Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembahasan akan pluralisme hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari diskursus mengenai Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH). Dalam era Indonesia modern, salah satu kasus yang berkaitan dengan HATAH ialah pembahasan mengenai Instruski Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975. Setidaknya ada pembahasan yang berkaitan dengan HATAH. Satu, bercampurnya hukum adat dan hukum negara dalam kapasitas seorang Sultan Hamengkubuwono yang merangkap sebagai Gubernur Provisni Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemimpinKasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dua, substansi dari instruksi tersebut yang menggunakan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi, sebuah pembedaan yang erat kaitannya dengan penggolongan penduduk era kolonial. Tulisan ini akan membahas permasalahan pertama yang berujung pada pengkualifikasian apakah instruksi tersebut merupakan sebuah hukum dalam sistem hukum nasional maupun adat. Kemudian, penulis juga menelusuri kaitan dari pendikotomian tersebut dengan konsep penggolongan penduduk zaman Hindia Belanda. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam pencarian data yang hasilnya ditampilkan secara deskriptif. Tulisan ini berkesimpulan bahwa instruksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah hukum dalam sistem hukum nasional namun ia merupakan bagian dari hukum adat. Selain itu, penggunaan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi memiliki kaitan yang erat dengan sejarah penggolongan penduduk masa Hindia Belanda.

---

The discussion of legal pluralism in Indonesia is inseparable from Internal Conflict of Law (HATAH) studies. In modern Indonesia, one of the cases related to HATAH is the discussion on Vice Governor of the Special Region of Yogyakarta Instruction No. K.898/I/A/1975. There are two aspects that correlate with HATAH. First, the Sultan Hamengkubuwono's capacity which embodies national legal system and adat law as the leader of both Yogyakarta Province and Yogyakarta Sultanate. Second, the use of Native and Non-Native Indonesian terms within the Instruction, a distinction related with population group system of the colonial. This thesis will qualify whether the instruction can be constituted as law from national and/or adat legal system perspectives, alongside with elaboration on correlation of such dichotomy with population group system. In analyzing these problems, the author used normative research methods with literature studies for data gathering technique which then presented descriptively. This thesis finds the instruction cannot be considered as a law within national legal system but a law in Yogyakarta Sultanate's adat law. In addition, this paper also reaches the conclusion that the use of the terms Natives and Non-Natives Indonesian is related to the history of population grouping during the Dutch East Indies.

"

"Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana posisi perempuan dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia. Bagaimanakah perempuan diproyeksikan dalm norma hukum dan praktik hukum adat waris, hukum (agama) islam dan Hukum negara. tulisan ini akan menunjukan bahwa kajian tentang masalah waris bisa menjadi suatu lensa untuk menjelaskan kontestasi dan negosiasi kepentingan politik dan hukum yang terjadi sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Betapa kayanya lapangan Hukum waris sebagai bahan pemikiran akademik maupun praktik hukum , khususnya ketika membicarakan soal akses perempuan kepada sumberdaya waris ( tanah,sawah, ladang,rumah, juga benda bergerak). seberapa jauh perempuan dianggap sebagai pewaris, dan berap besar porsinya. Tulisan ini tidak memuat secara keseluruhan temuan penelitian, tetapi setidaknya memberi gambaran umum tentang isu-isu hukum waris di Indonesia dari persepektif pluralisme hukum. Studi ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan. pengambilan data berupa putusan Mahkamah Agung dimungkinkan sejak terbukanya situs Mahkamah Agung, berkat reformasi manajemen pengadilan di lembaga tersebut"

"Skripsi ini mengangkat tema wacana pluralisme dalam pemberitaan mengenai die Mannschaft pada media massa. Die Mannschaft adalah sebutan untuk kesebelasan nasional sepak bola Jerman. Die Mannschaft dewasa ini memiliki banyak pemain berlatar belakang diaspora, seperti Mesut Ӧzil dan Jerome Boateng. Pemain-pemain berlatar belakang diaspora tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perjalanan die Mannschaft pada kurun waktu tahun 2006-2010 dan dianggap dapat merepresentasikan pluralisme Jerman. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode studi pustaka terhadap 6 artikel yang menjadi korpus data, ditemukan bahwa pluralisme yang terjadi pada die Mannschaft merupakan pluralisme yang telah mengalami konstruksi karena memiliki kepentingan tertentu dibaliknya. Pluralisme tersebut bertentangan dengan pluralisme yang seharusnya terjadi pada masyarakat.

---

This thesis focuses on a discourse analysis of pluralism about die Mannschaft in the mass media. Die Mannschaft is a term for Germany?s football national team. Today, Die Mannschaft has several players with diaspora-background, e.g Mesut Ӧzil and Jerome Boateng. These players have a quite huge contribution in the journey of die Mannschaft in year 2006 to 2010 and to be considered as representation of Germany's pluralism. Using analytical descriptive and literature study methodology, this thesis shows that the representation of pluralism in Die Mannschaft has been constructed due to a certain interest behind it. That kind of pluralism is contradicted to the pluralism that commonly happen in the society."

"Keberagaman sosio - kultural yang dimiliki oleh bangs aIndonesia, di samping menjadi kebanggan dan potensi kekayaan yang tak ternilai, tetapi juga mengandung potensi konflik yang amat besar...."

"Penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang bentuk-bentuk keragaman aturan hukum yang terdapat dalam lingkungan pemukiman rumah susun. Dalam kaitan dengan poko penelitian ini, masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusta dari berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegaitan tersebut. Salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh."

"

Pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum perdata Barat, Islam, dan Adat berlaku secara bersamaan, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan dan perkembangan Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH Intern), suatu cabang ilmu hukum yang terkadang dicap sebagai hukum yang kuno karena asal-usul kolonialnya. Perkembangan HATAH Intern dapat kita lihat dalam kasus Sultan Banten, di mana majelis hakim pada ketiga tingkat peradilan agama mempertanyakan apakah hukum Islam atau hukum Adat yang berlaku terhadap suatu klaim historis atas tahta Kesultanan Banten. Dengan mengkonsiderasi berbagai faktor, termasuk sosial, kultural, politik, dan sejarah untuk menentukan hukum yang berlaku, pertimbangan-pertimbangan ketiga majelis hakim dalam Sultan Banten menunjukkan bahwa HATAH Intern masih relevan. Tulisan ini akan menganalisis Sultan Banten dari beberapa aspek, mengeksplorasi klaim pewarisan tahta berdasarkan hukum adat, pluralisme yurisdiksi, pluralisme hukum, beserta pengaturan-pengaturan tidak tertulis yang terdapat dalam HATAH Intern mengenai pewarisan. Selain menggunakan sumber hukum konvensional seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan literatur hukum, tulisan ini juga membahas beberapa karya studi sejarah dan antropologi yang relevan agar mencapai pendekatan yang lebih holistik dalam menganalisis Sultan Banten.

---

Legal pluralism in Indonesia, where European, Islamic, and Adat private law stand side-by-side as three distinct systems of private law, has set continual discussion and development of Indonesian internal conflict of laws, a field of law thought by some to be defunct due to its colonial roots. The continous development of internal conflict of laws could be witnessed in Sultan Banten, where judges at all three levels of the religious courts throw their heads back and forth to answer the question of whether Islamic or Adat law applies over a man’s historic claim over the throne of the Sultanate of Banten. Having considered a plethora of factors including social, cultural, political, and historical to determine which law is applied, the considerations brought by the judges in Sultan Banten shows that Indonesian internal conflict of laws is alive and well. This work will analyse Sultan Banten through several aspects, exploring the claimant’s historic claims based on an adat rule of succession, Indonesian jurisdictional pluralism, legal pluralism, as well as the many rules ascribed by the Indonesian conflict of laws, specifically those pertaining to inheritance and the doctrine of characterisation. Aside from conventional sources of law such as statutes, treatises, and case law, this work will also take into account historical and anthropological studies relevant to the substance of the case in order to achieve a more holistic approach in analysing Sultan Banten.

"

"The idea of education based on pluralism leads the students to have good character, a positive attitude and to respect what may be different from what they personally hold. In itself, there is indeed a difference. In the face of such a difference, our attitude should be that of understanding, acceptance and to do what is fair on the of proportionate the other hand basis discrimination is to do an injustice towards an individual or a group in society just because that individual or group is different in se. There is also a difference that comes from a specific personal attitude or conviction. This difference is related to differing outlooks and ways of life that are embraced and live by someone.... "