Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkara litigasi perubahan iklim kini semakin berkembang dan dapat diidentifikasidalam berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Namun, karakteristik khusus dariisu perubahan iklim yang berbeda dengan permasalahan lingkungan hidupkonvensional telah membawa berbagai isu hukum dalam litigasi perubahan iklim.Salah satu isu yang muncul dalam litigasi perubahan iklim yang ditemukan adalahkedudukan hukum sebagai hambatan prosedural. Dalam perkara Izin LingkunganPLTU Celukan Bawang yang merupakan perkara litigasi perubahan iklim terkaitAmdal pertama di Indonesia, gugatan Penggugat ditolak oleh PTUN Denpasarkarena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Penelitian ini akan melihatbagaimana kedudukan hukum dalam perkara litigasi perubahan iklim di Indonesiamuncul sebagai hambatan dengan membandingkan dengan Perkara Earthlife v.MoE dan Border Power Plant v. DoE dan BLM . Lebih jauh lagi, Penelitian iniakan melihat bagaimana PTUN Denpasar mempertimbangkan isu emisi GasRumah Kaca sebagai elemen penting dalam litigasi perubahan iklim. Penelitianini berkesimpulan bahwa kedudukan hukum dapat menjadi hambatan bagi litigasiperubahan iklim apabila terdapat inkonsistensi interpretasi terkait kedudukanhukum di Pengadilan. Selain itu, PTUN Denpasar belum dapat melihatkekhususan dari emisi gas rumah kaca yang merupakan karakteristik isuperubahan iklim. Padahal, dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia, perkaraini memiliki potensi besar untuk mendorong pembaruan hukum.

---

Climate change litigation cases have been growing in numbers and identified in

various jurisdictions, including Indonesia. However, the characteristic on climate

change issues that differ from conventional environmental problems lead to

several legal issues arise in climate change litigation. One of them is legal

standing as the procedural barrier on climate change litigation. On Indonesia’s

first EIA related climate change litigation case, Celukan Bawang Coal-Fired

Power Plant, PTUN Denpasar rejected the plantiff’s claim as they failed to fullfill

the legal standing criteria. This study will examine how is standing provision in

Indonesia arises as a procedural barrier by comparing the case with two other

cases in two different jurisdictions,such as Earthlife v. MoE and Border Power

Plant v. DoE and BLM. Furthermore, this study will examine PTUN Denpasar’s

consideration on greenhouse gases emission as one of the core characteristics of

climate change issue. This study concludes that standing provision in Indonesia

may pose a procedural barrier for climate change litigation if interpreted

inconsistently by the court. In addition, PTUN Denpasar has failed to show an

adequate understanding on greenhouse gasses as the core of climate change issue.

Reflecting on Indonesia’s current legal framework, this case used to have a huge

potential on promoting legal reform."

"Sebagian studi komunikasi perubahan iklim berfokus kepada pembingkaian isu yang dilakukan oleh media arus utama. Penelitian kali ini mencoba berkontribusi dalam studi sejenis dengan melakukan komparasi pembingkaian antara media arus utama dan media niche dalam konteks negara berkembang. Studi diarahkan kepada perbandingan kedalaman, pembingkaian dan penggunaan sumber informasi, dengan metode analisis isi kuantitatif, antara Kompas.com, sebagai media arus utama, dan Mongabay.co.id, sebagai media niche di Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan kedalaman dan keragaman perspektif peliputan dari media niche. Secara keseluruhan, bingkai dampak dan atribusi pertanggungjawaban, dan sumber informasi yang berasal dari pemerintah Indonesia, cenderung digunakan oleh kedua kanal berita. Perbedaan terlihat dari Mongabay.co.id yang mengikutsertakan suara masyarakat lokal, dan lebih berfokus pada peliputan isu advokasi terkait perubahan iklim. Sedangkan Kompas.com mencoba menyeimbangkan sumber informasi dan cenderung tidak mengambil posisi secara eksplisit.

---

Some studies on climate change communication focus on issue framing conducted by mainstream media. This research aims to contribute to a similar study by comparing the framing between mainstream and niche media in the context of developing countries. The study focuses on the depth, framing, and use of information sources, using quantitative content analysis methods, between Kompas.com as mainstream media and Mongabay.co.id as niche media in Indonesia. The results show the depth and diversity of coverage perspectives from niche media. Overall, impact framing, accountability attribution, and information sources from the Indonesian government still tend to be used by both news channels. Differences are observed in Mongabay.co.id, which includes the voices of local communities and focuses more on advocacy  coverage related to climate change. In contrast, Kompas.com attempts to balance information sources and tends not to take explicit positions."

"ABSTRAKDampak perubahan iklim mempengaruhi perekonomian dan masyarakat, tetapi saat ini belum tercermin dalam sistem akuntansi yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi. Sistem akuntansi yang mengintegrasikan data ekonomi, sosial, dan lingkungan akan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem akuntansi Social Environmental Economic Accounting Matrix SEEAM tahun 2008 yang mengintegrasikan Sistem Neraca Sosial Ekonomi SNSE , dengan dampak perubahan iklim yang ditimbulkan oleh emisi GRK dan menganalisis SEEAM untuk mengetahui dampak perubahan iklim pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian berupa terbangunnya SEEAM perubahan iklim tahun 2008 yang mengambarkan penurunan PDB tahun 2008 sebesar Rp215.336,64 Miliar atau 4,18 PDB akibat dampak perubahan iklim. Lebih lanjut, analisis atas SEEAM menunjukkan bahwa pendapatan institusi, nilai tambah dan konsumsi atas output sektor produksi mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak perubahan iklim. Kebaruan penelitian ini adalah pada penyusunan SEEAM yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dengan menggunakan nilai moneter sehingga dapat menjadi alat analisis kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

---

ABSTRACTClimate change have impacted to the economy and people but haven rsquo;t been incorporated in the national accounting system for decision making tool in the economic development. The accounting system that has already incorporated economy, social and environment data in it makes the development policy tend to more sustainable. This research want to develop the Social Environmental Economic Accounting Matrix SEEAM year 2008 by integrating Indonesia Social Accounting Matrix SAM 2008 with the impact of climate change to be used for decision making tool and, to know how the climate change will impact the economy and people walfare. The research has developed the Climate Change SEEAM year 2008 and shows that the decreasing of the GDP in 2008 by Rp215.336,64 Billion or 4,18 GDP caused by climate change. Furthermore, the climate change also decreases the income of the household, the value-added and the consumption of the production of the Sector. The novelty of the research is the development of the SEEAM that has already integrated the monetary value of the economy, social and environment activities for the economy development decision making tools. "

"Persoalan perubahan iklim yang mengedepankan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak bisa didekati semata-mata dari satu disiplin ilmu. Dalam persoalan ini terkandung dimensi-dimensi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan bahkan budaya. Disamping itu, dikaitkan dengan pembuatan kebijakan (decision making), persoalan perubahan iklim juga melibatkan dimensi yang luas, dari dimensi lokal, nasional sampai internasional"

"Mangrove merupakan tanaman yang memiliki banyak fungsi penting, diantaranya fungsi perlindungan dari ancaman perubahan iklim dan penyerap karbon di atmosfer. Mangrove memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap faktor abiotic disekitar, namun kemampuan adaptasi setiap mangrove berbeda, sehingga faktor abiotik bisa menjadi ancaman bagi keberadaan mangrove. Kebutuhan lahan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk juga menjadi tantangan dan ancaman kepada keberadaan mangrove di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan area mangrove dan faktor fisik yang menjadi ancaman terhadap mangrove. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif keruangan dengan memanfaatkan data penginderaan jauh. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan area mangrove terjadi di keempat zonasi penelitian dimana terjadi penurunan luasan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sebanyak 1.030,40 Ha dan peningkatan di tahun 2021 sebanyak 199,53 Ha. Penurunan luasan mangrove memiliki temporal yang berbeda di setiap zona. Sedangkan peningkatan luasan terjadi di seluruh zona pada tahun 2021. Faktor yang menjadi ancaman bagi ekosistem mangrove adalah penurunan curah hujan lebih dari 500mm per tahun.

---

Mangroves are plants that have many important functions, including the function of protecting from the threat of climate change and absorbing carbon in the atmosphere. Mangroves have a high degree of adaptation to the surrounding abiotic factors, but the adaptability of each mangrove is different, so that abiotic factors can be a threat to the existence of mangroves. The need for land that continues to increase along with population growth is also a challenge and threat to the existence of mangroves in coastal areas. This study aims to determine changes in mangrove areas and physical factors that pose a threat to mangroves. The method used in this research is descriptive spatial analysis by utilizing remote sensing data. The results showed that changes in mangrove areas occurred in the four research zones where there was a decrease in area from 2017 to 2020 by 1.030,40 Ha and an increase in 2021 by 199,53 Ha. The decrease in mangrove area has a different temporal in each zone. Meanwhile, an increase in area will occur in all zones in 2021. Physical environmental factors that pose a threat to the mangrove ecosystem are a decrease in rainfall of more than 500 mm per year."

"Capitalism's addiction to fossil fuels is heating our planet at a pace and scale never before experienced. Extreme weather patterns, rising sea levels and accelerating feedback loops are a commonplace feature of our lives. The number of environmental refugees is increasing and several island states and low-lying countries are becoming vulnerable. Corporate-induced climate change has set us on an ecocidal path of species extinction. Governments and their international platforms such as the Paris Climate Agreement deliver too little, too late. Most states, including South Africa, continue on their carbon-intensive energy paths, with devastating results. Political leaders across the world are failing to provide systemic solutions to the climate crisis. This is the context in which we must ask ourselves: how can people and class agency change this destructive course of history? Volume three in the Democratic Marxism series, The Climate Crisis investigates eco-socialist alternatives that are emerging. It presents the thinking of leading climate justice activists, campaigners and social movements advancing systemic alternatives and developing bottom-up, just transitions to sustain life. Through a combination of theoretical and empirical work, the authors collectively examine the challenges and opportunities inherent in the current moment. This volume builds on the class-struggle focus of Volume 2 by placing ecological issues at the centre of democratic Marxism. Most importantly, it explores ways to renew historical socialism with democratic, eco-socialist alternatives to meet current challenges in South Africa and the world."

"Achieving climate justice is increasingly recognized as one of the key problems associated with climate change, helping us to determine how good or bad the effects of climate change are, and whether any harms are fairly distributed. The numerous and complex issues which climate change involves underline the need for a normative framework that allows us both to assess the dangers that we face and to create a just distribution of the costs of action. This collection of original essays by leading scholars sheds new light on the key problems of climate justice, offering innovative treatments of a range of issues including international environmental institutions, geoengineering, carbon budgets, and the impact on future generations. It will be a valuable resource for researchers and upper-level students of ethics, environmental studies, and political philosophy."