Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberhasilan enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT hasil pemilu 2014 dalam mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) responsif gender merupakan fenomena penting bagi representasi politik perempuan di wilayah kuatnya budaya patriarki. Maka dengan alat analisa representasi substantif dari Hanna Pitkin, dan modal sosial dari Robert Putnam, penelitian ini mengambil kasus enam perempuan dalam menjalankan aktivitas perwakilan, mulai dari pra pemilu, menjadi kandidat, kemudian terpilih, hingga terlibat dalam penyusunan tiga perda responsif gender pada tahun 2016.Penelitian ini menggunakan teori representasi substantif “acting for” dari Hanna Pitkin dan teori modal sosial dari Robert Putnam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019.Temuan penelitian ini menunjukkan budaya patriarki – dalam bentuk latar belakang dan dukungan laki-laki (suami, ayah) yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, politisi, dan kepala daerah – berkontribusi pada pencalonan di partai dan keterpilihan enam perempuan tersebut. Modal sosial kandidat perempuan berupa hubungan kekerabatan dengan elite laki-laki, dalam kasus NTT, ternyata menghasilkan keterpilihan perempuan yang tertinggi di DPRD NTT (naik 100 persen dibanding pada pemilu 2009). Sementara itu, profesi, rekam jejak, dan pengalaman jejaring enam anggota perempuan yang telah memiliki kedekatan dengan isu perempuan sebelum mereka terpilih, berkontribusi pada dua hal: perspektif gender yang solid, dan aktivitas mewakili kepentingan perempuan dalam penyusunan perda responsif gender (Perda Kesehatan Ibu dan Anak, Perda Lingkungan Hidup, dan Perda Tenaga Kerja Indonesia). Implikasi teoritis dari teori Hanna Pitkin tentang representasi substantif “acting for” dapat dilakukan oleh enam perempuan ini dengan perspektif gender yang diperolehnya dari pengalaman jejaring dan rekam jejak. Sedangkan dari teori modal sosial Robert Putnam menunjukkan proses masuk dan keberhasilan enam perempuan ini dalam kontestasi politik dipengaruhi oleh budaya patriarki melalui nama besar laki-laki (suami, ayah) yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dan komunikasi mereka yang bersifat daily politics.

---

The election of six female representatives in East Nusa Tenggara's regional legislative body in the 2014 elections have propelled the birth of gender-responsive regional policies. This marks a monumental moment in women's political representation, specifically in geographical areas that are deeply-rooted in patriarchy. This study follows these women's activities, starting from before the election, during the candidacy, when they were elected, and their involvement in the formulation of three gender-responsive policies in 2016 through the lenses of Hanna Pitkin's substantive representative analysis tool and Robert Putnam's social capital theory.

This study uses Hanna Pitkin's "acting for" substantive representation and Robert Putnam's social capital theory. The method used in this research is qualitative in nature and involves an in-depth interview with the six women who were incumbent during the 2014-2019 period.

The principal findings of this study reveals that having originated from a culture that is patriarchal, support from men (husbands and fathers) who are public and cultural figures, as well as politicians is a contributing factor towards the candidacy and election of these women.Social capital, which comes in the form of these women's connection with male elites have also resulted in their election (a 100 percent increase compared to the previous 2009 election). Meanwhile, the profession, track record, and networking experience of these six women before the election are closely related to women's issues and contributed towards a solidified perspective on gender and an active participation in fighting for gender-responsive policies that would cater the interests of women. (Local Regulation on Mother and Child Health, Local Regulation on the Environment, and Local Regulation on Indonesian Migrant Workers).

The theoretical implication of Hanna Pitkin's theory on "acting for" substantive representation is that these women were enabled to act for their constituents because of their perspective on gender that was obtained through their track record and networking experience. On the other hand, Robert Putnam's social capital theory shows that the entry process and the success of these women in political contestation is affected by the patriarchal culture, namely the fame of men (their fathers and/or husbands) that had influence amongst the people and their 'daily politics' communication style."

