Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka penanganan dampak ekonomi dari penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Penghapusan sanksi tersebut dilakukan terhadap bunga pembayaran sampai dengan Tahun Pajak 2019 bagi wajib pajak yang telah membayar pokok pajak pada tahun yang bersangkutan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan tersebut ditinjau sebagai stimulus penerimaan dari sektor pajak. Serta bagaimana Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2020 ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal terkait. Berdasarkan penelitian ini, pemberlakuan kebijakan penghapusan sanksi administratif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan kurang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 ini telah cukup memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus lebih diperhatikan lagi.

---

In order to handle the economic impacts due to the spread of COVID-19 pandemic, the Bogor Regency Government made a policy of removing the administrative sanctions for Rural and Urban Land and Building Taxes to ease the burden on taxpayers and increase local government revenues. The removal of administrative sanctions is carried out on interest until the Tax Year of 2019 for taxpayers who have paid the tax principal for the year concerned. This undergraduate thesis discusses the removal of administrative sanctions on land and building taxes in terms of the tax revenue stimulus. And how the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 is reviewed in terms of the principle of legal certainty. This study uses a normative juridical method, using secondary data including regulations, books, and related journals. Based on this research, the implementation of this administrative sanctions removal policy of Land and Building Tax also considered not appropriate to achieve the objectives of the policy. However, the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 has been sufficient to provide legal certainty for taxpayers, although there are still several things that have to be considered.

"

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian hari.

---

Land and building tax of Rural and Urban Areas is one of the biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. This thesis discusses about The Analysis on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax. The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014 concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax and administrative appeal to The Mayor of Region and the research also discusses about the impact of the implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax payer for doing the regulation at the another time."

"

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian hari.

---

Land and building tax of Rural and Urban Areas is one of the biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. This thesis discusses about The Analysis on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax. The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014 concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax and administrative appeal to The Mayor of Region and the research also discusses about the impact of the implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax payer for doing the regulation at the another time

"

"Penyebaran virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia terkhususnya Indonesia, tentu mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat baik sebagai pegawai ataupun sebagai pelaku usaha. Merespon hal ini, Pemerintah memberikan stimulus berupa Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk mengembalikan ataupun meningkatkan daya beli pekerja di sektor formal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah yang diterima oleh perusahaan beserta dampak pemberian insentif pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dengan metode pemotongan pajak yang diterapkan oleh Perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT X, dimana PT X merupakan gerai ritel modern yang berfokus pada Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang termasuk dalam Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode in-depth interview dengan wajib pajak di PT X, Direktorat Jenderal Pajak selaku regulator, dan pandangan dari sisi akademisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan telah memanfaatkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah secara baik sesuai dengan prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Insentif PPh Pasal 21 ini memiliki dampak pada metode pemotongan pajak dari perusahaan sebelum menerima insentif dan setelah menerima insentif karena PPh pasal 21 yang harusnya dibayar oleh wajib pajak sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah

---

The spread of the Covid-19 virus that has hit the whole world, especially Indonesia, certainly affects the economy and productivity of the community, both as employees and as business actors. In response to this, the Government provided a regulation in the form of Article 21 Income Tax Incentives borne by the Government to restore or increase the purchasing power of workers in the formal sector. This study aims to determine the use of government-borne income tax Article 21 incentives received by the company and the impact of providing incentives in the form of Article 21 Income Tax paid by the government using the tax method applied by the company. The objects in this research used employees of PT X, where PT X is a modern retail outlet that focuses on Fast Moving Consumer Goods (FMCG) which is included in the Business Field Classification Code (KLU) for Taxpayers who get Income Tax Incentives Article 21 Borne by the Government (DTP). This research uses a case study approach with an in-depth interview method with taxpayers at Company X, the Directorate General of Taxes as a regulator, and views from the academic side. The results of this study indicate that the company has made good use of the Government-borne income tax article 21 incentives in accordance with the reporting procedures stipulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 44/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayer’s taxes on the 2019 corona virus disease outbreak. This Income Tax Incentive article 21 has an impact on the method of withholding taxes from companies before receiving incentives and after receiving incentives because of income tax article 21 which must be paid by taxpayers entirely by the governmen"

"Presiden Joko Widodo dalam pelantikannya mengajak DPR untuk menerbitkan 2 (dua) undang-undang yang akan menjadi omnibus law, yaitu seru "

"Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019. Menggunakan regresi panel Fixed Effect, hasilnya adalah perubahan skema tarif tunggal menjadi multi tarif, perubahan nilai tarif dan perubahan batas NJOPTKP, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

---

The decentralization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Indonesia in 2014, gave Local Government the flexibility to manage PBB-P2 including the regulation of tariffs rate, Non taxable object (NJOPTKP) etc, as a manifestation of fiscal decentralization and increasing the regional revenue. there are two groups, the regional group that changes the tax regulations and the group that does not, since those two has a differences trend of revenues, so we analyze the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019 . With Panel Fixed Effect regression, the result show change of rate scheme from single to multiple rate, change in tax rate and limit of NJOPTKP signifficantly affected the compliance."

"Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat Kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya baik program dan kebijakan pemerintah mengalami inkonsistensi sehingga menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dengan mengkaji pengaturan kedaruratan, hak atas Kesehatan di dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan Kesehatan selama keadaan darurat pandemi covid-19 dianggap kurang berhasil oleh masyarakat sebab di awal penanggulangannya, pemerintah terkesan lamban dan tidak adanya inisiatif dalam melakukan pencegahan. Barulah covid-19 merebak di kalangan masyarakat pemerintah gencar dalam melakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi covid-19 seperti Penerapan Protokol Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Vaksinasi Covid-19, Melakukan tes PCR Ketika akan bepergian dan terakhir Menetapkan PPKM. Namun peraturanperaturan tersebut selalu tidak memiliki kejelasan dan berubah-ubah seperti PPKM terkait dengan level kedaruratan. Selain itu, terkait program vaksinasi yang penyebaran informasi tidak sampai di tengah masyarakat sehingga program vaksinasi banyak menimbulkan keraguan dan keributan yang menyebabkan terhambatnya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Permasalahan PCR juga dirasakan masyarakat sebab program tes PCR yang diwajibkan oleh pemerintah Ketika akan melakukan perjalanan dirasa sangat mahal harganya dan membebani masyarakat terlebih lagi dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan inilah yang membuat carut marut sistem kedaruratan di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya tumpang tindih peraturan dan tidak sesuainya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar menambah daftar panjang persoalan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia akan Kesehatan selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang tidak memiliki rujukan dalam peraturan perundang-undangan dan jangka waktu pemberlakuan covid-19 yang sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan berakhir.

---

The COVID-19 pandemic that suddenly spreads has caused panic and unpreparedness for all countries in the world, including Indonesia. The emergency of the COVID-19 pandemic faced by Indonesia by implementing an emergency status public health is not a constitutional emergency status. The state of emergency was chosen by the government because COVID-19 is a non-natural disaster. With the establishment of a public health emergency status regulated in Presidential Decree No. 11 of 2020, the government has implemented several government policies and regulations. However, in the implementation process, both government programs and policies experienced inconsistencies, causing confusion in the community. This paper uses a normative research method that refers to legal principles, legal systematics, and comparative law by examining emergency settings, the right to health in the constitutions of several countries. The results showed that the government in protecting human rights for health during the Covid-19 pandemic emergency was considered less successful by the community because at the beginning of the response, the government seemed slow and there was no initiative in taking prevention. It was only then that the Covid-19 spread among the people of the government was aggressive in carrying out countermeasures. In dealing with COVID-19, the government has issued several regulations to deal with COVID-19, such as the application of health protocols, large-scale social restrictions, Covid-19 vaccination, conducting PCR tests when traveling and finally establishing the implementation of community activity restrictions (PPKM). However, these regulations always lack clarity and change such as PPKM related to the emergency level. In addition, related to the vaccination program, the dissemination of information did not reach the community so that the vaccination program caused a lot of doubts and commotions which hampered the prevention and control of COVID-19. The PCR problem is also felt by the community because the PCR test program that is required by the government when traveling is considered very expensive and helps the community, especially people with middle to lower economies. The government's inconsistency in making regulations and policies is what makes the emergency system chaotic in Indonesia. Moreover, the many overlapping regulations and the incompatibility of the laws and regulations used as the basis add to the long list of issues related to the protection of human rights to health during the covid-19 pandemic. In addition, there are some regulations that do not have references in the legislation and the same period of covid-19 enforcement now there is no clarity on when it will end."

"Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk bersikap dan merespon dengan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan Presiden untuk menerbitkan Perppu untuk penanganan pandemi Covid-19 menuai kontroversi berkaitan dengan materi muatan dan prosedural penerbitan Perppu. Penelitian ini bertujuan meninjau pilihan hukum kedaruratan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan implikasi pilihan hukum kedaruratan terhadap pembentukan produk hukum Perppu dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian menemukan bahwa pilihan hukum kedaruratan campuran sebagai pilihan hukum pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang menggabungkan pilihan berdasarkan undang-undang yang telah ada dan yang baru dibentuk serta menekankan pentingnya kontrol parlemen terhadap potensi praktik kesewenang-wenangan Presiden. Karena itu diperlukan respon dan sikap DPR RI secara objektif dalam melegitimasi tindakan Presiden yang secara subjektif ditetapkan melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Prosedur pengawasan DPR RI dalam mengesahkan Perppu menjadi undang-undang harus mengedepankan permusyawaratan proporsional berdasarkan hukum tidak hanya mengandalkan kepentingan politik semata. Sebaliknya Presiden perlu mempertimbangkan setiap pilihan kebijakan selama menangani pandemi Covid-19 dan menerima evaluasi serta kritik agar senantiasa berjalan berdasarkan atas hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan hak dan kepentingan rakyat. Melalui penelitian ini diharapkan setiap elemen pemerintahan maupun rakyat dapat bahu-membahu dan memberikan sinyal kekompakan dalam mencari jalan keluar bersama untuk menyelamatkan negeri dari pandemi yang masih tak kunjung menepi.

