Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Metode Argumentasi yang Digunakan oleh Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Penentuan Boedel Pailit Terhadap Tanah dan Bangunan yang Telah Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebelum Developer Pailit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017). Pada kasus tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan para kreditor untuk mengeluarkan tanah/bangunan yang masih diikat dalam PPJB kedalam Boedel Pailit. PPJB ialah perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli sebagai bentuk kesepakatan awal sebelum dibuatnya AJB. Metode yang dipergunakan ialah dengan melaksanakan dan wujud yuridis normatif, data yang dipakai yaitu sekunder dengan kemudahan untuk dibaca ataupun dipahami, kemudian teori yang mendukung ialah dengan membahas hal tersebut, kemudian simpulan serta yang menjadi saran dari Penentuan Boedel Pailit Terhadap Tanah dan Bangunan yang Telah Diikat PPJB Sebelum Developer Pailit dan Penerapan Metode Argumentasi oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Terkait Penentuan Boedel Pailit tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah objek PPJB yakni tanah/bangunan tersebut seharusnya masih merupakan milik debitur pailit sehingga kurator berwenang untuk memasukkannya ke dalam boedel pailit namun Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk mengeluarkan obyek PPJB tersebut dari Boedel Pailit dengan mengesampingkan aturan hukum khusus yang berlaku dan menggunakan aturan hukum yang lebih umum yakni yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), sehingga Hakim dalam hal ini telah menggunakan metode argumentasi analogi dalam memutus perkara.

---

The credit agreement for banking and non-banking Financial Institutions requires the existence of a guarantee that must be met in order to be able to make a

loan. A credit agreement with a fiduciary guarantee is a policy taken to adapt to the development of the business world and the needs of the community. One of the things

that will be discussed in this thesis is the transfer of the object of fiduciary security without the approval of the creditor through a case study taken from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In this case, the debtor must have good faith to maintain the collateral properly. Article 23 of Law Number 42 of 1999

concerning Fiduciary Guarantees, debtors are prohibited from transferring, mortgaging or leasing to other parties the objects that are used as objects of fiduciary

security if there is no prior approval from the creditor. This research is a normative juridical research, in which data collection techniques are obtained from the library

and analyzed based on applicable laws. The results of this study are after an analysis of Decision Number: 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn concluded that in the Judge's Consideration of Court Decision Number: 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn, the panel of judges accepted and

granted Exception from PT. AF Surabaya which states that Mr. R is legally proven to have committed a criminal act of a fiduciary provider who transferred the object of a

fiduciary guarantee which was carried out without prior written consent from the fiduciary recipient. This means that if there are parties who commit crimes like this, this can be considered by the judge in making a decision."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Robotic Process Automation (RPA) bekerja dan dampaknya terhadap onboarding pelanggan online atau yang dikenal dengan proses Customer Due Diligence (CDD) pada salah satu start-up teknologi keuangan. RPA adalah pendekatan populer yang diambil oleh perusahaan teknologi keuangan yang berbasis di Indonesia untuk meningkatkan pelanggan lebih cepat dan mengurangi ketergantungan pada agen manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis perbandingan dampak keberhasilan RPA menggunakan indikator Capgemini dengan data dari perusahaan kasus terkait dengan proses CDD online: waktu pemrosesan, tingkat kerusakan, jam lembur, jumlah pengaduan, biaya, jumlah pencurian identitas, dan jumlah karyawan sebelum dan sesudah RPA. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam untuk memahami konteks, membuat peta fungsi waktu sebelum dan sesudah RPA, menjelaskan perbandingan dampak, dan mendapatkan wawasan untuk perbaikan selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPA dalam proses CDD online perusahaan kasus dapat meningkatkan waktu pemrosesan, pencapaian SLA (Service Level Agreement), kepuasan pelanggan dan karyawan, dan kepatuhan. Namun, RPA menyebabkan kenaikan biaya dan kualitas data pekerjaan yang terganggu. Implementasi RPA dalam online customer onboarding memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan financial technology untuk dapat berkembang. Namun, perusahaan harus menilai secara komprehensif biaya dan kualitas teknologi otomasi sebelum menggunakannya.

---

This paper aims to understand how the Robotic Process Automation (RPA) works and its impact on the online customer onboarding or known as Customer Due Diligence (CDD) process in a financial technology start-up. RPA is a popular approach taken by Indonesian-based financial technology companies to onboard customer faster and reduce the dependency to human agents. The paper uses both quantitative and qualitative methodologies. The quantitative analysis is used to analyse the impact comparison of Capgemini indicators of RPA success by using the data from the case company related to online CDD process: the processing time, the defect rate, the overtime hour, the number of complaints, the cost, the number of identity theft, and the head count for before and after RPA. The qualitative method is conducted by in-depth interview to understand the context, create the time function map of before and after RPA, explain the impact comparison, and gain insight for the next improvement. Results indicate that the RPA in the online CDD process of the case company can improve the processing time, SLA (Service Level Agreement) achievement, customer and employee satisfaction, and the compliance. However, the RPA causes the cost increase and quality of work data being compromised. RPA implementation in the online customer onboarding provides many benefits for a financial technology company to be able to scale. However, the company must comprehensively assess the cost and quality of the automation technology before using it."