"Salah satu strategi untuk menunjang program pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di beberapadaerah adalah pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemanfaatan EBT menjadi alternative sebagai antisipasi semakin berkurangnya bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik serta keterbatasan PLN untuk menjangkau lokasi luar dan terpencil.Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan Rasio Elektrifikasi (RE) terendah di Indonesia. Namun di sisi lain Pulau Sumba memiliki sumber alam yang melimpah yang berpotensi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan yang salah satu adalah Pembangkit Listrik dengan Teknologi Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Data menunjukkan bahwa persoalan EBT ini bukan hanya pada supply demand, namun juga pada keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan ketika pembangkit tenaga listrik EBT telah difungsikan. Beberapa desa yang telah dilakukan program elektrifikasi menggunakan energi terbarukan mengalami kendala dalamhal keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan akibat kurang kuatnya kelembagaan yang mengelola pengoperasion pembangkit dengan energi terbarukan yangtelah dibangun.Penelitian ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan di atas dengan tujuan: mengidentifikasi dan menganalisa aspek-aspek yang mendorong kinerja kelembagaan pengelolaan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan khususnya pada PLTMH. Penelitian ini focus pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang terbangun di Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa aspek utama yang berpengaruh terhadapat pengelolaan dan pemeliharaan PLTMH di Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah aspek regulasi, aspek kognitif, aspek normatif, aspek manajemen, aspek pengelolaan keuangan dan aspek teknis. Model aspek yang paling berpengaruh adalah aspek regulasi. Model aspek yang berpengaruh diantaranya adalah aspek regulasi dengan sub indikator yakni ketersediaan aturan formal di tingkat pemangku kepentingan dan masyarakat terkait tata kelola pengelolaan dan pemeliharaanPLTMH.

---

One strategy to support government programs in increasing electrification ratios in several regions is the use of Renewable Energy (ET). Utilization of ET is an alternative to anticipate the reduction in fossil fuels as a power plant and the limitations of PLN to reach outside and remotelocations.

Sumba Island, East Nusa Tenggara Province (NTT) is one of the regions with the lowest Electrification Ratio (RE) in Indonesia. But on the other hand, Sumba Island has abundant natural resources which have the potential for the construction of New and Renewable Energy (NRE) Power Plants. One of the potential energy sources that can be developed on Sumba Island is a Micro Hydro Power Technology (PLTMH) Power Plant. The data shows that this NRE problem is not only in the supply demand, but also in the sustainability of opeartion and maintenance when the EBT power plant has been functioning and operating. Some villages that have been carried out electrification programs using renewable energy experience obstacles in terms of sustainability management and maintenance due to lack of institutional capacity to manage the operation of the plant with renewable energy that has been built. Based on this, further research is needed to identify aspects that can encourage institutional operation and maintenance of sustainable EBTPower Plants.

This research was developed to answer the above question with the aim of: discussing and analyzing aspects that support the improvement of the safety and maintenance of a new and renewable energy power plant specifically for PLTMH. The focus of this research is on the Micro Hydro Power Plant that was built on Sumba Island, East Nusa Tenggara Province.

The results obtained show that the main aspects that influence the management and maintenance of PLTMH in Sumba Island, East Nusa Tenggara Province are regulatory aspects, cognitive aspects, normative aspects, management aspects, financial management aspects and technical aspects. The most influential aspect model is the regulatory aspect. The influential aspect model includes the regulatory aspect with sub indicators, namely the availability of formal rules at the stakeholder and community level related to the management and maintenance of PLTMH."

"ABSTRAKNama : Ika KhairunnisaProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : ldquo;HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGANPENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG PADA WUSDI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 rdquo;Pembimbing : Dr. dr. Helda, MKes.World Population Data Sheet tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia merupakanpendudukan terbanyak sebesar 251 juta. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginyaTFR di Indonesia dengan angka menetap sebesar 2.6 , hal ini masih belum mencapaitarget RPJMN tahun 2015-2019 sebesar 2,3 . Salah satu upaya dalam pengendalianpenduduk dan menurunkan angka kelahiran yaitu dengan penggunaan metodekontrsepsi jangka panjang yang dinilai efektif dan efesian bagi wanita usia subur. DiIndonesia cakupan penggunaan MKJP masih rendah sebesar 10,2 sedangkan di NTBsebesar 11,3 , angka tersebut masih di bawah target BKKBN tahun 2016 tentangpencapaian penggunaan MKJP sebesar 21,1 . Kurangnya pemakaian kontrasepsijangka panjang ini dikarenakan berbagai macam faktor diantaranya kurangnyadukungan suami. Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan dukungan suami denganpenggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankuantitatif desain cross sectional menggunakan data sekunder endline survey ImprovingContraceptive Method Mix ICMM diselenggarakan oleh Jhon Hopskins University JHU-CCP bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP , Pusat PenelitianKesehatan Universitas Indonesia, Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN di 6Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 dengan besar sampel 4.822orang. Hasil analisis bivariat pada penelitian ini menyebutkan tidak terdapat hubunganbermakna menurut statistik antara dukungan suami dengan penggunaan MKJPberdasarkan nilai uji statistik p value = 0,135 POR = 1,14 CI 95 = 0,96-1,35 .Diskusi dan pengambilan keputusan yang dilakukan suami terhadap WUS dalampenggunaan alat kontrasepsi, secara keseluruhan belum berkontribusi dalam pemilihanmetode atau jenis alat kontrasepsi yang efektif dan efesien yaitu MKJP sehingga lebihtingginya penggunaan Non-MKJP di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil uji regresilogistik menunjukkan dukungan suami berhubungan dengan penggunaan MKJP setelahdikontrol oleh pendidikan POR = 1,37 , pengetahuan POR= 7,04 dan adanya interaksiantara dukungan suami dengan keterpaparan informasi media dengan POR = 3,99.Sehingga, WUS dengan adanya dukungan suami dan keterpaparan media memilikipeluang 3,99 kali untuk berdiskusi dengan suami menggunakan MKJP dibandingdengan WUS yang tidak ada dukungan suami dan tidak terpapar media.Kata kunci:Dukungan Suami, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

