Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.

---

Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."

"Pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEoI) diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan data AEOI dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya terkait Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi di Kantor Pengadilan Madya Dua Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi masalah kepatuhan pajak pada individu atau kelompok, dengan fokus pada persepsi dan pengalaman narasumber. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Penelitian mengikuti pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Evaluasi konteks menunjukkan bahwa pemanfaatan data AEoI di KPP Madya Dua Jakarta Barat memberikan pemahaman yang baik terhadap masalah kepatuhan WP dan tujuan pemanfaatan data AEoI. Evaluasi input menunjukkan ketersediaan sumber daya, pemahaman teknis, dan tanggung jawab terkait penerapan AEoI telah tercapai dengan baik. Evaluasi proses mengindikasikan implementasi yang sesuai rencana, penanganan kendala dengan pendekatan yang tepat, dan respons positif dari WP. Evaluasi produk menunjukkan bahwa hasil pemanfaatan data AEoI telah memenuhi harapan, tingkat efektivitas yang baik, solusi berkelanjutan, dan rekomendasi yang tercapai. Penelitian ini memberikan dampak positif pemanfaatan data AEoI dalam meningkatkan kepatuhan WP, terutama terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Inovasi utama terletak pada rekomendasi untuk penurunan rutin data AEoI, verifikasi data dari negara lain, dan peningkatan komprehensifitas data.

---

The utilization of Automatic Exchange of Information (AEoI) data is expected to help enhance compliance among individual taxpayers. This study aims to evaluate the effectiveness of AEoI data utilization in improving Individual Taxpayer compliance, especially related to Individual Income Tax at the KPP Madya Dua Jakarta Barat. This research uses a case study approach and qualitative methods. Qualitative methods are used to explore tax compliance issues in individuals or groups, focusing on the perceptions and experiences of the interviewees. Data was collected through interviews and document analysis. The research followed the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation approach. The context evaluation shows that the utilization of AEoI data at KPP Madya Dua Jakarta Barat provides a good understanding of WP compliance issues and the purpose of utilizing AEoI data. The input evaluation shows that the availability of resources, technical understanding, and responsibilities related to the implementation of AEoI have been well achieved. The process evaluation indicates that the implementation is on track, obstacles are handled with the right approach, and there is a positive response from taxpayers. Product evaluation shows that the results of AEoI data utilization have met expectations, a good level of effectiveness, sustainable solutions, and achieved recommendations. This research provides a positive impact of AEoI data utilization in improving taxpayer compliance, especially related to the Voluntary Disclosure Program (VDP). The main innovation lies in the recommendations for routine reduction of AEoI data, verification of data from other countries, and improvement of data comprehensiveness."

"ABSTRAKPenulisan thesis ini membahas mengenai implikasi penerapan Automatic Exchange of Information AEoI terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Namun, dengan meningkatnya perdagangan dan investasi dalam skala global di era globalisasi saat ini telah menyebabkan praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melibatkan negara-negara tax haven. Praktek penghindaran pajak ini akan sulit diberantas tanpa adanya suatu media yang memfasilitasi otoritas pajak masing-masing negara untuk dapat saling bertukar informasi. Oleh karena itulah organisasi kerjasama pengembangan ekonomi OECD telah mengembangkan kerjasama di bidang perpajakan dalam hal transparansi perpajakan dan pertukaran informasi secara otomatis. Kerja sama ini dikenal dengan nama Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia akan secara efektif mengikuti AEoI pertahun 2018 dengan 101 negara di dunia yang telah menyatakan komitmennya menerapkan AEoI tersebut. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan AEoI akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara berkesinambungan melalui perluasan data dan basis pajak yang diperoleh. Namun, penerapan AEoI ini juga akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti adanya kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perpajakan dan UU Perbankan, belum adanya jaminan terhadap hak-hak Wajib Pajak serta koordinasi antar institusi di Indonesia yang belum optimal dilakukan dalam rangka pertukaran informasi keuangan Wajib Pajak juga akan menimbulkan hambatan dalam penerapan AEoI di Indonesia. Oleh karena itulah dengan adanya AEoI, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan regulasi aturan hukum yang ada dan aturan teknis lainnya dalam rangka AEoI, seperti melakukan revisi terhadap UU Perbankan dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan guna mendukung implementasi pelaksanaan AEoI di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about The Implication of The Automatic Exchange of Information AEoI for Tax Revenue in Indonesia. Taxes are the largest source of state revenue in Indonesia. However, the increasing of trade and investment on a global scale in the era of globalization nowadays has led to the practice of tax evasion by taxpayers involving tax haven countries. Tax evasion will be difficult to eradicate without a media that facilitates the competent authority of each country in order to exchange of information. Therefore Organization for Economic Cooperation and Development OECD has developed a cooperation in the field of taxation in terms of transparency and exchange of tax information automatically. This cooperation known as the Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia will effectively apply AEOI in 2018 with 101 countries in the world who have expressed their commitment to apply the AEOI. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that the implementation of AEoI will increase the tax compliance and tax revenue in Indonesia through the expansion of the data and tax bases. However, the implementation of AEoI would also pose obstacles in its implementation, such as the existence of bank secrecy set out in Taxation Law and Banking Law, and there rsquo s no guarantee for the confidentiality data of taxpayers. Hence the presence of the AEOI, the Indonesian government needs to set up a regulatory legal regulations and other technical rules in order for the implementation of the AEOI, as did the revision of the Banking Act and the Law on General Provisions and Tax Procedures in order to support the implementation of the AEOI in Indonesia."

