Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur identifikasi kontrak dan penetapan performance obligation atas kontrak PT Violet yang dilakukan oleh KAP Tulip berdasarkan PSAK 72. PT Violet merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang memiliki berbagai jenis kontrak. Terdapat tiga jenis kontrak yang dibahas pada laporan magang ini, diantaranya contract with installation, auto-renewal contract, dan contract with modification. Metode peninjauan kontrak dilakukan dengan memberikan keterangan Yes atau No berdasarkan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak. Identifikasi kontrak dilakukan dengan memperhatikan definisi kontrak, kontrak kombinasi, dan adanya modifikasi pada kontrak. Penetapan performance obligation dilakukan dengan mengamati kewajiban yang harus dilaksanakan PT Violet berdasarkan kontrak, keterlibatan pihak ketiga, dan adanya opsi pelanggan dalam kontrak. Instrumen evaluasi yang digunakan sudah sesuai dengan PSAK 72 dan dokumen yang dievaluasi sudah memenuhi kriteria kontrak dan performance obligation.

---

This internship report aims to evaluate the procedure of contract identification and determination of performance obligations on PT Violet's contract by KAP Tulip based on PSAK 72. PT Violet is a company engaged in the telecommunications sector with various types of contracts. There are three types of contracts discussed in this internship report, including contracts with installation, auto-renewal contracts, and contracts with modification. The contract review method is carried out by providing a Yes or No statement based on its suitability with the contract documents. Contract identification is carried out by considering the definition of the contract, the combination contract, and any modifications to the contract. Determination of performance obligations is carried out by observing the obligations that must be carried out by PT Violet based on the contract, the involvement of third parties, and the existence of customer options in the contract. The evaluation instrument used is in accordance with PSAK 72, and the documents evaluated have met the contract criteria and performance obligations."

"Kontrak pemeliharaan jalan yang ada sekarang ini dinilai kurang efektif bagi pengguna jasa dan penyedia jasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: keterlambatan pendanaan, mutu pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan jalan. Salah satu alternatif mengatasi permasalah ini adalah dengan mengkaji metode kontrak yang inovatif, yaitu metode-metode kontrak yang didalamnya mempertimbangkan aspek kinerja hasil pekerjaan seperti Kontrak Berbasis Kinerja (KBK).Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan, yaitu: (1) mengapa Kontrak Berbasis Kinerja diterapkan sebagai alternatif kontrak untuk penanganan pemeliharaan jalan, dan (2) faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan, serta besaran dari kendala yang ada.Analisis yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang pertama adalah melalui analisis terhadap literatur-literatur yang dikaji dan terkait dengan penerapan KBK pada pemeliharaan jalan. Permasalahan kedua dianalisis dengan menggunakan pendekatan Analythical Hierarcy Process (AHP).Untuk menjawab permasalahan kedua diawali dengan mengembangkan model yang akan digunakan untuk menilai kendala penerapan yang ada dari sisi pemilik (owner) dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pengelola jalan. Untuk menilai kendala dari sisi pemilik penilaian yang digunakan adalah: aspek hukum, aspek resiko, aspek kelembagaan, aspek teknis, dan aspek pendanaan.Pada penelitian ini responden dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) responden wawancara, merupakan pengelola jalan/pemerintah di Prov. Banten (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang), dan (2) responden kuesioner, merupakan para ahli dalam KBK. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan dari dasar penilaian yang telah dikembangkan.Dari hasil kajian analisis diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahn pertama bahwa alasan penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan maupun pembangunan jalan disebabkan oleh beberapa aspek/faktor, yaitu: sumber daya manusia, biaya, kepuasan, waktu, inovasi dan teknologi, resiko, dan legal. Dari hasil uji coba model penilaian kendala dengan studi kasus penanganan pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga Prov. Banten diperoleh informasi bahwa secara umum bahwa penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan tidak memiliki kendala yang berat, sehingga konsep dasar PBC ini dapat diterapkan.

---

This current road maintenance agreement under investment effective for service user and service provider. this condition are caused by several things, that is: financing delay, quality of job execution that result road damage. One of alternative overcomes this problem is the by method of assesment innovative contract, that is contract that inside consider aspect of job result performance like contract base on performance (PBC).This research is conducted to answer 2 (two) problems, that is: (1) why contract base on performance is applied alternatively contract for handling of road maintenance, and (2) factors what becomes constraint from contract applying base on performance at road maintenance, and quantity from existing constraint.Analysis that conducted to answer the first problems is passing by analysis to literatures that assessed and related to applying PBC at road maintenance. Second problems is analysed by using approach Analythical Hierarcy Process (AHP).To answer second problems starting by develop model that will be used to assess existing applying constraint from owner side (owner) in this case is government as road organizer. To assess constraint from side of assessment owner that used is: law aspect, risk aspect, institute aspect, technical aspect, and financing aspect.At this research responder is divided into 2 (two) group, that is: (1) interview responder, is road organizer/government in Prov. Banten (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang), and (2) responder kuesioner, is expert in PBC. Spreading kuesioner is conducted to know importance level from elementary assessment that has been developed.From result of analysis study obtained conclusion to answer problem first that applying reason PBC in maintenance handling and also road-works caused by some aspects/factor, that is: human resource, expense, satisfaction, time, innovation and technology, risk, and legal. From result of assessment model test-drive constraint with case study of road maintenance handling in Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten is got information that in general that applying PBC in handling of road maintenance not have heavy constraint, so this PBC elementary concept can be applied."

"[ABSTRAKPBMC merupakan salah satu jenis kontrak yang berorientasi terhadap kinerja,tidak berdasarkan volume pekerjaan yang sudah dikerjakan seperti biasanya.Menurut William A Hyman (2009) terdapat dua puluh enam tahap businessprocess pada pelaksanaan PBMC dan dari studi literature terdapat delapan puluhtiga indikator business process. Setelah melalui tahap validasi pakar, jumlahindikator business process berkurang dua nomor dan bertambah empat nomorsehingga menjadi delapan puluh lima indikator business process, yang kemudiandengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan statisticdeskriptif dievaluasi penerapannya pada dua pilot project penyelenggaraan jalannasional di Direkrorat Jenderal Bina Marga, yaitu Peningkatan Struktur RuasJalan Ciasem ? Pamanukan dan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Demak ?Trengguli.

---

ABSTRACTPBMC is one type of contract that is oriented towards performance, not based onthe volume of work that has been done as usual. According to William A Hyman(2009) there are twenty six stages of a business process on the implementation ofPBMC and based on literature study there eighty three indicators of businessprocess. After going through the expert validation, the number of the businessprocess indicator reduced by two numbers and four numbers added, thus increasedeighty five indicators of business process, which is then using AnalyticalHierarchy Process (AHP) and descriptive statistics were evaluated itsimplementation to two pilot projects road organizing of Directorate General ofHighways, namely : Peningkatan Struktur Struktur Ruas Jalan Ciasem ?Pamanukan and Peningkatan Struktur Ruas Jalan Demak ? Trengguli., PBMC is one type of contract that is oriented towards performance, not based onthe volume of work that has been done as usual. According to William A Hyman(2009) there are twenty six stages of a business process on the implementation ofPBMC and based on literature study there eighty three indicators of businessprocess. After going through the expert validation, the number of the businessprocess indicator reduced by two numbers and four numbers added, thus increasedeighty five indicators of business process, which is then using AnalyticalHierarchy Process (AHP) and descriptive statistics were evaluated itsimplementation to two pilot projects road organizing of Directorate General ofHighways, namely : Peningkatan Struktur Struktur Ruas Jalan Ciasem –Pamanukan and Peningkatan Struktur Ruas Jalan Demak – Trengguli.]"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur pengukuran harga kontrak dalam penyusunan contract assessment tools yang dilakukan oleh KAP IKA untuk PT WIN berdasarkan International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PT WIN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing sehingga standar yang digunakan menggunakan standar IFRS. Laporan magang ini berfokus pada tahapan pengukuran dalam penyusunan contract assessment tools yang terletak pada langkah ketiga yaitu menentukan harga transaksi dan langkah keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur pengukuran harga kontrak dalam penyusunan contract assessment tools yang dilakukan oleh KAP IKA telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu IFRS 15 terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

---

This internship report was prepared to evaluate the procedures for measuring contract prices in the preparation of the contract assessment tools carried out by KAP IKA for PT WIN based on International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 regarding revenue from contracts with customers. PT WIN is a company engaged in the telecommunication sector whose shares are mostly owned by foreign companies, thus the accounting standard used is IFRS. This internship report focuses on the measurement stage in the preparation of contract assessment tools which is located in the third step i.e., determining the transaction price and the fourth step i.e., allocating the transaction price. Based on the evaluation results, the procedures for measuring contract prices in the preparation of the contract assessment tools carried out by KAP IKA is in accordance with applicable accounting standard, namely IFRS 15 regarding revenue from contracts with customers."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai proses pelaksanaan penerbitan obligasi daerah serta perlindungan pemegang obligasi daerah apabila pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya (default). Proses penerbitan obligasi daerah ini disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012, serta beberapa peraturan-peraturan terkait lainnya. Pengaturan atas perlindungan pemegang obligasi daerah ini dibandingkan dengan penerapan proses pembayaran (default) di beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Jepang. Penulisan skripsi ini mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier.Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Pusat menyiapkan sebuah skema atau proses penyelesaian atas terjadinya kasus gagal bayar yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembayaran obligasi daerah. Skema penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah peraturan khusus terkait utang pemerintah daerah, membentuk sebuah lembaga khusus yang berperan sebagai penjamin atas pembayaran obligasi daerah atau dengan membuat suatu program khusus penyaluran dana bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana dalam melakukan pembayaran utangnya.

---

The problems discussed in this mini thesis are concerning the implementation of municipal bonds issuance and municipal bonds protection if local government not capable for obligation payment. The municipal bonds issuance process is based on Ministry Finance Regulation Number 111/PMK.07/2012, and several other related regulations. Regulation of municipal bond holder protection compared with default payment implementation in Philippines, Vietnam and Japan. This mini thesis is base on Legal Norm Law on library research and using secondary and tertiary law material.The research results suggested that central government must be prepared a scheme or process of municipal bonds default settlement. Scheme of settlement can be done by forming special regulation related to local government debt management, forming a special institution as guarantor of municipal bonds, or by making a special distribution fund program for local government who have trouble to pay his debt."

"Penelitian ini disusun untuk menguji crdit spread obligasi korporasi di Indonesia. Credit spread didefinisikan sebagai perbedaan antara yield obligasi korporasi dan yield obligasi pemerintah dengan umur yang sama. Berdasarkan structural model, beberapa variabel firm-specific dan makroekonomi diduga emmiliki pengaruh terhadap credit spread. Dengan menggunakan 21 obligasi korporasi, penelitian ini menemukan bahwa risk free rate merupakan satu-satunya obligasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap credit spread untuk seluruh model yang dikombinasi. Sedangkan cash holding, leverage, market return, maturity, treasury slope dan volatility index, yang dianggap mempengaruhi credit spread pada penelitian sebelumnya, ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap credit spread.

---

This study is constructed to examine credit spread of corporate bonds in Indonesia. Credit spread is defined as the difference between the yield of corporate bond and the yield of the Treasury curve at the same maturity. Based on structural model, some firm-specific and macroeconomics variables are predicted to have effect to credit spread. Using 21 corporate bonds, this study finds that risk free rate is the only variabel that have significant effect to credit spread for all combinated model. While cash holding, leverage, market return, maturity, treasury slope and volatility index, that is considered effecting credit spread in previous study, is found having no significant effect to credit spread."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas penilaian pendapatan dari kontrak yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia. Fokus pembahasan terletak pada penilaian pendapatan jasa oleh PT XYZ yang bergerak di bidang telekomunikasi. Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh KAP ABC dalam penilaian. Pertama, KAP ABC mengidentifikasi kontrak serta mengindentifikasi obligasi yang ada pada kontrak. Kemudian, KAP ABC menentukan serta mengalokasikan harga transaksi berdasarkan kontrak. Terakhir, KAP ABC menentukan cara pengakuan pendapatan yang tepat dan sesuai dengan kontrak tersebut.   Ketika evaluasi prosedur dilakukan, terdapat beberapa temuan yang signifikan selama melakukan penilaian. Pertama, ditemukan penggabungan serta modifikasi kontrak dengan intensitas tinggi yang mempengaruhi penilaian pendapatan kontrak. Kedua, terdapat beberapa konsiderasi bersifat variable yang memiliki pengaruh signifikan dalam perhitungan dan alokasi harga transaksi dalam sebuah kontrak. Ketiga, terdapat beberapa link yang masih berjalan, namun lini servis untuk link tersebut sudah tidak berjalan lagi. Akibatnya, harga jasa saat dijual terpisah untuk link tersebut tidak dapat diakses dan menghambat jalannya penilaian.

---

This internship report aims to discuss the revenue assessment from contract conducted by KAP ABC Indonesia. The focus of discussion lies in the assessment of service revenue belongs to PT XYZ as a telecommunication company. There were several procedures performed by KAP ABC during the assessment. Firstly, KAP ABC identified the contract and also performance obligations within the contract. Secondly, KAP ABC determined and allocated the transaction price based on the contract. Lastly, KAP ABC determined the proper revenue recognition and suitable with the contract.   During the evaluation of procedure, there were several notable items found in the assessment. Firstly, there were contract combinations and contract modifications found in high intensity that influence the assessment of revenue from contract. Secondly, there were variable considerations found which had significant impact in determining and allocating the transaction price of a contract. Lastly, there were several on-going links which line of service had been discontinued. As a result, the standalone selling price of such links were inaccessible and halted the assessment procedure."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkanmasalah-masalah yang panting sehuDungan dengan kontrakrumah, khususnya masalah-masalah hukumnya.Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah, metode penelitian berupa pengamatan, data kepustakaandan juga menggunakan metode wawancara.Masalah yang mungkin timbul dari soal kontrak rumahialah masalah wanprestasi, misalnya pengontrak tidak manpergi walau masa kontrak telah berakhir. Juga masalah buktiyang berupa tulisan.Didalam skripsi inipun diungkap cars penyelesaian sengketa,prosesnya yang dapat ditempuh dengan cepat.Disamping itu juga dibahas mengenai kewenangan Dinas perumahandisatu pihak, dan Pengadilan Negeri dilain pihak,Karena yang dibahas adalah rumah kontrak yang adadi Jakarta tentunya . Pembahasan mengenai Peraturan-peraturanDaerah yang relevan dengan masalah rumah kontrak menjadipenting sekali. Juga bahasan mengenai peraturan perumahanyang berlaku seluruh Indonesia, diungkap di skripsiini, khususnya yang berkaitan dengan rumah kontrak saja

---

"

"Metode Penelitian yang dipergunakan dalam karyatulis ini adalah metode penelitian normatif yangdikombinasikan dengan penelitian lapangan. Demam emasmulai melanda Indonesia sejak tahun 1976 dimana hargaminyak sebagai sumber utama devisa negara mulai turundalam pasaran Interna-Sional. Usaha pertambangan emas inimembutuhkan modal yang besar, keahlian dan teknologi yangtinggi. Oleh karena itu sampai saat ini kerjasama denganpihak asing yang berpengalaman dianggap sebagai suatujalan yang terbaik. Sampai saat ini jenis kontrak yangdipergunakan adalah kontrak karya. Kontrak karya dalambidang pertambangan emas adalah suatu perjanjian dimanapara pihaknya terdiri dari pemerintah Indonesia(Departemen Pertambangan Umum) dan Kontraktor. Hubunganyang ada adalah hubungan kooperasi atau pember-ian kuasasesuai pasal 1792 BW. Kontraktor terdiri dari pihakpribumi, sebagai pemilik kuasa pertambangan dan pihakasing sebagai pemilik modal dan teknologi. Dengan adanya unsur asing maka kontrak karya. dapat juga dimasukkan dalamjenis kontrak penanaman modal asing. Apabila dihubungkandengan teori perikatan Hukum Perdata Barat maka kontrakkarya termasuk dalam perjanjian tak bernama karena tidakdiatur oleh Undang-undang. Jadi bentuk kontrak karya inididasarkan pada kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal1338 BW.

---

"