---

ABSTRACTName Ika KhairunnisaStudy Program Public HealthTitle ldquo Relationship Between The Husband Support And UsingLong Term Contraception Methods In Reproductive Women At Nusa TenggaraBarat Province 2016 rdquo Counsellor Dr. dr. Helda, MKes.World Population Data Sheet 2014 shows that Indonesia is the most occupied by 251million. One factor is the high TFR in Indonesia with a fixed rate of 2.6 , it still has notreached the target RPJMN 2015 2019 of 2.3 . One of the efforts in controlling thepopulation and reducing the birth rate is the use of long term contraceptive methods thatare considered effective and efficient for women of childbearing age. In Indonesia thecoverage of MKJP is still low at 10.2 while in NTB it is 11.3 , the figure is stillbelow the target of BKKBN 2016 about the achievement of MKJP of 21.1 . Lack oflong term use of contraception is due to various factors including lack of husbandsupport. The purpose of this study to analyze the relationship of support of the husbandwith the use of MKJP in West Nusa Tenggara. This research uses cross sectional designquantitative research type using secondary data of endline survey ImprovingContraceptive Method Mix ICMM organized by Jhon Hopskins University JHUCCP in cooperation with Yayasan Cipta Cara Padu YCCP , Health Research CenterUniversity of Indonesia, Ministry of Health and BKKBN in 6 districts of West NusaTenggara Province in 2016 with a sample size of 4,822 people. The result of bivariateanalysis in this study mentioned that there was no statistically significant relationshipbetween husband support and MKJP use based on statistical test value p value 0,135POR 1,14 CI 95 0,96 1,35 . Discussion and decision making by husbands againstWUS in the use of contraceptives, as a whole, has not contributed to the selection ofeffective or efficient method of contraceptive methods, ie MKJP so that the higher useof Non MKJP in West Nusa Tenggara Province. The result of logistic regression testshowed that husband support was related to the use of MKJP after controlled byeducation POR 1.37 , knowledge POR 7.04 and the interaction between husbandsupport and media information exposure with POR 3.99. Thus, WUS with the supportof husbands and media exposure has a chance 3.99 times to discuss with the husbandusing MKJP compared with WUS that no husband support and not exposed to themedia.Keywords Support Husband, Long Term Contraception Method, Nusa Tenggara Barat Province."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor mana saja yang menjadi unggulan dan bagaimana peranan Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Input-Output (I-O). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil yaitu tahun 2010 sektor kunci dalam perekonomian Provinsi NTT adalah sektor bangunan. Nilai pengganda output terbesar adalah Industri Semen. Nilai pengganda pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah Jasa-jasa lainnya. Grafik MPM paling tinggi pada tahun 2010 adalah Sektor bangunan Kajian ini berkesimpulan bahwa anggaran dan belanja pemerintah daerah bisa mendorong perekonomian tumbuh lebih baik apabila dialokasikan ke sektor perkebunan dan sektor bangunan.

---

The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector. The conclusion of this research is government spending will give big impact to the economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector and plantation sector."

"Penelitian ini mencoba mencari pengaruh elektrifikasi terhadap produktivitas. Data yang digunakan adalah data panel pada level kabupaten dan kota dalam rentan waktu 2014-2019. Pada penelitian ini produktivitas didekatkan dengan PDRB per kapita. Dari hasil estimasi didapatkan bahwa elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2014-2019 secara nasional, pulau Sumatera, dan pulau Kalimantan. Adanya elektrifikasi dapat menunjang produktivitas, seperti penerangan, penggunaan mesin yang lebih efisien, peralatan rumah tangga, dan ICT atau komunikasi. Sehingga perlu dilakukan pemenuhan elektrifikasi di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita.

