Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 151351 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lilis Nurul Husna
"Makalah ini membahas dampak penurunan tarif FTA terhadap kualitas produk impor dan ekspor di Industri Otomotif. Kualitas diukur dengan pendekatan unit value. Dengan data ekspor-impor dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), makalah ini menangkap dampak penurunan tarif level perusahaan terhadap harga impor dan ekspor menggunakan metode Difference-in-Difference (DiD). Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap harga impor. Penurunan tarif FTA dengan negara berpendapatan rendah berdampak pada penurunan harga ekspor. Hal ini mengindikasikan terjadinya economies of scale. Sementara itu penurunan tarif FTA dengan negara berpendapatan tinggi belum berdampak pada peningkatan kualitas produk ekspor

This paper discusses the impact of reducing FTA tariffs on the quality of imported and exported products in Automotive Industry. Quality is measured by unit value approach. Using data from Indonesia customs declaration documents, this paper captures the causality of firm level tariffs reduction on import and export prices using the Difference-in-Difference (DiD). The results show that tariffs reduction has no effect on import prices. The reduction in FTA tariffs with low-income countries will lower export prices. It indicates the occurrence of economies of scale. Meanwhile, the reduction in FTA tariffs with high-income countries has no impact on improving the quality of export products."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: BPPK, 2009
382.72 ASS
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wilim Mario Zega
"Implementasi perjanjian perdagangan dapat mempengaruhi perdagangan melalui dua efek yaitu trade creation dan trade diversion. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek trade creation dan trade diversion dari implementasi ASEAN +1 FTA terhadap perdagangan bilateral Indonesia dengan 25 negara mitra dagangnya pada periode 2000-2019 yang mana perdagangan bilateral ini menggunakan data ekspor dan impor Indonesia. Metode estimasi menggunakan model gravitasi dengan menambahkan dummy anggota dan bukan anggota. Dengan menggunakan fixed effect time, hasil penelitian ini menemukan adanya trade creation, dan tidak ditemukan trade diversion. Pengaruh implementasi ASEAN +1 FTA ternyata sama-sama meningkatkan ekspor dan impor Indonesia dengan negara anggota dan bukan anggota.

Free Trade Agreement implementation can affect trade through two effects: trade creation and trade diversion. This study aims to analyze the effects of trade creation and trade diversion from the implementation of the ASEAN+1 FTA on Indonesia's bilateral trade with 25 of its trading partner countries in the 2000–2019 period, where this bilateral trade uses Indonesian export and import data. The estimation method uses a gravity model by adding dummy members and non-members. By using the fixed effect time, the results of this study found trade creation and no trade diversion. The effect of implementing the ASEAN +1 FTA turned out to be that both member and non-member countries increased Indonesia's exports and imports."
Depok: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Arif Junaidi
"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak ACFTA terhadap neraca perdagangan dari negara ASEAN dan China serta Indonesia. Dengan mengacu pada model gravitasi, penelitian ini membuktikan bahwa penurunan tarif sebagai konsekuensi dari ACFTA berpengaruh signifikan pada peningkatan ekspor dan impor pada negara ASEAN dan China. Namun, ACFTA tidak mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan pada negara ASEAN dan China secara agregat karena dampak ACFTA pada ekspor dan dampak ACFTA pada impor dapat saling meniadakan. Studi ini juga menunjukkan bahwa penurunan tarif bukan merupakan faktor penting dalam peningkatan ekspor dan impor di Indonesia. Sehingga, dampak ACFTA terhadap keseimbangan neraca perdagangan tidak dapat diukur secara akurat.


This study estimates the impact of ACFTA on ASEAN countries and China`s trade balance in general, and also Indonesia`s trade balance in specific. Using the gravity model, this paper finds that the impact of tariffs elimination due to the implementation of ACFTA increased exports and imports for ASEAN countries and China. However, the aggregate trade balances of ASEAN member countries and China is zero since the impact of ACFTA on imports offset the impact of ACFTA on exports. Tariffs have not played significant role on increasing Indonesia`s exports and imports. As a result, the impact of ACFTA on Indonesia`s trade balance cannot be quantified clearly.

"
2019
T54041
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariawan
"Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (free trade) dimana sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataan dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara-negara yang terlibat di dalamnya.
Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional. Belum lagi perjanjian internasional kerap dimanfaatkan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Melalui perjanjian internasional dapat dipastikan bahwa hukum suatu negara seragam dalam derajat tertentu dengan hukum negara lain. Perjanjian internasional di bidang perdagangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki produsen untuk menghilangkan atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang memiliki konsumen dan pasar.
Dalam kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin penting, contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Hingga saat ini sangat banyak jumlah FTA yang telah ditandatangani dan berlaku serta telah dinotifikasi dengan subyek baik regional, bilateral dan multilateral. Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang penting dan melibatkan Indonesia yang tergabung dalam ASEAN sebagai pihak, yaitu Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA dalam perkembangannya banyak memberikan dampak yang cukup berarti bagi sektor-sektor strategis di Indonesia Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%, bahkan produk seperti jarum harus diimpor.
Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka akan berat kekuatan ekonomi Indonesia sehingga butuh kesiapan dan persiapan yang sangat matang. Untuk itu kajian ini membahas mengenai ACFTA baik perkembangan, peranan dan implikasi serta rekomendasi untuk mengoptimalkan perjanjian ini sebelum tahun 2018 dengan berlakunya highly sensitive list ACFTA. Selain itu penting bagi Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum mengikuti Perjanjian Perdagangan Bebas ke depan. Pemerintah perlu menyiapkan peran dan langkah kebijakan untuk ke depannya berkaitan dengan perdagangan bebas. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
D1352
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Diaz Rahmah Irhani
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ACFTA terhadap industri perikanan di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima negara di ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam sebelum dan sesudah ACFTA dalam kurun waktu 5 tahun sebelum dan 10 tahun sesudah ACFTA yaitu, tahun 2004 – 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda dengan uji Mann Whitney. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ekspor Perikanan Indonesia mengalami kemajuan setelah penerapan ACFTA dan Berdasarkan hasil analisis uji beda diketahui bahwa ekspor sektor perikanan Indonesia lebih baik dari Thailand. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata peringkat Indonesia sebesar 17,94, lebih tinggi dari Thailand yang sebesar 15,06. Disarankan agar industri perikanan Indonesia mengembangkan teknologi perikanan untuk mempromosikan ekspor dengan menggunakan teknologi informasi untuk memperluas jaringan pemasaran produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

This study aims to analyze the impact of ACFTA on the fishing industry in Indonesia. The samples used in this study were five countries in ASEAN, namely Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand and Vietnam before and after ACFTA in 2004 – 2019. The analysis technique used was a different test with the Mann Whitney test. The results of this study indicate that Indonesian Fishery Exports have progressed after the implementation of the ACFTA and Based on the results of different test analyses, it is known that Indonesia's fisheries sector exports are better than Thailand's. This can be seen from the mean value of Indonesia's rank of 17.94, which is higher than Thailand's 15.06. It is recommended that the Indonesian fishery industry develop fishery technology to promote exports using information technology to expand the product marketing network both domestically and overseas."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gusti Ayu Priyanka Draupadi
"Pembentukan ACFTA untuk mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan barang diikuti dengan pengaturan Rules of Origin dalam ACFTA yang sebagaimana juga diatur oleh WTO. Berdasarkan ROO ACFTA, penggunaan Third Party Invoice diperbolehkan untuk memperoleh tarif preferensi ACFTA, namun penggunaannya rentan terhadap ketidaksesuaian dalam penetapan tarif. Penelitian ini menganalisis apakah Third Party Invoice sah untuk digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA, dan menentukan apakah tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus ini menyimpulkan dua hal. Pertama, Third Party Invoice sah digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA. Hal ini karena menurut AROO WTO Third Party Invoice telah memenuhi kewajiban transparansi GATT X:1 melalui pengesahan Second Protocol TIG ACFTA yang mengatur Third Party Invoice, dan menurut OCP ACFTA Third Party Invoice sah karena kerentanan ketidaksesuaiannya terhadap penetapan tarif telah diakomodasi dalam OCP ACFTA. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan PP No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA, yakni Aturan 23 tentang Third Party Invoice dan Aturan 17 tentang Minor Discrepancies

The establishment of ACFTA to reduce tariff barriers in trade in goods is followed by the setting up of the Rules of Origin in ACFTA which is also regulated by the WTO. Pursuant to the ACFTA ROO, the use of Third Party Invoice is allowed to obtain ACFTA preferential tariffs, but its use is vulnerable to discrepancies in tariff determination. This research analyses whether Third Party Invoice is legal to use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP, and determines whether the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Tax Court Decision No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP. This research, which applies the normative juridical method with a statutory and case approach, concludes two things. Firstly, Third Party Invoice is legal for use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP. This is due to the reason that according to AROO WTO Third Party Invoice has complied with the transparency obligation of GATT X:1 through the ratification of Second Protocol TIG ACFTA which regulates Third Party Invoice, and according to OCP ACFTA Third Party Invoice is valid because the vulnerability of its discrepancy to tariff determination has been accommodated in OCP ACFTA. Secondly, this study convincingly concludes that the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Decision PP No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP, namely Rule 23 on Third Party Invoice and Rule 17 on Minor Discrepancies."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winda Yasmine
"Tesis ini membahas mengenai perbandingan perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama antara ASEAN dan Keempat Mitra Wicara. Substansi yang diperbandingkan dalam penulisan ini adalah pengaturan perdagangan barang atau trade in goods. Keempat perjanjian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbandingan yang menjadi fokus utama pembahasan adalah bagaimana tiap-tiap perjanjian memenuhi teori keadilan dalam perdagangan liberal. Berdasarkan hasil analis, dicari upaya yang disediakan oleh setiap perjanjian perdagangan bebas bagi negara berkembang yang merasa tidak diuntungkan. Teori critical legal studiesdigunakan dalam menganalisa upaya dan merujuk pada ketentuan pada perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisa data kualitatif data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pengaturan perdagangan barang dalam perjanjian-perjanjian perdagangan barang antara ASEAN dan keempat Mitra Wicara. Pengaturan perdagangan barang dalam keempat perjanjian perdagangan barang ini telah berusaha memenuhi prinsip keadilan dalam perdagangan liberal, namun bentuk keadilan berupa perlakuan berbeda bagi negara yang paling tidak diuntungkan dalam hal ini adalah negara berkembang, hanya bersifat sementara.Negara berkembang sebagai pengimpor sulit untuk melakukan negoisasi yang membutuhkan prosedur yang panjang. Terhitung pada tanggal pemberlakuan liberalisasi penuh special differential treatment ini akan dihapuskan. Terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang dirasa tidak adil atau tidak mampu untuk dilaksanakan oleh suatu negara seperti negara berkembang maka terdapat 2 langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Mengingat sulitnya upaya melakukan perubahan atas isi perjanjian yang disepakati. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang akan ditandatangani nantinya. Pilihan yang paling realistis untuk saat ini bagi Indonesia adalah tetap memberlakukan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dalam Kerangka Kerjasama ASEAN yang telah disepakati. Demikian, dengan realitas kemampuan Indonesia saat ini hal yang dapat dilakukan adalah memfokuskan diri pada perbaikan kinerja industri lokal (modal, pendidikan, keahlian dan teknologi).

This research discusses the comparison of the free trade agreements Indonesia enters into in the cooperative framework between ASEAN and the four Dialogue Partners. The substance upon which this research compares is the regulation of trade in goods. These four agreements share some similarities as well as differences. The comparison that serves as the main focus of the discussion is how every agreement satisfies the theory of justice in liberal trades. An analysis of each agreement is performed to look for the terms by which a disadvantaged developing country can seek to address the justice it perceives. The theory of critical legal studies is employed in analyzing and refering to the terms in the free trade agreements joined by Indonesia. This research is a legal-normative research with qualitative analysis of the data obtained from literature studies. There are no fundamental differences in the regulation of trade in goods in the trade in goods agreements between ASEAN and the four Dialogue Partners. The regulation of the trade in goods within these four trade in goods agreements has sought to satisfy the principle of justice in liberal trades. However, the equity that takes form in the differential treatments for the most disadvantaged countries,which in this case are developing countries, is only temporary in nature. An importing developing country finds it difficult to be in anegotation that undertakes long procedures. By the time the liberalization swings in full effect, this special differential treatment will be abolished. With regards to the free trade agreements perceived to be inequitable or unperformable by a country such as a developing country, there are two policy measures that the government of such country can take. Taking into account the difficulty in amending the agreed-upon terms, the Government of Indonesia has to pay more attention to the free trade agreements it is about to enter into. The most realistic choice for Indonesia at this moment is to keep respecting the free trade agreements in the agreed ASEAN Cooperative Framework. With this reality in mind, Indonesia has to focus on the improvement of the performance of local industries (capital, education, skills and technology).
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42690
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajarini Puntodewi
"Selain faktor-faktor internal, menurunnya kinerja ekspor Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia terutama di negara-negara tujuan ekspor utama yang menjadi pasar tradisional Indonesia dan turunnya harga-harga komoditas utama mengakibatkan ekspor Indonesia, khususnya non migas, mengalami penurunan yang cukup besar Penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh adanya penetapan syarat-syarat tambahan (non tariff barriers) bagi produk ekspor Indonesia.
Sebagai upaya peningkatan ekspor dan perluasan akses pasar ke negara-negara non tradisional, saat ini pemerintah Indonesia tengah menjajagi untuk mengadakan bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan negara Kecenderungan untuk mengadakan FTA saat ini banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia di berbagai kawasan untuk membuka peluang dan mengatasi hambatan perdagangannya.
Secara konseptual, perdagangan internasional terjadi karena skala ekonomi dan spesialisasi. Dengan demikian, salah satu kunci keberhasilan FTA adalah adanya komplementaritas produk perdagangan diantara negara-negara anggota FTA. Semakin besar tingkat komplementaritas komoditi perdagangan akan semakin besar peluang keberhasilan FTA tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komplementaritas perdagangan Indonesia-Cili sebagai instrumen untuk mengetahui kelayakan FTA Indonesia Cili.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk keperluan analisis, digunakan data sekunder berupa data ekspor dan impor serta data ekonomi lainnya dari Indonesia dan Cili yang diperoleh dari terbitan dan publikasi dari lembaga-lembaga ekonomi dunia (WTO, IMF), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya.
Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan metoda analisis Revealed Comparative Advantage (RCA). Pendekatan RCA digunakan untuk mengetahui komplementaritas dan persaingan perdagangan antara Indonesia dengan Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya persamaan ataupun perbedaan karakteristik perekonomian Indonesia dan Cili. Kedua negara adalah negara berkembang yang memiliki kebijakan perdagangan terbuka dan outward looking, sehingga tergantung pada perdagangan luar negerinya sebagai mesin pertumbuhan perekonomiannya. Namun, perekonomian Cili saat ini lebih baik daripada Indonesia. Adapun hasil analisis kuantitatif terhadap komoditi ekspor dan impor Indonesia - menunjukkan adanya komplementaritas perdagangan, persaingan beberapa komoditi perdagangan, kemungkinan terjadinya infra trade industry dan trade creation.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa FTA Indonesia-Cili akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia di Cili. indikasi terjadinya trade creation dan tingginya komplementaritas komoditi ekspor Indonesia menunjukkan bahwa komoditi Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan ekspornya di pasar Cili dan di kawasan Amerika Latin. Dengan demikian, FTA ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Karena itu gagasan skema FTA Indonesia-Cili tampaknya layak untuk dikembangkan.
Namun, penetapan pembentukan FTA harus didahului dengan studi yang komprehensif. Agar sasaran pembentukan FTA bagi Indonesia tercapai, perlu diperhatikan pemilihan komoditi secara tepat dengan timeframe yang memadai dan kesiapan industri dalam negeri. Berdasarkan analisis ini, beberapa jenis komoditi yang Iayak disiapkan dalam kerangka FTA Indonesia-Cili antara lain adalah Margarin/mentega (SITC 091), Tangki untuk penyimpanan/pengangkutan barang (SITC 692), Teh (SITC 074), Ban luar dan dalam (SITC 625), Propan dan bukan cair (SITC 342), Batubara (SITC 321), Sepatu dan peralatan kaki lainnya (SITC 851), Kertas dan kertas karton (S1TC 641) dan Pakaian lelaki bukan rajutan (SITC 841)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12347
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Camelia
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efek trade creation dan trade diversion dari implementasi ACFTA terhadap perdagangan bilateral ekspor dan impor produk industri kreatif fesyen dan kerajinan di Indonesia dengan 15 negara mitra dagang yang termasuk anggota ACFTA dan non-anggota ACFTA selama periode tahun 2000-2013. Penelitian ini diestimasi menggunakan model gravity yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel dummy FTA sebagai proxi dari dampak implementasi ACFTA yaitu trade creation, export trade diversion dan import trade diversion.
Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ACFTA memberikan efek trade creation, export trade diversion dan import trade diversion yang positif dan signifikan terhadap perdagangan produk industri kreatif fesyen dan kerajinan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi ACFTA tidak hanya menciptakan efek trade creation dengan meningkatkan perdagangan intra-regional antar anggota ACFTA, tetapi juga dapat menciptakan trade expansion (positive trade diversion) dengan meningkatkan ekspansi perdagangan extra-regional dengan negara non-anggota ACFTA baik dari sisi ekspor dan impor.

This research aims to analyzes the effects of trade creation dan trade diversion of the ACFTA implementation on the bilateral trade for export and import of creative industries products for fashion and craft in Indonesia with 15 countries of trading partners including member and non-member of ACFTA over the period 2000-2013. This study estimated using gravity model modified with FTA dummy variables as proxi of the impact of ACFTA implementation, namely trade creation, export trade diversion, and import trade diversion.
The results show that the effects of trade creation, export trade diversion and import trade diversion are significant and positive on the trade of creative industries products for fashion and craft in Indonesia. It indicates that ACFTA implementation not only increasing trade creation of intra-regional trade among member countries, but also increasing trade expansion (positive trade diversion) of extra-regional trade with non-member countries in terms of export and import."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44186
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>