Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan oleh PBB sebagai acuan pembangunan global dapat menjadi indikator pembangunan yang objektif bagi negara, kota, termasuk desa karena mengandung 17 tujuan dengan spektrum dan indikator yang luas. Kerangka SDGs yang menyeimbangkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat memandu pembangunan jangka menengah desa untuk mencapai tujuan keberlanjutannya, terutama ketika di Indonesia, pemerintah telah memberikan otonomi kepada setiap desa untuk pembangunannya dengan anggaran langsung untuk dikelola. Situasi ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk dapat mencapai pembangunan yang ideal dan berkelanjutan. Namun kewenangan nasional tersebut tidak bisa lepas begitu saja setelah memberikan dana desa dengan melihat kompleksnya permasalahan pembangunan desa. Kerangka kerja ini harus diterjemahkan ke dalam model pembangunan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, atau para ahli untuk memandu perencanaan jangka menengah desa. Model tersebut mencegah subyektivitas dan fokus yang salah pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Model tersebut juga dapat mengurangi potensi perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan terfokus dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kerangka pembangunan ideal menggunakan kerangka sistematis berbasis Soft Systems Methodology (SSM). Kesenjangan yang ditemukan akan dilanjutkan sebagai rekomendasi dan keluaran dari penelitian ini. Rekomendasi tersebut akan diuji secara efisien menggunakan pemodelan System Dynamic (SD). Ini akan memungkinkan pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas tujuan dan prioritas setiap desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

---

The sustainable development goals (SDGs) proposed by the United Nations as a reference for global development can be an objective development indicator for countries, cities, including villages because they contain 17 goals with a vast spectrum and indicators. The SDGs framework of balancing social, economic, and environmental elements could guide the village's medium-term development to achieve its goal of sustainability, especially when in Indonesia, the government has given each village autonomy for its development with a direct budget to manage. This situation demands more responsibility for village governments to be able to achieve ideal and sustainable development. However, the national authority cannot be hand-out after giving the village funds by observing the complex problem of the village's development. This framework should be translated into a development model that the village government, regional government, or the experts can use to guide the village's medium-term planning. The model should prevent subjectivity and the wrong focus on the development priorities set by the village government. The model could also reduce the pressure from regional development planning programs that can be inconsistent with village needs. This research aims to identify the focused gap by comparing current conditions with the ideal development framework using a systematic framework based on Soft Systems Methodology (SSM). The gaps found would be resumed as recommendations and output of this research. It would enable relevant stakeholders to collectively discuss the goals and priorities for each village to achieve more sustainable development. The recommendations will be test using System Dynamic (SD) modeling to evaluate the recommendations which will efficiently works in reality."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Isu informalitas dan tujuan distribusi pemerintah menyebabkan perlakuan khusus PPN atas sektor pertanian masih diperlukan. Bentuk perlakuan dan dampak yang ditimbulkan beragam, tergantung kepada kondisi dan kebutuhan di masing-masing negara. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak kebijakan pengukuran alternatif basis pajak terhadap kinerja penerimaan PPN sektor pertanian di Indonesia. Menggunakan permodelan table input-otput, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja penerimaan PPN sektor pertanian, namun menurunkan agregat penerimaan PPN nasional, dan meningkatkan beban PPN yang harus ditanggung oleh pengusaha sektor pertanian.

---

Informality issues and government distributional objectives cause the need for VAT special treatment for the agricultural sector. The treatment forms and resulting impacts vary, depending on each country's conditions and necessities. This study aims to estimate the impact of the alternative tax base measurement policies on the VAT revenue performance in the Indonesian agricultural sector. Using input-output table modeling, the results show that the policy has a positive impact on the compliance level and VAT revenue in the agricultural sector, but reduces the aggregate national VAT revenues, and increases the VAT burden that must be borne by the agricultural sector entrepreneurs."

