of the research showed that the deeds made by Notary and Conveyancer were completely canceled by the Panel of Judges because they fullfill the requirements for null and void by law so that all his actions were deemed to have never happened. Regarding the liability due to the losses that arise, in terms of civil law, it can be asked to pay compensation jointly and severally, and besides that in their position as a public official, they may be subject to administrative, civil and criminal sanctions.

"

"Pembahasan dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan jika proses jual beli dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang diikuti dengan Kuasa Jual yang mana pemberi kuasa jual telah meninggal dan objek jual beli dinyatakan milik salah satu pasangan berdasarkan Akta Van De Pot yang dilakukan di hadapan notaris dan tidak diketahui mantan istri. Pembeli sendiri telah membayarkan sejumlah uang yang nominalnya berbeda dengan yang tertulis di Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB). Masalah ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan studi dokumen terhadap data sekunder, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terlihat bahwa PPAT memliki tanggung jawab terhadap dilaksanakanya AJB. Termasuk diantaranya adalah melaksanakan AJB sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan harus memperhatikan apakah subjek merupakan sepenuhnya pihak yang berwenang dari objek itu sendiri. Termasuk manfaat Van De Pot dalam harta bersama dan apakah pemberi kuasa jual harus hidup saat akta jual beli dilaksanakan serta kewenangan yang dimiliki penerima kuasa jual. Seperti halnya disebutkan dalam Kode Etik PPAT memiliki kewenangan membuat akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna di hadapan pengadilan sehingga harus diperhatikan asepek formal dan materil. Pengadilan mendasarkan bahwa tidak dipenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat objektif perjanjian Hasil putusan Pengadilan Nomor 221/Pdt.G/2019 menyatakan bahwa Akta Jual Beli beserta turutannya dinyatakan batal demi hukum sehingga dinyatakan tidak pernah terjadi, pembeli sebagai pihak yang dirugikan juga termasuk melakukan itikad tidak baik namun PPAT sendiri tidak diberikan teguran/sanksi dari hakim.

---

The discussion in this study is the consequences if the buying and selling process is carried out with a Full Sale and Purchase Binding Agreement followed by a Sales Authorization in which the selling power of attorney has died and the object of sale and purchase is declared to belong to one of the spouses based on the Van De Pot Deed made before a notary and ex-wife unknown. The buyer himself has paid an amount of money whose nominal is different from that written in the Sale and Purchase Deed (hereinafter referred to as AJB). This problem was analyzed using normative juridical research methods. Based on the document study of secondary data, using a qualitative approach, it was concluded that PPAT has responsibility for the implementation of AJB. This includes carrying out AJB in accordance with applicable regulations and paying attention to whether the subject is fully the authorized party of the object itself. Including the benefits of Van De Pot in joint assets and whether the seller of the power of attorney must be alive when the sale and purchase deed is executed and the authority of the selling power of attorney. As stated in the Code of Ethics, PPAT has the authority to make an authentic deed that has perfect power before the court so that formal and material aspects must be considered. The court based that Article 1320 of the Civil Code regarding the objective conditions of the agreement was not fulfilled. The results of the Court's decision Number 221/Pdt.G/2019 stated that the Sale and Purchase Deed and its accompanying elements were declared null and void so that it was declared that it had never happened, the buyer as the aggrieved party also included committing the act of not acting in good faith. good but PPAT itself was not given a warning/sanction from the judge."

"Tesis ini membahas tentang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta yang dibuatnya, terdapat kesalahan dengan tidak membacakan akta, kesalahan dalam pembuatan akta dan tanda tangan tidak di waktu yang bersamaan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan pokok, yang pertama tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap kesalahan penulisan para pihak dan penerapan hukum sebagai jaminan dalam proses pembuatan akta dan akibat hukum terhadap akta autentik yang memuat kesalahan penulisan para pihak (subjek hukum) dan penerapan hukum sebagai jaminan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat Eksplanatoris. Bahan penelitian yang digunakan dari bahan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan pemahaman terhadap Putusan Kasasi Nomor 3727 K/Pdt/2019 terkait kesalahan dalam pembuatan akta. Data analisis secara sistematis dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung. Membatalkan akta yang telah di terbitkan oleh Notaris/PPAT karena akta yang telah dibuat terdapat adanya cacat hukum dalam proses terbitnya akta tersebut, hasil penelitian menunjukan bahwa akta yang dibuat tanpa dihadiri oleh pihak bersangkutan dan kesalahan dalam pembuatan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dari segi tanggung jawab, Notaris/PPAT sepatutnya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata, secara administrasi maupun pidana.

---

This thesis discusses the Notary/PPAT in making the deed he made, there was an error by not reading the deed, errors in making the deed and not signing at the same time. In this study, the authors raise 2 (two) main problems, the first is the responsibility of the Notary/PPAT for the writing errors of the parties and the application of law as a guarantee in the process of making the deed and the legal consequences of the authentic deed which contains the writing errors of the parties (legal subjects) and application of law as a guarantee. To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The research materials used are secondary legal materials. The data collection technique was carried out by means of a literature study and an understanding of the Cassation Decision Number 3727 K/Pdt/2019 regarding errors in making the deed. The data were analyzed systematically and then conclusions were drawn using the deductive method of thinking, the results showed that in the Supreme Court's decision. Canceling the deed that has been issued by a Notary/PPAT because the deed that has been made has a legal defect in the process of issuing the deed, the results of the study show that the deed was made without the presence of the party concerned and the error in the making is invalid and has no legal force. Meanwhile, in terms of responsibility, a Notary/PPAT should be held accountable in a civil, administrative or criminal manner."