Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya voluntary self exclusion adalah karena alasan religiusitas. Sebagai contoh, negara OKI dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki tingkat inklusi keuangan lebih rendah dibandingkan rata – rata negara di dunia. Individu di negara OKI cenderung lebih religius, sehingga adanya kebutuhan yang lebih besar untuk layanan keuangan syariah. Industri keuangan syariah sendiri secara signifikan mengalami pertumbuhan selama satu dekade terakhir. Ditemukan juga bahwa negara OKI dengan perbankan syariah memiliki tingkat inklusi yang sedikit lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan keuangan syariah terhadap inklusi keuangan di 30 negara OKI pada tahun 2015 – 2022. Hasil menunjukkan bahwa kinerja keuangan syariah secara signifikan berpengaruh positif, meskipun kecil, terhadap inklusi keuangan. Dengan menggunakan metode penghitungan Index of Financial Inclusion (IFI) oleh Sarma dan data Islamic Finance Development Indicator (IFDI), ditemukan juga adanya pengaruh signifikan antara GDP per kapita dan tingkat pengangguran terhadap inklusi keuangan.

---

One of the factors contributing to voluntary self-exclusion is religious reasons. For example, in OIC countries, where the majority of the population is Muslim, the level of financial inclusion is lower compared to the global average. Individuals in OIC countries tend to be more religious, leading to a greater need for Islamic financial services. The Islamic finance industry itself has significantly grown over the past decade. It is also found that OIC countries with Islamic banking have slightly higher inclusion rates. Thus, this research aims to analyze the impact of Islamic financial development on financial inclusion in 30 OIC countries from 2015 to 2022. The results indicate that Islamic financial performance significantly and positively influences financial inclusion, albeit to a small extent. Using the Index of Financial Inclusion (IFI) method by Sarma and the Islamic Finance Development Indicator (IFDI) data, it was also found that there is a significant impact between GDP per capita and unemployment rate on financial inclusion."

"ABSTRACTLaporan keuangan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan variabel kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini mengobservasi 52 data yang meliputi periode tahun 2015-2017 menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

---

ABSTRACTThe governments financial statement represents the states financial management accountability. This research aims to analyze the factors that influence the quality of the states financial statement using the variables of the states budget management quality and internal audit. This research observed 52 data that covered the period of 2015-2017 using the multiple linear regression analysis. Results of the research suggest that the quality of budget management quality and internal audit has a positive effect on the central governments financial statement quality."

"Following the launch of the world of work report the new annual report of the ILO's International Instute for Labour studies, this note presents the contents of the first report in this series, subtiled "Income inequalities in the age of financial globalization."

"Informasi probabilitas gagal bayar (defaulr) pcrusahaan sangat pcnting bagi investor dan kreditor. Hasil probabihtas gagal bayar menggunakan Model Merton memmjukkan bahwa beberapa perusahaan yang mempunyai kapitalisasi besar juga mempunyai peluang gagal bayar yang Perusahaan-perusahaan yang berada pada grup Bakrie mempunyai probabilitas gagal bayar yang nelatif tinggi. Tingginya nilai probabilitas gagal bayar perusahaan pada grup Bakrie merupakan implikasi dari tingginya volatilitas harga saham pcrusahaan. Hasil analisis regresi panel menunjukkan bahwa rasio likuiditas (rasio kas terhadap total aset), rasio solvabilitas (rasio total hutang terhadap total aset), Rasio protitabilitas (rasio laba ditalran tcrhadap total aset dan net projit margin), dan rasio akiivitas (perjualan terhadap total aset) memberikan daya prediksi gagal bayar yang bail; Hasil ini menunjukkan bahwa informasi yang berupa rasio keuangan dapat digunakan oleh investor mauplm kreditor untuk mempnediksi prohabiliias gagal boyar

---

Default probability information is very important for investor and creditor. Result analvsis of default probability using Merton 's Model show some large company have high default probability, particularly Bakrie and Brothers subsidiaries. The higher stock price volatility makes companys default probability higher. Panel regression result show that liquidity ratio (cash to curremt asset ratio) and solvency ratio (debt to asset ratio), Profitabiltky ratio (retained earning to asset ratio & net profit margin ratio), and activity ratio (sales to asset ratio) are the most important accounting ratio to explain Merton is dqault probability Those result show that accounting infomation are still use/izllfor investor and creditor to predict credit default probability."

"Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat adopsi IFRS dalam mengurangi home bias investor dan analis melalui dua cara, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung melalui daya banding laporan keuangan. Home bias adalah kecenderungan investor dan analis untuk lebih banyak berinvestasi atau mengikuti perusahaan negara asal karena adanya kendala informasi. Adopsi IFRS diduga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan investasi asing karena dapat menurunkan biaya informasi yang menyebabkan home bias.Riset ini juga mengevaluasi peran tingkat penegakan standar akuntansi, public governance dan kualitas audit terhadap pengaruh adopsi IFRS dalam meningkatkan daya banding dan dalam menurunkan home bias. Berkurangnya home bias investor ditandai dengan meningkatnya kepemilikan saham investor institusional asing. Berkurangnya home bias analis ditandai dengan meningkatnya rasio jumlah foreign analyst following. Sampel riset ini adalah perusahaan terdaftar di pasar modal di 18 negara dengan periode observasi dari tahun 2003 sampai 2012.Berbeda dengan riset terdahulu yang mengukur adopsi IFRS secara sederhana, yaitu ?adopsi? dan ?tidak adopsi,? riset ini mengembangkan pengukuran tingkat adopsi IFRS di level negara dengan lebih detil melalui pemberian skor yang berbeda untuk adopsi IFRS yang tidak dilakukan secara penuh, adopsi dengan penundaan tahun berlaku dan adopsi dengan perbedaan teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi IFRS meningkatkan daya banding laporan keuangan. Tingkat adopsi IFRS berpengaruh langsung dan tidak langsung dalam menurunkan home bias investor asing melalui daya banding laporan keuangan.Hasil pengujian pada analis menunjukkan bahwa pengaruh tingkat adopsi IFRS dalam menurunkan home bias analis hanya terjadi melalui pengaruh tidak langsung melalui daya banding laporan keuangan. Pengaruh langsung tingkat adopsi IFRS dalam menurunkan home bias analis tidak terlihat. Selain itu, hasil riset menunjukkan bahwa tingkat penegakan standar akuntansi di level negara secara konsisten memperkuat pengaruh adopsi IFRS dalam menurunkan home bias pada investor dan analis, serta secara konsisten tidak berpengaruh terhadap hubungan adopsi IFRS dan daya banding laporan keuangan.Pengaruh public governance dan kualitas audit menunjukkan hasil yang kurang konsisten. Public governance cenderung memiliki peran substitusi yaitu memperlemah pengaruh adopsi IFRS dalam menurunkan home bias dan juga memperlemah pengaruh adopsi IFRS dalam meningkatkan daya banding laporan keuangan. Sementara itu, kualitas audit memiliki peran komplementer yang memperkuat pengaruh adopsi IFRS dalam menurunkan home bias investor dan analis, namun berperan sebagai substitusi pada hubungan antara adopsi IFRS dengan daya banding laporan keuangan.

---

This study aims to identify the effect of the IFRS adoption in reducing the investors? home bias and analysts through two channels, i.e. direct effect and indirect effect through the comparability of financial statements. Home bias is the tendency of investors and analysts to overweight their investment in local company or follow the local company due to information barriers. This study argues that the IFRS adoption, among other factors, could attract more foreign investments by reducing the information barriers that causing home bias.

This study evaluates the role of country level?s enforcement of accounting standards, public governance and audit quality on the effects of IFRS adoption in improving the comparability of financial statemet and in reducing the home bias. The decrease in investors? home bias is indicated by the increase in foreign institutional investors? ownership. The decrease in analysts? home bias is indicated by the increase in foreign analyst following. Research samples are listed companies from 18 countries with the observation period from 2003 to 2012.

Unlike previous studies, this study uses a continuous variable to measure the level of IFRS adoption which is measured at country level. This study includes countries that do not fully adopt the IFRS, partially adopt, make some delays in adoption or some modifications to IFRS. The results show that the level of IFRS adoption has positive effect on the comparability of financial statements. The IFRS adoption has direct positive effect on foreign institutional investors' holdings and has indirect effect through the comparability of financial statements.

The results also shows that the IFRS adoption has indirect positive effect on the number of foreign analysts following that occurs through the comparability of financial statements. The direct effect of the IFRS adoption on the number of foreign analysts following is not exist. Further, the results show that the level of enforcement of accounting standards at the country level are consistently strengthen the effect of the IFRS adoption in reducing the investors? and analysts? home bias, and consistently doesnot affect the relationship between the IFRS adoption and the comparability of financial statements. The effect of public governance and audit quality shows less consistent results.

Public governance tends to have substitute role on the effect of IFRS adoption in reducing the investors?s and analysts? home bias as well as weaken the effect of the IFRS adoption in improving the comparability of financial statements. Meanwhile, the audit quality has complementary roles that strengthen the effect of the IFRS adoption in reducing the home bias of investors and analysts, but shows a substitute role on the relationship between the IFRS adoption and the comparability of the financial statements."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap kinerja bank umum yang diukur berdasarkan profitabilitas bank yang di proyeksikan berdasarkan tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian ekuitas dengan menggunakan metode regresi data panel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen pandemi covid-19. Penelitian ini terdiri atas variabel dependen yaitu profitabilitas bank yang digambarkan dengan perubahan pada pengembalian aset dan pengembalian ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan pada model pengembalian aset tidak ada pengaruh signifikan antara pandemi covid-19 terhadap ROA. Sedangkan pada model pengembalian ekuitas, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pandemi covid-19 terhadap ROE.

---

This study aims to determine the effect of the Covid-19 pandemic on the performance of commercial banks as measured by bank profitability which is projected based on the rate of return on assets and the rate of return on equity using the panel data regression method. The variables used in this study consist of the independent variables of the Covid-19 pandemic. This study consists of the dependent variable, namely bank profitability, which is described by changes in return on assets and return on equity. The results of the study show that in the asset return model there is no significant effect of the Covid-19 pandemic on ROA. Meanwhile, in the equity return model, there is a significant influence between the Covid-19 pandemic variables on ROE."

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."