"Pelaksanaan kebijakan Automatic Exchange of Information yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2018 ditemukan masalah dalam pemanfaatan dan pengelolahan data AEoI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Direktorat Jendral Pajak dan Akademisi Pajak. Efektivitas Pelaksanaan kebijakan AEoI menggunakan teori Richard Steers. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan AEoI cukup memadai didasarkan pada indikator prespektif sistem dan tekanan perhatian prilaku manusia dilihat dengan peningkatan jumlah partisipan setiap tahun, penerapan kebijakan AEoI telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku, kerjasama dan koordinasi yang dilakukan DJP yang terjalin selama ini meskipun ditemukan masalah pada indikator optimisasi/pencapaian tujuan yakni kendala SDM, potensi sengketa perpajakan, kualitas data yang dipertukarkan, kendala waktu, dan kendala jumlah populasi keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI yang meliputi karakterstik organisasi, karakterstik lingkungan, dan kebijakan serta praktik manajemen menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI terhadap upaya penerimaan pajak. Namun karakterstik pekerja menunjukan faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI.

---

The implementation of the Automatic Exchange of Information policy that has been implemented in Indonesia since 2018 found problems in the utilization and management of AEoI data. This research was carried out using a post-positivism approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and literature study. Informants in this study consisted of the Directorate General of Taxes and Tax Academics. The effectiveness of AEoI policy implementation was carried out based on Richard Steers. The results of the study found that the implementation of AEoI policies is quite adequate based on system perspective indicators and the pressure of attention to human behavior seen by the increase in the number of participants every year, the implementation of AEoI policies has been in accordance with applicable international standards, cooperation and coordination carried out by DGT that has been established so far even though problems were found in optimization indicators / achievement of goals, human reseources, potential tax disputes, quality of data exchanged, time constraints, and financial population size constraints. Factors that affect the effectiveness of AEoI policy implementation which include organizational characteristics, environmental characteristics, management policies and practices show that these factors affect the effectiveness of AEoI policy implementation on tax revenue efforts. However, the characteristics of workers show an inhibiting factor in the effectiveness of AEoI policy implementation."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak di KPP WP Besar Satu sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tesis ini dibuat untuk menjawab pertanyaan:Seberapa jauh peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak?Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa jika pelayanan yang diberikan oleh KPP WP Besar Satu meningkat, maka akan terjadi tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, dan jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah di KPP WP Besar Satu, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa analisis atas data-data yang diperoleh dalam penelitian. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan untuk memberikan rekomendasi kepada Ditjen Pajak digunakan SWOT analysis yang juga didukung oleh data sekunder.Berdasarkan hasil analisis atas data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah menyebabkan tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Dengan demikian peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah dapat meningkatkan Kinerja KPP WP Besar Satu yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak."

"Perkembangan strategi bisnis dalam era digitalisasi ekonomi saat ini adanya upaya untuk menekan pembayaran pajak sekecil mungkin dengan mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak, disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Exhange of Information (AEoI)menjadi salah satu bentuk upaya untuk mencegah praktik BEPS, Indonesia telah menjadi salah negara yang mengimplementasikan AEoI dalam perjanjian internasional. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menganalisism dan mengetahui terkait implementasi kebijakan AEoI dalam penggalian potensi penerimaan pajak, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan AEoI sudah cukup baik, dilihat berdasarkan variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, data yang telah diperoleh akan ditindaklanjuti dengan mengolah, mengidentifikasikan, dan menyebarkan data tersebut ke KPP, sehingga data yang sudah diperoleh dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

---

Development of business strategies in the current era of economic digitalization has something to do with paying taxes as small as possible with money transfers to other countries that have lower or more tax-free tax rates, called Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Information Exchange (AEoI) is one form of efforts to prevent BEPS practices, Indonesia has become one of the countries implementing AEoI in international agreements. This study was conducted to explain, analyze, and understand related to the implementation of AEoI policies in extracting potential tax revenue, this research was conducted using qualitative and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of AEoI policy is good enough, seen based on the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure. In addition, the data that has been obtained will be followed up by processing, identifying, and disseminating the data to the Tax Office, and the data has been obtained can be utilized effectively and efficiently."

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kinerjanya, baik menyangkut fungsi penjamin penerimaan pajak, maupun fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi sebuah kantor yang modem dengan struktur organisasi yang lebih sederhana namun tetap fungsional sesuai dengan tugas masing-masing. Sumber Daya manusia yang ada juga diseleksi agar mendapatkan SDM yang berkualilas.Setelah berjalan satu tahun lebih, reorganisasi tersebut sebaiknya dievaluasi apakah sudah mencapai sasaran. Untuk tujuan meningkatkan mulu pelayanan, sangat perlu diketahui bagaimana pendapat Wajib pajak yang benar-benar merasakan secara langsung dampak reorganisasi tersebul. Untuk mengukur mutu pelayanan digunakan konsep Service Quality yang dikembangkan oleh Parasurahman dan kawan-kawan.Dalam melakukan penelitian ini dirumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu bagaimana reorganisasi KPP yang dilakukan olch DJP mcnjadi KPP Modern, pengaruh reorganisasi tersebut terhadap mutu pelayanan KPP serta apa saja yang menjadi hambatan KPP dalam melakukan reorganisasi tersebut.Penelitian dilakukan dengan cara membuat kuesioner yang akan diisi oleh wajib pajak KPP PMA Dua yang menjadi sampel untuk mengukur mutu pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak tersebut dalam 5 dimensi ServQual sebelum maupun sesudah reorganisasi yang dilakukan oleh KPP PMA Dua serta melakukan wawancara dengan narasumber yang diberikan oleh pihak KPP PMA Dua. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yaitu studi literatur.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa reorganisasi yang dilakukan meliputi perobahan struktur organisasi, mutu SDM yang ada di KPP, dan peralatan dan sistem administrasi yang lebih modern. Sedangkan menurut data kuesioner diperoleh hasil bahwa terdapat pcngaruh yang signifikan dalam mutu pelayanan antara sebelum reorganisasi dengan sete!ah reorganisasi. Artinya Wajib pajak meniiai mendapatkan mutu pelayanan yang baik setelah dilakukan reorganisasi dibandingkan sebelum reorganlsasi yang cukup baik. Secara Prosentase. Peningkatan terbesar adalah untuk Dimensi Assurance scbesar 15.56% kemudian adalah dimensi reliability scbesar 13.35% dan menggunakan paired samples t-test didapat hasil yang signifikan.Oleh karena itu reorganisasi ini merupakan proses yang panjang sehingga diharapkan karyawan KPP PMA Dua dituntut agar bersifat profesionalisme dan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak terutama untuk indikator penyimpanan dokumen, kemampuan memberikan rasa aman, pengetahuan petugas pajak, mengulamakan kepentingan wajib pajak serta memahami kebutuhan wajib pajak karena masih ada responden yang menjawab kurang baik mutu pelayanan yang diberikan olch karyawan KPP PMA Dua.

