Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana siap pakai dalam penanganan bencana nonalam pandemi Coronavirus Disease 2019. Penggunaan dana siap pakai tidak tepat digunakan untuk membiayai belanja dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019, disamping juga telah terdapatnya pilihan kebijakan kedaruratan untuk mengatasi situasi pandemi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep pengelolaan dana siap pakai sebagai salah satu anggaran penanggulangan bencana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga mengenai pengelolaan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Akan dipaparkan pula analisis perbandingan konsep kedua pendanaan tersebut dalam kerangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana siap pakai merupakan dana on-call yang tersedia dan dicadangkan dalam APBN yang dipakai untuk kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, sedangkan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional.

---

This research discusses the utilization of on-call funds (dana siap pakai) in non-natural disasters management of the Coronavirus Disease 2019 pandemic. The utilization of dana siap pakai is inappropriately used to fund expenditures in the Coronavirus Disease 2019 management, as well as the existence of emergency policy options to overcome the pandemic situation. Therefore, in this research, we will discuss the concept of managing dana siap pakai as one of the disaster management budgets in the perspective of Act No. 24 of 2007 on Disaster Management and also about budget management for Coronavirus Disease 2019 management in the perspective of Act No. 2 of 2020 on Issuance of Governance Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 to Become Law. A comparative analysis of the two funding concepts will also be presented in the framework of the Coronavirus Disease 2019. This research is a normative legal research that uses an explanatory method with the conceptual approach and statute approach. It is analyzed qualitatively. The results of the research show that dana siap pakai is on-call funds that are available and reserved in the APBN which are used only for disaster management activities during disaster emergency response, while the budget for the Coronavirus Disease 2019 is used to funds the response activity on pandemic and economic recovery."

"Penyakit koronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan suatu penyakit baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pada awal tahun 2020, penyakit ini telah menjadi bencana nonalam berupa pandemi di lebih dari 200 negara di dunia. Negara-negara tersebut memiliki pengelolaan bencana yang berbeda-beda tergantung dari kerentanan, dampak bahaya yang ditimbulkan, karakteristik sosial, serta kondisi geografis di negaranya. Di Indonesia tersendiri, hingga tanggal 28 Juli 2020, pemerintah masih berusaha mengendalikan pandemi COVID-19 agar penyebarannya tidak semakin meluas. Sementara itu, sudah ada beberapa negara yang saat ini telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan sangat baik, beberapa diantaranya adalah Tiongkok dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik serta menggunakan metode tinjauan kepustakaan (literature review) dan bertujuan untuk memberikan gambaran pengelolaan bencana nonalam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta negara yang telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku elektronik, situs web pemerintah, basis data, dan mesin pencarian terpercaya dengan memasukkan kata kunci yang sesuai. Implementasi pengelolaan bencana dilihat berdasarkan pedoman pengelolaan pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh WHO serta teori siklus manajemen bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memenuhi 28 dari 30 aspek pengelolaan bencana. Sementara itu, Vietnam telah memenuhi 29 dari 30 aspek dan Tiongkok telah memenuhi seluruh aspek. Meskipun demikian, kedua negara tersebut berhasil melandaikan kurva laju peningkatan kasus, sedangkan Indonesia belum berhasil. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor mulai dari masyarakat yang tidak patuh, kebijakan yang lemah, pelaksanaan testing yang minim, data yang tidak akurat, hingga pemerintah yang kurang tegas. Pemerintah Indonesia dapat menjadikan negara Tiongkok dan Vietnam yang telah berhasil mengelola dan mengendalikan pandemi COVID-19 sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya.

