Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The emerging field of corporate law, corporate governance and sustainability is one of the most dynamic and significant areas of law and policy in light of the convergence of environmental, social and economic crises that we face as a global society. Understanding the impact of the corporation on society and realizing its potential for contributing to sustainability is vital for the future of humanity. This Handbook comprehensively assesses the state-of-the-art in this field through in-depth discussion of sustainability-related problems, numerous case studies on regulatory responses implemented by jurisdictions around the world, and analyses of predominant strategies and potential drivers of change. This Handbook will be an essential reference for scholars, students, practitioners, policymakers, and general readers interested in how corporate law and governance have exacerbated global society's most pressing challenges, and how reforms to these fields can help us resolve those challenges and achieve sustainability."

"Hubungan antara induk dan anak perusahaan selalu menimbulkan risiko pelanggaran prinsip separate entity dan disparitas tujuan induk dan anak perusahaan. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik dalam hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan serta praktiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar risiko dan disparitas tersebut dapat dihindari. Bentuk penelitian dalam tulisan ini adalah sosiolegal dimana mencakup penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam tata kelola pengendalian anak perusahaan perlu diperhatikan prinsip-prinsip hukum perusahaan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulannya adalah diperlukan tata kelola perusahaan dalam bentuk sistem pengendalian anak perusahaan yang tertuang padasuatu kebijakan dan diberlakukan sesuai dengan mekanisme hukum perusahaan

---

The relationship between parent and subsidiary always poses the risk of violating the principle of separate entity and disparity in the objectives of the parent and subsidiary. This then becomes a question of how good governance is in the relationship between the parent company and its subsidiaries and its practices in accordance with the principles of Good Corporate Governanceso that risks and disparities can be avoided. The form of research in this paper is sociolegal which includes library law research. The results of this study indicate that in the governance of controlling subsidiaries, it is necessary to notice the principles of corporate law and the principles of Good Corporate Governance. The conclusion is that corporate governance is needed in the form of a subsidiary control system that is formed in a policy and enforced in accordance with the company's legal mechanism."

"What is the purpose of the company and its role in society? From their origin in medieval times to their modern incarnation as powerful transnational bodies, companies remain an important part of business and society at large. Drawing from a variety of perspectives, this book adopts a normative approach to understanding the modern company and provides insights into how companies should be conceptualized. It considers key topics such as the development of corporate theory, the rights and obligations of the company, and the means and ends of corporate governance. Written by leading experts of different jurisdictions, this book provides important international viewpoints on some of the most pressing corporate governance questions."

"Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117IM-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilainilai etika.Dilingkungan BUMN, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan yang mewajibkan kepada Perusahaan BUMN untuk menerapkan praktek-praktek GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), sebuah Perusahaan Asuransi kerugian milik BUMN yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan PP No.1/1971 tanggal 11 Januari 1971 dimana modal dasar berasal dari Pemerintah Indonesia cq. Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia, sejak akhir tahun 2002 telah menerapkan GCG.Tesis ini membahas langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam persiapan hingga penerapannya serta evaluasi terhadap hal-hal apa saja dampak positif yang sudah dicapai termasuk hal apa saja yang masih harus diperbaiki dikemudian hari. Dari hasil penerapan tersebut terlihat bahwa pengelolaan kegiatan usaha PT Asknindo pada umumnya telah dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip GCG serta juga telah ada perbaikan dalam berbagai aspek khususnya dalam analisa Seleksi Risiko dari Kredit dimana dengan telah dibentuknya Unit Khusus Managemen Risiko."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana peran Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN sektor asuransi yang mendorong peningkatan nilai perusahaan dan menciptakan kondisi yang memacu organ perusahaan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi untuk lebih meningkatkan perannya dalam implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perlu peningkatan peran Pemegang Saham melalui upaya penetapan keputusan dan kebijakan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait BUMN. Manfaat yang diharapkan dari penerapan Good Corporate Governance adalah terciptanya iklim kerja yang kondusif karena adanya kesadaran dan pemahaman mengenai fungsi dan peran, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan. Hasil penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tercermin dengan meningkatnya nilai dan kinerja BUMN.

---

This thesis discusses the extent to which the role of shareholders in this case the Ministry of SOEs in the implementation of the principles of good corporate governance in state-owned insurance sector is driving increased value of the company and create the conditions that spur other companies organs to further enhance its role in implementation of the principles of Good Corporate Governance. Shareholders need to increase the role of decision-making through the efforts and policies that are consistent with the legislation in force related to SOE. The benefits expected from the implementation of good corporate governance is the creation of conducive working environment because of lack of awareness and understanding of the functions and roles, powers and responsibilities of each organ of the company. The results of the application of the principles of good corporate governance is reflected in the increased value and performance of SOEs.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris sebagai aspek dari internal corporate governance terhadap risiko perusahaan khususnya industri pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Risiko perusahaan dicerminkan dengan proksi Total Risk dan Asset Return Risk, sedangkan internal corporate governance diproksikan menggunakan Board Size, Board Independence, Board Gender, dan Board Ownership dari dewan komisaris perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode Pooled Least Square dan Fixed Effect Model pada periode 2017 – 2021 untuk menguji hipotesis. Sampel penelitian terkumpul sebanyak 29 perusahaan dengan total 145 observasi untuk periode 5 tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Board Size, Board Independence, Board Gender, dan Board Ownership terhadap Total Risk. Tetapi, ditemukan pengaruh signifikan antara Board Size terhadap Asset Return Risk, sedangakan Board Independence, Board Gender, dan Board Ownership tidak ditemukan signifikan terhadap Asset Return Risk.

---

This research aims to investigate the influence of the composition of the board of commissioners as an aspect of internal corporate governance on firm risk, particularly in the mining industry listed on the Indonesia Stock Exchange. Firm risk is reflected by proxies such as Total Risk and Asset Return Risk, while internal corporate governance is proxied using Board Size, Board Independence, Board Gender, and Board Ownership of the company's board of commissioners. This study utilizes panel data with the Pooled Least Square and Fixed Effect Model methods for the period 2017-2021 to test hypotheses. The research sample consists of 29 companies, totaling 145 observations over a 5-year period. The research results indicate that there is no significant influence between Board Size, Board Independence, Board Gender, and Board Ownership on Total Risk. However, a significant influence was found between Board Size and Asset Return Risk, while Board Independence, Board Gender, and Board Ownership were not found to be significant factors affecting Asset Return Risk.

"

"OECD telah menerbitkan prinsip-prinsip dalam mengelola perusahaan yang dikenal sebagai prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penulis menganalisis dampak dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perusahaan terbuka di Indonesia. Dalam menilai dampak dari penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, penulis melakukan analisis terhadap penerapan dan dampak dari prinsip-prinsip tersebut dalam PT Vale Indonesia Tbk.

---

OECD has issued principles used in governing companies known as Good Corporate Governance principles. The writer will analyze the effect in implementing said principles within Indonesian Listed Companies. In analyzing the effect of implementing Good Corporate Governance principles, the writer will analyze the implementation and effect of said principles within PT Vale Indonesia Tbk."

"Istilah good corporate governance mulai dikenal di Indonesia ketika berbagai kalangan berupaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Dengan good corporate governance diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat; sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Good corporate governance juga diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara guna melepaskan diri dari pengaruh birokrasi dan politik dalam manajemen BUMN. Di dalam tesis ini dibahas tentang tanggnng jawab hukum direksi dan komisaris Perseroan Terbatas (Persero) Tbk. dalam menerapkan prinsip- prinsip good corporate governance, masalah-masalah yang timbul dalam penerapannnya serta manfaat: implementasinya pada. usaha perbankan yaitu Bank BNI Serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian normatif empiris terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Perbankan dan penerapannya pada Bank BNI."