---

This study aims the effect of electrification on productivity. We used data panel on kabupaten dan kota level with 2014-2019 period. In this study, productivity defined as GDRB per capita.estimation result shows that the electrification ratio has a positive and significant effect to GDRP per capita on 2014-2019 nationally, in Sumatera island, and Kalimantan island. The presence of electrification can support productivity, such as lightning, use of mahines more efficiently, home appliance, and ICT or communication. Therefore, electrification should be fulfilled in Indonesia to increase GDRP per capita growth."

"Fokus penelitian ini adalah pengusaha dalam dunia politik Studi Pada DPR RI Periode 2014-2019 . Penelitian ini dilatarbelakangi karena jumlah pengusaha yang menjadi anggota DPR RI Periode 2014-2019 meningkat signifikan sebesar 266 47,54 dibandingkan dengan periode sebelumnya dari tahun 2009-2014 yang hanya berjumlah 215 39,09 . Penelitian ini menggunakan teori Frederick 2006 dengan melihat 17 karekteristik yang melekat pada diri entrepreneur seorang pengusaha untuk menjadi anggota DPR RI Periode 2014-2019.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan dari lima orang anggota DPR RI Periode 2014-2019 dari partai Golkar, Demokrat, PAN dan PKB. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik yang ada dalam diri anggota DPR RI periode 2014-2019 adalah komitmen, dorongan kuat untuk berprestasi, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, Inisiatif dan tanggung jawab, pengambilan keputusan yang persisten, mencari umpan balik, Internal locus of control, toleransi terhadap ambiguitas, pengambilan resiko yang terkalkulasi, integritas dan reliabilitas, toleransi terhadap kegagalan, energi tingkat tinggi, kreatif dan inovatif, visi, independen, percaya diri dan optimis dan membangun tim. Dari semua karakteristik yang melekat dalam diri pengusaha ternyata faktor yang paling dominan adalah dorongan kuat untuk berprestasi.

---

The focus of this study is a entrepreneur in the politic case study of DPR RI in Period 2014 2019 . This research is motivated because the number of entrepreneurs who are members of the DPR RI 2014 2019 period increased significantly by 266 47.54 compared with the previous period of 2009 2014 which amounted to only 215 39.09. This study uses the theory of Frederick 2006 to see the 17 characteristics inherent in the entrepreneur an entrepreneur to become a member DPR RI from 2014 to 2019 period. This study used qualitative methods to take the informant of the five members of DPR RI 2014 2019 period of the Golkar party, the Demokrat, PAN and PKB.

Results of this study concluded that the characteristics that exist in the period 2014 2019 member of Parliament is a commitment, a strong urge for achievement, and goal oriented opportunities, initiative and responsibility, decision making persistent, seek feedback, internal locus of control, tolerance for ambiguity, taking calculated risks, integrity and reliability, tolerance to failure, high energy, creative and innovative, vision, independent, confident and optimistic and team building. The conclusion of this study describe that members of Parliament in DPR RI in period 2014 2019 the characteristics inherent in the entrepreneur turns the most dominant factor is the strong urge for achievement."

"Air bersih berperan penting pada kesejahteraan hidup dan pembangunan wilayah. Karakteristik wilayah Labuan Bajo berupa kepulauan dengan kondisi geomorfologi berupa perbukitan menyebabkan masalah krisis air bersih. Masalah penelitian adalah adanya pengembangan wilayah di Labuan Bajo yang tergolong kawasan semi-arid untuk keperluan pariwisata berpotensi menimbulkan krisis air bersih. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketersediaan sumber air bersih, melihat kebutuhan air domestik dan pariwisata, menganalisis daya dukung air dan sosial, serta merumuskan model pengeloaan air bersih yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah metode campuran berupa analisis daya dukung, deskriptif, analisis spasial, dan metode fuzzy topsis untuk penentuan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukan kebutuhan air pariwisata pada tahun 2028 akan melebihi kebutuhan air domestik. Daya dukung air pada 56,87% wilayah di Kabupaten Manggarai Barat berstatus defisit. Biaya pengeluaran air rumah tangga di lokasi penelitian rata-rata Rp 192.000 atau sebesar 10% dari pendapatan. Pengelolaan air bersih di Labuan Bajo agar berkelanjutan perlu dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan menggunakan teknologi yang mudah dikelola oleh masyarakat dan mampu melestarikan nilai kearifan lokal Borang Wae. Pemukiman penduduk yang berada di sempadan sungai dapat menggunakan pemurnian air sungai berbasis lahan basah buatan, dan pemanen air hujan untuk pemukiman yang berada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebutuhan air pariwisata pada pulau-pulau kecil dan pesisir dapat dilakukan dengan desalinasi air laut dan Watergen Technology

---

Clean water is essential for the welfare of life and regional development. Characteristics of the Labuan Bajo region are an archipelago and geomorphological conditions in the form of hills that cause clean water crisis problems. Regional development in Labuan Bajo, classified as a semi-arid area for tourism needs, can potentially cause a clean water crisis. This study aims to analyze the availability of clean water sources, look at domestic and tourism water needs, analyze water and social carrying capacity, and create a sustainable clean water management model. This research used a mixed carrying capacity analysis, descriptive, spatial analysis, and topsis fuzzy methods to determine decision-making. The results show that tourism water demand in 2028 will exceed domestic water demand. The carrying capacity of water in 56.87% of the area in West Manggarai Regency has a deficit status. The cost of household water in the research location is an average of IDR 192,000 or 10% of income. Clean water management in Labuan Bajo, to be sustainable, needs to optimize the use of surface water using technology that is manageable for the community and can preserve the value of Borang Wae's local wisdom. Residential settlements on river banks can use river water purification based on artificial wetlands and rainwater harvesting for settlements on the coast and small islands. Tourism water demand on small islands and coastal areas can be used by seawater desalination and Watergen Technology."

"Dalam siklus reproduksi, bertambah usia, jumlah anak dan kondisi kesehatan menimbulkan kebutuhan jenis alat kontrasepsi baru yang lebih rasional. Peralihan ke metode yang tidak rasional dapat berdampak pada kehamilan tidak direncanakan. Pengetahuan yang tinggi serta persepsi efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi berhubungan dengan pola penggantian metode rasional. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pola penggantian metode kontrasepsi, serta membuktikan perbedaan hubungan pengetahuan serta persepsi penggunaan alat kontrasepsi dengan pola penggantian metode kontrasepsi rasional antara perempuan akseptor KB di Jawa Timur dan NTB.Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross-Sectional. Subyek penelitian adalah wanita usia subur dengan jumlah 4616 perempuan di Jawa Timur dan 4819 perempuan di NTB. Perubahan jenis kontrasepsi ditinjau dari perbedaan jenis kontrasepsi saat ini dengan sebelumnya selama rentang waktu mengikuti program KB. Penilaian rasionalitas ditinjau dari kecocokan metode kontrasepsi terakhir dengan usia, jumlah anak dan motivasi KB. Pengetahuan yang diukur terkait MKJP. Sementara persepsi yang diukur terkait efektifitas efek samping dan cara pemakaian dan efisiensi biaya dan kemudahan memperoleh alat kontrasepsi. Data dianalisis dengan meggunakan multilevel analisis regresi logistik berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian. Pola pengantian metode kontrasepsi didominasi oleh perpindahan dari non MKJP ke non MKJP lainnya. Hanya sebagian kecil perempuan berisiko tinggi yang beralih menggunakan kontrasepsi rasional baik di NTB maupun Jawa Timur. Persepsi terhadap efek samping terbukti berhubungan dengan pola penggantian rasional pada perempuan di Jawa Timur, dan persepsi terhadap cara pemakaian alat kontrasepsi terbukti berhubungan dengan pola penggantian metode kontrasepsi rasional pada perempuan di NTB. Persepsi terhadap biaya alat kontrasepsi terbukti berhubungan dengan pola penggantian metode kontrasepsi rasional pada perempuan di Jawa Timur dan NTB.Dapat disimpulkan ada perbedaan hubungan persepsi penggunaan alat kontrasepsi dengan pola penggantian metode kontrasepsi antara Jawa Timur dan NTB. Oleh karena itu, disarankan strategi KIE pada perempuan di Jawa Timur fokus pada penyelesaian masalah persepsi terkait efek samping dan pada perempuan NTB fokus pada penyelesaian masalah persepsi cara pemakaian alat kontrasepsi. Untuk menyelesaikan permasalah terkait persepsi biaya alat kontrasepsi pada perempuan di Jawa Timur dan NTB, perlu didukung keberlanjutan program penggratisan alat kontrasepsi pada masyarakat miskin dan juga masyarakat katagori lainnya melalui program BPJS.

