Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan sektor informal memberikan lebih banyak kerugian dalam perkembangan ekonomi sebuah negara, dan individu yang berkerja pada sektor ini lebih rentan terhadap kemiskinan. Tetapi, teknologi berperan penting dalam menekan jumlah orang yang bekerja pada sektor informal dan meningkatkan produktivitas kerja. Studi ini bertujuan untuk meneliti seberapa jauh penggunaan internet pada aktivitas pekerjaan wirausahawan di sektor informal dapat meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 dan 2020. Hasilnya mengungkap bahwa penggunaan internet secara signifikan berkorelasi terhadap kenaikan pendapatan sebesar 11.8%. Pengaruh ini 12% lebih besar untuk wirausahawan di wilayah non-Jawa, dan wirausahawan laki-laki menikmati keuntungan 14% lebih tinggi dari perempuan. Selain itu, penggunaan media perdagangan elektronik formal berkontribusi 6.7% terhadap kenaikan pendapatan daripada penggunaan media non-formal, dan penggunaan media formal dan non-formal secara sekaligus memberikan efek kenaikan dua kali lipat. Hasil-hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunakan internet pada bisnis di sektor informal sangat penting, oleh karena itu disarankan bahwa pemerintah dapat mengurangi hambatan dalam mengakses internet dan mendukung perkembangan wirausaha di sektor informal.

---

The presence of the informal sector gives rise to more disadvantages in the economic development of a country, and individuals working in this sector are more vulnerable to poverty. However, technology plays an essential role in decreasing the extent of informality and increasing work productivity. This study was conducted to examine the extent to which the use of the Internet in the main job activity of entrepreneurs in the informal sector could increase their income. Accordingly, data from the Indonesian Labor Force Survey 2019–2020 was used. This study reveals that the use of the Internet significantly correlates with an increase in income by 11.8%. The effect was found to be 12% higher among entrepreneurs in the non-Java region, and male entrepreneurs were noted enjoy a 14% greater benefit than female ones. Meanwhile, the use of formal e-commerce platforms contributes to a 6.7% increase in earnings rather than the use of single non-formal platforms, and the using both platforms more than doubles the effect. The findings indicate that the use of the Internet for business in the informal sector is vital; therefore, it is suggested that the government reduce barriers to Internet access and support the development of digital entrepreneurship."

"ABSTRAKPenelitian ini mendiskusikan Sektor Informal dalam Ruang Ekonomi, dengan merunjuk pada Kota Depok sebagai lokus penelitian. Metodologi yang digunakan adalah Soft Systems Mehtodology based Action Research. Kerangka Teori yang digunakan adalah The New Institutionalism In Economic Sociology. Temuan penelitian ini adalah value bersama (ideologi) “Gotong-Royong” yang ada dalam diri aktor ekonomi di sektor informal, memberikan kontribusi positif pada outcome ekonomi. Rekomendasi teoritik yaitu (a) mempertimbangkan konteks saat menggunakan kerangka berpikir utama, (b) menggunakan model epistemologi untuk membangun tipe ideal yang dapat menggambarkan konteks lokus penelitian dan meletakkannya dalam kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa apa yang menjadi research interest. Rekomendasi praktik adalah perlu penguatan value-bersama (ideologi) untuk memperkecil potensi konflik horisontal dalam ruang ekonomi di sektor informal, dimana aktor-aktor yang berinteraksi adalah aktor dengan value etnik/agama masing-masing.

---

ABSTRACTThis research discusses the Informal Sector in the Economic Field. Locus of the research is Kota Depok. This research uses the methodology „Soft Systems Methodology based Action Research‟. By using the framework of thinking “The New Institutionalism In Economic Sociology”, the finding of this research is common-values (ideology) „Gotong-Royong‟ provides a positive influence to the economic outcome with low negative implications. Theoretical recommendations as follows (a) have to consider the context of the locus, (b) to use epistemology model as an ideal type based on context of the locus, to debate the phenomenon which is the research interest of the researcher. Practical recommendation is to strengthen common-value (Ideology) „Gotong-Royong‟ to avoid horizontal conflicts among actors of the economic informal sector."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas sektor informal dalam bidang perdagangan dalam menanggulangi kemiskinan. Dimana objek penelitian mengambil satu dari sebelas desa atau kelurahan tertinggal yang ada di DKI Jakarta, yaitu Kelurahan Galur Jakarta-Pusat. Melalui penelitian deskriptif kualitatif yang terlaksana selama lima bulan didapat hasil penelitian yang memberikan justifikasi pada pernyataan diatas.Sampel penelitian diambil dari pedagang sektor Jasa dan Perdagangan sebanyak 300 sampel yang diambil secara stratifikasi random. Stratifikasi ramdom tersebut diambil dari enam sekala usaha yang besarnya terbagi sesuai modal lancar yang dimiliki baik pada sektor informal bidang jasa maupun perdaganganDari penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sektor informal bidang jasa dan perdagangan sama-sama meningkatkan pendapatan orang miskin yang bermigrasi dari desa ke Kelurahan Galur. Dan yang terpenting dari hasil penelitian ini adalah sektor informal bidang perdagangan lebih efektif dibandingkan sektor informal bidang jasa, didalam meningkatkan pendapatan orang miskin.Keberhasilan menaikkan pendapatan melalui sektor informal bidang perdagangan adalah kondisi pengeluaran uang berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi di sektor informal, dari yang tadinya berada dalam garis kemiskinan hingga setelah memasuki sektor informal berhasil keluar dari garis kemiskinan."