---

Coronavirus Disease 2019 also known as COVID-19 is a new emerging disease transmitted by SARS-CoV-2. In the beginning of 2020, COVID-19 has been a non- natural disaster in the form of pandemic in over 200 countries around the world. Every country has their own ways and capabilities to manage a disaster. It depends on the vulnerabilities, hazards, social characteristics, and geographical conditions. As of July 28th 2020, the government of Indonesia is still striving to slow the widespread of COVID- 19 in the country. On the other side, China and Vietnam have managed to control the spread of the disease very well. This research is using qualitative approach and descriptive analytic with literature review method. This research aims to see the overview of non- natural disaster management that have been implemented by Indonesia and the success story of China and Vietnam in managing the pandemic. Data and information being used in this research are taken from electronic books, governmental database, websites, and qualified search engines by typing corresponding keywords. The result of this research shows that Indonesia has checked 28 out of 30 aspects of COVID-19 disaster management. Meanwhile, Vietnam has checked 29 out of 30 aspects and China has completed all checklists. Nevertheless, both countries have successfully flattened the curve of COVID-19 case number, but not with Indonesia. It could happen because there are several factors, such as disobedient society, weak policies, low testing ratio, inaccurate data, and careless government. As a suggestion, Indonesia should learn applicable lessons from China and Vietnam to take significant steps to slow the spread of the virus."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010 di Kabupaten Sleman yang dikhususkan pada mitigasi dalam tahap prabencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara beserta data sekunder. Hasil menyebutkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana telah diwujudkan dengan adanya upaya mitigasi fisik dan non fisik dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah direncanakan dalam RPJMD tahun 2005-2010. Penelitian ini menyarankan dalam mitigasi bencana perlu meningkatkan sosialisasi dengan berbagai pendekatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas EWS; menambah jumlah personil Tim SAR beserta kelengkapannya; memberdayakan peran BPBD dengan mengembangkan kebijakan maupun kegiatan mitigasi yang baru.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the analysis implementation of regulation number 24/2007 on Mount Merapi disaster 2010 in Sleman district especially the stage of pre-disaster in mitigation. This research uses qualitative approach and qualitative method data from interview therewith secondary data to get some research data. Result of this research mention the policy implementation of disaster management realized with the mitigation of physical and non physical from Sleman Government in RPJMD year of 2005-2010. This research suggest need to improve socialization of disaster mitigation with a variety of approaches; improve the quality and quantity of EWS; increase the personnel of SAR and the equipment too; empower the BPBD role in developing policy or activities of mitigation."

"

Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat karena krisis ekonomi dan kesehatan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dijadikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keadaan darurat covid-19. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini mengenai alasan perubahan APBN dengan mekanisme di dalam Perppu 1/2020 dan mekanisme perubahan APBN yang diatur di dalam UU 2/2020. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya kapasitas yang memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan APBN dengan cepat dan tanggap seperti yang dilakukan Parlemen negara lain, selain itu, memang terdapat hukum yang tidak memadai di dalam sistem hukum APBN Indonesia sehingga memerlukan Perppu untuk mengubah hukum yang sudah ada. Mekanisme perubahan APBN dengan Peraturan Presiden pun sudah tepat dilakukan di masa darurat tanpa menghilangkan hak budget DPR. Saran dari penelitian ini adalah agar Pemerintah dan DPR menyusun Undang-Undang Keuangan Negara Darurat yang mengatur fleksibilitas dari perubahan APBN, jangka waktu perubahan kebijakan dan mekanisme untuk kembali ke kondisi normal.

 

---

The Covid-19 pandemic has put Indonesia in a state of emergency due to the economic and health crisis. Changes in the state budget were also used as one way to overcome the problem of the Covid-19 emergency. The government then issued Emergency Decree (ED) Number 1 of 2020 (which was ratified as Law Number 2 of 2020) to overcome this emergency. This research is a juridical-normative research with a qualitative analysis method. The formulation of problems related to the reasons for the revision of the state budget with the mechanisms in ED 1/2020 and the state budget amendment mechanism regulated in Law 2/2020. The conclusion of this research is that there is no sufficient capacity of the parliament to make changes to the state budget quickly and responsively as has been done by Parliaments of other countries, besides that, there is indeed an inadequate law in the legal system of the Indonesian State Budget so that it requires ED to change existing laws. The mechanism for revising the state budget by Presidential Regulation is already appropriate in an emergency without eliminating the parliament's budgetary rights. The suggestion from this research is that the Government and the Parliament should draft an Emergency State Finance Law which regulates the flexibility of state budget changes, the time frame for policy changes and the mechanism for returning to normal conditions.

"

"ABSTRAKSkripsi ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum dari diterapkannya konsep pengakuan anak dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pengakuan anak hanya bisa dilakukan apabila kedua orang tua biologisnya melakukan perkawinan sah menurut agama. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai kedudukan anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam, serta Nieuw Burgerlijk Wetbooek. Sel ain itu, skripsi ini juga membahas mengenai konsep awal pengakuan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta konsep pengakuan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hukum Islam, serta Nieuw Burgerlijk Wetbooek. Tujuan umum dari skripsi ini adalah memberikan gambaran dari akibat hukum konsep pengakuan anak dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterapkan.

