Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu isu dalam pemeriksaan kinerja yang memiliki urgensi tinggi yaitu metode apakah yang dapat digunakan pemeriksa untuk mendapatkan pemahaman atas kebijakan yang melatarbelakangi kegiatan utama entitas. Analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman khususnya mengenai siklus kebijakan dan pengembangannya; menjelaskan hubungan sistem tata kelola pemerintahan; pemahaman kebijakan publik dan pemeriksaan kinerja; serta mengembangkan kerangka kerja dan menjelaskan cakupan analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Kajian ini disusun oleh Tim Litbang BPK dengan menggunakan studi literatur mengenai teori-teori kebijakan publik, diskusi dengan nara sumber dan Vrije Universitet, serta kunjungan lapangan ke Algemene Rekenkamer (ARK) dan beberapa entitas pemerintah lainnya di Belanda. Selanjutnya, Tim mengembangkan informasia awal tersebut serta menganalisisnya dengan mempertimbangkan persepektif ISSAI 3000 performance audit guidelines. Dengan menggunakan siklus pengembangan kebijakan, Tim telah menyusun kerangka kerja analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penilaian kinerja entitas yang ideal adalah dengan mengukur suatu kebijakan pada tahap sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan (ex-ante dan ex-post). Pemeriksaan atas kinerja suatu kebijakan pada tahap ex-ante dan ex-post (kecuali produk kebijakan itu sendiri) secara ideal dilakukan oleh entitas pengendali yang bukan merupakan subjek kebijakan itu sendiri. BPK sebagai badan pemeriksa eksternal pemerintah memenuhi syarat tersebut."

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"

"Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun 2020 secara tiga tahap, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTKS yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanya trial error. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTKS

---

Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation Number 38 of 2020. The provision of APBD social assistance is intended as a form of protection to ensure that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aims to analyze the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19 in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton (2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD social assistance policy as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the components in the framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has already been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that can be given is that the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS."

"Skripsi ini secara khusus membahas mengenai model implementasi yang terjadi dalam kebijakan pembangunan rumah susun BidaraCina yang terjadi pada tahun 1994. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan di sekitar DAS Ciliwung yang pada waktu itu tidak tertata baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan seperti apakah model implementasi kebijakan yang terjadi pada pembangunan rumah susun BidaraCina. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan merupakan penelitian murni. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara mendalam dan observasi. Adapun teoriteori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori model implementasi kebijakan, dan teori hubungan negara dan masyarakat.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa adanya indikasi pemerintah melakukan pendekatan secara represif pada masyarakat yang tinggal di DAS Ciliwung tersebut, sehingga model implementasi kebijakan yang dipakai dalam pembangunan rumah susun BidaraCina ini adalah State Oriented-Elitis.Saran yang diberikan oleh peneliti adalah harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara maksimal.

---

This Thesis studies about implementation model, which happened on policy of BidaraCina?s construction in 1994, particularly. The background of the policy is government?s willingness (aspiration/intention) to recover environment in the region of DAS Ciliwung, which is cluttered at that time.The aim of this research is to see and describe implementation model policy that government used on construction BidaraCina?s flat. In this thesis, researcher was using a qualitative approach with descriptive studies, cross sectional and genuine research. Researcher was using library research and field research, which includes in depth interview and observation, as a data collecting technique.Theories that are used in this research are public policy theory, implementation model policy theory, and society-state relation theory. Based on the research, it can be concluded there is indication that government had made repressive approach to citizen who lived in DAS Ciliwung, therefore implementation model policy, which had been used by government on BidaraCina flat construction, is State Oriented-Elitis.Researcher suggests better coordination between government and citizen should be associated in a policy process, in order to make the policy run efficiently."