Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia memperlihatkan hubungan yang harmonis pada kedua negara terutama dalam bidang keamanan. Kerjasama keamanan telah terjalin antara Indonesia dengan Australia. Hubungan pasang surut yang terjadi antara Indonesia dan Australia diakibatkan oleh dinamika politik internasional. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus Indonesia dan Australia dalam menjaga keamanan kawasan. Dampak perkembangan tersebut dapat menjadi perselisihan antara Indonesia dengan Australia terutama pada kasus penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia melalui penyadapan jaringan komunikasi Presiden Yudhoyono. Pasca kasus penyadapan oleh Australia telah memberikan ketegangan dalam hubungan kedua negara. Namun, pada tahun 2018 Indonesia dan Australia menandatangani MoU dalam cyber security cooperation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia dan Australia memilih untuk tetap melanjutkan kerjasama keamanan dengan Australia melalui cyber security cooperation pasca kasus penyadapan oleh Australia pada tahun 2007 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan konsep complex interdependence yang kemudian dianalis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya soft power Australia, kredibilitas politik Australia, keunggulan Indonesia dan Australia sebagai negara demokratis, dan sifat saling ketergantungan Indonesia dan Australia kepada jaringan informasi ruang siber menyebabkan Indonesia dan Australia memilih untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan Australia pasca kasus penyadapan Australia tahun 2007 hingga 2013.

---

The geographical proximity between Indonesia and Australia shows harmonious relations in the two countries, particularly in the security sector. Security cooperation has been established between Indonesia and Australia. The tidal relation that occurs between Indonesia and Australia is caused by the dynamics of international politics. The development of information technology is one of the areas that becomes Indonesia and Australia’s focus in maintaining regional security. The impact of these developments could be a dispute between Indonesia and Australia, particularly on phone tapping by Australia against Indonesia through the tapping of President Yudhoyono's communication network. The post-signal espionage by Australia has provided strain in the relations of the two countries. However, in 2018 Indonesia and Australia signed an MoU on cyber security cooperation. This study aims to find out why Indonesia and Australia chose to continue security cooperation with Australia through cyber security cooperation after signal espionage by Australia in 2007 to 2013. This study used the concept of complex interdependence which then was analyzed by using qualitative analysis methods. The results of the study showed that Australia's soft power resources, Australia's political credibility, the advantages of Indonesia and Australia as democratic countries, and the interdependence of Indonesia and Australia to cyberspace information networks caused Indonesia and Australia chose to continue cooperation with Australia after Australian signal espionage in 2007 to 2013."

"Skripsi ini membahas tentang hubungan Indonesia dengan Australia ketika diberlakukannya The Agreement on Maintaining Security (AMS) pada tahun 1995-1999. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah diplomasi yang memfokuskan pada bidang pertahanan dan keamanan, khususnya tentang persetujuan keamanan yang dibuat oleh Indonesia dan Australia pada tahun 1995. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan sumber-sumber tertulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis yaitu ruang lingkup permasalahannya yang menjadikan The Agreement on Maintaining Security (AMS) sebagai fokus pembahasan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa AMS membuat hubungan kedua negara berada pada titik yang terdekat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Akan tetapi, ternyata AMS tidak dapat bertahan lama karena persetujuan ini berakhir pada tahun 1999. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil temuan yang tidak menjadi perhatian khusus dari penelitian sebelumnya. Hasil-hasil temuan itu diantaranya proses negosiasi, respon dalam negeri dari kedua negara, serta implementasi dan dampaknya.

---

This thesis discusses the relationship between Indonesia and Australia on the implementation of the Agreement on Maintaining Security (AMS) in 1995-1999. This research is a research on history of diplomacy that focuses on the field of defense and security, especially regarding the security agreements made by Indonesia and Australia in 1995. The method used in this study is the historical method using written sources. The difference between this research and other similar studies is the scope of the problem which makes the Agreement on Maintaining Security (AMS) the focus of the discussion. The results of this study explain that AMS causes the relation between the two countries reached the closest point compared to the previous periods. However, it turned out that AMS could not last long because this agreement ended in 1999. In addition, in this study there were several findings that were not of particular concern from the previous researches. The findings include the negotiation process, the domestic responses from the two countries, also the implementation and impacts."

"Forum IADSD dan 2+2 Dialogue merupakan forum dialog yang ditujukan bagi pembahasan isu pertahanan, keamanan, serta politik luar negeri secara umum. Meskipun isu pembahasan dalam IADSD dan 2+2 Dialogue bersifat umum, namun dikarenakan isu keamanan maritim menjadi salah satu isu penting bagi Indonesia maupun Australia, maka forum tersebut tidak dapat mengesampingkan pembahasan isu keamanan maritim. Penelitian ini menganalisis kerangka kerja, tingkat kesepakatan dan implementasi kerjasama di bidang keamanan maritim melalui forum IADSD serta 2+2 Dialogue, dan kontribusinya terhadap ketahanan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder. Informan pada penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait konsep diplomasi pertahanan, forum IADSD dan 2+2 Dialogue hanya mampu membentuk kerangka kerja pembangunan kepercayaan serta pencegahan konflik. Sedangkan dalam hal resolusi konflik, kedua forum tersebut belum dapat membentuk kerangka kerja yang mampu memberikan resolusi terhadap konflik bilateral. Di bidang keamanan maritim, forum IADSD merupakan forum yang efektif untuk membentuk kerjasama keamanan maritim bagi kedua negara karena forum IADSD memiliki kewenangan membentuk kerjasama spesifik, seperti patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran informasi, serta pendidikan dan pelatihan. Sedangkan forum 2+2 Dialogue kurang efektif untuk membentuk kerjasama keamanan maritim karena hasil dari forum tersebut hanya berupa komitmen politik, bukan membentuk kerjasama keamanan maritim spesifik di tingkat teknis. Seluruh kesepakatan dan komitmen politik di bidang keamanan maritim pada forum IADSD serta 2+2 Dialogue menunjukan diterapkannya diplomasi maritim kooperatif, sehingga hal tersebut memberikan kontribusi positif bagi ketahanan nasional, yaitu terkait pembangunan kepercayaan, pembangunan kapasitas, peningkatan peran dan citra positif negara di tingkat internasional, serta sebagai sarana untuk mendeteksi perubahan lingkungan strategis.

---

IADSD and 2+2 Dialogue are forums for dialogue that aimed at addressing general issues of defence, security, and foreign policy. Although the issues of discussion in IADSD and 2+2 Dialogue are in general basis, but because the issue of maritime security become an important issue for both Indonesia and Australia, the forums cannot overrule the discussion of maritime security issue. This research analyzes framework, level of agreement and the implementation of cooperation in the field of maritime security through IADSD as well as 2+2 Dialogue and its contribution to national resilience. This research using qualitative methods, that refers to primary data which is obtained through interviews and secondary data. Informants in this research consist of 6 peoples. The result show that related to the concept of defence diplomacy, IADSD and 2+2 Dialogue can only capable forming a framework of confidence building and conflict prevention. While in terms of conflict resolution, both forums has not been able to establish a framework that is able to provide a resolution to the bilateral conflict. In the field of maritime security, IADSD is an effective forum to establish maritime security cooperation for both countries, because IADSD forum has authority to establish specific cooperation, such as coordinated patrol, joint exercises, exchange of information, and also education and training. While the 2+2 dialogue is less effective to establish a maritime security cooperation, because the result of the forum is only form political commitment, not forming specific maritime security cooperation at the technical level. All of the result and political commitment in the field of maritime security in IADSD and 2+2 Dialogue, shows the implementation of cooperative maritime diplomacy, so it will provide positive contribution to national resilience that related to confidence building, capacity building, improving the role and positive image of the country at the international level, as well as a means to detecting strategic environment changes."

"Tesis ini membahas peran media massa milik Pemerintah Indonesia dan Australia, yaitu Antaranews.com dan ABC Online dalam mengangkat isu yang sensitif dalam hubungan internasional, seperti kasus penyadapan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini menggunakan model interaksi media-hubungan internasional milik Tsvetelina Yordanova untuk mengetahui peran media massa di ranah domestik dan internasional. Dalam kasus penyadapan Presiden Yudhoyono, Antaranews.com dan ABC Online menekankan pada Australia sebagai sumber permasalahan utama. Kedua media ini juga banyak memberitakan pengkajian ulang kerja sama Indonesia dan Australia sebagai rekomendasi terbaik bagi Indonesia. Selain itu, kedua media ini juga merekomendasikan kepada Pemerintah Australia untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi kepada Indonesia, serta merekomendasikan kedua negara tersebut untuk menerapkan kode etik dalam kerja sama di masa depan. Perbedaan di antara kedua media ini adalah tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah. Sebagai aktor domestik, Antaranews.com masih banyak mengandalkan Pemerintah Indonesia dan elit politik sebagai sumber berita utamanya, sehingga media ini hanya bergerak sebagai pelapor dan alat pemerintah. Sedangkan, ABC Online mengandalkan beragam sumber berita, baik dari Indonesia maupun Australia, bahkan elit politik maupun non-elit politik, seperti masyarakat dan praktisi perdagangan. Media ini juga tidak hanya melaporkan berbagai perspektif sumber berita, tetapi juga menyajikan analisis dan opininya mengenai kasus tersebut. ABC Online juga aktif melakukan verifikasi informasi sejak awal penguakan kasus ini ke ranah publik. ABC Online bahkan memberitakan kasus ini dengan frame yang menyudutkan Pemerintah Australia. Independensi ABC Online memungkinkan media ini bergerak secara maksimal sebagai aktor internasional. Berbeda dengan ABC Online, Antaranews.com masih banyak mengandalkan Pemerintah Indonesia sebagai sumber beritanya, sehingga frame yang digunakan sama dengan frame pemerintah. Hal ini mengakibatkan Antaranews.com memiliki dampak yang terbatas dalam ranah internasional.

---

This thesis explores the role of state owned mass media, namely Antaranews.com from Indonesia and ABC Online from Australia, in informing sensitive issues on international relations, such as the wiretapping of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono by Australian intelligence. The research uses Tsvetelina Yordanova rsquo s media international relations interaction model to know the role of mass media as a domestic and an international actor. In President Yudhoyono rsquo s case, Antaranews.com and ABC Online emphasized Australia as the main problem of the case. Both media also frequently showed that the way Indonesian government suspended some cooperation was the best recommendation for Indonesia. As for Australia, both media also agreed that the Australian government needed to apologize and give clarification to Indonesia. Both media also thought that both countries would need to use a code of ethic for future cooperation. However, Antaranews.com and ABC Online also have some differences in informing the wiretapping scandal. ABC Online not only used Australian and Indonesian elite as its news sources, but also the public in both countries in a moderate amount. The media also provided more variety of frames than Antaranews.com in defining the problems and giving recommendations. Moreover, ABC Online not only gave a mere information, but also analysis and opinion in this case. ABC Online also actively verified information from Edward Snowden before publishing the story to the public. On top of everything, the media was not afraid to use frames that delegitimized Australian government policy. The autonomy of ABC Online makes it possible for the media to work as an international actor. On the other hand, Antaranews.com still depended a lot on Indonesian government and political elite as its news sources. The media used the same frame as the government and elites rsquo frame to inform the public. Therefore, the media had a limited impact as an international actor, because it had no stand on this issue."

"Berakhirnya kerjasama Indonesia dan Australia dalam Regional Cooperation Agreement (RCA) yang telah dibangun sejak tahun 2000 memunculkan permasalahan baru bagi kelompok Pengungsi dan Pencari Suaka yang berada di Indonesia. Kajian ini menganalisa latar belakang serta dinamika berakhirnya perjanjian bilateral penanganan pegungsi dan pencari suaka di Indonesia. Dengan mengadopsi teori neo-classical realism sebagai kerangka analisis terhadap variabel data dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya kerjasama Regional Cooperation Agreement (RCA) dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 2016 disajikan sebagai faktor sistemik yang memunculkan reaksi penilaian domestik Australia sebagai intervening variables yang mencakup persepsi pemimpin, budaya strategis, hubungan negara masyarakat, dan struktur negara dan politik domestik.

---

The end of the cooperation between Indonesia and Australia in the Regional Cooperation Agreement (RCA), which has been built since 2000, has created new problems for groups of refugees and asylum seekers who have been displaced in Indonesia. This study analyzes the background and dynamics of the termination of the bilateral agreement on handling refugees and asylum seekers in Indonesia. By adopting the theory of neoclassical realism as a framework for analyzing the data variables in this study, the factors that influenced the termination of the Regional Cooperation Agreement (RCA) were motivated by the isuued of Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 125 of 2016 as systemic factor which triggered Australia domestic assesment presented as an intervening variable which includes the perception of leaders, cultural strategies, public relations, and the structure of the state and domestic politics."

"Perang siber adalah bentuk globalisasi kejahatan yang dilakukan oleh aktor yang berkuasa. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan bagaimana kebijakan cyber defense dan cyber security di Indonesia dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi kejahatan perang siber global. Studi ini melibatkan 3 lembaga narasumber dari Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan tatap muka dan daring. Tesis ini menggunakan perspektif teori pilihan rasional dan kebijakan publik sebagai pijakan analisis. Teori pilihan rasional digunakan untuk menjelaskan bahwa aktor melakukan kejahatan melihat dari keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari kejahatan yang dilakukan. Teori kebijakan publik memberikan penjelasan bagaimana tahapan pembuatan kebijakan agar menghasilkan kebijakan yang efektif dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak kekurangan pada cyber security<, cyber defense, dan kebijakannya. Berdasarkan analisis teori pilihan rasional, Indonesia berpotensi besar untuk diserang secara global dikarenakan lemah dan rentannya sistem keamanan dan pertahanan siber di Indonesia. Sehingga aktor penyerang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan kerugian yang minimal. Dibutuhkan pembentuka kebijakan cyber security dan cyber defense sesuai dengan tahapan teori kebijakan publik, agar cyber security dan cyber defense dapat dijalankan dengan efektif. Temuan studi ini berkontribusi pada pembentukan kebijakan cyber security dan cyber defense yang komprehensif dan relevan sehingga dapat menghadapi kejahatan perang siber global.

---

Cyber warfare is a form of crime globalization perpetrated by powerful actors. This thesis uses a qualitative approach to explain how cyber defense and cyber security policies in Indonesia and Indonesia's readiness to face global cyber war crimes. This study involves three resource institutions that are the Ministry of Defense, the Indonesian National Police, and the National Cyber and Crypto Agency. Data collection was conducted both offline and online. This thesis uses the perspectives of rational choice theory and public policy as the basis of analysis. Rational choice theory explains that actors commit crimes by weighing the benefits and disadvantages of their crimes. Public policy theory describes the stages of policy-making to produce effective policies with the expected objectives. The results of this study indicate that Indonesia still has many shortcomings in cyber security, cyber defense, and its policies. Based on the analysis of rational choice theory, Indonesia has a high potential to be attacked globally due to the weak and vulnerable cyber security and defense systems in Indonesia. Thus, attacking actors will gain maximum benefits with minimal losses. It is necessary to formulate cyber security and cyber defense policies according to the stages of public policy theory so that cyber security and cyber defense can be implemented effectively. The findings of this study contribute to the formation of comprehensive and relevant cyber security and cyber defense policies to face global cyber war crimes."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung keputusan pemerintah Australia dalam mwnyetujui kerjasama kontra terror yang dengan pemerintah Indonesia. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar pemikiran konsep strategi dan kebijakan keamanan. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan sejumlah faktor-faktor pendorong dan penarik dalam perumusan kebijakan keamanan pemerintah Australia yang mempengaruhi pendirian JCLECdi Indonesia pada tahun 2004.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the internal and external factors to the Australian government decision support in counter-terror cooperation with the Indonesian government. The analysis in this thesis uses the concept premise security strategy and policy. Review of the literature in this study found a number of factors push and pull in security policy of the Australian government that affect the establishment JCLEC in Indonesia on 2004."

"Tulisan ini menganalisis mengapa Australia yang merupakan negara non senjata nuklir melakukan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dalam kerja sama keamanan trilateral AUKUS. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan causal-process tracing. Analisis dalam tesis ini menggunakan konsep Foreign Policy Analysis (FPA), untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kebijakan luar negeri Australia yang merupakan negara non-nuklir namun melakukan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dengan Amerika Serikat dan Inggris melalui AUKUS. Faktor-faktor penyusun kebijakan luar negeri yang dimaksud dalam konsep ini adalah faktor domestik dan internasional. Hasil dari analisis artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh faktor domestik dengan indikator keadaan geografi, tradisi dan sejarah, serta kapabilitas militer dari Australia, serta faktor internasional dengan indikator sistem internasional, perjanjian internasional, dan kerja sama Australia. Walaupun kebijakan yang diambil oleh Australia ini menghadirkan beragam tanggapan yang cenderung negatif atas penggunaan kapal selam bertenaga nuklr, kebijakan tersebut tetap dijalankan oleh Australia mengingat terus meningkatnya ancaman di Indo-Pasifik.

---

This article analyzes why Australia, which is a non-nuclear weapons country, procures nuclear-powered submarines in the AUKUS trilateral security cooperation. This article uses qualitative research methods with a causal-process tracing approach. The analysis in this thesis uses the concept of Foreign Policy Analysis (FPA), to analyze the factors that influence the foreign policy formulation of Australia, which is a non-nuclear country but is procuring nuclear-powered submarines with the United States and England through AUKUS. The factors that make up foreign policy referred to in this concept are domestic and international factors. The results of this thesis analysis show that Australia's foreign policy is influenced by domestic factors with indicators of geography, tradition and history, as well as Australia's military capabilities, as well as international factors with indicators of the international system, international agreements and Australian alliances. Even though the policy adopted by Australia presents a variety of responses that tend to be negative regarding the use of nuclear-powered submarines, this policy is still implemented by Australia considering the continuing increase in threats in the Indo-Pacific."

"ABSTRAKTesis ini membahas kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalampenanganan kejahatan penyelundupan manusia dari tahun 2010 sampai dengan2013. Penelitian ini berfokus pada dampak pergantian kepemimpinan di Australiaterhadap hubungan kerjasama Indonesia-Australia dalam penangananpenyelundupan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengandesain deskriptif analisis. Penelitian ini menganalisa perbedaan antara PerdanaMenteri Australia 2010-2013 dalam menginterpretasikan kepentingan nasionaldan power-nya dalam menjalin hubungan kerjasama kedua negara dalampenanganan penyelundupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan pergantianpemerintahan di Australia di tahun 2013 menyebabkan hubungan kerjasama antarkedua negara semakin memburuk.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cooperation between Indonesia and Australia in handlingpeople smuggling crimes from 2010 to 2013 and focuses on analyzing the impactsof changes in leadership in Australia toward Indonesia-Australia relationship inhandling people smuggling crimes. This thesis uses qualitative method withanalysis descriptive design. It analyzes the differences among the three PrimeMinisters of Australia between 2010 and 2013 in interpreting Australia?s nationalinterests and power in maintaining cooperation between the two countries to stoppeople smuggling crimes. The results of this study show that the change ofgovernment in Australia in 2013 has led to a deteriorating relationship betweenthe two countries."