Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan melihat tingginya arus pelayaran dan banyaknya hal terkait operasional kapal yang harus dilakukan pada setiap hari nya, membuat beberapa pemilik kapal melakukan kerja sama dengan sebuah SMC untuk membantunya dalam memanajemen opersional kapal yang dimiliki. SMC dibutuhkan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan harias operasional kapal atas nama pemilik kapal seperti pengawakan, perawatan dan perbaikan berkala, administrasi hingga penyewaan. Melihat pentingnya kerjasama dan keberagaman layanan yang diberikan oleh sebuah SMC dibutuhkan evaluasi untuk setiap faktor penentu oleh pemilik terhadap pemilihan sebuah SMC untuk membantu pemilik dalam memilih sebuah SMC yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, serta meningkatkan layanan dari faktor-faktor yang dijadikan prioritas pemilik oleh SMC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu pemilihan SMC dari perskpetif pemilik, mengevaluasi kepentingan setiap faktor tersebut, serta untuk mendapatkan perbedaan perspektif antara pemilik dan SMC didalam pemilihan sebuah Ship management. Dalam mengevaluasi faktor yang ditentukan digunakan metode fuzzy AHP untuk pembobotan berdasarkan pendapat dari para pemilik dan SMC yang berpengetahuan ahli pada bidangnya. Kemudian, perbedaan perspektif antara pemilik dan SMC didapatkan dari hasil pengolahan. Hasil menunjukan bahwa pemilik menempatkan prioritas utama kepada faktor-faktor yang bisa mereka dapatkan secara maksimal dari SMC, seperti faktor sumber daya manusia dan layanan yang dapat diberikan. Sedangkan, SMC lebih mempertimbangkan faktor biaya dan juga layanan yang menggambarkan hal-hal yang harus mereka kelola secara baik dan pengoptimalan yang dapat diberikan.

---

Looking at the high flow of shipping industri and many things related to the ship operations that have to be done everyday, several ship owners have collaborated with SMC to assist them in managinh their ships operations. SMC is required to be responsible for the daily operational management of the ship on behalf of the ship owner such as crewing, technical management, administration and also chartering. Seeing the importance of collaboration and the diversity of services provided by the SMC, it is necessary to evaluate each determinant factor by the ship owner for the selection of a SMC to assist ship owner in choosing a SMC that suits their needs, also as well as improve the service of the factors that are prioritized by the owner to SMC’s. The aim of this research is to identify the determinant factors of SMC selection from the owner”s perspective, evaluate the importance of each of these factors, and to obtain different perspectives between the owner and SMC in the selection of ship management. In evaluating the determined factors, the fuzzy AHP method is used for evaluating weight based on opinions of the owners and SMC who are knowledgeable experts in their fields. Then, the difference perspective between the owner dan SMC obtained from the processing result. The results shows that owners placed tehir top priority on factors that they can get the most from SMC, such as human resource factors and services that can be provided. Meanwhile, SMC placed their prioritize on cost and their services factors that described the things they must manage well and optimization that can be provided to owners."

"Kapal Ro-Ro ferry telah digunakan sebagai moda transportasi yang populer untuk menjembatani pulau – pulau sebagai perpanjangan jalur kereta api dan jalan. Namun demikian, kecelakaan kapal Ro-Ro ferry sering terjadi dalam pelayanan tersebut seperti tubrukan, kandas, tenggelam dan benturan. Potensi kecelakaan kapal sebagai akibat dari olah gerak kapal menjadi dasar untuk melakukan penelitian bagaimana penilaian keselamatan berbasis olah gerak kapal dapat dilakukan melalui perumusan masalah seperti faktor - faktor apakah yang mempengaruhi olah gerak kapal Ro-Ro ferry terkait dengan resiko kecelakaan?, Bagaimana model olah gerak kapal untuk kapal Ro-Ro ferry (SHDMF) dapat dimodelkan?, dan bagaimana penilaian keselamatan maritim berbasis pada model olah gerak dapat dikembangkan?. Ship handling Model for Ro-Ro Ferry (SHDMF) dikembangkan melalui Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Fuzzy Logic (FL) yang terdiri dari Ship Condition (S), Ship Handling Facility Condition (F), Navigation Condition (N) dan Weather Condition (W). Selanjutnya, model olah gerak tersebut disimulasikan sebagai pendekatan untuk uji kesahihan internal melalui analisa sensitivitas dan tes ketahanan. Pembandingan model olah gerak dilakukan sebagai pendekatan untuk menguji kesahihan eksternal dengan eksperiment di simulator. Penilaian keselamatan maritim berbasis model olah gerak telah dilakukan di selat Sunda dan Bali melalui penggunaan data rekaman AIS. Tingkat kesulitan olah gerk kapal tertinggi di Selat Sunda berada pada tingkat “Somewhat Dangerous”. Semenatara itu untuk Selat Bali, tingkat kesulitan olah gerak tertinggi adalah “Neither Safe/Danger”. Sebagai kesimpulan, SHDMF dapat digunakan sebagai sebuah metode pengambilan keputusan guna penilaian keselamatan maritim. Penelitian pada penggunaan SHDMF untuk penilaian keselamatan menggunakan waktu nyata secara terus menerus perlu dikembangkan lebih jauh karena masih terdapat kekurangan SHDMF yaitu penilaian yang telah dilakukan menggunakan data rekaman AIS guna menentukan kejadian atau tindakan yang membahayakan sebelum penilaian keselamatan dapat dilakukan.

---

Le ferry roulier (Ro-Ro) a été largement utilisé comme mode de transport populaire pour relier les îles comme une extension des chemins de fer et de la route. Néanmoins, les accidents de ferries Ro -Ro se produisent souvent pendant leur service, par exemple lors de collision, échouement ou naufrag. L'occurrence d'un accident dû à la manoeuvre du navire nécessite de faire des recherches sur la façon dont l'évaluation de la sécurité basée sur la manoeuvre des navires se fait. Ainsi, L'objectif de cette recherche est de répondre aux questions suivantes : quels sont les facteurs qui influencent la manoeuvre du ferry Ro-Ro et qui peuvent causer un accident? , Comment pourrait-on modéliser la manoeuvre du ferry (Ship Model for Ro-Ro Ferry - SHDMF)? Comment l'évaluation de la sécurité maritime (Maritime Safety Assessment - MSA) basé sur le modèle de la manoeuvre des ferries pourrait être développée ?

Le modèle de la manipulation du ferry Ro-Ro (SHDMF) est développé par l'analyse hiérarchique des Procédés (AHP) et la logique floue (FL). Il est constitué de l'état du navire (S), l'état des installations de manoeuvre du navire (F), l'état de la navigation (N) et les conditions météorologiques (W). En outre, le modèle de la manoeuvre des navires est simulé à travers une analyse de sensibilité et un test de robustesse comme approche de validation interne. Le benchmarking du modèle de manoeuvre du navire a été effectuée par simulateur expérimental comme approche de validation externe. L'évaluation de la sécurité maritime (MSA) sur la base du modèle de manoeuvre du navire a été menée aux détroits de Sunda and Bali en Indonésie grâce à l'utilisation des données AIS. Le niveau de difficulté le plus élevé de la manoeuvre des navires pour le détroit de Sunda est le niveau " peu dangereux ", alors que dans le détroit de Bali, le plus haut niveau est " Aucune sécurité / Danger ".

En conclusion, le modèle SHDMF peut être utilisé comme outil d'aide à la décision pour l'évaluation de la sécurité maritime. La recherche sur l'évaluation de la sécurité en temps réel continu grâce à l'utilisation de SHDMF doit être davantage explorée car c'est une des faiblesses du modèle actuel (SHDMF). En effet, dans ce modèle, l'évaluation de la sécurité se fait par l'utilisation de données AIS enregistrées pour déterminer l'événement évité de justesse."

"Di Indonesia pengembangan kawasan industri khususnya di daerah merupakan salah satu strategi untuk melakukan penyebaran industri dalam upaya meningkatkan perekonomian. Permasalahan yang terjadi pada kawasan industri saat ini, yaitu penerapan lokasi kawasan industri yang masih belum sesuai terhadap aspek lingkungan yang berdampak pada pencemaran emisi karbon, air, dan limbah serta kerusakan lingkungan disekitar kawasan industri. Oleh karena itu, pembangunan kawasan industri berbasis konsep industri hijau dilakukan untuk mengatasi masalah penting terhadap lingkungan. Dalam menentukan evaluasi kelayakan lokasi prioritas yang sesuai untuk menentukan kawasan industri berbasis industri hijau diperlukan kriteria penentu dalam pengambilan keputusan kelayakan lokasi. Terdapat lima kriteria utama dalam penentuan kelayakan kawasan industri berbasis industri hijau yang terdiri dari jarak, kondisi infrastruktur dan prasarana, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan melakukan pembobotan menggunakan metode fuzzy-AHP didapatkan kriteria dengan bobot tertinggi adalah kriteria lingkungan dan lokasi yang paling layak adalah Kawasan Industri Sei Mangkei sebagai lokasi prioritas.

---

In Indonesia, the development of industrial estate, especially in the regions, is one of the strategiest to spread the industry in an effort to improve the economy. The problem that occurs in industrial estate at this time is the application of industrial locations that are still not suitable for environmental aspects which have an impact on carbon emission, water and waste pollution as well as environmental impact around industrial estate. Therefore, the development of industrial estate based on the concept of green industry is carried out to address important problems for the environment. In determining the feasibility evaluation of priority location for building industrial estate, determining criteria are needed in decision making for selecting feasibility of locations. There are five main criteria in determining the feasibility of industrial estate consisting of distance, infrastructure and infrastructure conditions, economic, environmental, and social. By weighting using the fuzzy-AHP method, the criteria with the highest weight are environmental criteria and the selected location is the Sei Mangkei Industrial Estate as the priority location."

"Kesadaran lingkungan yang meningkat secara bertahap mendorong perusahaan untuk memiliki manajemen rantai pasok ramah lingkungan yang efektif dan efisien. Salah satu aspek penting dalam manajemen rantai pasok adalah pemilihan pemasok. Biaya pembelian bahan baku menggunakan hampir 70 total biaya produksi. Penelitian ini mengusulkan model dua tahap untuk evaluasi pemasok dan alokasi pesanan yang mempertimbangkan kriteria lingkungan selain kriteria tradisional seperti kualitas, biaya dan pengiriman. Untuk tahap evaluasi pemasok, penulis menggabungkan fuzzy set dan analytical hierarchical process AHP yang memungkinkan ketidakpastian dan ketidakjelasan karena pengambilan keputusan manusia dan kriteria yang subjektif serta mudah untuk diimplementasikan. Untuk tahap alokasi pesanan, salah satu metode multi-objective mathematical programming MOMP yaitu metode augmented ?-constraint AUGMECON digunakan untuk menemukan solusi optimal Pareto dalam permasalahan produk tunggal multipemasok. AUGMECON dapat mengurangi beban komputasi karena komputasi yang canggih dibandingkan dengan metode pemrograman lainnya. Model usulan diuji pada studi kasus di salah satu perusahaan produsen ban di Indonesia. Sembilan ahli diminta untuk memberikan bobot kepentingan pada 9 kriteria dan 41 subkriteria evaluasi pemasok. Hasil alokasi pesanan dari empat pemasok yang dievaluasi adalah x1 = 0, x2 = 10.000 ton, x3 = 4.000 ton, dan x4 = 15.000 ton. Solusi terpilih memberikan 0,16 total biaya lebih rendah dari pesanan eksisting.

---

Increasingly environmental awareness encourages companies to have effective and efficient green supply chain management GSCM . One crucial aspect of SCM is supplier selection. Purchasing cost use almost 70 of total production cost. This study proposes a two stage model for supplier evaluation and order allocation that consider environmental and traditional criteria such as quality, cost and delivery. For supplier evaluation stage, author combine fuzzy set and analytical hierarchical process AHP method that allows uncertainty and vagueness due to human decision making and subjective criteria that are easy to be implemented. For order allocation stage, one of the multi objective mathematical programming MOMP , augmented constraint AUGMECON method is used to find Pareto optimal solutions in single product multiple supplier problems. AUGMECON can reduce computing loads due to sophisticated computing compared to other programming methods. The proposed model was tested with a case study at one of the tire manufacturing companies in Indonesia. Nine experts are required to assign importance weight to 9 criteria and 41 subcriteria of supplier evaluation. Order allocations result from four evaluated suppliers are x1 0, x2 10,000 MT, x3 4,000 MT, and x4 15,000 MT. Selected solution gives 0.16 of total cost lower than the existing order."

"selecting dan measuring performance of supplier is one of the fundamental aspect to the seccess of implementing supply management. By having qualified suppliers, companies can offer excellent products and services to their customers. Thus, the success of a supply chain can be accomplished. PT "AR", which is located in Denpasar had evaluated the performance of its suppliers by a conventional method. The aims of this research is to implement analytical hierarchy process method for evaluating performance of the suppliers by integrating some criterias used by the company. By implementing this method, PT "AR" will know the rank of its supplier. Supplier with execellent performance, hand in hand with PT "AR" will tr to realize their success."