"Conditional Case Transfer (CCT) di Indonesia diimplemantasikan sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus berinvestasi pada kapital manusia. Tesis ini akan membahas inklusi keuangan pada implementasi transformasi bantuan sosial nontunai dalam memberikan kemanfaatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian memunjukkan penerima manfaat memiliki kemudahan dalam mengakses pada layanan keuangan yang ada di wilayah Kelurahan Mampang. Pada kualitas layanan keuangan menunjukkan keragaman jenis dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Terdapat pula penerima manfaat melakukan penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan cara digadai ke rentenir. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan dasar penerima manfaat. Terakhir, penggunaan layanan keuangan menunjukkan persepsi positif penerima manfaat pada sistem nontunai karena adanya pengetahuan dan pengalaman baru khususnya bagi penerima manfaat yang sebelumnya unbanked, fleksibilitas pengambilan dana bantuan sosial, adanya kepercayaan diri dari penerima manfaat dan bantuan yang dirasa lebih personal.

---

Conditional Case Transfer (CCT) in Indonesia is implemented as the Family Hope Program (PKH) with the aim of alleviating poverty as well as investing in human capital. This thesis will discuss about financial inclution in the implementation of non-cash social assistance transformation in providing benefits for beneficiary families. The research was conducted with a qualitative approach with data collection methods through in-depth interview, observations, and literature and documentation studies. The results of the study show that the beneficiaries have easy access to financial services in the Mampang Village area. The quality of financial services shows the diversity of types and products that have been utilized by the beneficiaries. There are also beneficiaries who abuse the Prosperous Family Card (KKS) by pawning it to moneylenders. This happens because of the basic needs of the beneficiaries. Finally, the use of financial services shows a positive perception of beneficiaries in the non-cash system due to new knowledge and experience, especially for previously unbanked beneficiaries, flexibility in taking social assistance funds, the confidence of beneficiaries and the perceived more personal assistance."

"Dengan adanya amandemen Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa atas ekspor jasa dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jenis – jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 70/PMK.03/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tentang bagaimana penerapan kebijakan PPN atas ekspor jasa di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatitif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan ekspor jasa tertentu di Indonesia telah mencerminkan prinsip netralitas dan place of taxation rules. Selain itu dalam rangka mempermudah pengawasan, baik di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sama – sama menerapkan adanya batasan jenis jasa yang atas ekspor jasa dikenakan PPN 0%. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan di antaranya harus adanya perjanjian/perikatan dan bukti pembayaran yang mampu menunjukan adanya transaksi ekspor jasa. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor jasa di Indonesia, peneliti menyarakan perlu adanya perluasan jenis jasa dan peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana pengawasan kebijakan ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

---

The impact of amandement Value Added Tax (VAT) Law on 2009 is services exports are subject to VAT at a rate of 0% (zero rate). The types of services which subject to VAT at a rate of 0% are regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 32/PMK.010/2019 which is the third change of the Minister of Finance Number PMK 70/PMK.03/2010. The study aims to analyze and compare the implementation of VAT policies on service exports in Indonesia and several countries in ASEAN such as Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines. This study used  a qualitative approach with descriptive research type. The study finds that the service export policies in Indonesia has been reflected the neutrality principle and place of taxation rules. The VAT policies on service exports both in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines are implementing restrictions on types of services which service exports are subject to 0% VAT. There are several requirements to implemented the facility, the one is should be have an agreement / engagement and the payment receipt which is able to show the service export transaction. This study shown that to increase the competitiveness of service exports in Indonesia, the researcher suggests to expand the types of services and special regulation which is regulated  how to monitor this policy so it can give an legal certainty."

"Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang PDB tertinggi, bahkan di masa pandemi Covid-19. Ironisnya, data BPS mencatat setidaknya 25,14 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan dengan 15,15 juta diantaranya merupakan penduduk di wilayah pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. TaniFund merupakan perusahaan rintisan yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan operasionalnya. TaniFund membangun kemitraan dengan petani di pedesaan dan membuka akses ke permodalan lewat sistem peer-to-peer lending. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gambaran TIK pada program kemitraan TaniFund dengan petani mitra, menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi melalui studi literatur, dokumentasi, observasi serta wawancara mendalam. Hasil penelitian mengidentifikasi berbagai bentuk pemanfaatan TIK dan perannya sebagai enabler. Pemanfaatan TIK juga memungkinkan pertukaran data dan informasi yang lebih lancar, lebih cepat, lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong inklusi keuangan. Terdapat dampak postif dan negatif yang ditemukan dalam penelitian ini serta temuan lainnya yang terdiri dari terpenuhinya pemenuhan strategi pengentasan kemiskinan lainnya serta terdapat pemenuhan variabel-variabel inovasi sosial dalam model bisnis dan program kemitraan. TaniFund secara keseluruhan

---

The agricultural sector is one of the highest contributors to Indonesia’s GDP, even during the Covid-19 pandemic. The irony is that based on Indonesian Central Bureau of Statistics data, at least 25.14 million Indonesian were below the poverty line, with 15.15 million lives in rural areas and the majority of whom worked in the agricultural sector. TaniFund is a startup company that has a vision to improve the welfare of farmers by utilizing information and communication technology (ICT) in its operational activities. TaniFund builds partnerships with farmers in rural areas and opens access to capital through a peer-to-peer lending system. This study aims to describe the ICT in the TaniFund partnership program with farmers, using qualitative methods and a phenomenological approach through literature study, documentation, observation and in-depth interviews The results of the research identified various forms of ICT utilization and their roles as enablers. ITC utilization also allows the smoother, faster, more transparent and accountable data and information exchange, as well as encourages financial inclusion. There are positive and negative impacts found in this study as well as additional impacts including of the fulfilments of other poverty alleviation strategies and the fulfilments of social innovation variables in TaniFund overall business model and partnership programs"

"Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa.

---

Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer."

"Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memetakan literatur akademik yang membahas kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Sebagai salah satu negara dengan latar belakang perekonomian yang tertutup dan tidak mengalami demokratisasi dalam sistem pemerintahannya, Tiongkok menjadi studi kasus yang unik dalam perdagangan global karena negara tersebut dapat berkembang pesat dan perlahan menggeser kedudukan AS dan Jepang dalam perdagangan. Pemetaan literatur ini dilakukan secara taksonomi dengan mengelompokkan 39 literatur ke dalam tiga subtema, yakni (1) karakter kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok; (2) Tiongkok dalam perdagangan bilateral; dan (3) Tiongkok dalam perdagangan regional. Adapun temuan-temuan literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa tidak menggambarkan pola yang pasti. Namun, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok selalu menjadikan tujuan nasional sebagai landasan pembentukan sekaligus penentu orientasi arah kebijakan. Selain itu, penulis menemukan bahwa politik domestik senantiasa memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok di tiap periode perkembangan. Hal tersebut masih menjadi perdebatan apakah keterlibatan pemerintah justru membantu mengurangi dampak buruk liberalisasi atau justru mendistorsi progress perdagangan Tiongkok. Masih belum terdapat konsensus akan sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi atau terlibat dalam kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Selain itu, penulis mengidentifikasikan tiga kesenjangan literatur, yakni (1) bahasan terkait aktor yang memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok terbilang masih minim; (2) dominasi kajian kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dengan mitra negara maju; dan (3) dominasi konsep-konsep Barat dalam pengkajian literatur kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok.

---

This literature review is intended on mapping the academic literature that discusses China’s foreign trade policy. As one of the countries with a closed economic background and has not experienced democratization in its government system, China is a unique case study in global trade because the country can develop rapidly and slowly shift the position of the US and Japan in trade. This literature mapping was carried out taxonomically by grouping 39 literatures into three sub-themes, namely (1) the character of China’s foreign trade policy; (2) China in bilateral trade; and (3) China in regional trade. The findings of the existing literature show that China’s foreign trade policy strategy from time to time does not describe a definite pattern. However, the author can conclude that China has always made national goals the basis for forming as well as determining the orientation of policy directions. In addition, the author finds that No. politics has always influenced China’s foreign trade policy in each period of development. It is still a debate whether the government’s involvement actually helps reduce the negative impact of liberalization or distorts China’s trade progress. There is still No. consensus on the extent to which the government can intervene or be involved in China’s foreign trade policy. In addition, the authors identify three literature gaps, namely (1) the discussion regarding actors influencing China’s foreign trade policy is still minimal; (2) domination of China’s foreign trade policy studies with developed country partners; and (3) the dominance of Western concepts in the study of China’s foreign trade policy literature"

"Pelaksanaan otonomi daerah yang secara luas mulai diterapkan pada tahun 2001 yang berarti semakin besarnya kewenangan daerah dalam mengatur dan merencanakan pembangunan di daerahnya, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih memiliki dasar pengetahuan tentang potensi yang dimiliki sehingga dapat merencanakan program-program pembangunan yang lebih efisien. Tanpa memiliki perencanaan yang terarah dan sesuai kebutuhan daerah, mengakibatkan alokasi penggunaan sumber daya pembangunan rnenjadi tidak efisien sehingga hasil-hasil pembangunan yang diperoleh juga tidak akan optimal. Perbedaan kondisi daerah menyebabkan corak pembangunan yang dilakukan harus berbeda pula. Jika ingin membangun suatu daerah maka kebijakan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya penelaahan tentang keadaan suatu daerah dapat memberikan informasi yang berguna dalam penentuan kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan disuatu daerah. Permasalahan yang umum terjadi menyangkut perencanaan daerah selama ini termasuk di Kabupaten Haiti Sungai Utara adalah bahwa perencanaan daerah yang dibuat lebih banyak mengadopsi program-program perencanaan di tingkat atasnya. Bahwa dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat seperti pola dasar pembangunan, rencana tahunan daerah, rencana lima tahun daerah, dsb, lebih mengacu pada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat (nasional). Dengan perencanaan yang seperti ini, pembangunan yang dilaksanakan di daerah kemungkinan tidak memiliki relevansi yang besar terhadap kebutuhan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melihat pertumbuhan perekonomiannya, kontribusi sektorsektor yang menunjukkan peranan dari masing-masing sektor dalam perekonomian, melihat sektor-sektor basis, melihat pergeseran sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di provinsi, serta memberikan alternatif perencanaan strategik dari sektor-sektor terpilih untuk mendapat prioritas pembangunan di masa yang akan datang. Diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi daerah khususnya Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun rencana pembangunan di daerah, serta bagi penulis sendiri dalam lebih mengenal karakter daerah tempat penulis bertugas. Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profit ekonomi daerah seperti analisa terhadap pertumbuhan ekonomi dengan metode sederhana, perhitungan kontribusi sektor-sektor, alat analisa Location Quotient (LQ), alat analisis Shift-Share, serta penggunaan model SWOT daiam memilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan.Berdasarkan analisa terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 1983 - 1998, diketahui 2 (dua) sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 820,19 %; serta sektor Industri Pengolahan/Industri Kecil dengan pertumbuhan 8,84 % pertahun. Berdasarkan kontribusi sektor-sektor di ketahui 2 (dim) sektor yang berperan periling dalam pembentukan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sektor Pertambangan dan Penggalian; serta sektor Pertanian. Di tahun 1998 kedua sektor ini memberikan kontribusi masing-masing 39,98 % untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, dan 20,45 % untuk sektor Pertanian. Hasil gabungan analisa Sher-Share dan Location Quotient (LQ) dengan kriteria merupakan sektor basis serta inemiiiki nilai Shift (S) positif memberikan basil prioritas utama adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Melalui identifikasi sektor-sektor menggunakan alat-alat analisa di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Industri. Dari hasil jajak pendapat yang melibatkan responden Bappeda sebagai badan yang berwenang dalam koordinasi pembangunan di daerah; Bappeda sebagai badan yang menangani permasalahan lingkungan hidup di daerah; Pengusaha sebagai pelaku dunia usaha di daerah; serta LSM sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah, diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategik masing-masing sektor dibuat dengan memperhatikan isu-isu utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut, berdasarkan masukan dari para praktisi teknis di daerah serta pengalaman penulis selama bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sektor Pertanian dalam jangka pendek maupun jangka panjang menghendaki strategi SO yaitu strategi yang menggunakan segala potensi atau kekuatan untuk meraih peluang yang ada. Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam jangka pendek menghendaki strategi SO, sedangkan dalam jangka panjang strategi yang dikehendaki adalah WO yaitu strategi yang berusaha mengatasi/meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Adapun sektor Industri (industri kecil/kerajinan) dalam jangka pendek memilih strategi WO, dan dalam jangka panjang strategi terpilih adalah strategi WT yaitu strategi yang dengan segala kelemahan yang ada berusaha untuk mengatasi segala tantangan yang ada."