---

Various effort already done by Directorate General of Taxation to improve its performance, concerning function guarantor of acceptance of tax, and also service function to Taxpayer. One of the effort taken is doing reorganizations tax office ( KPP) become a modern office with more simple organization chart but remain to be functional as according to each duty. Existing human resource also selected to getting Human Resources which with quality.

After walking more than one year, the reorganizations need to evaluated by reached target. For the purpose of upgrading service, it is important to know how taxpayer opinion which directly affect the reorganizations To measure quality of service used concept of Service Quality developed by Parasurahman and friends.

In doing this research, the nrain problems formulate become several things that is how KPP reorganization done by DIP become Modern KPP, influence of the reorganization to quality of service of KPP and also any kind of becoming resistance of KPP in doing the reorganimtion.

Research conducted by making questioners to fill by taxpayer of KPP PMA Two becoming sample to measure quality of service felt by the taxpayer in 5 dimension of Servqual before and also after reorganization conducted by KPP PMA Two and also interview with guest speaker given by side of KPP PMA Two. Research is also conducted by using secondary data that is literature study.

Pursuant to result of research obtained by result of that reorganization which is cover change of organization chart, quality of SDM exist in KPP, and more modern administrate system and equipments. While according to data of questioners obtained by result of that there are influence which is significant in quality of service between before reorganization with alter reorganiration- Its meaning of Taxpayer assess to get quality of better service after reorganization- ln Percentage, the biggest increasing in quality of services is assurance 15.56% foliowed by Reliability 13.35% and using paired samples t-test, we got significant result.

Therefore this reorganization represent long process is so that expected by employees of KPP PMA Two to show professionalism in everything they do to serve the taxpayer and keep trying to upgrade passed to service is taxpayer specially on document or data being saved, ability to give security to the taxpayer so taxpayer will feel secured to have transaction with KPP PMA Two, Tax Employee knowledge, and understanding taxpayer needs because there is still respondents who is answer not so good the quality of service which is already given by employee at KPP PMA Two."

"Berakhirnya program Amnesti Pajak pada 2017, menandainya dimulainya era keterbukaan akses informasi untuk kepentingan perpajakan, salah satunya adalah akses informasi keuangan pada lembaga keuangan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan tersebut untuk beberapa keperluan, salah satunya adalah untuk keperluan pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengunaan data dan informasi perbankan dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Dalam melakukan evaluasi, akan digunakan data primer berupa wawancara kepada Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai narasumber yang sebelumnya telah dilakukan survei kepada beberapa responden yang terkait dengan topik penelitian, yaitu Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan OECD Six Evaluation Criteria, yaitu Relevansi (relevance), Koherensi (coherence), Efektivitas (effectiveness), Efisiensi (efficiency), Dampak (impact), dan Keberlanjutan (sustainability). Hasil penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa data dan informasi perbankan memiliki peran yang besar dalam proses pemeriksaan pajak, yang utamanya adalah sebagai sumber data temuan pemeriksaan. Meskipun demikian, masih terdapat risiko dan hambatan dalam penggunaan data dan informasi perbankan tersebut, terutama mengenai isu penegakkan hukum dan benturan kepentingan. Diharapkan, pengunaan data dan informasi perbankan dalam pemeriksaan pajak ini dapat dioptimalkan di masa yang akan datang agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

---

The end of the Tax Amnesty program in 2017 marked the start of an era of open access to information for tax purposes, one of which is access to financial information in financial institutions. The Directorate General of Taxes has the authority to obtain access to financial information for several purposes, one of which is for tax audit purposes. This research aims to evaluate the use of banking data and information in tax audits carried out within the Jakarta Matraman Tax Office. In carrying out the evaluation, primary data will be used in the form of interviews with Tax Auditors as sources who previously conducted surveys with several respondents related to the research topic, namely Account Representatives and Tax Auditors. Evaluation is carried out using the OECD Six Evaluation Criteria, such as Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact, and Sustainability. The research results, based on predetermined criteria, show that banking data and information have a large role in the tax audit process, the main thing being as a data source for audit findings. However, there are still risks and obstacles in the use of banking data and information, especially regarding issues of law enforcement and conflicts of interest. It is hoped that the use of banking data and information in tax audits can be optimized in the future so that taxpayer compliance can increase."

"Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal.

---

The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits."