Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengapa pemerintah, sebagai representasi negara, tampak tidak terlalu bertindak serius dalam persoalan kekerasan seksual? Mengapa negara lebih sering memilih diam atau memilih mengambil sikap “instan” dengan memberi tanggapan seadanya atau, jikapun ada upaya yang agak sistematis, semacam penghukuman kebiri bagi pelaku, upaya tersebut tidak menyentuh struktur dan ideologi patriarkisme sebagai akar persoalan kekerasan seksual? Tulisan ini mendiskusikan bagaimana politik seksualitas yang dipropagandakan negara semasa rezim Orde Baru memberi pengaruh pada sikap yang kurang respons oleh negara dan masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan bentuk representasi politik perempuan antara anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dengan kelompok perempuan menggunakan studi kasus proses pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hambatan anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan. Hambatan tersebut berasal dari paradigma anggota legislatif perempuan yang belum sadar kesataan gender maupun terbentur dengan kepentingan partai politik. Anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI lebih mewakili kepentingan partai politik daripada kepentingan kelompok perempuan.

---

ABSTRACTThis skripsi explains of womens political representation forms of women legislative members in Baleg DPR-RI and womens groups in the legislation process of Elimination of Sexual Violence bill during 2014-2016. This study used qualitative method with primary and secondary data. The research findings showed that there were obstacles for women legislators in theBalegDPR-RI to represent the interests of womens groups. These barriers stem from the paradigm of women legislators who either have not been aware of gender equality or have collided with the interests of political parties. Womens legislative members in the BalegDPR-RI are more representative for the interests of political parties than the interests of women's groups."

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan praktik bisnis politik perusahaan dalam keterlibatannya pada aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR). Merujuk penelitian terdahulu, Castello dan Galang (2014) berargumen bahwa perusahaan-perusahaan di Asia semakin banyak menggunakan bentuk legitimasi moral untuk mendapatkan pengakuan masyarakat melalui keterlibatan dalam mendorong aksi sosial. Penulisan ini bertujuan untuk melihat kepentingan perusahaan The Body Shop Indonesia dalam mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Melalui pendekatan studi kualitatif, penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan The Body Shop Indonesia, Komnas Perempuan, Magdalene, dan Yayasan Pulih. Hasil penelitian ini menemukan bahwa The Body Shop Indonesia menggunakan legitimasi moral dalam menjalankan aktivitas kampanye Stop Sexual Violence sebagai bentuk kepentingan politik perusahaan. Terdapat tiga alasan mengapa perusahaan The Body Shop Indonesia terlibat dalam mendorong pengesahan RUU PKS yaitu: (1) belum adanya payung hukum komprehensif yang bisa melindungi masyarakat Indonesia khususnya perempuan dalam isu kekerasan seksual, (2) adanya pengaruh dari citra yang dibangun The Body Shop Indonesia sebagai feminist brand, (3) adanya pengaruh mempertahankan reputasi nilai-nilai yang dipegang oleh The Body Shop Internasional.

---

This research was conducted to explain corporate political business practices in its involvement in Corporate Social Responsibility activities (CSR). Referring to previous research, Castello and Galang (2014) argue that companies in Asia are increasingly using forms of moral legitimacy to gain public recognition through involvement in promoting social action. This paper aims to look at The Body Shop Indonesia's corporate interests in encouraging the ratification of the Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Through a qualitative study approach, the researcher collected primary data through interviews with The Body Shop Indonesia, Komnas Perempuan, Magdalene, and Yayasan Pulih. The results of this study found that The Body Shop Indonesia uses moral legitimacy in carrying out Stop Sexual Violence campaign activities as a form of corporate political interest. There are three reasons why The Body Shop Indonesia company is involved in the action of passing RUU PKS: (1) there is no comprehensive legal protection that can protect the community, especially women in the issue of sexual violence, (2) the influence of the image built by The Body Shop Indonesia as a feminist brand, (3) the influence of maintaining the reputation of the values held by The Body Shop International."

"Konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas dalam konteks advokasi legalisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sedang dilakukan oleh jaringan gerakan perempuan merepresentasikan bagaimana perempuan dan tubuh diinterpretasikan. Hal itu tercermin dalam produk hukum yang dihasilkan dan atau sedang diadvokasikan, yakni dari pengakuan siapa yang dianggap menjadi korban yang harus dilindungi dan siapa yang menjadi pelaku yang harus dikenai sanksi. Untuk itu perbandingan antara UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai inisiatif DPR-RI dengan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dapat menggambarkan konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas perempuan dan tubuh perempuan. Karena sebuah produk hukum menunjukkan ideologi dari produsen hukum itu sendiri, yakni secara khusus para law maker (pemerintah dan parlemen) serta secara lebih luas adalah masyarakat."

"Artikel ini merupakan bentuk interpretasi filosofis berdasarkan teori feminis radikal atas persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2019, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah.  Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Adanya politik seksual yang dilanggengkan negara menjadikan perempuan terenggut otoritasnya di wilayah privat dan publik. Negara pernah melakukan politisasi seksual perempuan dengan simbol `Iboe Negara`. Simbol ini melanggengkan budaya patriarkal di Indonesia. Menggunakan metode pendekatan feminis praxis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini menjadi kesimpulan akhir dari artikel sebagai bentuk jaminan negara Indonesia terlibat untuk melindungi perempuan dari kasus kekerasan seksual.

---

This article is using a philosophical interpretation based on radical feminist theory to analyse the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas perempuan in 2019, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics which is maintained by the state makes women taken away by their authority in the private and public areas. In history, the state has carried out the sexual politicization of women with the symbol "Iboe Negara". This symbol preserve patriarchal culture in Indonesia. Using the praxis feminist approach, this article process the data research  from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The final conclusion of the article as a form of guarantee that the Indonesian state is involved in protecting women from cases of sexual violence."