Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas pemerintahan. Pemerintah berupaya menyediakan layanan berkualitas yang selalu tersedia serta dapat diakses kapan dan dimana saja melalui optimalisasi TIK. Upaya tersebut dikenal dengan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerapkan e-government untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Organisasi berharap mengetahui maturitas e-government yang telah dikembangkan dan mendapat rekomendasi guna meningkatkan e-government serta pertimbangan menentukan kebijakan dan strategi TIK. Namun, e-government belum pernah dievaluasi sehingga menimbulkan kekhawatiran berdampak pada ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan dan strategi. Penelitian menganalisis maturitas e-government (kapabilitas proses dan layanan) menggunakan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang disesuaikan. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian, pendekatan kuantitatif untuk mendapat nilai indeks, dan pendekatan kualitatif untuk menyusun rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks maturitas e-government adalah sebesar 2,35 dengan predikat “Cukup”. Capaian tersebut dipengaruhi oleh maturitas domain yang merepresentasikan kapabilitas masing-masing. Domain “Layanan SPBE” sebagai representasi kapabilitas layanan memenuhi target dan memiliki maturitas lebih tinggi dibanding domain yang merepresentasikan kapabilitas proses, artinya kemampuan pada aspek teknis lebih dominan dari pada aspek proses bisnis. Secara umum e-government mampu menjalankan operasi dari berberapa sumber daya dalam satu transaksi tetapi belum didukung oleh kebijakan internal sebagai landasan tata kelola dan manajemen. Rekomendasi disusun pada domain-domain yang belum memenuhi target, yaitu “Kebijakan Internal SPBE”, “Tata Kelola SPBE” dan “Manajemen SPBE” yang direfleksikan dengan analisis e-government saat ini dan studi literatur agar terwujud keterpaduan.

---

The development of information and communication technology (ICT) has affected various aspects of life including government activities. The government strives to provide quality services that are available and accessed anytime and anywhere by optimizing ICT. This effort is known as e-government or electronic-based government system (SPBE). The organization has implemented e-government to increase effectiveness and efficiency. The organization expects to analyze the maturity of e-government and obtain recommendations for improving e-government and considerations in determining ICT policies and strategies. However, there has never been an evaluation of e-government which raises concerns about inaccuracies in determining ICT policies and strategies. This research analyzes the maturity of e-government on process and service capability using the assessment structure of Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE with adjustments. A questionnaire is used as an instrument, a quantitative approach to obtain a maturity level index, and a qualitative approach to formulating recommendations. The results show e-government maturity index is 2.35 (index scale of 1 to 5). This achievement is influenced by domain maturity that represents capabilities. Domain “Service” which represents service capability has reached target expectation and has a higher index than the domains which represent process capability, which means the technical aspect is more dominant than the business process aspect. In general, e-government can carry out operations from several resources in one transaction but is not supported by internal policies as a basis for governance and management. Recommendations are formulated to improve e-government for domains that have not met expectations, namely “Internal Policies”, “Governance”, and “Management” which are reflected by an analysis of current implementation and literature studies to realize integration

"

"Mengacu kepada Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Salah satu indikator kinerja reformasi birokrasi adalah adanya implementasi dan pengembangan e-government pada masing-masing Kementerian dan Lembaga, dan hal tersebut dapat diketahui melalui penilaian. Kerangka kerja yang dijadikan sebagai alat ukur penilaian tingkat implementasi pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat, tentu diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI di Kementerian Pertanian RI. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa nilai implementasi e-government di Kementerian Pertanian saat ini adalah 2,63 dan nilai implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,85.

---

As a consequence of the National Regulation and Strategy on E-Government Regulation (Inpres No. 3 Tahun 2003), the Indonesian Government obliged to use information and communication technology (ICT) in distribution of information and public services. One of the beureaucratic reform performance indicators used by the goverment is the implementation and development of e-government in all its ministries and beureaucratic components. PeGI (Pemeringkatan E-Gevernment Indonesia) is used as a tool to measure the level of ICT implementation. Proper strategy would obviously be required for appropriate implementation and development.

This research was aimed on designing the development of E-Government based on PeGI at the Indonesian Ministry of Agriculture. This research used descriptive qualitative method and data were collected by document analysis, observation and interview. The analysis indicated that the current score of e-government implementation at the Ministry of Agriculture was 2.63. This is obviously lower in comparison to the expected score of 3.85."

"Implementasi e-Government di banyak negara berkembang tidak sesuai dengan harapan. Salah satu studi yang dilakukan oleh Heeks (2003), menunjukkan bahwa 35 persen dari proyek-proyek e-Government di negara - negara berkembang mengalami kegagalan, 50 persen adalah kegagalan parsial, dan hanya 15 persen yang dianggap berhasil. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan e-Government pada suatu organisasi. Dalam penelitian ini akan dibahas faktor – faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi e-Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam analisa faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan e-Government. Dalam penelitian ini diuji 14 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Government yang dikelompokkan dalam dimensi organisasi dan dimensi teknologi. Dari dimensi organisasi adalah Perencanaan, Kultur Organisasi, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Change Management, dan Awareness, sedangkan dari dimensi teknologi adalah Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Dari hasil uji statistik 12 faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi e-Government yaitu Perencanaan, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Awareness, Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Sedangkan 2 faktor yaitu kultur organisasi dan change management tidak berpengaruh. Dari 12 faktor yang berpengaruh, faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Governement adalah perencanaan dan keamanan informasi.

---

Implementation of e-Government in many development countries are not in line with expectations. A study conducted by Heeks (2003) shows, that 35 percent of e-Government projects in the development countries failed, 50 percent were partial failed, and only 15 percent were considered to be successful. There are many factors that contribute to the success of e-Government implementation in an organization. This reasearch discuss the factors that influence the successful of e-Government implementation in the Directorate General of Land Transportation.

This study uses a quantitative approach to analyze the factors that influence the success of e-Government. It also examines 14 factors that can affect to the success of e-Government implementation which are grouped in organizational dimension and technological dimension, The organizational dimension are Planning, Organizational Culture, Organizational Structure, Policy, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Change Management, and Awareness, whereas from the technological dimension are IT Infrastructure, Applications, IT Standard, and Information Security.

From the results of statistical tests, there are only 12 factors that affect the success of e-Government implementation are Planning, Organizational Structure, Policies, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Awareness, IT Infrastructure, Applications, IT Standards, and security Information (security). While the 2 factors, organizational culture and change management have no effect. From the 12 factors above, the most dominant factors affecting the success of e- Governement implementation are planning and information security."

"Perkembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan yang turut berkembang. Hal ini mendukung inovasi organisasi untuk mendukung proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 menerbitkan ketentuan untuk instansi pusat dan daerah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE atau e-government adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam penerapan SPBE terdapat komponen tata kelola TI yang berperan untuk memastikan investasi TI yang dilakukan mendukung tujuan utama organisasi. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan capaian indeks SPBE yang masih dapat dioptimalkan, khususnya pada domain tata kelola yang memiliki capaian sebesar 2,90. Selain hal tersebut, Setkab belum memiliki dokumen tata kelola TI dalam pengelolaan TIK internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan memberikan rekomendasi rancangan tata kelola TI yang sesuai dengan arah strategis Setkab menggunakan COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan pengukuran tingkat maturitas tata kelola TI dilakukan dengan metode kuantitatif dari data yang diperoleh menggunakan COBIT 2019 Performance Management (CPM). Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan pada 15 objektif COBIT 2019 terpilih sesuai dengan tujuan Setkab. Berdasarkan penilaian terdapat dua objektif di level 3 dengan tingkat kematangan Defined (BAI01 dan BAI05), satu objektif di level 2 dengan Tingkat kematangan Managed (APO07), tiga objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Initial (APO01, APO02, dan APO08), dan sembilan objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Incomplete (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, dan BAI11). Analisis kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini pada 13 objektif dengan yang ditargetkan oleh organisasi atau yang berada di bawah level 3 (Defined) dilakukan untuk merumuskan rekomendasi rancangan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan adalah perbaikan layanan TIK sesuai dengan kebutuhan dan arah strategis Setkab, serta mendukung peningkatan indeks capaian SPBE.

---

The rapid advancement of Information Technology (IT) development and implementation is in line with evolving needs and demands. This fosters organizational innovation, enabling effective and efficient business processes. In response, the Indonesian government issued Presidential Regulation No. 95 of 2018, mandating central and regional agencies to adopt Electronic-Based Government Systems (SPBE) or e-government. SPBE or e-government is the implementation of government utilizing information and communication technology (ICT) to deliver services to its users. SPBE implementation encompasses an IT governance component that ensures IT investments align with the organization's primary objectives. This research was conducted at the Cabinet Secretariat (Setkab), where the SPBE index achievement can be further optimized, particularly in the governance domain, currently at 2.90. Additionally, Setkab lacks an IT governance document for managing internal organizational ICT. This study aims to measure the capability level and provide recommendations for an IT governance framework aligned with Setkab's strategic direction using COBIT 2019. Data collection employed qualitative methods, while IT governance maturity level assessment utilized quantitative methods from data obtained using COBIT 2019 Performance Management (CPM). Capability level assessment was conducted on 15 selected COBIT 2019 objectives aligned with Setkab's goals. The assessment revealed two objectives at level 3 with Defined maturity (BAI01 and BAI05), one objective at level 2 with Managed maturity (APO07), three objectives at level 1 with Initial maturity (APO01, APO02, and APO08), and nine objectives at level 1 with Incomplete maturity (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, and BAI11). A gap analysis between the current maturity level of 13 objectives and the organization's target or those below level 3 (Defined) was conducted to formulate IT governance design recommendations. The expected outcomes are improved ICT services aligned with Setkab's needs and strategic direction, and enhanced SPBE achievement index."

"Pengembangan e-government merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Egovernment juga wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda dikantor-kantor pemerintahan. Layanan informasi dan administrasi publik merupakan salah satu area dimana internet dapat digunakan sebagai sarana akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dan menciptakan hubungan masyarakat dengan pemerintah secara lebih mudah dan transparan.Direktorat Jenderal Pajak telah meletakkan dasar pembangunan sistem perpajakan yang lebih baik pada implementasi e-government, yaitu dengan menerapkan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat seperti dengan dimulainya wajib pajak menilai aset dan penerimaan dapat dikenai pajak, penyederhanaan pengisian formulir serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan layanan dan reformasi administrasi perpajakan yang dapat mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak.Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana tingkat sevice maturity implementasi egovernment pada situs www.pajak.go.id, kemudian bagaimana tingkat delivery maturity implementasi e-government pada situs pajak.go.id dan yang terakhir bagaimana tingkat overall maturity implementasi e-government pada situs www.pajak.go.id ?Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kematangan e-government situs pajak.go.id masih berada pada level Innovative Leader menunjukkan kejelasan yang kuat akan layanan online yang disediakan, tapi memiliki kesempatan yang signifikan untuk tumbuh berkembang dengan memaksimalkan potensi layanan online dan meningkatkan layanan delivery maturity.

---

Development of e-government is an effort of the government of Indonesia in the framework of enhancing the quality of public services and performance of the bureaucracy toward realization of the (good governance). E-government in Indonesia has been introduced by Presidential Instruction No. 6, 2001 on telecommunications service (Telecom Media and Information), which states that government officials should use technology to support the telecommunications service of good governance and accelerate the process of democracy. E-government also introduced mandatory for a different purpose-examination of government offices. Information services and public administration is one area where the Internet can be used as a means of community access to services and create public relations with the government in a more simple and transparent.The General Directorate of Taxation has put the development of the basic system of taxation is better in the implementation of the e-Government, namely the establishment of a network by applying information and transaction services to public, establishing an interactive relationship with the business world and the establishment of mechanisms and channels of communication with state institutions and provision of dialogue public for the community as the beginning of compulsory tax rate assets and revenues can be subject to tax, the simplification of the form and use of information and communication technology for the convenience of the service and tax administration reform, which can reduce contact between taxpayers with tax officials.Data used in this research was obtained with methods of observation, and also study literature. Main problems in this research is the first how the level of service maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id, and how the level of delivery maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id and how the level of overalls maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id?The results of the research, it is known that the level of maturity egovernment site pajak.go.id still at the level of clarity inovative leader shows a strong online service will be provided, but has a significant opportunity to grow with the growing maximize the potential of online services and improve service delivery maturity."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Aplikasi Informatika sebagai instansi pemerintah wajib menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 23 yaitu setiap penyelenggara sistem informasi harus memastikan interoperabilitas sistem informasi yang dikelolanya dengan sistem informasi lain yang terkait Jaminan interoperabilitas dapat dipenuhi jika tersedia mekanisme evaluasi interoperabilitas untuk sistem informasi Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Information Systems Interoperability Maturity Model dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi penerapan interoperabilitas di lingkungan organisasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata rata interoperabilitas sistem informasi di dalam organisasi berada pada Level 1 Manual dibutuhkan perbaikan agar interoperabilitas mencapai level yang diharapkan.

---

ABSTRACT

Directorate General of Informatics Applications as a government agency shall execute the mandate of the Government Regulation No 82 of 2012 Article 23 that every information system operators must ensure interoperability between their information systems and the other related information systems The guarantee of interoperability can be met if there is available a mechanisms to evaluate the interoperability of information systems This study using Information Systems Interoperability Maturity Model with a qualitative approach to evaluate the implementation of interoperability within the organization The result of this study showed that the average level of information systems interoperability in organization is at Level 1 Manual needed improvement to achieve interoperability at the desired level."

"[ABSTRAKKemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pada sektor pertanian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan.TIK sebagai alat bantu dapat meningkatkan efisensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian melalui penyediaan informasi secara cepat dan dan akurat. Besarnya manfaat yang dapat diambil melalui TIK tersebut di atas hanya dapat dicapai apabila TIK digunakan secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi pemanfaatan TIK di kalangan petani yang meliputi jenis perangkat TIK yang dimiliki petani, informasi yang dibutuhkan petani, dan faktor-faktor yang memengaruhi petani dalam menggunakan perangkat TIK.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik thematic analysis untuk pengolahan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah kondisi pemanfaatan TIK di kalangan petani, dimana perangkat TIK yang paling banyak dimiliki adalah HP dan TV. Informasi yang paling dibutuhkan oleh petani adalah harga komoditas pertanian dan faktor yang paling memengaruhi pemanfaatan TIK di kalangan petani adalah kemampuan SDM petani yang rendah.

---

ABSTRACTThe advance rapid of information and communication technology also its potential of widespread utilization, open opportunities in accessing, managing, and exploiting the information in larga scale volume quickly and accurately. Towards agricultural sector, the utilization in information and communication technology (ICT) can help reduce poverty and increase food security.ICT as a toll can improve the efficiency, productivity, and sustainability of agriculture through the provision and information quickly and accurately. The amount of benefits that can be taken through ICT mentioned above can only be achieved if ICT is used appropriately. This study aims to describe the condition of the use of ICT among farmers that include the type of ICT devices owned by farmers, the information needed by farmers, and the factors that affect farmers in the use of ICT tools.This is a qualitative research and use thematic analysis technique for processing the data. The result of this research showed that the utilization of ICT among farmers, where the most common ICT devices owned by farmers are mobile phone and television. The most needed information among farmers is the price rate of agricultural commodities, and factors that most influence the use of ICT among farmers is lack of human resource capability in using ICT., The advance rapid of information and communication technology also its potential of widespread utilization, open opportunities in accessing, managing, and exploiting the information in larga scale volume quickly and accurately. Towards agricultural sector, the utilization in information and communication technology (ICT) can help reduce poverty and increase food security.ICT as a toll can improve the efficiency, productivity, and sustainability of agriculture through the provision and information quickly and accurately. The amount of benefits that can be taken through ICT mentioned above can only be achieved if ICT is used appropriately. This study aims to describe the condition of the use of ICT among farmers that include the type of ICT devices owned by farmers, the information needed by farmers, and the factors that affect farmers in the use of ICT tools.This is a qualitative research and use thematic analysis technique for processing the data. The result of this research showed that the utilization of ICT among farmers, where the most common ICT devices owned by farmers are mobile phone and television. The most needed information among farmers is the price rate of agricultural commodities, and factors that most influence the use of ICT among farmers is lack of human resource capability in using ICT.]"

"Kebutuhan informasi dan semakin majunya perkembangan teknologi mendorong lahirnya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat memberi efektifitas dan efisiensi kerja manusia. Akses internet yang juga mudah dijangkau, kapan saja, dan dimana saja memicu lahirnya integrasi semua teknologi dan aplikasinya. Telepon, e-mail, instant messaging, bahkan video conference, mulai didorong agar dapat saling terintegrasi dan sinkron sehingga berbagai jenis aplikasi dan coba.Didapatkan bahwa QoS berupa delay, jitter, packet loss, dan throughput tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih memenuhi standar ITU-T. Nilai delay yang didapatkan sebelum pengamanan SIP sebesar 33,974 ms, sedangkan setelah implementasi secure-SIP naik menjadi 39,964 ms. Untuk nilai jitter dengan dan tanpa menggunakan secure-SIP sekitar 0,6 ms. Tidak ada paket yang hilang, dalam hal ini nilai packet loss sebesar 0%. Sedangkan nilai throughput sekitar 50 paket/detik.

---

Information needs and more advanced technological developments led to the establishment of information and communication technology which allowed human to work more effectively and efficiently. Internet access which available in anytime and anywhere, also triggered the integration of all means of technology and its applications. Telephone, e-mail, instant messaging, even video conference, are all begin to be integrated and synchronized so that they all could be accessed all at once, in a single device or application. As a new technological advancement, Unified Communications is expected to not only serve the business world, but

also education, to increase the effectiveness and efficiency in conducting their daily activities. But this integration and ease comes with some unfavorable aspect. Security aspect becomes a very important part to support quality of services. This final paper was implemented the IP telephony for VoIP application with security scenario on different SIP protocol: RTP (non-secure), SRTP, and SSL. Then, the the performance and security on IP Video Telephony after and prior to the implementation of secure-SIP method was analyzed.

The results show that QoS in forms of delay, jitter, packet loss and throughput, did not reveal significant changes and is still within the standard of ITU-T. Delay measurement prior to the SIP securing is 33,974 ms, whereas after the implementation of secure SIP, it increase to 39,964 ms. As for the jitter measurement, with or without secure-SIP, is approximately 0,6 ms. No packets are lost, so the value of packet loss is 0%. Throughput is about 50 packet/second"

"Implementasi e-Government sudah dilakukan dengan cepat di banyak instansi pemerintah Indonesia, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP telah berhasil menghadirkan lima layanan transaksi daring, salah satunya e-Filing yang dapat mewadahi proses pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik secara daring dan real time. Pada dasarnya kehadiran e-Filing mempermudah proses pelaporan pajak. Namun permasalahannya, sampai saat ini masih banyak keluhan dari para pengguna yang merasa kesulitan ketika menggunakan sistem e-Filing. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang berfokus pada kegunaan (usability) sistem serta pengukuran pengalaman pengguna (UX). Tujuannya agar dapat dilakukan upaya perumusan kebutuhan peningkatan kualitas sistem secara formal, khususnya terkait hal-hal yang berfokus pada pengembangan desain interaksi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan mixed-methods digunakan dalam penelitian ini. Penyebaran kuesioner yang berisi instrumen hasil adaptasi User Experience Questionnaire (UEQ) dan pertanyaan terbuka terkait keluhan/permasalahan pengguna, analisis sistem saat ini, serta wawancara kontekstual dan pengerjaan skenario, dilakukan dalam tahap evaluasi awal, sebagai upaya penentuan kebutuhan perbaikan sistem e-Filing. Melalui evaluasi awal, diperoleh kategori normal untuk pengukuran UX dengan 280 responden, yang tentunya memiliki peluang peningkatan untuk mencapai kategori positif. Diperoleh pula nilai success rate untuk pengukuran usability dengan 15 narasumber yaitu 66%. Penelitian ini mengungkap 13 rumusan usulan solusi sebagai kebutuhan pengembangan dan peningkatan kualitas sistem e-Filing, yang kemudian dirancang menggunakan pendekatan User-Centered Design menjadi suatu desain alternatif. Desain alternatif menyajikan usulan rancangan antarmuka baru sistem e-Filing, dalam bentuk high fidelity prototype. Desain alternatif diuji melalui usability testing dan pengisian UEQ oleh 15 partisipan tes. Melalui pengujian, diperoleh kategori positif untuk pengukuran UX dan nilai success rate untuk pengukuran usability yaitu 96%. Meskipun dari hasil pengujian diperoleh nilai yang sudah baik, namun tetap diperlukan kajian dan validasi lebih lanjut dengan berbagai pihak yang berkepentingan, terkait kelayakan implementasi dari desain alternatif yang diusulkan.

---

The implementation of e-Government has been promptly achieved in many of Indonesian government institutions, including the Directorate General of Taxes (DGT). DGT has successfully introduced five online transactional services; one of them is e-Filing system which is to facilitate the reporting or filing process of an annual tax return using online system and in real time. Essentially, e-Filing is designed to ease taxpayers to file their individual or corporate annual tax return. However in practice, many of taxpayers find e-Filing not user-friendly. Thus, this mix-method study was intended to carry out an evaluation on its system usability and a measurement on user experience (UX). This was intended to formally determine the need of improving the system quality, especially to develop a proper interaction design with attention to the needs of users. To determine the need of e-Filing system improvement, distribution of questionnaires containing adapted User Experience Questionnaire (UEQ) instrument and open questions related to user complaint/concern, current system analysis, and contextual interviews were conducted in the initial evaluation phase. The result of UX evaluation with 280 respondents in the initial evaluation phase was categorized as normal which certainly had the potential to be improved to achieve positive category. As for the usability testing result with 15 interviewees, it had 66% of success rate. This study revealed 13 proposed solutions as the needs to develop and improve the quality of e-Filling system which then designed using User-Center Design approach as an alternative design. The alternative design of e-Filling system proposed a new interface design in the form of high fidelity prototype. It was examined by employing usability testing which involved 15 participants to complete the UEQ. The result of UX evaluation of the alternative design was indicated in positive category and the result of usability test revealed that it had 96% of success rate. Despite the fact that the results of both evaluations are satisfying, further study and validation on the feasibility of the implementation of the proposed alternative design involving various stakeholders are still required."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TIK) memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, dimana TIK berperan dalam pendokumentasian elektronik, sistem informasi peradilan, penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat, penggunaan bukti elektronik dan aksesibiltas informasi peradilan untuk masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada akar masalah dalam domain pengelolaan data, penetapan strategi dan tujuan bisnis, perencanaan dan pengorganisasian sumber daya yang dibutuhkan, pengembangan dan implementasi teknologi, pemantauan kinerja dan penilaian terhadap implementasi COBIT 2019, penyediaan layanan teknologi informasi yang berkualitas untuk dukungan administrasi peradilan dan belum adanya evaluasi besaran kapabilitas atau tingkat kematangan tata kelola TI. Berdasarkan temuan ini dipilih fokus masalah penyusunan enterprise architecture, pengelolaan portofolio proyek yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengelolaan proyek, pengelolaan program TI yang dikembangkan, pengelolaan manajemen perubahan. Penelitian ini diantisipasi dapat menyajikan data mengenai tingkat kematangan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Mahkamah Agung, sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola TIK di Mahkamah Agung, serta dapat memberikan rekomendasi yang positif dan berguna dalam meningkatkan tata kelola TI di Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan kerangka kerja COBIT 2019. Dari delapan objektif terpilih, ditemukan 4 objektif, yaitu APO03, APO05, APO08 dan BAI05 berada pada level 2. Kemudian 3 objektif, yaitu BAI02, BAI03, BAI11 berada di level 1, dan satu objektif BAI01 di level 0. Beberapa rekomendasi dihasilkan dalam upaya peningkatan tata kelola TIK di Mahkamah Agung mencakup pengelolaan dan dokumentasi, pengembangan kebijakan dan prosedur, pelatihan untuk pengembangan keterampilan, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan.

---

Information Technology (ICT) Governance plays an important role in achieving transparency and accountability in the administration of justice. A sure, transparent and accountable judicial process, where ICT plays a role in electronic documentation, judicial information systems, providing information that is easily accessible to the public, use of electronic evidence and accessibility of judicial information for the public. This research focuses on the root of the problem in the domain of data management, determining business strategies and objectives, planning and organizing required resources, developing and implementing technology, monitoring performance and assessing the implementation of COBIT 2019, providing quality information technology services to support justice administration and There has been no evaluation of the scale of capability or maturity level of IT governance. Based on these findings, the focus was chosen to focus on the preparation of enterprise architecture, management of project portfolios carried out by the Supreme Court, project management, management of developed IT programs, management of change management. It is anticipated that this research will provide data regarding the maturity level of Information and Communication Technology management at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, as material for evaluating ICT governance at the Supreme Court, and can provide positive and useful recommendations in improving IT governance at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research uses mixed methods with the COBIT 2019 framework. Of the eight selected objectives, it was found that 4 objectives, namely APO03, APO05, APO08 and BAI05 were at level 2. Then 3 objectives, namely BAI02, BAI03, BAI11 were at level 1, and one BAI01 objective at level 0. Several recommendations were produced in an effort to improve ICT governance at the Supreme Court including management and documentation, development of policies and procedures, training for skills development, increasing stakeholder involvement."