---

ABSTRACTThis Thesis focus on Legal Effect of Recognition of Child in Article 49 of LawNumber 24 Year 2013 concerning Population Administration regulating thatrecognition of child is only possible for the parents were married in religious law.In this thesis, disscused about status of childern accordig to Book of The Law ofCivil Law, Law Number 1 Year 1974 concerning marriage, Islamic Law, andNieuw Burgerlijk Wetboek. Futhermore, this thesis also disscus basic concept ofrecognition of child in Book of The Law of Civil Law, and concept of recognitionof child in Law Number 1 Year 1974 concerning marriage, Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46 PUU VIII 2010, Islamic Law, and Nieuw BurgerlijkWetboek. The general aim of this thesis to provide description about Legal Effectof Recognition of Child in Article 49 of Law Number 24 Year 2013 concerningPopulation Administration."

"ABSTRAKPotensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagiinvestor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing dipulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratantertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastianhukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkanbahwa, dibukanya kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilberdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 perlu dukungan aturan pelaksana undangundangtersebut khususnya terkait perizinan, karena implementasi perizinan PMAdi pulau-pulau kecil belum optimal. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2014,sudah terdapat investor asing yang menjalankan usahan pemanfaatan pulau-pulaukecil dengan hanya memiliki izin prinsip dan izin usaha, ataupun perjanjiandengan pemerintah daerah. Di sisi lain, adanya calon-calon investor asing yangberminat berinvestasi di pulau-pulau kecil, memerlukan kepastian hukum untukmelaksanakan ketentuan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilsebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 2014.

---

ABSTRACTIndonesian coastal areas and small islands are very potential assets to attractforeign investors to make investment in Indonesia. Law of The Republic ofIndonesia Number 1 of 2014 about The Changes to The Law Number 27 of 2007on Management of Coastal Areas and Small Islands gives opportunities to foreigndirect investment on small islands and their surrounding waters, with certainrequirements and permits from the Minister of Marine Affairs and Fisheries. ThisThesis elaborates the legal certainty of foreign direct investment on small islandsgoverned by Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014. The studywhich used a normative juridical method suggested that the emergingopportunities of foreign direct investment on small islands governed by Act 1 of2014 needs to be supported by the implementing rules of the Law, particularlythose related to the licensing, since the implementation of foreign directinvestment licensing on small islands is not yet optimal. Prior to the enactment ofThe Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014, there had already beenforeign investors doing their business on the utilization of small islands using only?principle licenses‟ and ?business licenses‟, or agreements with local governments.On the other hand, the emerging interest of prospective foreign investors to investon small islands needs a legal certainty for their continuing process to complywith the provisions of foreign direct investment on small islands as required bythe Law Number 1 of 2014."

"Hasil kegiatan ekspor sumber daya alam yang dilakukan oleh eksportir Indonesia seharusnya diwajibkan untuk membuat rekening khusus di bank devisa untuk memantau setiap penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Hal tersebut disebabkan Devisa Hasil Ekspor tidak ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia melainkan menempatkan Devisa Hasil Ekspor diluar negeri, sehingga menambah cadangan devisa negara bagi negara lain dan indonesia seringkali mengalami defisit. Eksportir yang menempatkan DHE SDA untuk pembayaran Bea keluar dan pungutan lain dibidang ekspor, pinjaman, impor, keperluan lain dari penanaman modal. Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, jika ada eksportir yang tidak memasukkan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia, maka eksportir akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda administratif, diantaranya seperti, tidak di izinkan melakukan ekspor, pencabutan izin usaha

---

The results of natural resource export activities carried out by Indonesian exporters should be required to create a special account at the foreign exchange bank to monitor any use of the Foreign Exchange Proceeds from Natural Resources Exports (DHE SDA). This is because the Foreign Exchange Proceeds from Exports are not placed in the Indonesian financial system but instead place the Foreign Exchange Proceeds from Exports abroad, thus increasing the country's foreign exchange reserves for other countries and Indonesia often experiences a deficit. Exporters who place (DHE SDA) for the payment of export duties and other levies in the field of exports, loans, imports, other purposes of investment. Based on the results of supervision by Bank Indonesia and the Financial Services Authority, if an exporter does not include (DHE SDA) in the Indonesian financial system, the exporter will receive administrative sanctions in the form of administrative fines, such as, not being allowed to export, and revocation of business licenses."

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan sejauh mana pemahaman tentang pembentukan Komcad dalam upaya mendukung Pertahanan Negara menurut Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasionalis(PSDN) Nomor 23 Tahun 2019 dan Implementasinya. Analisis yang digunakan ialah analisis kebijakan dengan menguraikan pemahaman dan implementasi pembentukan Komcad berdasarkan UU PSDN serta menjelaskan perbandingannya.dengan.negara.lain. Penggunaan metode pada penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai adalah pejabat dilingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia serta beberapa orang anggota Komponen Cadangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum pemahaman dan implementasi pembentukan Komcad bagi pertahanan negara, sudah sangat menentukan adanya perubahan dalam pembangunan pertahanan negara ke arah yang lebih maju dan terukur serta mengalami antusias jumlah personil yang cenderung meningkat, Akan tetapi belum memenuhi standar kebutuhan yang memadai dalam rangka mendukung Sumber Daya Pertahanan Nasional.

---

This research was conducted to explain the extent of understanding of the formation of Komcad in an effort to support National Defense according to the Nationalist Resource Management Law (PSDN) Number 23 of 2019 and its Implementation. The analysis used is policy analysis by outlining the understanding and implementation of Komcad formation based on the PSDN Law and explaining the comparison with other countries. The method used in this research is qualitative. The technique for collecting data in this study is through interviews and literature studies. The informants interviewed were officials within the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia as well as several members of the Reserve Component.

"

"ABSTRAKSaat ini terdapat berbagai badan, lembaga atau otoritas tertentu yang menjalankan fungsi dan peran Pemerintah, diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan ketenagakerjaannya sendiri. Salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Pasal 78 undang-undang dimaksud, Pimpinan LPS yakni Dewan Komisioner LPS berwenang menetapkan sistem kepegawaian LPS. Secara garis besar jenis status pegawai di Indonesia adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada undang-undang aparatur sipil negara dan pegawai swasta yang tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan. Pegawai LPS bukan merupakan pegawai negeri sipil karena tidak memenuhi kriteria, namun tidak pula harus tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa apakah sistem kepegawaian LPS sudah memenuhi aspek hukum ketenagakerjaan, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa sistem kepegawaian LPS secara mayoritas telah sesuai dengan kaidah hukum ketenagakerjaan, namun ada beberapa hal yang masih kurang selaras. Adapun penyebab ketidaksesuaian antara lain, yaitu: perbedaan persepsi atas kewenangan yang dimiliki, rendahnya peran pengawas, dan pemahaman hukum ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTCurrently there are certain bodies, institutions or authorities that perform the functions and roles of the Government, are authorized to regulate their own employment policies. One of them is the Deposit Insurance Agency established under Act Number 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation. In accordance with Article 78 of the Act, LPS Leadership Board of Commissioners of LPS is authorized to establish LPS staffing system. Broadly speaking the type of employee status in Indonesia is a civil servant who is subject to the State Civilian Apparatus Act and private employees subject to the Employment Act. LPS employees are not civil servants because they do not meet the criteria, but they are not subject to the labor law. This thesis uses descriptive normative research method with the intention to test the hypothesis that whether LPS staffing system has fulfilled labor law aspect, this thesis uses secondary data from legal material which is primary, secondary and tertiary. Based on the results of the study it was found that the LPS staffing system by majority has been in accordance with labor law, but there are some things that are still less aligned. The causes of nonconformities are differences in perceptions of authority possessed, low role of supervisor and understanding of labor law"

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep dari pembiayaan ekonomi kreatif yang bersumber selain dari APBN dan APBD, serta pembiayaan yang sah dan tidak mengikat, juga mengenai mekanisme dan dasar pengaturan dari masing masing pembiayaan tersebut, selanjutnya diikuti dengan tinjauan bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian mengenai rencana pemerintah kedepannya untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, Pemerintah haruslah memberikan definisi serta perlindungan terhadap ide ide kreatif dari ekonomi kreatif agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi penciptanya sehingga ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang sesuai tujuan.

---

This paper discuss about an explanation of the concept of creative economy financing that sources other than the APBN and APBD, as well as legal and non-binding financing, as well as the mechanisms and regulatory basis for each of these financing, followed by an overview of how the government has the responsibility to creative economy development in Indonesia. Then regarding the government's future plans for the development of the creative economy in Indonesia. This research is a normative legal research with secondary data in the form of Indonesian laws and regulations, books, and interviews with informants. The results of the research show that the government must provide definitions and protection for creative ideas from the creative economy so that they can provide economic value to their creators so that the creative economy in Indonesia can develop according to its goals."