"This research aims to examine the factors that affect the financial performance of listed banks in ASEAN 5 countries which are Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Philippines during 2000-2014 periods. Those factors include a combination of 12 bank specific variables and macroeconomic variables as well as a dummy variable for 2009 crisis. The research uses 54 bank samples that are publicly listed and have at least 5 years of complete data. Fixed effect regression is used in this research with ROA and ROE as dependent variables. Under ROA model it is found that 2 variables are significant and yielded positive correlation to the banks financial performance market risk NIM interest rate and current account balance. Meanwhile operational efficiency BOPO is significant and has a negative coefficient. The other 4 variables are found to be insignificant towards ROA. In the ROE model two variables are significant and have positive correlation interest rate and current account balance meanwhile four variables are significant and yielded negative correlation BOPO capital adequacy CAR bank size and loan to deposit ratio LDR. Recommendation to ASEAN 5 banks is to pay attention on factors that determine banking profitability to maintain profits in the AEC. Future researches can add more years of observation as well as country dummy variables.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan di sektor perbankan 5 negara ASEAN yaitu Indonesia Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina selama tahun 2000-2014. Faktor faktor tersebut mencakup kombinasi dari 6 variabel yang spesifik terhadap bank 6 variabel makroekonomi dan 1 variabel dummy untuk krisis tahun 2009. Penelitian ini menggunakan 54 sampel bank yang telah go public dan memiliki data lengkap setidaknya selama 5 tahun. Penelitian menggunakan regresi fixed effect serta ROA ROE sebagai variabel terikat. Dengan model ROA 2 variabel ditemukan signifikan dan menghasilkan korelasi yang positif terhadap kinerja keuangan yaitu risiko pasar NIM dan current account balance. Sementara variabel efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap ROA 4 variabel lainnya ditemukan tidak signifikan terhadap ROA. Dalam model ROE 2 variabel ditemukan signifikan dan menghasilkan koefisien positif efisiensi operasi suku bunga dan current account balance Sementara empat variabel signifikan dan memiliki koefisien negatif yaitu BOPO CAR total aset dan LDR. Berdasarkan hasil penelitian bank bank di ASEAN perlu lebih memperhatikan faktor faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan guna meningkatkan daya saing dalam MEA. Penelitian selanjutnya dapat menambah rentang tahun penelitian dan variabel dummy untuk negara."

"Tesis ini membahas mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur sebagaimana yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) Legalitas pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur; 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum (tidak sah) dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana bagi debitur tersebut. Saran dari penulis adalah perusahaan lembaga pembiayaan wajib menaati ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia, seperti melakukan pendaftaran perjanjian Jaminan Fidusia melalui pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh Notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diterbitkan sertifikatnya.

---

This thesis discusses the transfer of unregistered fiduciary collateral objects by the debtor without the approval of the creditors as contained in the Decision of the Supreme Court Number 1271 K/Pdt/2016. Problems in this thesis are 1) Legality of the transfer of unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval; 2) Legal protection for creditors in the event that the debtor transfers unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval. This research method is a normative juridical study with the nature of descriptive research, using secondary data collected through literature studies. Using a qualitative approach, which produces a form of research results that is descriptive analytical. The conclusion from the writing of this thesis is that the transfer of unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval is an unlawful act. Legal protection for creditors in the event that the debtor transfers the object of the unregistered Fiduciary Guarantee without the creditors approval may be subject to civil and criminal liability for the debtor. The suggestion from the writer is that the financial institution company must obey the provisions contained in Fiduciary Guarantee Law related to the implementation of the Fiduciary Guarantee agreement, such as registering a Fiduciary Guarantee agreement through the making of a Fiduciary Deed by the Notary Public and being registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for its certificate."

"Penelitian ini menyelidiki dampak modal intelektual (intellectual capital) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi dan membandingkan model Value-Added Intellectual Capital (VAIC) tradisional oleh Pulic (2004) dengan model Adjusted-VAIC (A-VAIC) yang diusulkan oleh Nadeem et al. (2018). Studi ini mengkaji ukuran akuntansi (ROA, ROE, ATO) dan ukuran berbasis pasar (Tobin's Q) untuk menilai pengaruh modal intelektual. Dengan memanfaatkan data dari database Refinitiv dan laporan tahunan, analisis regresi berganda dilakukan pada sekitar 310 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan, terutama di industri dengan modal intelektual tinggi (High-IC). Capital Employed Efficiency (CEE) secara konsisten menunjukkan pengaruh signifikan pada semua indikator kinerja keuangan untuk industri High-IC dalam kedua model VAIC dan A-VAIC. Namun, structural capital dan innovation capital juga menunjukkan tingkat signifikansi yang bervariasi di berbagai model dan jenis industri. Temuan ini menyoroti pentingnya mengelola dan memanfaatkan modal intelektual secara efisien untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang dampak berbeda dari komponen modal intelektual di industri dengan modal intelektual tinggi versus rendah.

---

This research investigates the impact of intellectual capital on the financial performance of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2014 to 2023. It aims to validate and compare the traditional Value-Added Intellectual Capital (VAIC) model by Pulic (2004) with the Adjusted-VAIC (A-VAIC) model proposed by Nadeem et al. (2018). The study examines both accounting measures (ROA, ROE, ATO) and market-based measures (Tobin's Q) to assess the influence of intellectual capital. Utilizing data from the Refinitiv database and annual reports, multiple regression analyses were conducted on approximately 310 data points. The results indicate that intellectual capital significantly affects financial performance, particularly in high intellectual capital (High-IC) industries. Capital Employed Efficiency (CEE) consistently shows significant influence across all financial performance indicators for High-IC industries in both VAIC and A-VAIC models. However, structural capital and innovation capital display varying levels of significance across different models and industry types. The findings highlight the importance of managing and utilizing intellectual capital efficiently to enhance firm value. The study also provides insights into the differential impacts of intellectual capital components in high versus low intellectual capital industries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap kinerja bank umum yang diukur berdasarkan profitabilitas bank yang di proyeksikan berdasarkan tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian ekuitas dengan menggunakan metode regresi data panel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen pandemi covid-19. Penelitian ini terdiri atas variabel dependen yaitu profitabilitas bank yang digambarkan dengan perubahan pada pengembalian aset dan pengembalian ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan pada model pengembalian aset tidak ada pengaruh signifikan antara pandemi covid-19 terhadap ROA. Sedangkan pada model pengembalian ekuitas, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pandemi covid-19 terhadap ROE.

---

This study aims to determine the effect of the Covid-19 pandemic on the performance of commercial banks as measured by bank profitability which is projected based on the rate of return on assets and the rate of return on equity using the panel data regression method. The variables used in this study consist of the independent variables of the Covid-19 pandemic. This study consists of the dependent variable, namely bank profitability, which is described by changes in return on assets and return on equity. The results of the study show that in the asset return model there is no significant effect of the Covid-19 pandemic on ROA. Meanwhile, in the equity return model, there is a significant influence between the Covid-19 pandemic variables on ROE."

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.

---

This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset."

"Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta pribadi. Apabila terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut, baik oleh suami maupun istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”). Tidak terdapat ketentuan lebih rinci yang mengatur sejauh apa persetujuan pasangan harus disyaratkan. Tidak adanya ketentuan tersebut membuat praktik yang dilakukan oleh notaris terkadang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan transaksi yang membutuhkan persetujuan pasangan dan mana yang dianggap tidak perlu membutuhkan persetujuan, khususnya mengenai transaksi yang tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas harta bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuatlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat akta sewa menyewa terhadap objek yang merupakan harta bersama yang dibuat tanpa persetujuan pasangan, dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111/K/Pdt/2018. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 UU 1/1974, hakim mensyaratkan adanya persetujuan pasangan bagi suami atau istri yang ingin menyewakan harta bersamanya berupa tanah dan bangunan kepada pihak lain. Persetujuan pasangan ini tetap diperlukan walaupun transaksi tersebut tidak disertai dengan beralihnya kepemilikan harta bersama tersebut. Apabila akta sewa menyewa dibuat tanpa disertai dengan persetujuan pasangan, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU 1/1974 sehingga akta perjanjian sewa menjadi batal demi hukum dan notaris yang membuat akta tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berupa pembayaran ganti rugi.

---

Marital property is divided into joint assets and seperate assets. The definition of joint assets is refered to an asset acquired during the course of a marriage. The consequences as the joint assets, both husband and wife who bring the joint assets as the object of any transaction are obliged to obtain the consent of their spouse as regulated under Article 36 paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 regarding Marital Law (“Law 1/1974”). However, there is no definitif regulation which specifically explain to what extend the spousal consent is required. The absent of such regulation resulting different practices by notaries. As the result, we can find for a similar transaction, one notary required a spousal consent while another notary does not. In accordance to those background, the writer makes this research with the aim is to find the legality of deed of lease upon marital property which executed without spousal consent and the responsibility of the notary who made the deed (Case Study: Verdict of Supreme Court Number: 1111/K/Pdt/2018). In this study, the author uses the normative juridical research method using secondary data. Based on the results of the study, the judge required a spousal consent for lease transaction of land and bulding under joint assets conducted by husband or wife. This spousal consent is still required even though there are no transfer ownership in such transaction. In the event that the deed was executed without spousal consent, the deed is become null and void due to the breach of Article 36 paragraph (1) Law 1/1974 and the notary who made the deed may be responsible for indemnity payment."