Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini akan menghasilkan suatu paparan yang komprehensif mengenai sejarah tata ruang Jakarta, pelaksanaan dan penyimpangan dari rencana tata ruang tersebut, dan akibatnya terhadap pembangunan kota Jakarta. Dari banyaknya literatur mengenai masalah-masalah yang umum dihadapi oleh perkotaan, studi ini akan merangkum berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah banjir, kemacetan dan penurunan kualitas air tanah yang dialami Jakarta, dan juga saran-saran para ahli untuk mengatasinya. Dari sisi lain, studi ini juga menginventarisir program-program pemerintah yang akan/sudah dijalankan dalam penanggulangan ketiga permasalahan utama tersebut, dan dampaknya terhadap penurunan kerugian yang terjadi.

---

This study will focus on a comprehensive description of the history of Jakarta's spatial planning, its implementation and deviations from the spatial plan, and its consequences to the development of the city of Jakarta. From the many of literature stated all problems commonly faced by cities, this study will summarize the various issues that have been carried out previously regarding the problems of flooding, congestion and decreased groundwater quality experienced by Jakarta, and how experts point of view to overcome them. On the other side, this study also makes an inventory of government programs that will be / have been implemented in overcoming these three main problems, and their impact on reducing losses."

"Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah.

---

This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era."

"Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium di utara Jakarta tetapnya pada Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan pembangunan kawasan tersebut. Dengan terbangunnya Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium dengan kapasitas 82.000 penonton yang tergabung dengan area komersial, Jakarta International Stadium tentu akan menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang cukup signifikan, yang nantinya berdampak pada jaringan jalan di sekitar lokasi stadion. Melihat fenomena inilah tidak cukup dengan hanya membangun sarana olahraga saja melainkan JIS sebagai pusat kegiatan baru dengan taraf internasional membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk menghubungkan wilayah sekitar Stadion JIS maupun dengan pusat kegiatan lainnya. Atas dasar pemikiran inilah saya ingin mengetahui kebijakan, rencana, dan program-program pendukung Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan analisis deskrptif untuk mengetahui kondisi struktur ruang serta kronologi pembangunan dan analisis spasial untuk mengidentifikasi kondisi aksesibilitas eksisting pada Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengembangan kawasan studi telah sesuai dengan peraturan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta, dan ditemukan disparitas antara kondisi eksisting dengan rencana pengembangan transportasi karena dalam rencana perencanaan transportasi pada Kecamatan Tanjung Priok dan Kelurahan Papanggo belum mengakomodir terkait pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium.

---

The construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area in the north of Jakarta remains at the BMW Park in Papanggo Village, Tanjung Priok District, North Jakarta has a long history during development of the area. With the construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area with a capacity of 82,000 spectators who are members of the commercial area, the Jakarta International Stadium will certainly cause a significant rise and pull in travel, which will have an impact on the road network around the stadium location. Seeing this phenomenon, it is not enough to only build sports facilities, but JIS as a new activity center with an international level requires transportation facilities and infrastructure to connect the area around JIS Stadium andwith other activity centers.  It is on this basis of this idea that I would like to know the policies, plans, and programs supporting the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to determine the condition of the spatial structure as well as the chronology of development and spatial analysis to identify the existing accessibility conditions in the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. The result of this study is that the development of the study area is in accordance with the regulations of the DKI Jakarta Provincial spatial plan, and a disparity was found between the existing conditions and the transportation development plan because the transportation planning plan in Tanjung Priok District and Papanggo Village has not accommodated related to the development of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area."

"Rencana peruntukan setiap ruang di suatu daerah sudah ditentukan berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun demikian, banyak kasus dilaporkan dimana terjadi penyimpangan satu peruntukan ruang dengan peruntukan ruang lainnya sering terjadi. Salah satu penyebab tumpang tindih tersebut adalah sistem informasi peruntukan ruang yang tidak memadai. Secara umum, keadaan sistem informasi keruangan yang ada sekarang (as-is system) pada setiap instansi adalah sebagai berikut: 1) Pihak publik susah melakukan pencarian dan akses terhadap data yang ada pada berbagai instansi, sehingga publik tidak bisa melakukan verifikasi peruntukan ruang suatu wilayah yang berpotensi mengalami tumpang tindih satu sama lain, 2) Masing-masing instansi mengumpulkan data sendiri-sendiri tanpa mengetahui data apa yang sudah ada pada instansi lain (redundant effort on data collection), dan 3) Data yang ada tidak kompatibel sehingga menghambat pertukaran data. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah dengan membangun Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang Berbasis Web yang bisa membantu stakeholder melakukan sharing distributed data geospasial (misalnya kawasan hutan lindung, kawasan industri, dan lain-lain). Disamping itu stake holder juga bisa melakukan overlay berbagai peta tematik tersebut untuk mengetahui daerah-daerah yang tumpang tindih. Melalui sistem informasi ini semua stakeholder bisa melakukan verifikasi keruangan setiap saat melalui internet dan melakukan revisi jika ada potensi untuk terjadinya tumpang tindih ruang. Metodologi yang digunakan untuk requirement determination adalah dengan melakukan observasi, studi literatur dan peraturan pemerinthan. Sedangkan untuk logical physical modeling analisis dan desain Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang (SINKRON) digunakan Unified Modeling Language (UML) Version 2.0. Dalam mendukung interoperability dari sistem maka digunakan open standar dari Open Geospatial Consortium (OGC) web service. Desain Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang (SINKRON) berbasis web map service dengan open standar interoperability dari Open Geospatial Consortium (OGC) web service mampu menyediakan platform bagi sharing distributed data geospasial. Disamping itu, melalui desain sistem yang interoperable, publik bisa melakukan overlay multi layer peta on the fly dari multi sources. Dengan demikian publik tidak perlu melakukan deployment software GIS komersial untuk bisa melakukan analisis keruangan sederhana.

---

Spatial utilization plan has been established for all regions based on regional spatial planning map (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah). Nevertheless, many problems have been reported, where deviation between spatial utilization plan and actual utilization occurred. The reason for this overlap is mainly caused by lack of reliable spatial information system. Existing spatial information systems in Indonesia are characterized by the following conditions: 1) Public has difficulty to search and to access geospatial data distributed among various institutions. As a consequence, people unable to verify potential overlap on spatial utilization in a certain region, 2) Un-organized geospatial data caused redundant effort on data collection, 3 Different geospatial data format prohibiting data sharing among institutions. Development of web based spatial information system is expected to minimize these problems. Observations, literature and regulation analysis were carried out to determine system requirements. Meanwhile, Unified Modeling Language (UML) Version 2.0 was applied for logical and physical modeling. To support interoperability of distributed access mechanism, open standard of Open Geospatial Consortium (OGC) web service was implemented. Distinct features of the systems are: 1) Sharing mechanism of distributed geospatial data using web map service, and 2) Overlay multi map layers on the fly without additional deployment of commercial GIS software."

"Pulau Pari adalah pulau dengan kekayaan alam yang masih terjaga hingga kini. Sejak tahun 2010, pemerintah DKI Jakarta mengusung Pulau Pari sebagai salah satu pulau wisata fokusan di Kepulauan Seribu. Pulau Pari merupakan rumah bagi 1500 jiwa yang memiliki rasa kepemilikan tinggi terhadap pulau dan keberlanjutan program wisatanya. Sebagian besar masyarakat Pulau Pari memodifikasi hunian pribadi menjadi rumah yang berfungsi sebagai sarana akomodasi berupa homestay bagi wisatawan. Beberapa rumah bahkan dilengkapi dengan kedai makanan dan toko kelontong. Dalam prosesnya modifikasi hunian ini memengaruhi perilaku berhuni, meliputi rutinitas dan mobilitas, anggota keluarga terkait. Untuk menjaga dinamika tersebut, masyarakat Pulau Pari kini menemukan cara sendiri untuk hidup berdampingan dengan wisatawan sebagai bentuk kontribusi pada program wisata setempat.

---

Pulau Pari is an island known for its beautiful nature, preserved to this day. Since 2010, the Jakarta Provincial Government has promoted Pulau Pari as one of the focal tourist islands in Kepulauan Seribu. Pulau Pari is home to 1500 residents with a strong sense of ownership and collective concerns for the island and the sustainability of its tourism programs. Most Pulau Pari's residents have modified their private residences into accommodation facilities for island tourists. Houses of the families in Pulau Pari are mostly modified dwellings that also serve as homestays. Some houses are even equipped with diners and convenience stores. Modifying these houses has influenced the residents' dwelling behaviors, including routines and mobility, of the family members involved. To maintain this dynamic, the people of Pulau Pari have found ways to coexist with tourists as to contribute to the local tourism programs."