"ABSTRAKPemilihan vendor pada Supply Chain Management merupakan hal yang krusial dalam setiap perusahaan karena akan membantu perusahaan dalam menghadapi permasalahan global dimana pemilihan vendor yang tepat akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi perusahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urutan prioritas kriteria-kriteria yang mempengaruhi dalam pemilihan vendor penyedia kendaraan operasional serta melakukan analisa terhadap kriteriakriteria tersebut sehingga didapatkan alternatif vendor yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan dengan mengambil studi kasus pada perusahaan PT Pertamina Pertagas Niaga. Penelitian ini mengimplementasikan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan 5 (lima) kriteria yang ditentukan melalui metodeSystematic Literature Review (SLR), yaitu Quality, Delivery, Cost, Service, dan Information Technology. Penggunaan kriteria pada penelitian ini dikombinasikan dengan 4 (empat) alternatif vendor yang selama ini sudah menjadi rekan dari PT Pertamina Pertagas Niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang paling signifikan dalam proses pemilihan adalah kriteria Service, dan PT PMS dipilih sebagai vendor penyedia kendaraan operasional di PT Pertamina Pertagas Niaga dengan berdasarkan nilai prioritas dari supplier tersebut merupakan yang terbesar. Penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam melakukan pemilihan vendor berdasarkan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai macam kriteria.

---

ABSTRACTThe selection of vendors in Supply Chain Management is crucial in every company because it will help companies in dealing with global problems where the selection of the right vendor will have a significant impact on company efficiency. The purpose of this study is to determine the priority order of the criteria that influence the selection of vendors for operational vehicles and to analyze these criteria so thatalternative vendors should be chosen by the company, by taking a case study at PT Pertamina Pertagas Niaga. This study implements the Analytical Hierarchy Process (AHP) method by using 5 (five) criteria determined through the Systematic Literature Review (SLR) method, namely Quality, Delivery, Cost, Service, and Information Technology. The use of criteria in this study is combined with 4 (four) alternative vendors who have become partners with PT Pertamina Pertagas Niaga.The results showed that the most significant criterion in the selection process was the Service criterion, and PT PMS was choosen as the vendor of operational vehicle suppliers at PT Pertamina Pertagas Niaga based on the priority value of the supplier is the largest. This research will contribute to the company in selecting vendors based on decision making by considering various criteria."

"Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan metode yang dapat menstrukturisasi permasalahan yang bersifat multikriteria dan mengevaluasi beberapa alternatif untuk dipilih melalui pembentukan hierarki dan penilaian perbandingan berpasangan. Akan tetapi, kelemahan metode AHP dalam memperhitungkan faktor ketidaktepatan dari penilaian yang diberikan menyebabkan metode AHP perlu dilengkapi dengan pendekatan fuzzy atau dikenal dengan Fuzzy AHP. Metode Technique Order of Preference Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) merupakan metode pemeringkat dan pemilihan alternatif berdasarkan jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dengan solusi ideal negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kriteria beserta bobot kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi pemasok dan menentukan pemasok yang terbaik bagi perusahaan inflight catering services di Indonesia. Metode Fuzzy AHP digunakan dalam pembobotan kriteria dan subkriteria evaluasi sedangkan metode TOPSIS digunakan dalam pembuatan peringkat alternatif pemasok. Terdapat tiga barang yang menjadi fokus penelitian yaitu Aluminium Mealdish, Paper Cup, dan Headrest Cover Turquoise. Berdasarkan hasil perhitungan Fuzzy AHP, kriteria harga merupakan kriteria dengan bobot terbesar yaitu 0,348, dilanjutkan dengan kriteria kualitas (0,260), pelayanan (0,209), relationship (0,116), dan manajemen perusahaan pemasok (0,067). Berdasarkan hasil perhitungan TOPSIS, untuk barang Aluminium Mealdish, pemasok AM2 menjadi peringkat pertama dengan nilai CCi sebesar 0,729 dilanjutkan dengan AM3 (0,425) dan AM1 (0,337). Untuk barang Paper Cup, pemasok PC1 menjadi peringkat pertama dengan nilai CCi sebesar 0,880 dilanjutkan dengan PC2 (0,374) dan PC3 (0,219). Untuk barang Headrest Cover Turquoise, pemasok HC2 menjadi peringkat pertama dengan nilai CCi sebesar 0,703 dilanjutkan dengan HC3 (0,613) dan HC1 (0,120).

---

The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is a method that can structure multi-criteria problems and evaluate several alternatives to choose from through the formation of a hierarchy and pairwise comparison assessment. However, the weakness of the AHP method in calculating the impreciseness factor of the given assessment causes the AHP method to be equipped with a fuzzy approach or known as Fuzzy AHP. The Technique Order of Preference Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method is a ranking method and alternative selection based on the closest distance to a positive ideal solution and the farthest distance from a negative ideal solution. This study aims to obtain the criteria and the weight of the criteria used to evaluate suppliers and determine the best suppliers for in-flight catering services company in Indonesia. The Fuzzy AHP method is used in weighting the evaluation criteria and sub-criteria, while the TOPSIS method is used in ranking alternative suppliers. There are three items that are the focus of research, namely Aluminium Mealdish, Paper Cup, and Headrest Cover Turquoise. Based on the results of Fuzzy AHP calculations, the price criterion is the criterion with the largest weight, namely 0.348, followed by the quality criteria (0.260), service (0.209), relationship (0.116), and supplier company management (0.067). Based on the results of TOPSIS calculations, for Aluminium Mealdish, the supplier of AM2 is ranked first with a CCi value of 0.729 followed by AM3 (0.425) and AM1 (0.337). For Paper Cup, supplier PC1 ranks first with a CCi value of 0.880 followed by PC2 (0.374) and PC3 (0.219). For Headrest Cover Turquoise, the supplier of HC2 was ranked first with a CCi value of 0.703 followed by HC3 (0.613) and HC1 (0.120)."

"PDB Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Hal ini memungkinkan pemerintah melmulai banyak proyek pembangkit listrik. Permintaan kabel nasional mengalami peningkatan seiring dengan hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga menggalakan pembangunan green infrastructure. Oleh karena itu, produsen kabel nasional mmemiliki insentif untuk memproduksi kabel secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang penting dalam melakukan proses produksi dalam rangka memenuhi pesanan adalah pemilihan pemasok. Terdapat tiga tahap dalam penentuan prioritas pemasok bahan baku kabel. Pertama adalah penentuan faktor yang mempengaruhi penilaian pemasok berdasarkan keberlanjutan dan penilaian terhadap pemasok itu sendiri. Terdapat 8 faktor utama penilaian pemasok bahan baku kabel. Selanjutnya ialah penentuan bobot dari setiap faktor dengan menggunakan fuzzy AHP. Kriteria dampak lingkungan memiliki bobot tertinggi. Terakhir ialah penentuan peringkat pemasok bahan baku kabel dengan menggunakan TOPSIS. Pemasok 2 merupakan prioritas utama pemasok bahan baku kabel.

---

Indonesia experiences a steady GDP increase every year. This allows the government to start many power plant projects. The demand for national cable has increased accordingly. In addition, the government is also heavily promoting the development of green infrastructure. Therefore, national cable producers have incentives to produce cables in a sustainable manner. One of the important aspects in carrying out the production process in order to fulfill the demand is the selection of suppliers. There are three stages in determining the priority of cable raw material suppliers. First is determining the factors that influence supplier ratings based on sustainability and the assessment of the supplier itself. There are 8 main factors in determining the location of a raw material supplier. Next is determining the weight of each factor by using fuzzy AHP. The environmental impact criteria have the highest weight. The last is determining the ranking of suppliers of cable raw materials using TOPSIS. Supplier 2 is the main priority of cable raw material supplier."

"Since the implementation of the kerosene to LPG conversion program in Indonesia in 2007, LPG has become an essential commodity, so that the distribution process must be carried out correctly. One of the crucial activities in the LPG distribution process is planning the supply from the main terminal to the depots using a ship scheduling system. The current condition is that with the increasing consumption of LPG and the growing number of depots, there is often a deviation between planning and realization, which causes additional operating costs for LPG distribution. With the development of technology and very tight industrial competition, companies are required to run their business efficiently. One way to achieve these goals is by managing supply chain management so that products can be distributed on time, quality is maintained, and at low cost. It is necessary to determine and weigh the Key Performance Indicator (KPI) in measuring supply chain performance. The purpose of this research is to identify KPIs forLPG supply chain at the main terminal by identifying levels in the SCOR model, and weighting and determining KPIs using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The results showed that there were 36 KPIs adapted to the performance measurement approach with the SCOR method, namely reliability, responsiveness, flexibility, cost and asset management. The highest weight at level 1 is obtained on the reliability dimension with a weight of 0.300, and for KPI the highest priority is minimum inventory with a weight of 0.083.

---

Sejak dijalankannya program konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia pada tahun 2007, LPG menjadi komoditi yang sangat penting sehingga dalam proses pendistribusiannya harus dijalankan dengan baik. Salah satu kegiatan penting dalam proses pendistribusian LPG adalah perencanaan supply dari terminal Utama ke depot – depot. Kondisi saat ini dimana dengan semakin meningkatnya konsumsi LPG dan bertambahnya jumlah depot maka sering kali terjadi deviasi antara perencanaan dengan realisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan persaingan industri yang sangat ketat, perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan bisnis secara efisien, dimana salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan mengelola management rantai pasok agar produk dapat didistribusikan dengan tepat waktu, terjaga kualitasnya dan dengan biaya yang rendah. Dalam pengukuran kinerja rantai pasok, terlebih dahulu diperlukan penentuan dan pembobotan Key Performance Indicator (KPI). Tujuan dari penelitan ini adalah mengidentifkasi KPI supply chain LPG di terminal Utama dengan identifikasi level dalam model SCOR, dan dilakukan pembobotan dan penentuan KPI dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasilnya penelitian menunjukkan terdapat 36 KPI yang disesuaikan dengan pendekatan pengukuran kinerja dengan metode SCOR , yaitu reliability, responsiveness, flexibility, cost dan asset management. Bobot tertinggi pada level 1 diperoleh pada dimensi reliability dengan bobot 0,300, dan untuk KPI dengan prioritas tertinggi adalah minimum inventory dengan bobot 0,083."

"Penerapan asas cabotage pada tahun 2005 di Indonesia secara positif meningkatkan jumlah kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan domestik Indonesia. Peningkatan jumlah yang signifikan ini menyebabkan terjadinya lonjakan lima kali lipat armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 37.722 unit kapal pada tahun 2021. Diketahui dari jumlah tersebut, 60% di antaranya berusia di atas 20 tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk memanfaatkan kapal-kapal tua yang sudah tidak lagi layak beroperasi dan dapat diproses daur ulang. Kondisi ini sejalan dengan adanya permintaan akan kebutuhan baja dalam negeri yang berpotensi dapat dipenuhi menggunakan baja dari kapal-kapal yang didaur ulang. Industri penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia menjadi mendesak mengingat bahwa industri ini masih jauh dari kondisi idealnya, terutama menjelang diberlakukannya Konvensi Hong Kong pada tanggal 26 Juni 2025. Untuk diketahui, kondisi fasilitas penutuhan kapal di Indonesia masih belum memiliki peraturan yang cukup, terutama dalam hal identifikasi limbah dan bahan berbahaya, dampak penutuhan kapal terhadap keselamatan dan kesehatan, dampak penutuhan kapal terhadap lingkungan, mitigasi risiko, serta persyaratan fasilitas untuk penanganan limbah dan bahan berbahaya. Semua aspek penting ini harus dipenuhi untuk mematuhi peraturan internasional yang ramah terhadap lingkungan. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prosedur penanganan limbah dan bahan berbahaya yang sesuai dengan standar internasional untuk fasilitas penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia. Diharapkan prosedur ini dapat digunakan sebagai panduan dan acuan dalam penanganan limbah dan bahan berbahaya dalam industri penutuhan kapal di Indonesia.

---

The implementation of the cabotage principle in 2005 in Indonesia positively increased the number of Indonesian-flagged vessels operating in Indonesian domestic waters. This significant increase in numbers has resulted in a five-fold increase in the fleet of Indonesian-flagged vessels from 6,041 vessels in 2005 to 37,722 vessels in 2021. Of this number, 60% of them are over 20 years old. This shows that there is great potential to utilize old ships that are no longer suitable for operation and can be recycled. This condition is in line with the demand for domestic steel needs which can potentially be met using steel from recycled ships. An environmentally friendly ship-covering industry in Indonesia is becoming urgent considering that this industry is still far from its ideal condition, especially ahead of the enactment of the Hong Kong Convention on 26 June 2025. For your information, the condition of ship-covering facilities in Indonesia still does not have sufficient regulations, especially in regarding the identification of waste and hazardous materials, the impact of ship closures on safety and health, the impact of ship closures on the environment, risk mitigation, as well as facility requirements for handling waste and hazardous materials. All these important aspects must be met to comply with environmentally friendly international regulations. In an effort to overcome this problem, this research aims to develop procedures for handling waste and hazardous materials that comply with international standards for environmentally friendly ship closing facilities in Indonesia. It is hoped that this procedure can be used as a guide and reference in handling waste and hazardous materials in the ship covering industry in Indonesia"