Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini tentang evaluasi program bantuan biaya pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dijalankan oleh unit P5OP. Secara umum bertujuan untuk pengembangan disiplin ilmu kesejahteraan sosial dan melihat gambaran terkait evaluasi program KJMU di DKI Jakarta berdasarkan logic model dan melihat faktor pendorong dan penghambat program. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi formatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam program KJMU di DKI Jakarta muncul permasalahan yang berasal dari internal dan eksternal lembaga, seperti masalah penginputan yang dilakukan oleh peserta, peserta yang tidak boleh cuti akademik, pendataan ulang terhambat karena administrasi KRS, persetujuan kepala dinas terhambat karena pihak universitas yang lama dalam proses verifikasi hingga penangguhan UKT yang membuat pencairan menjadi masalah serta permasalahan lainnya yang menghambat proses implementasi program. Disisi lain, terdapat beberapa sumber daya yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan program seperti tanggung jawab sebagai abdi negara, kerjasama dan keterlibatan masyarakat yang tinggi. Kemudian ditemukan juga faktor penghambat seperti ketidaktahuan penerima terkait seleksi DTKS, Penerima baru belum menerima buku tabungan dan penerima manfaat tidak meninggalkan saldo mengendap. Jadi kesimpulan hasil skripsi ini diketahui bahwa P4OP telah memenuhi proses spesifik dari masing-masing aktivitas program meskipun terdapat kendala yang harus dituntaskan.

---

This thesis is about the Jakarta Student Excellence Card (KJMU) tuition assistance evaluation program which is run by P4OP DKI Jakarta. In general, it aims to develop social welfare disciplines to see an overview of the evaluation of the KJMU program in DKI Jakarta based on a logic model and see the driving and inhibiting factors of the program. This research is categorized as a formative evaluation research with a qualitative approach. The results of the study show that in the KJMU program in DKI Jakarta, problems arise from internal and external institutions, such as input problems made by participants, participants who are not allowed to take academic leave, data collection is hampered because of KRS administration, approval from the head of service is hampered because the university which took a long time in the verification process to the suspension of the UKT which made disbursement a problem as well as other problems that hindered the program implementation process. On the other hand, there are several resources that can be developed and maximized to support program implementation, such as responsibilities as a civil servant, cooperation between staff and high community involvement. Then it was also found inhibiting factors such as ignorance of recipients regarding DTKS selection, new recipients had not received a passbook and beneficiaries did not leave a prepaid balance. So the conclusion of this thesis is that P4OP has fulfilled the specific process of each program activity even though there are obstacles that must be resolved."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"Kualitas air Sungai Ciliwung semakin hari semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan konsentrasi TSS (Total Suspenden Solid), COD (Chemical Oxygen Demand), Nitrit dan Ammonia yang telah melebihi baku mutu (TSS>100 ppm, COD>10 ppm, Nitrit>0.06 ppm, Ammonia>0.02 ppm) (Delinom et al., 2002). Tetapi pada kenyataannya air Sungai Ciliwung masih digunakan masyarakat sekitar untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air Sungai Ciliwung periode tahun 2000-2010 dibandingkan dengan Keputusan Gububernur DKI Jakarta No. 582/1995. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan jumlah sampel sekunder sebanyak 272. Parameter kualitas air yang digunakan sebagai indikator adalah Total Dissolved Suspended (TDS), Kekeruhan, Phospat, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) Dissolved Oxygen (DO), dan Fecal coli. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar parameter telah melebihi baku mutu kecuali TDS di bagian hulu sungai. Dari hasil uji bivariat diketahui sebagian besar konsentrasi parameter meningkat dari hulu ke hilir. Hal ini dibuktikan dengan nilai P<0.05. Untuk perbedaan konsentrasi di musim hujan dan musim kemarau, parameter yang memiliki perbedaan yang signifikan yaitu BOD, Phospat, dan COD (P<0.05). Sedangkan untuk perbedaan konsentrasi periode tahun 2000-2005 dan periode tahun 2006-2010 parameter yang memiliki perbedaan yang signifikan yaitu COD dan DO (P<0.05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Air Sungai Ciliwung menurut parameter yang diteliti sudah tidak sesuai peruntukannya.

---

Over the time, water quality of Ciliwung River was under the standart. The concentration of some parameters such as TSS (Total Suspenden Solid), COD (Chemical Oxygen Demand), Nitrite and Ammonia above a threshold limit (TSS>100 ppm, COD>10 ppm, Nitrite>0.06 ppm, Ammonia>0.02 ppm) (Delinom et al., 2002). But in the reality people around the river area still used the water for their daily activities.

The purpose of this study was to compare the water quality to according Keputusan Gububernur DKI Jakarta No. 582/1995. This study use descriptive analysis method with 272 secondary samples. The parameter of water quality which include as indicator of the assessment were Total Dissolved Suspended (TDS), Turbidity, Phospate, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) Dissolved Oxygen (DO), and Fecal coli.

The result should that most of parameters were over the threshold limit except TDS consentration in the upstreams. Bivariate analysis showed most of the parameters increase from the upstream to downstream with P<0.05. BOD, Phospat, and COD had the significant differences between rainy and dry season (P<0.05). Mean while COD and DO which had the significant differences in 2000-2005 to 2006-2007 periode time (P<0.05).

The conclusion of this study was Ciliwung river water according to the studied parameters are not appropriate designation."

"Kepesertaan Atlet pada program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pekembangan yang relatif baru dan muncul bersamaan dengan berlakunya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan kepesertaan tersebut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan problem identification dan berbentuk preskriptif. Profesi atlet berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai, mengingat atlet memiliki potensi cedera yang tinggi selama beraktivitas, durasi karir yang cenderung singkat, dan adanya tantangan finansial saat memasuki masa pensiun. Dalam hal pelaksanaannya, BPJamsostek mengklasifikasikan profesi atlet dalam kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah. Kategori ini dianggap kurang tepat bagi Atlet Pelatda DKI Jakarta, dikarenakan hubungan antara Atlet Pelatda DKI Jakarta dengan KONI Provinsi DKI Jakarta memenuhi unsur hubungan kerja, dan dapat disebut sebagai hubungan kerja. Sehingga Atlet Pelatda DKI Jakarta lebih pantas untuk dikategorikan sebagai “Pekerja Penerima Upah” dan memperoleh manfaat sesuai kategori tersebut. Pada tanggal 26 September 2023, KONI Provinsi DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJamsostek. Kerja sama tersebut memiliki tujuan utama memenuhi amanat UU Keolahragaan yang mengharuskan negara memberikan dukungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para atlet. Akan tetapi, kerja sama tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah belum adanya upaya sosialisasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada atlet, beberapa atlet masih mendaftarkan diri mereka secara mandiri dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dipotong langsung dari honor bulanan atlet. Oleh karena itu, KONI DKI Jakarta perlu mengadakan sosialisasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Atlet Pelatda DKI Jakarta.

---

The participation of athletes in the employment social security program is a relatively new development that emerged concurrently with the enactment of Article 100 of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, which states that athletes and sports performers are entitled to social security protection as part of the National Social Security System. This paper analyzes how this participation is organized by the Employment Social Security Agency or BPJamsostek, using doctrinal research methods with the objectives of problem identification and prescriptive analysis. Athletes are entitled to adequate employment social security, considering their high potential for injuries during activities, relatively short career duration, and financial challenges upon entering retirement. In practice, BPJamsostek classifies the athlete profession under the category of Non- Wage Workers. This categorization is considered inappropriate for DKI Jakarta Regional Training Center Athletes (Pelatda) because the relationship between them and the Jakarta Provincial Sports Committee (KONI DKI Jakarta) fulfills the criteria of an employment relationship and can be considered as such. Therefore, DKI Jakarta Regional Training Center Athletes are more suitable to be categorized as "Wage Workers" and receive benefits accordingly. On September 26, 2023, KONI DKI Jakarta signed a Cooperation Agreement with BPJamsostek. The main objective of this collaboration is to fulfill the mandate of the Sports Law, which requires the state to support the employment social security program for athletes. However, this collaboration still has several shortcomings, including the lack of efforts to socialize employment social security to athletes, some athletes registering independently in the program, and the deduction of social security contributions directly from athletes' monthly honorariums. Therefore, KONI DKI Jakarta needs to conduct socialization and fulfill its obligations as an employer by providing employment social security protection to DKI Jakarta Regional Training Center Athletes."

"Kemiskinan menjadi salah satu isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Persentase kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya membutuhkan kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia segera memberikan arahan untuk merumuskan strategi nasional keuangan inklusif dan menginisiasikan perlindungan sosial terhadap masyarakat untuk menjaga kesenjangan sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan upaya pertama pemerintah, namun pelaksanaanya diangap tidak menyelesaikan masalah karena diangap menghamburhamburkan uang negara. Oleh sebab itu, program BLT dan Rastra segera di gantikan dengan meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Tahun 2017 untuk menyalurkan bantuan pangan menggantikan program BLT dan Rastra yang sebelumnya ada. Dalam proses pelaksanaan BPNT, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BPNT, diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Rayong, yang selanjutnya disebut E-warong. E-Warong juga, merupakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan program E-Warong sebagai bentuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai terutama pada Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan konsep CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagaimana yang dijelaskan oleh Stufflebeam (2014). Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menemukan masih adanya hambatan yang ditemukan dalam penyaluran BPNT yang memanfaatkan program berbasis teknologi, E-Warong ini. Hambatan ditemukan baik di DKI Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kesalahan data, telatnya saldo yang masuk, hingga gangguan jaringan.

---

Poverty is one of the economic issues that occur in Indonesia. The percentage of poverty that continues to increase every year requires social policies. The government certainly does not remain silent in dealing with this issue, immediately provides direction to formulate a national financial inclusion strategy and initiate social protection for the community to maintain social inequality. Direct Cash Assistance (BLT) and Rice Program for Prosperous Families (Rastra) are the government's first efforts, but their implementation is considered not to solve the problem because they are considered a waste of state money. Based on this, the BLT and Rastra programs were immediately replaced by launching Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2017 to distribute food assistance to replace the previously existing BLT and Rastra. In the process of implementing BPNT, all Beneficiary Families (KPM) as recipients of BPNT are given a Prosperous Family Card (KKS) which can be exchanged for food items through the Electronic Gotong Rayong Warung, hereinafter referred to as E-warong. E-Warong is also an implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This thesis attempts to describe the evaluation of the implementation of the E-Warong program as a form of the Non-Cash Food Assistance Program, especially in the DKI Jakarta Province and the Special Region of Yogyakarta. Researchers used the CIPP (Context, Input, Process, Product) concept as described by Stufflebeam (2014). This CIPP evaluation model can be used to carry out formative and summative evaluations on the sustainability of a program. The post-positivist approach researchers use in this study to get a complete picture and understand the possibility of other variables that have not been found in theory through in-depth interviews and literature study. The results of the analysis are presented descriptively. This study found that there are still obstacles found in the distribution of BPNT that utilizes this technology-based program, E-Warong. Barriers were found in both DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, due to several reasons, such as data errors, late incoming balances, and network disturbances."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi PNS di DKI Jakarta yang diimplementasikan oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum-PNS). Penilaian evaluasi dilakukan dengan mengacu pada teori kriteria evaluasi William Dunn, yang terdiri dari enam indikator penilaian, antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari keenam indikator tersebtu, hanya indikator keadilan dan ketepatan yang telah terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera melakukan revisi pada peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan program tersebut, yakni Keputusan Presiden Nomor 14/1993 juncto Keputusan Presiden Nomor 46/1994 tentang Tabungan Perumahan PNS.

---

This study aims to evaluate The Advance Assistance Program for Civil Servants Mortgage in Jakarta Special Province which us implemented by The Housing Savings Advisory Board for Civil Servants (Bapertarum-PNS). This program evaluation carried out by reference to the theory of William Dunn evaluation criteria, which consists of six indicators, such as: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

This study concluded only two indicators, equity and accuracy, that have been fulfilled. Therefore, the government is expected soon to amend The Presidential Decree No. 14/1993 amended The Presidential Decree No. 46/1994 on Civil Servants Housing Savings as the foundational regulation of that program."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan variabel penerapan sistem informasi berbasis komputer menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel lima buah dinas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki anggaran tertinggi ditahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel keamanan data, sistem belum memiliki backup data seperti yang diharuskan oleh Roomney dan Steinbart 2015 . Pada variabel kecepatan waktu, dari input data hingga menyajikan laporan menghabiskan waktu rata ndash; rata kurang dari lima detik, sesuai hasil penelitian dari Gomez.com 2012 . Pada variabel ketelitian sistem juga memiliki ketelitian yang cukup tinggi karena terbebas dari kesalahan perhitungan angka, data yang dicari dan penginputan angka menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Variabel relevansi sistem menunjukkan sistem sangat relevan, karena data langsung menemukan data yang dicari menurut Burgin 1992 dalam Zaenab 2002.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the use of Financial Management Information System SIPKD used by the Government of Special Capital Region of Jakarta uses the variables of computer based information system according Bodnar and Hopwood 2000 . This study taking samples of five departments in the Government of Special Capital Region of Jakarta which have the highest budget in the 2016. The results showed that in security variable, the system does not have data back up as required by Roomney and Steinbart 2015 . At response time variable, from data inputs to presenting reports spent an average of less than five seconds, according to research results by Gomez.com 2012 . In the accuracy variable also has a high accuracy because it is free from misstatement calculation of numbers, data sought and input numbers according to Bodnar and Hopwood 2000 . Relevance variable shows the system is very relevant, because the data directly find the data sought by Burgin 1992 in Zaenab 2002."

"ABSTRAKMasalah pengangguran merupakan masalah pelik yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Masalah ini bertambah pelik dikarenakan kenyataan bahwa, separuh dari jumlab pengangguran adalab mereka yang berasal dari kalangan dengan latar pendidikan yang cukup atau pengangguran terdidik. Oleh karena itulab, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalab tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan adalab dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan pada lemhaga pendidikan. Oleh karena itulah, penulis melakukan pene!itian mengenai peranan lembaga pendidikan dalam rangka mengembangkan kewirausahaan peserta didiknya. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian mengenai peranan perguruan tinggi dalam pengembangan kewimusahaan mahasiswa Disamping itu, penulis juga melakukan penelitian terbadap dampak kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan pada lembaga pendidikan Berdasarkan hasil analisis dan dan informasi yang diperoleb melalui penelitian kualitalif dan kuantitatif, diperoleh hasil bahwa dalam rangka pengembangan kewirausahaan mahasiswa, perguruan tinggi menitikberatkan kepada pembangunan jiwa kewirausabaan ( entrepreneurship ) dan bukan pada pembentulkan usaha bam ( enterprise ), dengan didnkeng oleh tiga samna, yaitu perkuliaban, Bussiness Development Service Provider ( BDSP ) dan juga Unit Kegiatan Kemabaslswaan Kewirausahaan (Koperusi Mahasiswa ). Danjika dilibet dari kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengao sarana pengembangan kewirausahaan pada pergnruan tinggi, belum sepenuhnya berdampak terhndap sarana pengembangan tersebut. Kebijukan mengenai mala kuJiab kewiransahaan, berdampak terhadap perobahan status mata kuliah menjadi mata kuliah wajib, akan tetapi pada kebijukan mengenai lroperasi mahasiswa, tidak berdampak terhadap pendirian koperasi mahasiswa baru. Sedangkan kebijakan mengonai BDSP, walaupun kebijakan tidak berdampak terbadap pendirian BDSP bam pada Perguruan Tinggi, akan tetapi kebijakan pemerintab berdampak terhadap semakin banyak kegiatan yang dilakakan oleb BDSP alas bantuan pemerintah, salah satunya adalah Program Mahasisvm Wirausaha (PMW). Dan dengan melalui penelitian kuantitatif, diketahui bahwa sikap kewimusahaan mahasiswa yang mengikuti program PMW dengan yang belum mengikuti program PMW, tidak didapalkan perbedaan signifikan diantara keduanya, sehingga penulis menyimpulkan bahwa program PMW belum mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa yang mengikutinya.

---

ABSTRACTThe problem of unemployment is still a complicated trouble. It is gelling worse because in fact, half of them come from the high education background or well educated unemployment. Therefore, it is needed a proper strategy to overcome the problem. One of the solutions offered is developing entrepreneurship in the higher education institutions. For that reason, the writer conducts a research about the role of higher education institution in developing entrepreneurship to its students. In this case, the writer did a research in several universities in Jakarta. Besides, the writer also analyze the impact of the policy made by the government in correlation with the entrepreneurship development in education institutions. Based on the result of data and information analysis gathered by qualitative and quantitative research method, it is concluded that In order to develop entrepreneurship among students, the universities only stress on the development of the entrepreneurship and not on the enterprise, with support of three media, which are learning, Business Development Service Provider (BDSP} and student organization of which focus is entrepreneurship such as Koperasi Mahasiwa (Student Cooperative ). From the policies perspective which is made by the government that related to the development of entrepreneurship for universally students, there is almost no significance impact to this effort. The policy about the subject of entrepreneurship makes a change to the status of the subject into a compulsory subject. Nevertheless, related to the policy of the establishment of student cooperative, there is no direct impact to the establishment of new student cooperative. About the policy of BDSP, although it does not affect directly such as the establishment of new BDSP in university, it forces many activities held by BDSP with support from government, one of them is the Student Entrepreneur Program - Program Mahasiswa Wirausaba (PMW). From the quantitative research about the entrepreneurship among the students who had joined the program compared to those who had not, it is fond that there is no significant difference between the two groups; therefore, the writer concludes that the Student Entrepreneur Program - Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) has not yet increase the student's entrepreneurship. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk membahas tata kelola progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian menganalisis tata kelola Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori manajemen pendidikan yang dijelaskan oleh Bank Dunia, yakni dimensi sistem pengendalian manajemen, pengelolaan anggaran, sistem informasi manajemen, dan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tata kelola pada lemahnya perencanaan, desain organisasi yang tidak memiliki kewenangan yang jelas, mekanisme berbelit-belit yang berkaitan dengan penganggaran, sistem informasi manajemen yang bersifat pasif (hanya bersifat sosialisasi), dan lemahnya pengawasan internal.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Program Management of Educational Support Personnel Cost through Jakarta Smart Card at DKI Jakarta Province. The research uses post positivist approach. Data were collected by in-depth interviews, observation, and study documents. The data analysis using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman. In addition, the researcher used triangulation so that the data becomes valid. This study is a descriptive-analytic study. This research analyzed management of Jakarta Smart Card based on educational management theory described by the World Bank, the dimensions of management control system, transparency and accountability, management information system, and budget management. The results showed that management of Jakarta Smart Card has many problems. There are lack of planning, design organizations that do not have clear authority, convoluted mechanisms related to budgeting, management information systems that are passive (merely socialization), and weak internal controls."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan sistem Cepat Respon Masyarakat untuk mendukung partisipasi masyarakat. Masyarakat DKI Jakarta dapat menyampaikan keluhan non-darurat di 14 kanal dan memantau proses penyelesaiannya di portal yang tersedia. Namun, tidak semua aduan yang disampaikan masyarakat mempunyai keterangan yang lengkap. Beberapa aduan tidak menyertakan deskripsi, lokasi, maupun waktu kejadian. Hal ini menyulitkan petugas Operasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penyelesaian aduan. Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mendeteksi kelengkapan suatu aduan dari masyarakat, sehingga dapat secara otomatis mengingatkan masyarakat untuk membuat laporan yang lengkap. Penelitian ini membahas performa model yang dapat mendeteksi kelengkapan keterangan laporan aduan. Rangkaian metode yang diterapkan adalah deteksi kelengkapan keterangan deskripsi, deteksi kelengkapan keterangan lokasi, dan deteksi kelengkapan keterangan waktu. Deteksi kelengkapan keterangan deskripsi diuji dengan pendekatan machine learning menggunakan fitur Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan N-gram. Algoritma machine learning yang diimplementasikan adalah Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), dan Random Forest Decision Tree (RDFT). Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu diuji menggunakan sistem Named Entity Recognition (NER) Wirawan (2020) dengan model pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) dan basis data NERGRIT. Ekstraksi kata kunci keterangan deskripsi dilakukan menggunakan pendekatan LIME explainer. Hasil eksperimen menunjukan bahwa algoritma RFDT menggunakan fitur TF dan word unigram dengan balancing data menggunakan Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) menghasilkan performa tertinggi untuk klasifikasi kelengkapan keterangan deskripsi laporan aduan dengan nilai makro F1 sebesar 0.7154. Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu menggunakan model NER pre-trained BERT menghasilkan nilai makro F1 sebesar 0.8634 dan 0.6252. Hasil pemetaan kata kunci keterangan deskripsi, lokasi dan waktu dievaluasi dengan metrik cosine similarity secara berurutan menghasilkan nilai sebesar 0.5890, 0.6252 dan 0.8487.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a Cepat Respon Masyarakat system to support community participation and optimization of government performance. DKI Jakarta citizens can submit non-emergency complaints in 14 channels integrated with the Cepat Respon Masyarakat and monitor the resolution process on the available portal. However, not all complaints submitted by the public have complete information. Some complaints do not include a description, location, or time of occurrence. This will make it difficult for the Organisasi Perangkat Daerah (OPD) officers to resolve them. To deal with this problem, we need a system that can detect the completeness of a complaint from the public to automatically remind them to make a complete report. This study discusses the performance of models that can detect complaint report completeness. The methods applied are detection of completeness of description information, detection of completeness of location information, and detection of completeness of time information. Detection of completeness of descriptions was tested using the machine learning approach with the Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) and N-gram as the features. The implemented machine learning algorithms are Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), and Random Forest Decision Tree (RDFT). Detection of completeness of location and time descriptions was tested using Named Entity Recognition (NER) system by Wirawan (2020) with pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) model dan NERGRIT as data basis. Description’s keyword extraction was performed by LIME explainer implementation. The experimental results show that the RFDT algorithm with TF and word unigram features and data balancing using Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) produced the highest performance for the classification of the completeness of the description with F1 macro value of 0.7154. Classification of completeness of location and time information using the pre-trained BERT model resulted in F1 macro values of 0.8634 and 0.6252. The results of the detection of description keywords, location keywords, and time keywords were evaluated using the cosine similarity metric, respectively, yielding a value of 0.863448, 0.6252, and 0.8487."