Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 178004 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bambang Hartoyo
Yogyakarta: Deepublish, 2021
347.016 BAM k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
I Wayan Parthiana
Bandung: Mandar Maju, 1990
341.48 WAY
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
I Wayan Parthiana
Bandung: Binacipta, 1987
341.598 WAY b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
R. Djenal Sidik Suraputra
Jakarta: UI-Press, 1991
959.8 SID r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Gunardi
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
347.016 GUN k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bakar Domery
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Grace Giovani
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36275
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Hartoyo
Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009
347.016 BAM s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
I Wayan Parthiana
Bandung: Alumni, 1983
341.48 WAY e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Nirmala
"Tesis ini membahas kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif kenotariatan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang memuat pinsip; efektif, efisien, terbuka, transparan, perlakuan adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dibuat dalam akta otentik.
Penelitian ini akan memberikan penilaian sejauh mana kekuatan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuat dengan akta dibawah tangan dapat memenuhi prinsip tersebut diatas dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Analisis data dilakukan dengan metoda kualitatif dan hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk perspektif analisis. Dari tinjauan hukum perdata, kontrak yang dibuat dengan akta dibawah tangan mengikat para pihak sepanjang isi dan tanda tangannya di akui oleh para pihak tersebut, namun dari perspektif kenotariatan akta tersebut tidak mempunyai bukti sempurna dan perlindungan hukum yang pasti.
Hasil penelitian menyarankan sebaiknya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat dengan akta notaris supaya kontrak tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, baik terhadap kekuatan pembuktian isi (materi) kontrak maupun keabsahan identitas para pihak dan keabsahan wewenang pejabat penandatangan kontrak sehingga dapat memberikan perlindungan yang objektif dan otentik terhadap pejabat penandatangan di hadapan pihak ketiga. Disamping itu dengan keterlibatan notaris dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan transparansi, integritas, keadilan dan perlindungan yang objektif bagi semua pihak.

This study is focusing on the contract of Government procurement on goods and services from notarial perspective based on the Presidential Decree No. 80, 2003, which regulated the principle of; effective, efficient, transparence, equal treatment for all stakeholders and accountable. In implementing that Decree, the signing of contract is not att and approved by Notary.
The study will discuss how is the procurement contract of good and services which is only made as personal written statement (akta dibawah tangan) in order to have force of law for protecting the parties (who signed the contract) which is inline with the principle of Presidential Decree No. 80, 2003. The qualitative method was used in the analysis of data and its result is presenting in perspective analysis. From the Private Law point of view, contract which is signed under personal written statement by the parties will bind the parties as long as the contents and signature are confessed by the parties. However, from the Notary perspective, that contract is not fully authentic evidence and not protected by law.
The study recommended that in order the contract of procurement on goods and services has an authentic evidence, the contract must be att and approved by Notary. Under that case, the evidence of contract contents and the originality of identity and authority of the parties will be objectively protected by law. Furthermore, with involvement of the Notary in the contract process of goods and services procurement will improve the transparency, integrity, fairness, and objective protection for the parties."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T25251
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>