"Tesis ini membahas Pembinaan Sektor Informal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung studi kasus pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sudah cukup Baik sesuai dengan amanat Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Manfaat dari pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan Kota Bandung dan kehadiran sektor informal ini menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat penganguran dan kemiskinan yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi terciptanya ketahanan daerah yang kondusif.

---

The purpose of this thesis discusses the Informal Sector Development undertaken Government of Bandung case study of street vendors who were in the city of Bandung. Qualitative research methods with techniques of data collection through interview, observation and documentation studies.

The results showed that the coaching is done by the Government of Bandung is quite good in accordance with the mandate of Bandung City Regulation Number 04 Year 2011 on Planning and Development of Street Vendors, Benefits of coaching vendors conducted by the City of Bandung is creating cleanliness, order and the beauty of the city of Bandung and the presence of the informal sector is creating jobs that can reduce the level of unemployment and poverty, which in turn have a positive impact for the creation of a conducive regional resilience."

"Penelitian ini berupaya menjelaskan relasi kekuasaan di antara aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem lapak pemulung di perkotaan. Relasi tersebut terkait dengan proses produksi dan reproduksi praktik sosial di dalam sektor ekonomi informal. Kajian ini menggunakan perspektif dialektika dinamis antara agensi dan struktur yang selalu mengalir di dalam kerangka ruang dan waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa agensi pemulung tidak hanya dipengaruhi oleh limitasi struktural, tetapi juga oleh pemantauan refleksif yang mereka lakukan. Ini menyebabkan terjadinya dua hal: Pertama, setiap relasi yang dibangun di dalam sistem lapak memiliki karakter yang berbeda-beda, sangat tergantung pada aspek spasial dan temporal; Kedua, sebagai implikasi, eksklusi sosial yang dialami pemulung terjadi secara dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam dirinya sendiri. Untuk memahami proses yang demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, diskusi terarah dan observasi, dengan disertai triangulasi data.

---

This research intends to explain the relations between actors involved in the system of waste picker shanties in the urban area. These relations are related to the process of production and reproduction of social practises in the informal economy. This study took the perspective of dynamic dialectics between agencies and structures, which always flow within the frame of space and time. Research findings show that waste-pickers agency is not only affected by structural limitations, but also by their reflexive monitoring. This leads to two things: first, each social relation built by waste-pickers has different characters, heavily dependent on spatial and temporal aspect; second, as an implication, the social exclusion experienced by waste-pickers happens in both ways, not only from the outside but also from within themselves. To understand the process, this research used qualitative method with exercising the technic of in-depth interview, directed discussion and observation, and by performing triangulation."

"Warung makan sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Kota Depok. Namun dibalik kenyamanan yang dirasakan konsumen warung makan, ada pekerja warung makan yang menerima gaji lebih kurang dari yang ditentukan dalam kebijakan upah minimum. Ini sangat menyedihkan karena pelanggaran kebijakan upah minimum terhadap pekerja warung makan, yang haknya harus dilindungi seperti halnya pekerja lain tidak diperhatikan oleh pemerintah. Atas dasar inilah, penulis ingin cari tahu gambaran umum tentang sistem pengupahan dalam usaha warung makan sebagai bagian dari sektor informal yang tentunya juga mendukung perekonomian kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris mewawancarai 20 warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok untuk Kemudian penulis mengidentifikasi masalah secara deskriptif dan analitis upah pekerja warung makan. Dimana penulis menemukan masalahnya Sistem pengupahan pekerja warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok tidak sesuai dengan ketentuan larangan pembayaran upah berdasarkan kebijakan upah minimum yang berlaku mengingat besarnya upah pokok yang diterima pekerja warung makan berada jauh di bawah UMK Depok. Terhadap kondisi ini, pemerintah tidak menegakkan hukum dalam bentuk sanksi atas dasar rasa kemanusiaan. Ini karena keterbatasan pemilik warung makan sebagai majikan untuk memberikan upah kepada pekerja kios makan sesuai kebijakan upah minimum, mengingat keuntungannya yang ada warung makan yang dihasilkan sebagai sumber penghasilan tidak banyak dan tidak banyak permanen. Penulis menyarankan agar ada pengawas ketenagakerjaan secara khusus ditugaskan untuk mengawasi penerapan sistem pengupahan Pekerja warung makan dan mekanisme wajib melaporkan hubungan kerja dan kondisi pekerja bagi pemilik warung makan sebagai majikan.

