Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan tata kelola teknologi informasi di PT. XYZ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara semi terstruktur dan kuesioner pertanyaan tertutup yang di analisis menggunakan analisis konten, analisis tematik, dan analisis konstan komparatif menggunakan aplikasi NVivo 12 Pro. Penelitian ini mengaplikasikan teori kontinjensi jamak (multiple contingency theory) guna menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan tata kelola teknologi informasi yang di terapkan pada PT. XYZ. Penelitian ini mengungkapkan faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan tata kelola serta mengungkapkan kondisi kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkini perusahaan XYZ dengan menggunakan penilaian rating process analysis yang telah ditentukan dalam kerangka kerja COBIT 2019. Hasil analisis kapabilitas tata kelola teknologi informasi yang didapat dari penelitian ini kemudian dapat memberikan gambaran terkait kondisi terkini yang dimiliki oleh PT. XYZ, serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi yang dimiliki. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa tata kelola teknologi informasi yang dimiliki saat ini masih belum sesuai dengan target yang ditentukan dalam proses aktivitas EDM 04, APO 07, BAI 08, dan DSS 01, sedangkan untuk proses APO 08 sudah memenuhi target. Sementara itu pemilihan model tata kelola TI yang dipengaruhi oleh faktor – faktor kontinjensi menunjukan hasil saling menguatkan (reinforcing contingencies) sehingga menghasilkan model tata kelola TI yang tersentralisasi.

---

.This study aims to determine the factors that influence the selection of information technology governance and evaluation of information technology capabilities within the state-owned enterprise using COBIT 2019 as a framework. This study uses a mixed-method approach that applies multiple contingency theory in utilizing data from interviews and surveys from Indonesian state-owned enterprises. The evaluation will reflect the companies' current capabilities and compare them to the capabilities they aspire to, resulting in a gap analysis. This study found that the current information technology governance is still not following the level capabilities targets specified in the EDM 04, APO 07, BAI 08, and DSS 01 activity processes. In contrast, APO 08 process has met the target. Meanwhile, the selection of an IT governance model influenced by contingency factors shows reinforcing contingencies resulting in a centralized IT governance selection model."

"Pada era sekarang ini, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) telah dirasakan penting untuk mendorong keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan, diperlukan tata kelola TI yang baik. Dengan tata kelola TI yang baik akan dihasilkan efektivitas dan efisiensi.Dalam rangka persiapan go public, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), atau Jiwasraya tengah berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) termasuk implementasi tata kelola TI. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI Jiwasraya.Framework best practice Cobit 4.1 dan ITIL v3 digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kemapanan proses TI terpilih. Tingkat kemapanan penerapan Tata-Kelola TI Jiwasraya berada pada nilai 2,39. Ini menunjukkan bahwa tata kelola TI pada beberapa proses masih tergantung pada intuisi individu-individu yang terlibat pada pengelolaan TI. Selanjutnya hasil penilaian tingkat kemapanan tersebut dianalisis dengan menggunakan Effort-Impact Grid untuk menentukan prioritas peningkatannya.Selanjutnya, tahap terpenting adalah tahap implementasi peningkatan tingkat kemapanan tata kelola TI-nya sesuai prioritas dan dilakukan secara bertahap agar hasil penerapan dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pada saat menentukan roadmap penerapan peningkatan tata kelola TI, penulis mengevaluasi dengan menggunakan referensi hasil penelitian Tobias Goldschmidt, Andreas Dittrich dan Miroslaw Malek dari Institut fur Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. Sebagai pelengkap di akhir penelitian, penulis memaparkan juga rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan penerapan tata kelola TI Jiwasraya, termasuk role & responsibility dari masing-masing para pemangku kepentingan.

---

In this era, the use of Information Technology (IT) has been considered important to encourage the company's competitive advantage. To achieve it, good IT governance is needed. With good IT governance, effectiveness and efficiency will be achieved.

In preparation for the go public, PT Asuransi Jiwasraya (Limited), or Jiwasraya is working to implement good corporate governance (GCG), including the implementation of IT governance. This descriptive study is aimed to obtain a description of IT governance activities at Jiwasraya.

Best practice framework of COBIT 4.1 and ITIL v3 is used to assess the level of maturity of selected IT processes. The level of the applied IT Governance at Jiwasraya is at 2.39. It suggests that the IT governance in some processes still depends on the intuition of the individuals involved in the management. Furthermore, this result is analyzed by using Effort-Impact Grid to determine the improvement priorities.

Moreover, the most important stage is the implementation of increasing level of IT governance maturity based on the priority and it is conducted gradually so that the result will be more effective and efficient. In addition, when determining the roadmap of improved IT governance implementation, the author evaluates the result using the reference of research results from Tobias Goldschmidt, Andreas Dittrich and Miroslaw Malek from the Institut fur Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. As a complement at the end of the study, the author also presents recommendations for the improvement of IT governance implementation at Jiwasraya, including the roles and responsibilities of each stakeholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan dan pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi yang dilakukan diberikan rekomendasi pada celah yang ditemukan pada hasil penilaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metodologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas adalah kerangka COBIT 5 yang dikeluarkan oleh ISACA. Penelitian menghasilkan tingkat kapabilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2.027, yang artinya berada kisaran tingkat 2 (proses terkelola). Hasil tersebut telah sesuai dengan sasaran jangka pendek entitas. Kesimpulannya adalah bahwa DJBC telah dikelola dan diimplementasi dengan tepat, meskipun pencapaian tingkat kapabilitas masih berada pada posisi menengah karena kurangnya memadainya standar operasional prosedur.

---

This research aims to evaluate how the implementation and achievement capability level of information technology governance at Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluation was also conducted to give recommendations to the gap that found in IT governance assessment results. This research is qualitative descriptive design. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework issued by ISACA. The research indicate that the level of capability DJBC is 2,027, which means still at the level 2 (managed process). This result has been in accordance with the company?s short-term target. The conclusion is IT governance at DJBC has been implemented quite well and managed appropriately, although the achievement of capability level is still at intermediate level because of lack of inadequate standard operating procedure."

"Teknologi Informasi harus ditata dan dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan manfaat berupa keuntungan perusahaan. Namun pada kenyataannya penatakelolaan TI Perum BULOG saat ini masih belum memenuhi target perusahaan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN sebagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI yang dijalankan di Perum BULOG. Evaluasi tersebut menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 sesuai arahan pemangku kepentingan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode kuesioner dan wawancara. Data primer diperoleh dari 12 responden di Divisi Teknologi Informasi Perum BULOG. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 17 dari total 24 area proses tata kelola TI yang dijalankan dengan optimal dan memenuhi target stakeholder yaitu tingkat kapabilitas TI di level 3 (Established). Terdapat 7 area proses yang memerlukan perbaikan karena masih belum optimal dalam memenuhi target stakeholder atau masih mencapai tingkat kapabilitas TI di level 2 (Managed). Ketujuh area proses tersebut adalah Ensured Resource Optimization, Managed Enterprise Architecture, Managed Requirement Definition, Managed Solutions Identification and Build, Managed Knowledge, Managed Configuration dan Managed Continuity. Hasil evaluasi dan rekomendasi sangat penting untuk mengoptimalkan Tata Kelola TI di Perum BULOG, memungkinkan perusahaan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan memberikan nilai tambah serta manfaat bagi perusahaan. Manfaat penelitian ini bagi akademis dapat memberikan perspektif terhadap tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Bagi praktisi dan perusahaan juga dapat mendapatkan manfaat dari penelitian ini dengan menggunakan rekomendasi yang dihasilkan melalui penelitian ini terhadap perbaikan tata kelola TI. Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan kerangka kerja lain untuk peningkatan nilai dan kualitas tata kelola TI, misalnya mengadopsi standar layanan internasional seperti ISO/IEC 20000 atau juga meningkatkan perspektif keamanan dengan menggunakan standar ISO/IEC 27001.

---

Well-managed IT can generate benefits in terms of corporate profits. However, in reality, current IT management of Perum BULOG still falls short of the targets set by the Ministry of State-Owned Enterprises as stakeholders. This research aims to evaluate the IT Capabilities implemented in Perum BULOG. The evaluation will utilize the COBIT 2019 frameworks as guided by stakeholders. The research employed a mixed-methods approach, utilizing both quantitative and qualitative methods through the use of questionnaires and interviews. Primary data were obtained from 12 respondents in the Information Technology Division of Perum BULOG. The research findings indicate the presence of 17 IT governance processes out of a total of 24 processes that are optimally executed, thus meeting the stakeholder's target of achieving IT capability at level 3 (Established). Seven processes require improvement to meet stakeholder targets as they are currently suboptimal, resulting in an attainment of IT capability at level 2 (Managed). These seven processes are Ensured Resource Optimization, Managed Enterprise Architecture, Managed Requirement Definition, Managed Solutions Identification and Build, Managed Knowledge, Managed Configuration dan Managed Continuity. The evaluation results and recommendations are crucial for optimizing IT Governance in Perum BULOG, enabling it to meet stakeholder expectations and deliver added value and benefits to the company. The benefits of this research for academia are to provide a perspective on IT Governance by utilizing the COBIT 2019 frameworks. For practitioners and companies, they can also benefit from this research by implementing the recommendations generated through this study to improve IT Governance. Future research can integrate other frameworks to enhance the value and quality of IT Governance, such as adopting international service standards like ISO/IEC 20000 or expanding the security perspective by incorporating ISO/IEC 27001 standards."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) berperan penting bagi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan strategi organisasi. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut oleh kementerian BUMN untuk mendapatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI dengan nilai tiga. Namun, Jasa Marga saat ini masih belum berhasil mencapai nilai tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola TI di Jasa Marga dan memberikan rekomendasi perbaikan proses menggunakan COBIT 2019. Penelitian diawali dengan menentukan obyektif tata kelola TI yang sesuai dengan kebutuhan Jasa Marga. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara kualitatif melalui wawancara dengan lima responden yaitu Information Technology Group Head dan empat Department Head di unit TI Jasa Marga serta melakukan studi dokumen master plan TI yang dimiliki Jasa Marga. Penelitian dilanjutkan dengan pengukuran tingkat kapabilitas dari obyektif tata kelola TI yang didapatkan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap empat responden yang ada di Departemen IT Planning dan IT Development menggunakan panduan yang diberikan kerangka kerja COBIT 2019, dilanjutkan dengan melakukan validasi melalui analisis dokumen organisasi. Hasil analisis tingkat kapabilitas tata kelola TI yang dilakukan menginformasikan bahwa masih ada obyektif yang masih berada pada tingkat dua yaitu managed solution identification and build dan managed projects. Rekomendasi perbaikan tata kelola TI yang diberikan pada penelitian ini adalah adanya penerapan proses manajemen proyek yang mengadopsi best practice seperti PMBOK atau PRINCE2 serta peningkatan kapabilitas karyawan internal dalam bidang manajemen proyek.

---

Information Technology (IT) Governance plays an important role for organizations in realizing organizational goals and strategies. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) as a State-Owned Enterprise (BUMN) received mandate from BUMN to obtain IT governance capability level with the score of three. Jasa Marga has not achieved this level yet. The purpose of this study is to measure IT Governance capability level at Jasa Marga and provide recommendations for process improvement using COBIT 2019. The research begins by determining the objectives of IT governance in accordance with the organization’s needs. This was done by collecting qualitative data through interviews with five respondents, namely the Information Technology Group Head and four department heads in Jasa Marga's IT unit as well as studying the IT master plan documents owned by Jasa Marga. The research is continued by measuring the capability level of the obtained IT governance objectives. Data processing was carried out qualitatively by conducting interviews with four respondents in the IT Planning and IT Development Department using the guidelines provided by the COBIT 2019 framework, followed by validation through analysis of organizational documents. The results of the analysis of the IT governance capability level carried out, there are still objectives that are still at level two, namely identifying managed solutions and build and managed projects. The IT governance recommendations given for improvement are the implementation of project management processes that adopt best practices such as PMBOK or PRINCE2 as well as increasing the capabilities of internal employees in the field of project management."

"Lembaga Administrasi Negara (LPN) menggunakan acuan kriteria minimal penerapan tata kelola TI berdasarkan kebijakan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) Pemerintah. Hasil supervisi dan evaluasi SPBE di LPN tahun 2022 memperoleh predikat sangat baik dengan indeks 3,57. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ranah kebijakan SPBE yang memperoleh skor 4,70 dengan ranah penerapan tata kelola SPBE yang memperoleh skor jauh lebih rendah yaitu 2,90. Belum optimalnya penerapan tata kelola TI di LPN disebabkan oleh minimnya dukungan dana dan komitmen dari pimpinan, serta belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM TI. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dari Departemen Pusat Data dan Sistem Informasi LPN, menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pimpinan dan unit kerja lainnya mengenai TI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman tata kelola TI di kalangan pimpinan dan pegawai LPN sebagai dasar rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola TI di LPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan menggabungkan survei, telaah pustaka, dan wawancara untuk keperluan validasi. Pengukuran kesadaran tata kelola TI dilakukan berdasarkan praktik terbaik dan kebijakan SPBE, dengan bobot prioritas dihitung melalui analisis Fuzzy AHP. Model penilaian kesadaran yang digunakan terdiri dari tiga dimensi kesadaran: pengetahuan, sikap, dan perilaku, dan dua belas area tata kelola TI: manajemen risiko, sumber daya, anggaran, keterlibatan pemangku kepentingan, kebijakan, strategi organisasi, organisasi, komitmen, kompetensi, komunikasi, layanan, dan keamanan informasi. Pembobotan dengan Fuzzy AHP menunjukkan bahwa keamanan informasi dan pengetahuan merupakan area dan dimensi kesadaran yang paling kritis. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kesadaran tata kelola TI pegawai NIPA secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan skor 81,34, namun tiga area tata kelola TI masuk dalam kategori sedang: anggaran, sumber daya, dan manajemen risiko. Analisis berdasarkan level jabatan dan area kerja menunjukkan bahwa terdapat tiga area lain yang memerlukan perhatian: komitmen, komunikasi, dan kompetensi. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada peningkatan pengetahuan manajemen puncak dan administrator/penyelia terkait enam area dalam kategori sedang.

---

The National Institute of Public Administration (NIPA) uses a reference for the minimum criteria of IT governance implementation based on the Government's Electronic Government System (SPBE) policy. The results of the supervision and evaluation of SPBE at NIPA in 2022 achieved an excellent rating with an index of 3.57. However, there was still a gap between the policy domain of SPBE, which scored 4.70, and the implementation domain of SPBE governance, which scored significantly lower at 2.90. The suboptimal implementation of IT governance at NIPA is attributed to the lack of funding support and commitment from top management, as well as the inadequate quantity and quality of IT human resources. Interviews with management from the Data Center and Information Systems Department at NIPA indicate a need for improved understanding among top management and other work units regarding IT. Therefore, this study aims to measure the level of IT governance awareness among high-level management and employees of NIPA a basis for recommending improvements in IT governance implementation at NIPA. This study employs a triangulation approach by combining surveys, literature reviews, and interviews for validation purposes. The measurement of IT governance awareness is conducted based on best practices and the SPBE policy, with priority weights calculated through Fuzzy AHP analysis. The awareness assessment model used consists of three dimensions of awareness: knowledge, attitude, and behavior, and twelve areas of IT governance: risk management, resources, budget, stakeholder engagement, policy, organizational strategy, organization, commitment, competence, communication, services, and information security. Weighting with Fuzzy AHP indicates that information security and knowledge are the most critical areas and dimensions of awareness. The measurement results show that the overall IT governance awareness level of NIPA employees is in the good category with a score of 81.34, but three IT governance areas fall into the moderate category: budget, resources, and risk management. Analysis based on job levels and work areas indicates that there are three other areas require attention: commitment, communication, and competence. Recommendations for improvement focus on enhancing the knowledge of top management and administrators/supervisors regarding the six areas in the moderate category."

"Teknologi informasi (TI) diyakini sebagai pendukung utama dalam perkembangan pasar modal, untuk itu dibutuhkan adanya pengelolaan TI yang baik yang dilandasi dengan adanya tata kelola yang mengacu kepada standard dan best practice IT governance. Penelitian ini mencoba memberikan evaluasi, rekomendasi dan program jangka pendek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kemapanan tata kelola di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan downtime dan meningkatkan layanan kepada pelanggan agar kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan terus terjaga sehingga pada akhirnya diharapkan volume perdagangan dapat terus meningkat. Pada penelitian ini evaluasi tingkat kemapanan tata kelola dilakukan berdasarkan framework Cobit 4.1, setelah dilakukan evaluasi akan disusun rekomendasi perbaikannya serta disusun program jangka pendek untuk meningkatkan tingkat kemapanan sesuai harapan PT BEI. Pada penelitian ini juga memanfaatkan metode IT risk management untuk mengetahui tingkat risiko yang dapat ditimbulkan jika rekomendasi perbaikan tidak dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui jika perusahaan direkomendasikan untuk melakukan perbaikan prosedur dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan awareness dan efektifitas operasional.

---

Information technology (IT) is believed to be a mojor driver for capital market, it is necessary to have good IT management which based on it governance that can comply to IT governance standards and best practice. This research was trying to evaluate, give recommendation and short-term program to improve the maturity level of IT governance in Indonesia Stock Exchange (IDX). The purpose is to minimize downtime and to improve customer satisfaction and maintain their belief and finally the volume of trading will increase. In this research, the evaluation of maturity level is based on framework COBIT 4.1, after the evaluation will be given recommendations for improvement and create short-term program to improve the maturity level as expected by PT IDX. In this research also utilizes IT risk management methods to determine the level of risk that may appear if the recommendations are not implemented. Based on the evaluation results could be known that the company was recommended to improve the procedures and develop application to increase awareness and operational effectiveness."

"Skripsi ini membahas tentang penilaian tata kelola teknologi informasi pada PT Kereta Api Indonesia (persero) yang berdasarkan pada kerangka kerja COBIT khususnya pengukuran maturity level. Hal ini dilakukan karena tata kelola teknologi dibutuhkan untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil pemetaan tujuan bisnis PT Kereta Api Indonesia (persero) dengan tujuan bisnis COBIT terdapat 30 IT Process dan 183 Control Objectives yang teridentifikasi. PT Kereta Api Indonesia (persero) memiliki 4 proses pada level Managed and Measurable, 11 proses pada level defined, 13 proses pada level repeatable but intuitive dan 2 proses level pada level ad-hoc.

---

This paper discusses about the assessment of information technology governance on PT Kereta Api Indonesia (persero) based on COBIT framework and specifically with maturity level models. Evaluation of IT governance is needed to make sure that the investment made by organization is aligned with their business goals. Mapping of PT Kereta Api Indonesia's business goals with COBIT's business goals identified 30 IT Process and 183 Control Objectives. PT Kereta Api Indonesia has 4 process at level managed and measurable, 11 process at level defined, 13 process at level repeatable but intuitive and 2 process at level ad-hoc."

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sangat penting pada era informasi. Berdasarkan Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) tahun 2011, telah dilakukan survei di 21 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan teknologi informasi sangat penting atau penting bagi organisasinya. Pentingnya penerapan TI ini harus didukung dengan tata kelola TI yang baik pula. Penerapan tata kelola TI mempunyai pendekatan (model dan framework) beragam sehingga dalam penerapannya terdapat beragam variasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai penerapan tata kelola TI di 29 instansi pemerintah dan 19 swasta di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan menggunakan model Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 dan framework COBIT. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perancangan dan perbandingan terhadap perbedaan dan persamaan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing instansi.Hasil penelitian ini adalah adanya karakteristik yang berbeda pada instansi pemerintah dan swasta. Karakteristik tata kelola TI pada instansi pemerintah antara lain adanya regulasi pemerintah sebagai stakeholder value driver , yaitu Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Selain itu Stakeholder value driver diarahkan oleh Tupoksi, informasi cepat & akurat, keterbukaan informasi, pelayanan prima, administrasi yang bersih dan cepat, dan kinerja TI yang optimal. Sedangkan pada instasnsi swasta, karateristik yang berbeda adalah regulasi pemerintah sesuai sektor perusahaan seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain yang merupakan stakeholder value driver / bussiness pressure. Stakeholder value driver lainnya yaitu pertumbuhan bisnis, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan pasar, peningkatan layanan dan Return of Investment. Hasil kajian terhadap kesesuaian antara model dan framework dari teori dengan penerapannya, 24 instansi pemerintah dan 14 instansi swasta yang sudah 100% memenuhi (comply) terhadap komponen tata kelola TI yang digunakan.

---

The use of Information Technology (IT) in the era of information is very essential. Based on the Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) in 2011, a survey has been conducted in 21 countries. The survey results showed that 94% of respondents confirmed that information technology is important or very important to their organization. The importance of IT application must be supported by good governance as well. The implementation of IT governance has various method (model and framework) so there are also several types in its impelentation.

The purpose of this research was to analyze the implementation of IT governance in 29 government agencies and 19 private sectors in Indonesia. The research was conducted by maping and used Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 models and also COBIT framework. Based on the mapping, in order to obtain the characteristics of each agency, the design and comparison of differences and similarities was done.

From the data analysis, it has been recognized that there are different characteristics in government agencies and private sectors. The characteristics of IT governance in government agencies such as government regulation as stakeholder value driver, which are Presidential Regulation about Procurement and Regulation of Minister of Kominfo on Pedoman Umum Tata Kelola TIK Nasional. Besides, Stakeholder value drivers is directed by Tupoksi, the information is fast and accurate, the information is accessible, the service is excellent, the administration is clean and fast, and maximum IT performance. While the characteristics in the private sectors are government regulation related to the companies sector, such as banking, telecommunication, insurance, etc. Other stakeholder value driver, such as namely business growth, business competition, technological development, market development, service improvement and return on investment. The result of this research on the compatibility between model and framework of the theory to its application, there are 24 government agencies and 14 private sectors that has been 100 % complied upon the component of IT governance applied."