Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. JTTS terdiri dari 24 ruas dengan panjang 2.704 km yang menghubungkan titik paling utara Pulau Sumatra yang ada di Banda Aceh dengan titik paling selatan di Bakauheni, Provinsi Lampung. Kehadiran JTTS diharapkan menimbulkan dampak fiskal bagi pemerintahan berupa kenaikan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembangunan JTTS terhadap penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota/Kabupaten dan pajak pusat pda Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pulau Sumatra dalam kurun waktu 2014 - 2020. Penelitian ini menggunakan metode Difference in Difference with multi time periods. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan JTTS dengan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

---

.The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) is one of the national strategic infrastructure projects that aims to increase regional development on Sumatra which is expected to support national economic growth. The JTTS consists of 24 segments with a length of 2,704 km that connects the northernmost point of Sumatra in Banda Aceh and the southernmost point in Bakauheni, Lampung Province. The presence of JTTS is expected to be a fiscal impact for the government in the form of tax revenue. This study aims to analyze the relationship of JTTS to central and local tax revenues. This study uses data on local tax revenues from the City/Regency Government and the central tax office of the Tax Service Office (KPP) on Sumatra in the period 2014 to 2020. This study uses the Difference in Difference method with multi time periods. The results showed that there was a positive relationship between JTTS and central and local tax revenues."

"Pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol pada suatu wilayah dipandang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Pembangunan jalan tol tersebut juga mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitar yang dilalui oleh jalan tol. Dengan menggunakan metode standart difference-in-difference (DiD), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terhadap 3494 desa atau kelurahan dalam periode waktu 2006 hingga 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata setelah adanya JTTS terjadi tren peningkatan jumlah minimarket di desa atau kelurahan yang dilalui JTTS lebih tinggi sebesar 0.30 jika dibandingkan yang tidak dilalui JTTS. Hal ini memperlihatkan bahwa salah satu proyek strategis Pemerintah Indonesia yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

---

The construction of toll road in an area can promote national economic growth. It stimulates economic growth in the surrounding areas traversed by the toll road as well. Applying the standard difference-in-difference (DiD) method, this study aims to analyze the effect of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS on the 3494 villages that were traversed  in 2006 to 2019. The results of this study indicate that there was an average increasing in the number of minimarkets by 0.30 to village that are passed through by toll road compared to those that are not passed by toll road. It can be seen that one of the strategic projects of the Government of Indonesia is the construction of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS, which is specifically aimed at increasing regional development of Sumatra, which is expected to support national economic growth."

"Indonesia, sebagai negara berkembang, berupaya untuk mencapai status negara maju dengan meningkatkan pendapatan per kapita. Salah satu strategi yang diadopsi untuk mencapai tujuan ini adalah pembangunan infrastruktur, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 64% atau sepanjang 1.600 km jalan tol baru didominasi oleh Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Namun JTTS tidak berjalan dengan baik karena terdapat dua ruas tol yang dijual oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) karena mengalami kerugian akibat pendapatan yang tidak mencukupi dari operasional dan pemeliharaan jalan tol di Sumatera. Dari latar belakang inilah penelitian dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi risiko dominan yang mempengaruhi kinerja biaya pada tahap operasional dan pemeliharaan JTTS, menganalisis keterkaitan antar risiko, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan risiko tersebut. Menggunakan metode Grey Delphi, ditemukan 13 faktor risiko dominan termasuk perubahan kebijakan, inflasi, dan fluktuasi mata uang. Metode Rough DEMATEL kemudian digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar risiko. Rekomendasi yang diberikan mencakup penggunaan teknologi digital untuk efisiensi biaya pemeliharaan, pembangunan jembatan timbang untuk mengatasi kelebihan muatan kendaraan, dan peningkatan studi kelayakan rute untuk mengurangi risiko rute kompetitif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan risiko yang lebih efektif dan peningkatan kinerja biaya dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

---

Indonesia, as a developing country, seeks to achieve developed country status by increasing per capita income. One of the strategies adopted to achieve this goal is infrastructure development, as outlined in the National Long Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025. In the 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN), 64% or 1,600 km of new toll roads are dominated by the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). However, JTTS did not run well because there were two toll roads that were sold by the Toll Road Business Entity (BUJT) because they experienced losses due to insufficient income from toll road operations and maintenance in Sumatra. It is from this background that research was conducted, with the aim of identifying the dominant risks that influence cost performance at the operational and maintenance stages of JTTS, analyzing the relationship between risks, and providing recommendations for improvements based on these risks. Using the Gray Delphi method, 13 dominant risk factors were found including policy changes, inflation and currency fluctuations. The Rough DEMATEL method is then used to identify cause-and-effect relationships between risks. Recommendations provided include the use of digital technology for maintenance cost efficiency, construction of weighbridges to overcome vehicle overloads, and improvement of route feasibility studies to reduce the risk of competitive routes. It is hoped that the results of this research can support more effective risk management and increase cost performance in toll road infrastructure development projects in Indonesia.

"

"Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra telah menghadapi berbagai hambatan, termasuk campur tangan pemerintah, masalah kepemilikan tanah, dan tantangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kebijakan yang mempengaruhi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, mengembangkan model hubungan dengan rough DEMATEL untuk melihat apa saja risiko kebijakan yang menjadi penyebab dan terdampak, serta memberikan langkah korektif dan preventif terhadap risiko kebijakan pada pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra. Metode yang digunakan melibatkan penyebaran kuesioner kepada 10 pakar dengan pengalaman minimum 10 tahun di bidang pembangunan jalan tol dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Tanggapan dari para pakar dianalisis menggunakan metode rough DEMATEL. Hasil penelitian menunjukkan adanya 6 risiko kebijakan dominan pada proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Risiko pertama adalah keterlambatan izin dan persetujuan proyek, yang dapat menghambat dimulainya proyek dan menyebabkan penundaan serta peningkatan biaya. Risiko kedua, intervensi pemerintah, yang dapat menyebabkan perubahan arah proyek atau penghentian sementara. Risiko ketiga, ketidakefisienan manajemen konflik yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam tim proyek dan mempengaruhi produktivitas. Risiko keempat, perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mengharuskan penyesuaian besar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Risiko kelima, kurangnya standar kesepakatan kontrak yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, risiko keenam status kepemilikan tanah yang tidak jelas atau bermasalah dapat menunda atau bahkan menggagalkan proyek. Kesimpulan: Hasil penelitian ini penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia guna memahami situasi implementasi proyek transportasi, khususnya dalam pembangunan jalan tol Trans-Sumatra. Dengan memahami dan mengevaluasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja biaya proyek infrastruktur jalan tol di masa depan.

---

The development of the Trans Sumatra Toll Road has faced various obstacles, including government intervention, land ownership issues, and other challenges. This study aims to identify policy risks affecting the construction of the Trans Sumatra Toll Road, develop a relationship model using rough DEMATEL to examine the causes and impacts of these policy risks, and provide corrective and preventive measures against policy risks in the infrastructure development of the Trans Sumatra Toll Road. The method used involves distributing questionnaires to 10 experts with a minimum of 10 years of experience in toll road construction and a completed undergraduate education. Responses from the experts were analyzed using the rough DEMATEL method. The study results indicate six dominant policy risks in the construction process of the Trans Sumatra Toll Road. The first risk is project approval and permit delays, which can hinder the project's commencement and cause delays and increased costs. The second risk is government intervention, which can lead to project direction changes or temporary stoppages. The third risk is inefficient conflict management, which can create instability within the project team and affect productivity. The fourth risk is policy and regulatory changes, which may require significant adjustments in project planning and execution. The fifth risk is the lack of standardized contract agreements, potentially causing disputes among involved parties. Finally, the sixth risk is unclear or problematic land ownership status, which can delay or even cancel the project. Conclusion: The findings of this study are crucial for the Indonesian government to consider in understanding the implementation situation of transportation projects, particularly in the development of the Trans Sumatra Toll Road. By understanding and evaluating these obstacles, the government can take more appropriate steps in designing and implementing policies to improve the cost performance of toll road infrastructure projects in the future."

"ABSTRAKSalah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACTOne of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pembangunan tol khusus tol Trans Jawa terhadap perubahan lahan pertanian dan lahan terbangun. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan difference-in-defference untuk melihat dampak sebelum dan sesudah adanya pembangunan jalan tol. Penelitian ini menggunakan batas administrasi kabupaten / kota sebagai unit analisis serta 92 kabupaten atau kota yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pemilihan kabupaten / kota ini berdasarkan pada kabupaten / kota yang dilewati tol serta yang berdampingan dengan kabupaten / kota yang dilewati tol. Hasil dari pengolahan data serta analisis menunjukkan bahwa ada pengurangan luas lahan pertanian sebanyak 24% dan penambahan luas lahan terbangun sebanyak 7% jika dibandingkan dengan kabupaten / kota yang tidak dilewati tol. Jika dilihat dari segi kebijakan, pembangunan tol Trans Jawa dapat dikatakan berdampak buruk terhadap sektor pertanian. Hal ini tidak sesuai dengan cita – cita presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan dari pelosok negeri serta distribusi barang termasuk hasil pertanian semakin cepat guna menyejahterakan masyarakat yang di dalamnya termasuk para petani.  

---

This study aims to see the impact of the special toll road construction of the Trans Java toll road on changes in agricultural land and built-up land. The data processing and analysis in this study uses a difference-in-difference approach to see the impact before and after the construction of the toll road. This study uses district/city administrative boundaries as the unit of analysis and 92 districts or cities that are the focus of this research. The selection of regencies/cities is based on the regencies/cities through which the toll road passes as well as those adjacent to the regencies/cities through which the toll road passes. The results of data processing and analysis show that there is a reduction in the area of ​​agricultural land by 24% and an increase in the area of ​​built-up land by 7% when compared to districts/cities that are not passed by toll roads. From a policy perspective, the construction of the Trans Java toll road can be said to have a negative impact on the agricultural sector. This is not in accordance with the ideals of President Joko Widodo who wants development from remote parts of the country and the distribution of goods including agricultural products to be faster in order to improve the welfare of the community, including farmers."

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"Sebelum suatu proyek infrastruktur publik baik yang berasal dari Pemerintah APBN APBD maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, yaitu Value for Money VfM analysis. VfM didefinisikan oleh Moralos dan Amekudzi 2008 sebagai kombinasi optimum dari seluruh biaya pada siklus hidup dan kualitas bertujuan untuk pemenuhan permintaan pengguna. Menurut Pangeran 2010 , pada sedikit kasus dimana VfM telah diperhitungkan menggunakan metode konvensional yaitu belum memperhitungkan risiko proyek, dan hanya memperhatikan dari sisi finansial saja. Pengujian dengan metode konvensional tersebut, dapat berdampak tidak optimalnya manfaat dari pengadaan proyek publik. Mengacu pada kasus pemilihan skema modalitas terhadap proyek infrastruktur di Indonesia, skema modalitas proyek jalan tol Trans Sumatera telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Perpres 100 tahun 2014 untuk dilaksanakan oleh suatu BUMN. Dari uji VfM untuk Jalan Tol Palembang Indralaya menunjukkan modalitas yang menghasilkan value for money yang optimal adalah dengan penunjukan suatu BUMN yaitu sebesar 46 . Sehingga, keputusan Pemerintah dinilai sudah tepat menunjuk suatu BUMN untuk melaksanakan pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Palembang indralaya.

---

Prior to a process of public infrastructure from both the Government and the private sector, it was decided to be carried out under a PPP scheme, at a time when an evaluation of Value for Money VfM was required. VfM by Moralos and Amekudzi 2008 as the optimum combination of all lifetime cost and quality costs to meet user demand. According to Pangeran 2010 , in a few circumstances where VfM has been calculated using conventional methods rather than projects, only financially.

By using this method, it can not benefit optimally from. Referring to the case of the election of modalities to infrastructure projects in Indonesia, the modalities of the Trans Sumatera toll road project have been decided by the Government to be implemented by a SOE. From the VfM test for Palembang Indralaya Toll Road shows the modalities that produce the optimal value for money is the appointment of a BUMN that is equal to 46 . Thus, the Government 39;s decision is considered to appropriately appoint a BUMN to carry out the construction of the Palembang-indralaya trans-Sumatra toll road."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan RIMS Risk Maturity Model 2022 yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat maturitas risiko pada PT X yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sektor konstruksi dalam menjalankan penugasan pemerintah proyek investasi Jalan Tol Trans Sumatera. Investasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera dikategorikan dalam risiko tinggi karena dinilai memiliki kelayakan investasi yang rendah. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko dengan kondisi model bisnis yang berbeda (non-profit). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus single unit analysis (embedded) dengan metode pengumpulan data triangulasi yang menggunakan instrumen penelitian wawancara, dokumentasi dan observasi. Descriptive Qualitative Analysis digunakan sebagai metode dalam menganalisis data. Hasil penilaian Tingkat Maturitas Risiko secara keseluruhan mendapatkan nilai 3.76 dari skala tertinggi 5, berada pada tingkat Tier-3 yang berarti organisasi memiliki kemampuan dalam proses yang berulang (repeatable) dalam penerapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan dalam rangka perbaikan dan peningkatan penerapan manajemen risiko di perusahaan.

---

This study uses the RIMS Risk Maturity Model 2022 in a bid to evaluate the level of risk maturity at PT X, a state-owned enterprise in the construction sector, in carrying out a government-assigned investment project for the Trans Sumatra Toll Road. The Trans Sumatra Toll Road investment project is categorised as high risk due to its perceived low investment feasibility. This study contributes to a deeper understanding of how the company manages risks under a different business model (non-profit). The qualitative research employs a single unit analysis (embedded) case study method with data triangulation using data collected through research instruments including interviews, documentation, and observation. Descriptive qualitative analysis is employed as the data analysis method. The Risk Maturity Level assessment produced an overall score of 3.76 out of a maximum score of 5. This places the company in Tier 3 and indicates that it has repeatable risk management processes. The findings of this research provide relevant recommendations for the improvement and enhancement of risk management implementation in the company."

"Indonesia merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 km berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun (RPJMN) 2020-2024, sepanjang 1.600 km (64%) adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam surat Direktorat Jendral Bina Marga (DJBM) perihal “Pelaksanaan Konstruksi dengan metode Design and Build”.Metode Design and Build memiliki perbedaan dengan metode konvensional yaitu menjalankan fase perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Hingga 2022 JTTS masih mengalami keterlambatan jadwal penyelesaian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan metode Design and Build pada JTTS, untuk menilai risiko yang ada pada tahapan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk risiko dominan penyebab keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama melakukan validasi 58 indikator keterlambatan yang didapat dari penelitian terdahulu dan diperoleh 53 variabel yang valid oleh para pakar; kedua menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan mendapatkan respon kembali sebanyak 60 respon, selanjutnya diolah dengan uji statistik homogenitas, kecukupan data, validitas dan reliabilitas, kemudian hasil uji statistik dilanjutkan dengan analisis kualitatif risiko dan didapatkan 37 indikator berisiko tinggi dan 16 indikator berisiko sedang; ketiga melakukan identifikasi pada 37 indikator berisiko tinggi diperoleh 5 indikator berisiko tinggi terbesar yang melibatkan beberapa pihak didalam proses, sehingga menjadi pilihan memerlukan rekomendasi. Adapun hasil rekomendasinya yaitu memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pengadaan lahan, alokasi penjadwalan proyek terhadap risiko cuaca buruk, mekanisme pengesahan desain akhir menggunakan teknologi digitalisasi, memberikan waktu lebih untuk proses pengadaan (tender) dan terakhir membuat mekanisme khusus yang dilindungi hukum agar proses ganti rugi berjalan lancar.

---

Indonesia plans to build a new 2,500 km toll road based on the 2020-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), of which 1,600 km (64%) is the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) through the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) in a letter from the Directorate General of Highways (DJBM) regarding "Construction Implementation using the Design and Build method". and implementation simultaneously so that it is more efficient in the use of time. Until 2022 JTTS is still experiencing delays in the completion schedule. Therefore, this study was conducted to identify the stages of the Design and Build method in JTTS, to assess the risks that exist at these stages and provide recommendations for the dominant risk that causes delays. This research was conducted in several stages, namely: first, validate 58 indicators of delay obtained from previous research and obtained 53 valid variables by experts; secondly, distributing questionnaires to 100 respondents and getting 60 responses back, then processed by statistical tests of homogeneity, data adequacy, validity and reliability, then statistical test results followed by qualitative analysis of risk and obtained 37 high-risk indicators and 16 moderate-risk indicators; thirdly, identifying 37 high-risk indicators and obtaining the 5 largest high-risk indicators involving several parties in the process, so that being an option requires recommendations. The results of the recommendations are providing one-stop integrated services for the land acquisition process, allocation of project scheduling against the risk of bad weather, the final design approval mechanism using digitalized technology, giving more time for the procurement process (tender) and finally creating a special mechanism that is protected by law so the compensation process is going well."