---

Food stalls have become an important part of people's lives in Depok City. However, behind the convenience that food stall consumers feel, there are restaurant workers who receive a salary that is less than what is stipulated in the minimum wage policy. This is especially sad because the government does not pay attention to the violation of the minimum wage policy against food stall workers, whose rights must be protected just like any other worker. On this basis, the author wants to find out an overview of the wage system in the food stall business as part of the informal sector which of course also supports the economy of the city of Depok. This study uses a juridical empirical research method of interviewing 20 food stalls in Beji District, Depok City. Then the authors identify the problem descriptively and analytically the wages of food stall workers. Where the author finds the problem. The wage system for food stall workers in Beji Subdistrict, Depok City is not in accordance with the provisions on the prohibition of paying wages based on the applicable minimum wage policy considering that the amount of basic wages received by food stall workers is far below the Depok UMK. Against this condition, the government does not enforce the law in the form of sanctions on the basis of a sense of humanity. This is due to the limitations of stall owners eat as employer to provide wages to kiosk workers eating according to the minimum wage policy, given the benefits that food stalls generate as a source of income are not many and not much permanent. The author suggests that there should be labor inspectors specifically assigned to oversee the application of the wage system for food stall workers and the mechanism for reporting the employment relationship and conditions of workers for restaurant owners as employers."

"Tujuan dari disertasi ini adalah (1) mengukur tingkat pembangunan TIK dengan pendekatan rumah tangga dan individu di level kabupaten/kota; (2) menganalisis peran TIK dan skill tenaga kerja terhadap distribusi pendapatan; dan (3) menganalisis peran TIK dan sektor informal terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan adalah raw data Susenas, Sakernas dan data lainnya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Studi pertama menggunakan analisis faktor menunjukkan bahwa pembangunan digital menyebar dari Indonesia bagian barat ke bagian tengah dan timur, dan dari kota-kota besar ke wilayah sekitarnya. RDDI di kabupaten/kota yang kurang berkembang, tumbuh lebih cepat dibandingkan kota yang lebih maju. Akibatnya, kesenjangan pembangunan TIK menurun dari 2015 ke 2019, dan wilayah Indonesia menjadi lebih konvergen secara digital. Studi kedua menggunakan teknik estimasi two-step system Generalized Method of Moments (GMM). Tiga indikator TIK yang digunakan yaitu RDDI, penetrasi komputer dan penetrasi telepon seluler. Hasil studi menunjukkan conditional effect TIK dengan skill tenaga kerja menurunkan terhadap ketimpangan. Hasil studi ketiga menunjukkan conditional effect TIK dan sektor informal juga mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan TIK memiliki dampak yang lebih luas dalam memodulasi dinamika sektor informal dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia jika minimum threshold penetrasi telepon seluler sebesar 36,56 persen dapat dicapai.

---

The objectives of this dissertation are (1) to measure the level of ICT development using a household and individual approach at the district/city level; (2) to analyze the role of ICT and workforce skills on income distribution; and (3) to analyze the role of ICT and the informal sector on income distribution in Indonesia. The datasets used are Susenas raw data, Sakernas and other data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The first study using factor analysis shows that digital development spreads from western Indonesia to the central and eastern parts of the country, and from big cities to surrounding areas. RDDI in less developed districts/cities grows faster than in more developed cities. As a result, the ICT development gap decreased from 2015 to 2019, and the Indonesian region became more digitally converged. The second study uses the two-step estimation technique of the Generalized Method of Moments (GMM) system. The three ICT indicators used are RDDI, computer penetration, and cell phone penetration. The results of the study show that the conditional effect of ICT on workforce skills reduces inequality. The results of the third study show that the conditional effect of ICT and the informal sector also reduces income inequality. If the minimum threshold for cellular phone penetration of 36.56 percent is met, the increase in ICT will have a broader impact in modulating the dynamics of the informal sector and reducing income inequality in Indonesia."

"Telah banyak penelitian tentang sektor informal, utama nya pedagang kaki lima. Akan tetapi suatu komunitas ataupun wilayah tertentu biasanya mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri. Hal ini patut dicermati agar kita tidak terjebak untuk menggeneralisir semua persoalan. Penelitian ini mengambil kasus pedagang kaki lima yang menetap malam hari di sepanjang Jalan Hargonda raga Depok. Pinggir jalan Margonda Raya yang menjadi lokasi para pedagang kaki lima ini adalah bukan tempat khusus yang diperuntukkan sebagai "pasar" kaki lima, akan tetapi para pedagang memanfaatkan lokasi kosong untuk menjajakan dagangannya selama jalan belum diperlebar atau setidaknya sebelum ada pelarangan dari Pemerintah Daerah. Mencermati posisi yang kurang menguntungkan ini memberikan kenyataan adanya ketidakpastian akan masa depan para pedagang, dalam arti rasa kurang aman dan nyaman dalam kontinyuitas usaha pada lokasi yang lebih tetap serta tidak terusik oleh alasan mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan, ataupun lalu-lintas. Walaupun setiap saat para pedagang di lokasi ini dapat saja dianggap mengganggu K. 3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) ataupun lalu-lintas, akan tetapi usaha ini dapat memberikan keuntungan ekonomis keluarga pedagang bahkan juga para karyawannya. Tegasnya lokasi ini telah memberikan kontribusi yang oukup berarti bagi "pengusaha" ekonomi lemah ini. Pengusaha jenis ini memang sering dihadapkan pada persoalan yang cukup sulit antara melanggar ketertiban dan mencari nafkah (makan). Dengan kata lain tidak makan sama sekali atau makan tetapi melanggar peraturan, sehingga urusan melanggar atau setidaknya dapat dianggap melanggar peraturan menjadi nomor dua. Pedagang umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang minim hal ini bukan saja ditunjukkan oleh usaha informal mereka, akan tetapi juga tingkat keawaman politiknya. Umumnya menganggap bahwa politik adalah bukan urusan orang kecil seperti pedagang kaki lima, dan tidak mengerti bahwa usaha sektor informal sering kali sebagai akibat dari kebijakan politik baik tingkat pusat maupun daerah. Pedagang di lokasi ini tidak mempunyai organisasi yang dapat dijadikan wadah untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, dan umunya tidak mempunyai ijin lokasi. Kenyataan ini secara legal-formal memberikan posisi yang kurang menguntungkan pedagang dimata pengambil keputusan (pemerintah). Kecenderungan pada umunya adalah pasrah jika sewaktu-waktu lokasi ini terlarang. Kepasrahan pelaku sektor informal ini menunjukkan sikap apatisme, sehingga sulit untuk diketaui ataupun di ukur tingkat kekuatan politiknya. Hal ini terbukti dari demonstrasi ataupun unjuk rasa oleh tukang becak dan pedagang kaki lima di Bandung bebrapa waktu yang lalu. Demonstrasi semacam ini dalam kekuatannya yang lebih lanjut dapat memiliki muatan politik yang dapat memaksa ataupun mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peristiwa semacam ini dapat terjadi dimanapun. Dengan mengetahui profil sektor informal ini, selain untuk menambah pengetahuan juga dapat dipakai sebagai pertimbangan Pemerintah dalam membuat keputusan untuk menangani masalah kaki lima agar lebih bersifat arif dan bijaksana. Mengingat usaha kaki lima ini pada umumnya merupakan pekerjaan maupun penghasilan utama bagi para pedagang, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan pedagang yang dapat menjadi picu keresahan social maupun gejolak massa. Pemerintah Daerah dalam menangani sector informal ini pada umumnya hanya dikaitkan dengan K 3 dengan alasan untuk mendapatkan Adipura (sebuah penghargaan atas prestasi K 3 dari Pemerintah Pusat), sehingga dimensi sosial ekonomi dari pedagang ini sering dikalahkan oleh kepentingan mandapatkan Adipura. Pelarangan pementasan Ketoprak Siswo Sudoyo di halaman Mangkunegaran oleh Walikota Solo adalah contoh yang masih hangat dalam ingatan kita. Adanya pementasan Ketoprak di halaman Mangkunegaran dianggap dapat mengundang kaki lima di lokasi ini sehingga dapat mengganggu Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban."