Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konstruksi merupakan salah satu industri yang paling berbahaya karena sifat alaminya yang unik, dinamis, dan sementara. Di Indonesia, ada 20 kasus kecelakaan dialami para buruh dari setiap 100.000 tenaga kerja, dan 30 persennya terjadi di sektor konstruksi. Kompetensi Ahli KK Muda, salah satu jabatan yang berperan penting dalam Keselamatan Konstuksi (KK), diatur dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 350 Tahun 2014, di mana salah satu unit kompetensinya yaitu “Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana KK”. Tetapi SKKNI masih kekurangan instrumen instruksional dan mengacu pada sistem manajemen lama. Oleh karena itu, penulis mengembangkan SKKNI melalui unit kompetensi terkait dengan metode survey kuesioner pada pakar serta survey responden, yang datanya kemudian dianalisis dengan metode delphi serta SPSS. Hasil penelitian yaitu elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan indikator unjuk kerja teridentifikasi yang sudah divalidasi oleh pakar dan memiliki hubungan kuat dengan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi.

---

Construction is one of the most dangerous industries due to its unique, dynamic and transient nature. In Indonesia, there are 20 accidents experienced by workers out of every 100,000 workers, and 30 percent of them occur in the construction sector. The Competence of Young KK Experts, one of the most important person regarding Construction Safety Performance (CSP) is regulated in the Indonesian National Work Competency Standard (SKKNI) No. 350 of 2014, in which one of the competency units is “Measuring Achievement in the Implementation of the KK Plan”. However, SKKNI still lacks instructional instruments and refers to the old management system. Therefore, I wants to develop SKKNI through competency units related to the questionnaire survey method to experts and practitioners, which will be analyzed by the Delphi method and SPSS. The results are elements of competence, performance criteria, and identified performance indicators that have been validated by experts and correlate strongly with improvement of construction safety performance."

"Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang tinggi dengan angka kecelakaan paling terbesar dibanding sektor industri lainnya yaitu mencapai angka 32%. Berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021, sistem manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) harus diterapkan untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Salah satu elemen dalam mendukung pelaksanaan SMKK yaitu kompetensi Ahli Muda KK. Kompetensi Ahli Muda KK diatur dalam SKKNI No 350 Tahun 2014 dimana salah satu unit kompetensi dalam menjamin pelaksanaan SMKK secara efektif yaitu “Melakukan Inspeksi KK”. Namun dalam penyusunan SKKNI, masih belum lengkap karena tidak terdapat indikator unjuk kerja sebagai instrumen pengukuran kompetensi dan SKKNI masih mengacu pada standar dan peraturan yang lama. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengembangkan SKKNI berupa indikator unjuk kerja untuk unit kompetensi “Melakukan Inspeksi KK” dengan metode survei kuesioner kepada para pakar dan responden. Hasil kuesioner nantinya dianalisis dengan metode Delphi dan uji statistic menggunakan SPSS. Didapatkan hasil penelitian berupa 2 item elemen kompetensi, 6 item kriteria unjuk kerja dan 48 item indikator unjuk kerja dimana pengembangan unit kompetensi “Melakukan Inspeksi KK” memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja KK. Jika indikator unjuk kerja tersebut diterapkan oleh Ahli Muda KK dalam menerapkan SMKK maka dapat meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi. Kata Kunci : Kompetensi Ahli Muda KK, Unit Kompetensi “Melakukan Inspeksi KK”, Kinerja Keselamatan Konstruksi.

---

The construction industry is one of the industries that has a high level of work accident risk with the highest accident rate compared to other industrial sectors, reaching 32%. Based on Permen PUPR No 10 of 2021, a Construction Safety Management System (SMKK) must be implemented to ensure the realization of construction safety. One of the elements in supporting the implementation of SMKK is the competence of Construction Safety Young Experts. The competence of Construction Safety Young Experts is regulated in SKKNI No 350 of 2014 where one of the competency units in ensuring the effective implementation of SMKK is "Conducting Construction Safety Inspections". However, in the preparation of the SKKNI, it is still incomplete because there are no performance indicators as an instrument for measuring competence and the SKKNI still refers to the old standards and regulations. Therefore, the researcher wants to develop the SKKNI in the form of performance indicators for the competency unit "Conducting Construction Safety Inspections" by using a questionnaire survey method to experts and respondents. The results of the questionnaire will be analyzed using the Delphi method and statistical tests using SPSS. The results obtained in the form of 2 items of competency elements, 6 items of performance criteria and 48 items of performance indicators where the development of the competency unit "Conducting Construction Safety Inspections " has a very strong influence on construction safety performance. If the performance indicators are applied by the Construction Safety Young Experts in implementing the SMKK, it can improve the performance of Construction Safety."

"Industri konstruksi merupakan kontributor utama kecelakaan kerja di Indonesia, terhitung sekitar 32% dari seluruh insiden. Dan, karena pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membangun ibu kota baru untuk meminimalkan beban terhadap Jakarta sekaligus mendorong pemerataan perkembangan, proyek besar ini akan mencakup sejumlah besar kegiatan konstruksi. Akibatnya, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) sangat penting dalam membangun tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tiga tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); (2) Mengidentifikasi kendala dan strategi yang digunakan untuk menyempurnakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dengan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR No.10 Tahun 2022 ; dan (3) Menentukan indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Penelitian ini menghasilkan lima subvariabel, yaitu sebagai berikut: (1) Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi; (2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi; (3) Dukungan Keselamatan Konstruksi; (4) Operasi Keselamatan Konstruksi; dan (5) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi. Dalam studi ini, juga dikembangkan strategi berdasarkan hambatan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Indikator yang dominan dalam penyusunan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) untuk meningkatkan performa keselamatan konstruksi dengan menggunakan metode Relative Importance Index (RII) adalah sesuai urutan sebagai berikut: (1) Komitmen Keselamatan Konstruksi; (2) IBPRP; (3) Rencana Aksi; (4) Kesiapsiagaan dan Tanggap Kondisi Darurat; (5) Kompetensi Tenaga Kerja; dan (6) Evaluasi.

---

The construction industry was the leading contributor to occupational accidents in Indonesia, accounting for around 32% of all incidents. And, because the Indonesian government has decided to build a new capital city in order to minimize the pressure on Jakarta while also promoting equitable growth, this major project will include a huge number of construction activities. As a result, the occupational health and safety management system (OHSMS) is critical in establishing a safe, efficient, and productive workplace. The three main objectives of this study are as follows: (1) To identify the subvariables and indicators that could influence the creation of Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); (2) To identify the barriers and strategies used to improve Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) based on the non-compliance of the Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) with Permen PUPR No.10 of 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR No.10 of 2022; and (3) To identify the indicators that could have a major influence on the construction safety performance. This study produced five sub-variables, which are as follows: (1) Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi; (2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi; (3) Dukungan Keselamatan Konstruksi; (4) Operasi Keselamatan Konstruksi; and (5) Evaluasi Kinerja Keselamaan Konstruksi. In this study, strategies are also developed based on the barriers caused by the non-compliance in order to improve the Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) document. The dominant indicators in creating the RKK document to improve the construction safety performance using the Relative Importance Index (RII) method are according to the following order: (1) Komitmen Keselamatan Konstruksi; (2) IBPRP; (3) Rencana Tindakan; (4) Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat; (5) Kompetensi Tenaga Kerja; and (6) Evaluasi."

"Pada tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang menimbulkan kontroversi yang cukup besar terkait dampak pemindahan tersebut terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Proyek konstruksi itu kemungkinan besar memperparah isu dominan di wilayah yang bersangkutan yaitu laju deforestasi dan polusi. Tujuan dari penelitian ini ada 3 (tiga) yang meliputi: (1) Menentukan subvariabel dan indikator yang dapat mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); (2) Menetapkan hambatan dan komponen dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) yang sesuai dengan pedoman Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022; dan (3) Menentukan indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi ahli dan survei responden sebanyak 50 responden. Analisis benchmarking dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen RKPPL dengan regulasi yang menentukan strategi, dan analisis Relative Importance Index (RII) unduk menentukan indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Hasil penelitian ini meliputi 7 (tujuh) sub variabel penyusun dokumen RKPPL yaitu: (1) pendahuluan; (2) badan; (3) penggunaan air; (4) pengelolaan sampah; (5) efisiensi energi; (6) perlindungan ekosistem; dan (7) pengelolaan benda purbakala yang memuat 16 indikator yang perlu termasuk dalam dokumen RKPPL. Strategi dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen RKPPL ditentukan dengan menganalisis ketidaksesuaian dokumen RKPPL terhadap peraturan. Indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi adalah: (1) Data Teknis; (2) Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Sampah Padat; dan (6) Perlindungan Ekosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif.

---

In 2019, the Indonesian president, Joko Widodo, announced the relocation of the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan which made quite a big controversy regarding the effects of the relocation to the environment in the region. The construction project is most likely exacerbating the dominant issue in the region which is the deforestation rate and pollution. There are 3 (three) objectives of this research which includes: (1) To determine the sub-variables and indicators that could influence the creation of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL); (2) To determine the barriers and components of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) document that corelate to the Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022 guidelines; and (3) To determine the indicators that could have a major influence on the construction safety performance. The methodology used for this research is expert validation and a respondent survey with 50 respondents. Benchmarking analysis is conducted to determine whether the RKPPL document complies with the regulations, which determines the strategies, and a Relative Importance Index (RII) analysis which determines the indicators of the RKPPL document that is a major influence to the construction safety performance. The results of this study involve the 7 (seven) sub-variables that makes up the RKPPL document which are the: (1) introduction; (2) body; (3) water usage; (4) waste management; (5) energy efficiency; (6) ecosystem protection; and (7) archaeological items management which contain the 16 indicators that is needed to be included in the RKPPL document. The strategies in order to improve the quality of the RKPPL document is determined by analysing the non-compliance of the RKPPL document to the regulations. The indicators of the RKPPL document that have a major influence to the construction safety performance are the: (1) Data Teknis; (2)Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Limbah Padat; and (6) Perlindungan Eksosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif."

"Di Indonesia, sektor konstruksi menempati urutan pertama dengan angka kecelakaan kerja yang tinggi. Konstruksi dan manufaktur menjadi sektor dengan tingkat kecelakaan tertinggi, yakni 32 persen. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan ada banyak konstruksi yang terjadi di IKN. Di Indonesia, semua proyek konstruksi harus merencanakan keselamatan konstruksinya yang sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2022 dan salah satunya adalah pembuatan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan atau RMLLP sebagai bagian dari Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Ada tiga tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP); (2) Mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan untuk menyempurnakan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) dengan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri No.10 Tahun 2022, dan (3) Mengidentifikasi indikator dari Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) yang mempunyai pengaruh besar terhadap performa keselamatan konstruksi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 8 subvariabel sebagai komponen penyusun dokumen RMLLP yaitu Informasi Proyek, Analisis Arus Lalu Lintas, Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Kerja, Laporan Kegiatan, Kendaraan ODOL, Hambatan Samping Jalan, Kompetensi Pengemudi Kendaraan Angkutan, dan Kepemilikan Sertifikasi Laik Fungsi Peralatan. Strategi juga disusun dalam penelitian ini didasarkan pada ketidakpatuhannya terhadap indikator perbaikan dokumen RMLLP. Indikator terpenting dalam pembuatan dokumen RMLP untuk meningkatkan performa keselamatan konstruksi menggunakan metode Relative Importance Index atau RII dengan urutan sebagai berikut: (1) Petugas Bendera, (2) Rencana Koordinasi dengan Instansi Terkait, (3) Rambu Lalu Lintas dan Alat Persinyalan Lalu Lintas, (4) Analisis Arus Lalu Lintas, dan (5) Material dan Peralatan.

---

In Indonesia, the construction sector ranks first with a high number of work accidents. Construction and manufacturing are the sectors with the highest accident rate, which is 32 percent. The Government of the Republic of Indonesia has decided to move the Capital of the Republic of Indonesia from the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) to Ibu Kota Nusantara (IKN) in the East Kalimantan region specifically at North Penajam Paser Regency and Kutai Kartanegara Regency. There will be a lot of construction going on in the IKN. In Indonesia, all the construction project must plan their construction safety that comply with the Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2022 and one of them is the creation of the Rencana Manajemen Lalu Lintas or RMLLP as part of the Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) document. There are three objectives in this research which are: (1) To identify the sub-variables and indicators that could influence the creation of Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP); (2) To identify barriers and strategies used to improve Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) based on the non-compliance of the Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) with the Permen PUPR No. 10 tahun 2021 and Surat Edaran Menteri No.10 of 2022, and (3) To identify the indicators from Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) that could have major influence on the construction safety performance. The results of this research are found that there are 8 sub-variables as the components in composing RMLLP document which are Project Introduction, Traffic Flow Analysis, Implementation of Work Traffic Management, Activity Report, ODOL Vehicle, Side Road Barriers, Transport Vehicle Driver Competency, and Possession of Equipment’s Function Eligible Certification. The strategies also composed in this research based on its non- compliance of the indicators to improve the RMLLP document. The most important indicators in creating the RMLLP document to improve the construction safety performance using Relative Importance Index or RII method in the following order: (1) Flagmen, (2) Coordination Plan with Relevant Institutions, (3) Traffic Signs and Traffic Signaling Devices, (4) Traffic Flow Analysis, and (5) Materials and Equipment."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berdasarkan Peraturan Menterei PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Instrukai Menteri PUPR No 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada proyek pembangunan rumah susun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. SMKK merupakan istilah baru yang diperkenalkan oleh Permen PUPR No 10 Tahun 2021 di mana ini merupakan istilah baru pengganti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di mana SMK3 sendiri sudah berada di dalam SMKK. Kemudian akibat terjadinya pandemi COVID-19, disusunlah Protokol Pencgahan COVID-19 yang mengacu pada Inmen PUPR No 2 Tahun 2020 yang dimasukkan menjadi bagian dari SMKK sehingga pada penelitian ini keduanya dievaluasi secara bersmaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan SMKK pada proyek pembangunan rumah susun (rusun), mengevaluasi penerapan SMKK pada proyek pembangunan rusun berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 dan Inmen PUPR No 2 Tahun 2020 serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut jika tingkat pemenuhan SMKK terhadap peraturan yang ada masih rendah. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif di mana pada umumnya penelitian kualitatif ini didesain secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pemenuhan SMKK berdasarkan peraturan yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

This study discusses the Evaluation of the Construction Safety Management System (CSMS) based on The Ministry of Public Works and Housing (Kemen PUPR) Regulation No 10 of 2021 concerning Guidelines for CSMS and Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 regarding the Protocol to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in the Implementation of Construction Services on apartment construction projects to improve construction safety performance. CSMS is a new term introduced by Kemen PUPR Regulation No 10 of 2021 which is a new term to replace the Occupational Health and Safety (OHS) Management System where OHS Management System itself is already included in CSMS. Then due to the COVID-19 pandemic, a COVID-19 Prevention Protocol was compiled which refers to Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 which was included as part of the CSMS so that in this study both were evaluated simultaneously. The purpose of this study was to find out how the process of implementing and evaluating the implementation of CSMS in apartment construction projects based on Instructions of Kemen PUPR 10 of 2021 and Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 and provide recommendations for improvement and follow-up if the level of compliance in CSMS against existing regulations is still low. This research was conducted qualitatively that was designed descriptively. The results of this study are the level of compliance in CSMS based on existing regulations and provide recommendations for improvement and follow-up to improve construction safety performance."

"Industri konstruksi memiliki angka kecelakaan kerja yang paling tinggi dibanding industri-industri lainnya, yaitu sebesar 32%. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian-kerugian, seperti kerugian finansial, kerugian waktu, kerugian kemanusiaan, dan kerugian lainnya. Berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) harus diterapkan dalam kegiatan konstruksi untuk mewujudkan keselamatan konstruksi. Salah satu elemen yang mendukung pelaksanaan SMKK adalah kompetensi ahli keselamatan konstruksi. Kompetensi ahli keselamatan konstruksi diatur dalam SKKNI No. 60 Tahun 2022 dimana salah satu unit kompetensi yang mewujudkan pelaksanaan SMKK yang baik adalah “Mengelola Rencana Biaya Penerapan SMKK”. Namun dalam penyusunannya, masih belum lengkap dikarenakan masih belum adanya indikator unjuk kerja di dalam unit kompetensi sebagai instrumen pengukuran kompetensi ahli KK. Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan SKKNI No. 60 Tahun 2022 berupa indikator unjuk kerja pada unit kompetensi “Mengelola Rencana Biaya Penerapan SMKK” dengan metode survei kuisioner kepada pakar dan responden ahli KK. Hasil survei kuisioner dianalisis dengan metode Delphi dan uji statistik menggunakan SPSS. Didapatkan hasil penelitian berupa pengembangan unit kompetensi “Mengelola Rencana Biaya Penerapan SMKK” yang berisikan 5 item elemen kompetensi, 16 item kinerja unjuk kerja (KUK), dan 48 indikator unjuk kerja yang berpengaruh sangat kuat terhadap kinerja KK. Apabila indikator unjuk kerja dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan SMKK, maka dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

Construction industry has the highest work accident rate compared to other industries, namely at 32%. Work accident cause losses, such as financial loss, time loss, humanitarian loss, and others. Based on Permen PUPR No. 10 of 2021, construction safety management must be implemented in construction activities to realize construction safety. One of the key elements that supports the implementation of safety management system is competency. Competency of construction safety experts is regulated in SKKNI No. 60 of 2022 where one of the competency units is “Managing Construction Safety Management System Implementation Cost Plans”. However in its creation, is still incomplete because there are sill no performance indicator in the competency unit as an competency measurement instrument. Therefore, the researcher wants to develop SKKNI No. 60 of 2022 in the form of performance indicator in the competency unit “Managing Safety Construction Management System Implementation Cost Plans” using a questionnaire survey method for safety construction expert and respondents. The results of the questionnaire survey were analyzed using Delphi method and statistical tests using SPSS. The final result were development of competency unit “Managing Safety Construction Management System lplementation Cost Plans” which contains 5 items of competency elements, 16 items of performance criterias, and 48 items of performance indicators that have a very strong influence on safety construction. If performance indicator can be implemented on construction safety activities, it can improve construction safety performance."

"Indonesia menempati peringkat keempat dengan populasi terbanyak di dunia menurut laporan worldometers pada Desember 2020. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan pokok manusia berupa rumah atau tempat tinggal juga meningkat. Dikutip dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tahun 2021, backlog perumahan mencapai 8,2 juta dengan kenaikan backlog sekitar 500 ribu/tahun. Selain itu, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir tahun 2020, dikatakan bahwa Backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian PUPR melaksanakan program yaitu “Proyek 1000 Menara” dengan membangun hunian vertikal berupa rumah susun jenis rusunawa atau rusunami. Dalam pelaksanaan pembangunannya, ditemukan beberapa kecelakaan konstruksi salah satunya pada proyek Rumah Susun Pasar Rumput. Salah satu pekerjaan yang memiliki aktivitas pekerjaan yang cukup banyak yaitu pekerjaan arsitektur sehingga diperlukan analisis lebih lanjut guna memitigasi kecelakaan konstruksi. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, didapatkan bahwa terdapat 258 uraian aktivitas pekerjaan arsitektur proyek Rusunawa/Rusunami, serta 17 potensi bahaya faktor risiko sehingga dapat tersusun 70 sasaran dan program. Mengacu pada faktor risiko, terdapat 30 sub komponen sumber daya K2 yang secara umum digunakan untuk memitigasi kecelakaan konstruksi, khususnya pada pekerjaan arsitektur. Oleh karena itu, dapat juga tersusun perhitungan estimasi biaya K2 berdasarkan kuantitas/jumlah kebutuhan masing-masing sub komponen sumber daya K2.

---

Indonesia is ranked fourth with the largest population in the world according to the worldometers report in December 2020. As the population in Indonesia increases, the basic human needs in the form of housing also increase. Quoted from the Association of Indonesian Housing and Settlement Developers (Apersi) in 2021, the housing backlog reaches 8.2 million with an increase in the backlog of around 500 thousand / year. In addition, according to the Ministry of Public Works and Public Housing at the end of 2020, it is said that the housing backlog reached 7.64 million units as of early 2020. Therefore, the government is working with the Ministry of PUPR to implement the program, namely the "1000 Tower Project" by building vertical housing in the form of rental apartment of the type of Rusunawa or Rusunami. In the implementation of its construction, several construction accidents were found, one of which was in the Proyek Rumah Susun Pasar Rumput. One of the jobs that has quite a lot of work activities is architectural work so that further analysis is needed to mitigate construction accidents. Based on the results of data collection and analysis, it was found that there are 258 descriptions of architectural work activities for the Rusunawa/Rusunami project, as well as 17 potential hazard risk factors so that 70 targets and programs can be arranged. Referring to the risk factors, there are 30 sub-components of construction safety resources that are generally used to mitigate construction accidents, especially in architectural work. Therefore, it can also be arranged to calculate the estimated safety cost based on the quantity/number of needs of each sub-component of construction safety resources."

"Sektor konstruksi menempati urutan tertinggi untuk kecelakaan kerja sebesar 30%, dianggap sebagai penyumbang kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia. Penyebab kecelakaan kerja di industri konstruksi berasal dari 67,69% kontraktor yang tidak menaati peraturan. Pada tahun 2019, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Karena pemindahan ibu kota Indonesia akan menghasilkan banyak proyek konstruksi, maka penting untuk merencanakan dokumen yang mencegah risiko dan memastikan bahwa kontraktor mematuhi peraturan. Penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu: (1) menganalisis sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); (2) mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dengan Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri No. 10 Tahun 2022; (3) mengidentifikasi indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi dari 3 orang pakar dan survei terhadap 50 responden dengan menggunakan metode Relative Importance Index. Hasil dari penelitian ini diperoleh 8 sub-variabel dengan 24 indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Dokumen RMPK yaitu: (1) informasi proyek; (2) struktur organisasi; (3) jadwal kerja; (4) gambar dan spesifikasi; (5) tahapan kerja; (6) work method statement; (7) inspeksi dan pengujian; (8) pengendalian sub-kontraktor/vendor. Strategi tersebut didasarkan pada ketidakpatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas Dokumen RMPK. Indikator terpenting yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi terdiri dari: (1) gambar; (2) spesifikasi; (3) aspek keselamatan konstruksi; (4) jadwal pelaksanaan; (5) pengguna jasa dan tahapan pekerjaan.

---

The construction sector ranks the highest for work accidents at 30%, considered to be the highest contribution of work accidents in Indonesia. The cause of work accidents in construction industry comes from 67.69% of contractor that are not following the regulations. In 2019, the government decides to relocate Indonesia’s capital city to Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, East Kalimantan. Since the relocation of Indonesia’s capital city will produce a lot of construction project, then it is important to plan documents that prevent risks and making sure that contractors follow the regulations. There are 3 objectives of this research, which are: (1) to analyse the sub-variables and indicators that could influence the creation of Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); (2) to identify barriers and strategies used to improve Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) based on the non-compliance of the Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) with the Permen PUPR No.10 of 2021 and Surat Edaran Menteri No.10 of 2022; (3) to identify the indicators from that have Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) a major influence on the construction safety performance. The method used for this research is validation from 3 experts and a survey towards 50 respondents using Relative Importance Index method. The results of this research are obtaining 8 sub-variables with 24 indicators that can influence the creation of RMPK Documents which are: (1) project information; (2) organizational structure; (3) work schedule; (4) drawings and specification; (5) work stages; (6) work method statement; (7) inspection and tests; (8) control of sub-contractor/vendor. The strategies based on the non-compliance in order to increase the quality of RMPK Document. The most important indicators that have major influence towards the performance of construction safety consisting of: (1) gambar; (2) spesifikasi; (3) aspek keselamatan konstruksi; (4) jadwal pelaksanaan; (5) pengguna jasa and tahapan pekerjaan."

"Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah sistem perlindungan bagi pekerja dan jasa konstruksi yang meminimalkan dan menghindari kerugian moral dan material, kehilangan waktu kerja dan keselamatan orang dan lingkungan, yang kemudian dapat didukung secara lebih efektif dan efisien. Petunjuk pengenalan SMK3 di Indonesia diatur dengan nomor urut Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Penelitian ini memberikan sasaran dan program keselamatan konstruksi terkhusus pada pekerjaan struktur atas bangunan Gedung bertingkat tinggi di Kawasan UI Depok.Analisis data dilakukan dengan menyusun dan mendiskusikan hasil wawancara dengan para pakar K3. Kemudian, hasil observasi di lokasi proyek atau observasi langsung dan hasil evaluasi SMK3. Data dan studi literatur yang tersedia sebagai bahan pendukung. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa sasaran dan program keselamatan konstruksi perlu dilakukan dan dirancang sejak masa pra konstruksi agar dapat mengidentfikasi bahaya dan risiko untuk setiap aktivitas pekerjaan. Pelaksanaan sasaran dan program keselamatan konstruksi telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan berdasarkan penelitian terdahulu, sehingga diperlukan adanya sasaran dan program keselamatan konstruksi yang diterapkan pada Kawasan UI Depok.

---

The Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) is a protection system for construction workers and services that minimizes and avoids moral and material losses, lost work time, and the safety of people and the environment, which can then be supported more effectively and efficiently. Instructions for introducing OHSMS in Indonesia are regulated by the serial number of PUPR Ministerial Decree No. 10 of 2021. This research provides targets and construction safety programs specifically for installing superstructures on the UI Depok area high-rise buildings. Data analysis was carried out by compiling and discussing the results of interviews with OHS experts. Then, the results of observations at the project site or direct observation. Furthermore, OHSMS evaluation results -Data and literature studies are available as supporting materials. Based on this research, it was concluded that construction safety goals and programs need to be carried out and designed from pre-construction to identify hazards and risks for each work activity. The implementation of construction safety goals and programs has had a sustainable positive impact based on previous research, so it is necessary to have construction safety goals and programs implemented in the UI Depok area."