---

In the reproductive cycle, the increasing age, number of children and health conditions lead to the need for more rational types of new contraceptives. Switching contraception to irrational methods may cause unintended pregnancies. High knowledge and perceptions of the effectiveness and efficiency of contraceptive use are related to the rational switching method pattern. Therefore, this study aims to evaluate the pattern of switching contraceptive methods, and to prove the difference association of knowledge and perception of contraceptive use with the pattern of rational switching contraceptive methods among women of Family Planning FP acceptors in East Java and West Nusa Tenggara.This study used a quantitative approach with Cross Sectional study design. Research subjects were women of reproductive age with 4616 women in East Java and 4819 women in West Nusa Tenggara. Changes in types of contraceptives were reviewed from the different types of contraceptives with the previous one during the timeframe of the FP program. Assessment of rationality was reviewed from the compatibility of the last method of contraception with age, number of children and family planning motivation. Knowledge was measured related to Long Term Contraceptive Method LTCM . While, perception rsquo s measurement was related to the effectiveness side effects and mode of use and efficiency cost and ease of obtaining of contraceptives. Data were analyzed using Multilevel Multiple Logistic Regression analysis to prove the research hypothesis.The switching pattern of contraceptive methods was dominated by changing from non LTCM to other non LTCM. Only a small proportion of high risk women switched to use rational contraception both in West Nusa Tenggara and East Java. Perceptions of side effect was associated with rational patterns of switching method in women in East Java, and perceptions of the use of contraceptives had relationship with patterns of rational contraceptive methods for women in West Nusa Tenggara. Perceptions of the cost of contraceptives was foundto be related withrational switching pattern of contraceptive methods among women in East Java and West Nusa Tenggara.In conclusion, there was a difference relationship of perceptionon contraception use and switching contraceptive method between East Java and West Nusa Tenggara. Therefore, it is recommended that Communication, Information and Education CIE strategies for women in East Java should focus on solving perceptual problems related to side effect while in West Nusa Tenggara women more focus on solving perception problems about how to use contraceptives. To solve the problems related to perception of contraceptive cost among women in East Java and West Nusa Tenggara, it is necessary to support the continuity of contraceptive application program for the poor and other categories through the Social Insurance Administration Organization Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS program."

"Keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dicerminkan dengan tingkat kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dicerminkan melalui Kapasitas Fiskal Daerah. Kementrian Keuangan tiap tahunnya mengeluarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang didalamnya terdapat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) untuk melihat perbandingan kapasitas fiskal suatu provinsi dengan rata-rata kapasitas fiskal provinsi se-Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki IKFD tertinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan nilai Kapasitas Fiskal Daerah yang formulanya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan dan teori fiscal capacity. Penelitian ini bertujuan untuk mengananalisis perkembangan nilai Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta tahun 2014-2019, beserta faktor-faktor dan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan nilai Kapasitas Fiskal Daerah. Perkembangan nilai Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2019 positif. Nilai Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor organisasi, proses, lingkungan, dan perkembangan teknologi. Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta melakukan strategi untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), kepatuhan pajak, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta kedepannya dalam rangka optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta.

---

The success of regional autonomy and fiscal decentralization can reflect the level of regional financial capacity. Regional financial capacity is reflected in the Regional Fiscal Capacity. The Ministry of Finance annually issues a Regional Fiscal Capacity in which there is an Regional Fiscal Capacity Index (IKFD) to see the comparison of the fiscal capacity of a province with the average fiscal capacity of provinces throughout Indonesia. DKI Jakarta Province is a province that has the highest IKFD (Regional Fiscal Capacity Index). This study uses a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. To see the development of the financial capacity of DKI Jakarta Province, the value of Regional Fiscal Capacity is needed, the formula for which is contained in the Minister of Finance Regulation and the theory of fiscal capacity. This study aims to analyze the development of the value of DKI Jakarta Regional Fiscal Capacity in 2014-2019, along with the factors and strategies implemented by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in order to optimize the value of Regional Fiscal Capacity. The development of the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta Province in 2014-2019 was positive. The value of the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta Province is known by organizational factors, processes, environment, and technological developments. The DKI Jakarta Regional Revenue Agency has implemented a strategy to increase the Regional Fiscal Capacity of the DKI Jakarta Province by increasing Human Resources (HR), monitoring taxes, and utilizing technology. Furthermore, the research is expected to provide input to the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in the future in order to optimize the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta."