Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tiongkok merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia pada saat ini, disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya yang pesat dan konsisten selama tiga dekade terakhir. Sebagai emerging economic power, investasi keluar menjadi salah satu prioritas untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya. Pada tahun 2007, Tiongkok mendirikan Sovereign Wealth Fund bernama China Investment Corporation (CIC) untuk mengelola dan menginvestasikan dana negaranya. Seiring waktu, CIC menjadi kendaraan investasi yang diandalkan untuk menghasilkan keuntungan. Untuk itu, CIC pun mengeksplorasi berbagai instrumen dan model berinvestasi, salah satunya dalam bentuk investasi co-investment yang dilakukan dalam kerja sama dengan pihak swasta. Namun, iklim ketegangan dan kompetisi dagang dan investasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat menuai pertanyaan dan kekhawatiran tentang motif politik dan strategis di balik strategi investasi CIC. Oleh karena itu, penulis menggunakan kerangka analisis Macro-Framework of Foreign Economic Policy untuk memahami faktor-faktor pendorong di balik investasi CIC dan kerja samanya di China-US Industrial Cooperation Fund. Pada umumnya, kerangka ini menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel utama yang mendorong Tiongkok, melalui CIC, untuk memanfaatkan kerja sama dan kemitraan adaptif demi mencapai kepentingan tertentu. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa CIC memanfaatkan kerja sama China-US Industrial Cooperation Fund untuk mengamankan akses investasi ke pasar AS dan menghindari rezim pengawasan investasi asing di AS.

---

China is one of the largest economies in the world due to its rapid and consistent economic growth over the past three decades. As an emerging economic power, outbound investments has been a priority of the government to maintain economic growth and development. In 2007, China established a Sovereign Wealth Fund named China Investment Corporation (CIC) to manage and invest its state funds. Over time, CIC has become a reliable investment vehicle to generate profit for its shareholder, the Chinese state. For this reason, CIC has also explored various investment instruments and models, one of which is in the form of co-investment carried out in collaboration with the private sector. However, the recent backdrop of a strained trade and investment relationship between China and the United States has raised concerns about the political motives and orientation behind CIC’s investment strategy. The author uses the Macro-Framework of Foreign Economic Policy analytical framework to understand the driving factors behind CIC’s investment and its cooperation in the China-US Industrial Cooperation Fund. In general, this framework hypothesizes that there are three main variables that drive China, through the CIC, to utilise this ‘adaptive partnership’ to achieve its national interest. In this study, the author finds that CIC uses China-US Industrial Cooperation Fund to secure market access for its investments in the US market while avoiding scrutiny and blockade from the foreign investments committee in the US."

"Tesis ini berfokus pada kerjasama Rusia-Tiongkok dalam Kerangka Shanghai Cooperation Organization (SCO) di tengah hubungan kedua negara yang fluktuatif. Adapun periode penelitian dari tahun 2001 hingga tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan terjadinya pasang surut hubungan Rusia-Tiongkok, merekonstruksi momentum 10 tahun SCO sebagai titik pangkal membaiknya hubungan Rusia-Tiongkok, preferensi kerjasama Rusia-Tiongkok dalam SCO, dan merumuskan dengan jelas konstruksi apakah yang ingin dibangun oleh Rusia dan Tiongkok dengan tetap mempertahankan kerjasama dan saling memperkuat masing-masing peran mereka di kawasan Assia Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Konstruktivis Institusionalisme, Teori Struktur Sosial, dan Teori Great Power Management sebagai alat analisis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hubungan Rusia-Tiongkok mengalami pasang-surut, kedua negara tetap melakukan kerja sama dalam kerangka SCO. Adapun konstruksi yang dibangun ialah membangun tatanan dunia yang multipolar.

---

This research focuses on the Russian-Chinese partnership in the framework of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in the middle of the fluctuating relations between the two countries. The purpose of this research is to find the factors that determine the occurrence of fluctuation Russian-Chinese relations, reconstruct the momentum 10 years of SCO as a starting point for the improvement of Russian-Chinese relations, preference Russia-China partnership in the SCO, and formulate the construction to be built by Russia and China to maintain the cooperation and strengthen their respective roles in the Central Asia region.

This research used a qualitative approach. This research use the framework of Constructivist Institutionalism Theory, Theory of Structure Social, and Theory of Great Power Management as an analytical tool. The study found that despite fluctuated Russia-China relations, the two countries have formed a partnership within the framework of SCO. The construction was built shown to build multipolar world order."

"Swiss merupakan salah satu negara anggota Development Assistance Committee yang kerap melakukan bantuan luar negeri. Terkait pembangunan internasional berkelanjutan bidang manajemen air, Pemerintah Swiss juga telah melaksanakan berbagai program secara mandiri melalui badan-badan pemerintah yang mereka miliki seperti the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Kehadiran aktor privat dalam hubungan internasional kemudian memicu dilaksanakannya public-private partnership (PPP) dalam program-program pembangunan internasional Pemerintah Swiss. Dalam bidang manajemen air itu sendiri, SDC melaksanakan PPP dengan Nestlé dalam program More Coffee Less Water di Vietnam dan program SuizAgua di Peru. Meskipun PPP dipercaya mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas suatu program, keterlibatan Nestlé menimbulkan sebuah pertanyaan karena adanya orientasi kebijakan dalam hal manajemen air yang cenderung berbeda dengan Swiss. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori Rational Choice untuk memahami alasan di balik dilibatkannya Nestlé dalam program More Coffee Less Water dan SuizAgua. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode survei literatur terhadap sumber-sumber sekunder, penulis menemukan bahwa SDC dan Nestlé sama-sama memiliki kepentingan yang pada akhirnya menjadikan pelaksanaan PPP dalam kedua program tersebut pilihan yang paling rasional bagi mereka.

---

Switzerland is one of the Development Assistance Committee’s member countries which often provides international aid. In regards to sustainable international development within the water management field, the Swiss government has executed several independent programs through its federal bodies such as the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Furthermore, the presence of private actors in international relations has triggered the use of public-private partnerships (PPP) in said programs. Within the water management field itself, SDC has conducted two PPPs with Nestlé in the More Coffee Less Water program in Vietnam and the SuizAgua program in Peru. Although PPPs are thought to be able to increase the efficiency and quality of a program, Nestlé’s involvement raises a question because of its generally opposing water management policy orientation. Consequently, this paper utilizes the Rational Choice theory to understand the reason behind Nestlé’s involvement in More Coffee Less Water and SuizAgua. While applying a qualitative approach and utilizing a literature survey method towards secondary sources, this paper finds that both SDC and Nestlé have converging interests and therefore making PPP the most rational choice for both parties in said programs."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah friksi dapat terjadi di dalam setiap pertemuan dua maupun lebih pihak yang bekerjasama dalam suatu rangkaian kerjasama. Sebuah friksi terjadi karena adanya implikasi dari suatu kesepakatan dalam sebuah kerjasama yang mana friksi tersebut bersifat mengekang di dalam kerjasama tersebut. China, India, dan Pakistan pada kebijakan luar negerinya sama-sama melakukan kerjasama di dalam sebuah proyek infrastruktur ekonomi global bernama Belt and Road Initiative (BRI). BRI merupakan sebuah kerjasama yang diusung pertama kali oleh China pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Xi Jinping. Pada pelaksanaannya, proyek BRI banyak menemukan friksi-friksi yang terjadi di dalamnya, terutama pada ranah kerjasama antara China dengan India dan China dengan Pakistan di dalam koridor ekonomi BRI masing-masing. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai penunjang data-data di dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa terjadinya friksi di dalam sebuah kerjasama antarnegara merupakan sebuah hal yang sering terjadi, terutama pada negara yang sedang mengalami konflik. Pada penemuannya, penulis juga menemukan bahwa terjalin sebuah solusi atas friksi yang terjadi di dalam kerjasama BRI antara China dan Pakistan sehingga melanggengkan kerekatan kerjasama kedua negara tersebut, sedangkan friksi yang terjadi pada kerjasama BRI antara China dan India justru tidak menemukan solusinya sehingga membuat kerekatan kerjasama kedua negara tersebut menjadi semakin renggang.

---

This thesis explains how a friction can occur in every meeting of two or more parties who work together in a series of cooperation. A friction occurs because of the implications of an agreement in a cooperation where the friction is restrictive in the cooperation. China, India, and Pakistan in their foreign policies are both cooperating in a global economic infrastructure project called the Belt and Road Initiative (BRI). BRI is a collaboration that was first promoted by China in 2013 under Xi Jinping era. In its implementation, the BRI project found many frictions that occurred in it, especially in the realm of cooperation between China-India and China-Pakistan within the respective BRI economic corridors. In this study, the author uses the library method as supporting the data in the completion of this thesis. The author finds that the occurrence of friction in a cooperation between countries is something that often happens, especially in countries that are experiencing conflict. In his findings, the author also found that there is a solution to the friction that occurred in the BRI cooperation between China and Pakistan so as to perpetuate the closeness of the cooperation between the two countries, while the friction that occurred in the BRI cooperation between China and India did not find a solution, thus creating a closer cooperation between the two countries. the country is becoming more and more tenuous."

"ABSTRAKUndang-Undang Pasar Modal mengamanatkan Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta memberikan perlindungan bagi para investor. Dalam perkara Benny Tjokrosaputro melawan Goldman Sachs International, saham telah menjadi objek Repo. Hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Goldman Sachs tidah sah dan batal demi hukum. Oleh karenanya, Goldman Sachs International diwajibkan untuk mengembalikan saham tersebut dan memberikan ganti rugi. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu bagaimana mekanisme transaksi repo di Pasar Modal, bagaimana perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam pembelian saham repo serta bagaimana implementasi perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan.Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa transaksi repo mengakibatkan perpindahan kepemilikan dan pengalihan yang dilakukan pembeli terhadap pihak ketiga dibatasi persetujuan penjual; 2) keterbukaan informasi merupakan perlindungan yang diberikan terhadap segala keputusan yang diambil oleh investor; 3) hakim tidak mengimplementasikan perlindungan yang telah tersedia bagi investor yang beritikad baik dalam pembelian saham repo. Saran yang diberikan adalah bahwa: 1) perlu dilakukan pencatatan saham repo pada Daftar Pemegang saham; 2) Emiten harus bertanggung jawab atas kerugian investor beritikad baik terkait pembelian saham repo; 3) Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar prinsip keterbukaan.

---

ABSTRACTThe Capital Market Law mandates the Stock Exchange, the Financial Services Authority and other institutions to organize regular, fair and efficient securities trading and provide protection for investors. In Benny Tjokrosaputro's case against Goldman Sachs International, the shares have become Repo objects. The judge in his decision stated that the transactions carried out by Goldman Sachs were not valid and null and void. Therefore, Goldman Sachs International is required to return these shares and provide compensation. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely how the mechanism of repo transactions in the Capital Market, how to protect investors with good faithin purchasing repo shares and how the implementation of protection for investors in good faithin DecreeNumber 618 / Pdt.G / 2016 / PN Jkt .Sel. The research method used is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are: 1) that the repo transaction results in the transfer of ownership and transfer made by the buyer to a third party is restricted by the seller`s approval; 2) information disclosure is protection provided for all decisions taken by investors; 3) the judge does not implement the protection that has been available to investors who have good faithin purchasing repo shares. The advice given is that: 1) it is necessary to record repo shares on the Register of Shareholders; 2) Issuers must be responsible for losses of investors with good faithregarding the purchase of repo shares; 3) The Financial Services Authority must provide strict sanctions to those who violate the principle of transparency."

"This thesis is aimed to discuss the arrangement of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements.The agreements are the Bilateral Investment Treaty ("BIT") and the Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement (" IC-CEPA ”) which involves the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia as parties to both agreements. This research is a normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the ISDS mechanism settlement at BIT was not much different when compared to the mechanism settlement at the IC-CEPA even though both of them appointed ICSID and UNCITRAL as international arbitration institutions for ISDS. However, with the enactment of IC-CEPA which replaced BIT, it will guarantee legal certainty for both partiesespecially related to avoiding claims that are filed separately but contain the same substance.

---

Tesis ini akan membahas pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement (“ISDS”) dalam perjanjian investasi internasional, dalam hal ini the Bilateral Investment Treaty (“BIT”) serta Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement(“IC-CEPA”) yang melibatkan Republik Indonesia dan Australia sebagai para pihak dalam kedua perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa ISDS pada BIT tidak banyak perbedaan jika dibandingkan dengan pengaturan mekanismenya pada IC-CEPA meskipun keduanya sama-sama menunjuk ICSID dan UNCITRAL sebagai institusi arbitrase internasional bagi ISDS. Namun demikian, dengan diberlakukannya IC-CEPA yang menggantikan BIT, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua pihak terutama terkait menghindari gugatan yang diajukan secara terpisah namun berisi substansi yang sama."

"Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang ekonomi yang mana didalamnya memuat pengaturan penanaman modal (investment chapter) yang digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam mengatur penanaman modal asing, termasuk Indonesia. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana pengaturan penanaman modal dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia dan CEPA Indonesia-EU dengan menggunakan FTA EU-Singapura dan Model BIT India sebagai pembanding, dan kemudian berdasarkan perbandingan tersebut manakah pengaturan yang sebaiknya dimuat dalam CEPA Indonesia-EU. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan pendekatan komparatif dan konseptual. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan penanaman modal yang ada dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia, FTA EU-Singapura, dan Model BIT India untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang sebaiknya diatur dalam CEPA Indonesia-EU. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat substantial obligations yang terdapat dalam perjanjian investasi internasional tersebut sebagai faktor pembanding yang meliputi standard of treatment (yang terdiri dari national treatment, most favoured nation treatment, fair and equitable treatment, serta full protection and security, performance requirements, expropriation, dan penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat persamaan dan perbedaan dari masing-masing perjanjian investasi internasional yang ada, dan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada Model BIT India merupakan perjanjian yang paling ideal untuk diadopsi Indonesia dalam CEPA Indonesia-EU.

---

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is a form of international agreement in the field of economics which contained investment chapter used by various countries in the world in regulating foreign investment, including Indonesia. The problems that will be discussed within this paper include how foreign investments are regulated in the investment chapter on CEPA Indonesia-Australia and the CEPA Indonesia-EU using the FTA EU-Singapore and Model BIT India as a comparison, and then based on these comparisons which provision should be included in the CEPA Indonesian-EU. To answer this problem, a comparative and conceptual approach is used. A comparative approach is used to see how the investment provision exist in the investment chapter of the CEPA Indonesia-Australia, the EU-Singapore FTA, and the Indian BIT Model to provide an overview of the provisions that should be regulated in the Indonesia-EU CEPA. The conceptual approach is used to view the substantial obligations contained in the international investment agreement as a comparison factor in which includes the standard of treatment (which consists of national treatment, most favorite nation treatment, fair and equitable treatment, and full protection and security), performance requirements, expropriation, and dispute resolution. The conclusion of the research conducted is that there are similarities and differences from each of the existing international investment agreements, and based on the similarities and differences that exist, the Model BIT India is the most ideal agreement to be adopted by Indonesia in the CEPA Indonesia-EU."

"ABSTRAKDalam era globalisasi seperti saat ini kondisi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil maupun kondisi politik negara yang lainnya Hal ini dikarenakan telah munculnya interdependensi antar negara khususnya untuk negara negara yang tergabung dalam suatu komunitas ekonomi Komunitas ekonomi tersebut dapat terbentuk melalui banyak faktor antara lain kesamaan area geografis kesamaan produsen suatu komoditas tertentu dan lainnya Komunitas komunitas ekonomi tersebut kemudian membentuk peraturan terkait perdagangan internasional yang bebas atau disebut juga free trade area Ide gagasan tersebut memunculkan kerjasama ekonomi baik bilateral maupun multilateral yang bertujuan untuk memudahkan satu negara dapat dengan mudah melakukan transakasi perdagangan internasional dengan negara lain tanpa adanya hambatan Diawali dari konsep free trade area kemudian berkembang menjadi kerjasama ekonomi antar negara secara menyeluruh dan tidak terbatas pada kerjasama perdagangan maka muncullah Economic Partnership Agreement EPA Indonesia menjadi negara yang telah menandatangani EPA yang pertama dan satu satunya yaitu dengan Jepang dan disebut dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement IJEPA Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa yuridis terhadap investasi asing langsung dalam IJEPA yaitu berupa kesesuaian isi perjanjian IJEPA pada bagian investasi dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan implementasi perjanjian tersebut dalam bidang investasi di Indonesia yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama bilateral dalam bentuk EPA.

---

ABSTRACT

In this globalization era the condition of a country is strongly influenced by the measures taken and the political conditions of other countries This is because has been the emergence of interdependence among countries especially for the countries who are members of an economic community The economic community can be formed by numerous factors including geographical area sameness similarity manufacturer of a certain commodity and others Economic communities are then formed relevant rules of free international trade that is also called free trade area The idea gave rise to the idea of economic cooperation both bilaterally and multilaterally which aims to facilitate the country can easily make international trade transaction with other countries without restriction Starting from the concept of free trade area later evolved into economic cooperation among countries as a whole and is not limited to trade then comes the Economic Partnership Agreement EPA Indonesia is one of a country that has signed the EPA which is the first and only one with Japan and namely the Indonesia Japan Economic Partnership Agreement IJEPA This study aimed to analyze the juridical on foreign direct investment in IJEPA This study focus to analyze the form of conformity contents of the agreement IJEPA on the investment by Act No 25 of 2007 on Investment and the implementation of such agreements in the field of investment in Indonesia which will be taken into consideration for Indonesian government in bilateral cooperation in the form of EPA."