---

The Covid-19 pandemic has forced the government to act and respond quickly with appropriate decision. The President's decision to issue a lieu of law for handling the Covid-19 pandemic has sparked controversy regarding the substantive and procedural lieu of law issuance. This research intends to observe the government's emergency law option in dealing with the Covid-19 pandemic and the implications of emergency law options on the formation of the lieu of law using the juridical-normative method. This research found that the mixture of mixed emergency option combines options based on existing laws and newly formed and emphasizes the importance of parliamentary control over the President arbitrary power potential. Therefore, it requires an objective response and attitude from the House of Representatives is needed to legitimate the President's actions subjectively determined through the issuance Lieu of Law Number 1 of 2020 and Lieu of Law Number 2 of 2020. The House of Representatives oversight procedure in ratifying lieu of law must prioritize proportional deliberation based on the law not rely solely on political interests. On the other hand, the President needs to consider his decision consequences and accept evaluations and criticisms that always walk according by law without compromising the rights and interests of the people. Through this research, it is hoped that every element of the government and the people can work together and give a signal of solidarity in finding a way out together to save the country from the pandemic that is still not over."

"Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman utama diberbagai belahan dunia, termasuk saat pandemi Covid-19 mewabah. Penyalahgunaan narkoba tidak menunjukan penurunan ditengan pembatasan mobilitas manusia dan barang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana strategi penanggulangan dan kendala yang dihadapai dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba selama pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun lokasi penelitian adalah pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, analisa menggunakan triangulasi sebagai uji validitas data. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penanggulangan dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui razia kegiatan rutin yang ditingkatkan, pembentukan kampung tangguh jaya bersih narkoba, operasi kewilayahan nila jaya dan operasi gabungan serta pembentukan satuan tugas. Kendala yang ditemukan untuk melakukan penegakan hukum terdiri dari kendala internal diantaranya personil yang terinfeksi virus Covid-19 dan terbatasnya pergerakan personil. Sedangkan kendala eksternal perubahan konsumsi narkoba,serta perubahan pola distribusi narkoba.

---

Drugs abuse is still a major threat in various parts of the world, including during the Covid-19 pandemic. Drugs abuse does not a decrease in the midst of restrictions on the mobility of people and goods. This study seeks to see how strategies and obstacles are faced in countermeasures drugs abuse during the Covid-19 pandemic in the jurisdiction of the Metro Jaya Regional Police. The research location is the Directorate of Narcotics Investigation of the Metro Jaya Regional Police in Jakarta. By using qualitative research with primary and secondary data sources, triangulation analysis as a test of data validity. The result of the study show that the countermeasures strategy is carried out in several ways including kegiatan rutin yang ditingkatkan raids, drug-free villages call with kampung tangguh jaya, nila jaya regional operations, and joint operations dan the formation task forces. Obstacles found in carrying out law enforcement consisted of internal obstacles including personnel infected with the Covid-19 virus and limited personnel movement. While the external constraints are changes in drug consumption, as well as changes in drug distribution patterns."

"

Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat karena krisis ekonomi dan kesehatan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dijadikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keadaan darurat covid-19. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini mengenai alasan perubahan APBN dengan mekanisme di dalam Perppu 1/2020 dan mekanisme perubahan APBN yang diatur di dalam UU 2/2020. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya kapasitas yang memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan APBN dengan cepat dan tanggap seperti yang dilakukan Parlemen negara lain, selain itu, memang terdapat hukum yang tidak memadai di dalam sistem hukum APBN Indonesia sehingga memerlukan Perppu untuk mengubah hukum yang sudah ada. Mekanisme perubahan APBN dengan Peraturan Presiden pun sudah tepat dilakukan di masa darurat tanpa menghilangkan hak budget DPR. Saran dari penelitian ini adalah agar Pemerintah dan DPR menyusun Undang-Undang Keuangan Negara Darurat yang mengatur fleksibilitas dari perubahan APBN, jangka waktu perubahan kebijakan dan mekanisme untuk kembali ke kondisi normal.

 

---

The Covid-19 pandemic has put Indonesia in a state of emergency due to the economic and health crisis. Changes in the state budget were also used as one way to overcome the problem of the Covid-19 emergency. The government then issued Emergency Decree (ED) Number 1 of 2020 (which was ratified as Law Number 2 of 2020) to overcome this emergency. This research is a juridical-normative research with a qualitative analysis method. The formulation of problems related to the reasons for the revision of the state budget with the mechanisms in ED 1/2020 and the state budget amendment mechanism regulated in Law 2/2020. The conclusion of this research is that there is no sufficient capacity of the parliament to make changes to the state budget quickly and responsively as has been done by Parliaments of other countries, besides that, there is indeed an inadequate law in the legal system of the Indonesian State Budget so that it requires ED to change existing laws. The mechanism for revising the state budget by Presidential Regulation is already appropriate in an emergency without eliminating the parliament's budgetary rights. The suggestion from this research is that the Government and the Parliament should draft an Emergency State Finance Law which regulates the flexibility of state budget changes, the time frame for policy changes and the mechanism for returning to normal conditions.

"