Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat keberadaan asymmetric price transmission (APT) pada pasar beras Indonesia, mulai dari petani, produsen, pedagang besar dan pedagang eceran kemudian menganalisis indikasi welfare transfer dari informasi APT tersebut. Model nonlinear ARDL (NARDL) digunakan untuk melihat perbedaan speed dan magnitude dari transmisi harga. Hasil empiris menunjukkan bahwa terjadi APT positif di sepanjang rantai distribusi pasar beras, artinya respon terhadap kenaikan harga lebih besar dibandingkan penurunan harga. Terdapat indikasi welfare loss konsumen dan di balik itu, terdapat pedagang besar yang memperoleh benefit terbesar atas dominasinya dalam menciptakan keuntungan tambahan atas perubahan harga yang dipicu dari tingkat petani.

---

This study aims to investigate asymmetric price transmission along the supply chain in Indonesian rice market (farmer, producer, wholesaler, retailer), and use the APT information to analyze the indication of welfare transfer. NARDL is used to see the difference in speed and magnitude of price transmission. The empirical results show the presence of positive APT along the supply chain, meaning that the response to price increases is greater than price decreases. There are indications of consumer welfare loss and wholesalers getting the greatest benefit from their dominance in creating additional profits from price changes triggered by the farmer level."

"ABSTRACTAceh, a special region of Indonesia is known as the "rice granary" of the Western gate to Indonesia. The region is predominantly an agricultural and exports oriented economy with the majority of the population living in rural areas where rice cultivation predominates. The annual rate of increase of rice production is above the annual rate of population growth.The increased rice production and variations in production both spatial and temporal have created a number of marketing problems. Rice marketing systems need to be developed and expanded to:(a) link markets and rice producers through equalization and distribution,(b) encourage efficient rice trade activity and recruit entrepreneurial talents, (c) serve a connective function,(d) provide outlets for increased rice production,3 and (e) limit rice price variation.Effective rice marketing systems are, therefore, necessary for economic development of agricultural societies Their development make possible regional economic integration and full utilization of whatever assets and productive capacities a region already possesses.The agricultural development plan of Indonesia is directed toward increasing production and production efficiency. For one thing, an increase in agricultural productivity depends on the improved efficiency and effectiveness of current marketing systems in different regions. In spite of broad similarities in the traditional marketing system, there are differences between regions due to a multiplicity of social, geographical, environmental, economic and political factors.The present development plan of Indonesia emphasizes the socio-economic as well as physical aspects and sectoral approaches at the macro level. Micro studies on regional level aim at finding similarities and differences strongly needed to support and improve the existing plan. This regional analysis of agricultural development emphasizing rice marketing in Aceh is meant to be a stimulus to improve the existing marketing systems. Improvement of marketing systems may have significant effects on production, distribution, consumer prices and adoption of improved production methods."

"Kebutuhan beras yang tinggi sebagai bahan makanan pokok di Indonesia belum menjadi ukuran mudahnya pemasaran. Kesulitan ini antara lain disebabkan beberapa faktor antara lain mutu produk yang masih relatif rendah, tingkat efisiensi produksi rendah, dan kepercayaan konsumen terhadap mutu beras dalam negeri akan menurun akibat standar mutu yang tidak jelas dan terkadang tidak konsisten. Mencermati pasar beras komersial di Indonesia yang masih memiliki peluang dan pengalaman dalam komoditi beras baik dalam pelayanan publik maupun komersial, Perum Bulog membentuk unit otonom yakni Proyek Bisnis Industri Beras (Probis Industri Beras / PIB) yang harus mengutamakan kontinyuitas kualitas jasa dan produk untuk mendapatkan keunggulan bersaing dibanding kompetitornya.Mutu beras menjadi prioritas dalam menggarap pasaran umum karena beras sebagai produk dan konsumennya sangat sensitif terhadap kualitas. Konsumen mudah beralih ke beras merek lain bila kualitasnya tidak memuaskan. Salah satu target konsep bisnis dengan pendekatan Six Sigma adalah mengurangi cacat (defect). Kualitas melalui penghitungan cacat yang terjadi menjadi acuan bagi penelitian ini. Pengukuran statistik dan analisis proses bisnis mencerminkan isi pesan Six Sigma yang mengedepankan inisiatif bisnis. Target kinerjanya adalah kinerja 99,9997 persen dimana cacat dalam banyak proses dan produk menjadi hampir tidak ada. PIB memiliki cacat proses per peluang (defects per opportunities - DPO) yakni : 0,001. Dengan memperhatikan angka DPMO pada tabel untuk menemukan sigma yang disajikan, dalam performa proses beras sekitar level 4,5 sigma (99,87 %). Peneliti melakukan penghitungan sesuai yang ada dalam tahapan DMAIC yakni pada proses measure (input, proses, dan output) dan grafik kontrol c untuk mengetahui prosentase kemampuan PIB dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan pada dua pabrikasi (DC Tambun dan Pabrikasi Candirejo Jawa Timur).Dari hasil penghitungan dan pengolahan data, selama tahun 2006 tercatat beras cacat / rusak sebesar 0,2 % dari total realisasi yang secara keseluruhan disebabkan oleh rusaknya kemasan terutama kemasan 5 kg, Pemenuhan terhadap permintaan sebesar 82,96 %. Prosentase ketepatan waktu pengiriman sebesar 100%. Pada penghitungan grafik kontrol c ditemukan rata-rata pelayanan produk beras Indomaret berada dalam batas kontrol kecuali dua periode (September dan Oktober) yang melewati batas kontrol atas. Dari penilaian uji T, Nilai t hitung lebih kecil dibandingkan nilai t tabel (0,0046<2,201) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penanganan Indomaret oleh pabrikasi Probis Industri Beras yang khusus melayani komersial (DC Tambun) dengan pabrikasi yang berfungsi pelayanan publik dan komersial (Pabrikasi Candirejo).

---

High requirement of rice as main staple food in Indonesia, but its marketing is not simple. Some of the problems are low quality products, less production efficiency, and consumer's trust on domestic rice quality will be decrease as consequence of unclear standard quality and sometimes inconsistence. Indonesia commercial market is still has opportunities and experiences in rice as commodities in both public service and commercial, hence Perum BULOG is developing Proyek Bisnis Industri Beras (Probis Industri Beras / PIB) as an otonomous unit that its main target is continuously well quality product and service to gain excellent compete to other competitors.Rice quality has become priority in common market. Consumers are easily switching to another brand if it is not satisfied. One of Six Sigma's business concept target is to make less defects. Quality through defect counting that become references to this research. Statistic measurements and business process analysis have proven that Six Sigma is business initiative. Performance target is 99.9997 percent, which defects in many process and product is almost nothing. PIB has 0.001 defects per opportunities (DPO). As DPMO number on table to find sigma that seen, it is about 4.5 sigma level (99.87%) in rice processing. Measurement according to DMAIC steps which are measure processing (input, process and output) and control-c chart to measure on 2 of PIB manufacturing (located on Candirejo - East Java and DC Tambun) capability percentage to fulfill customer desire and requirement.Based on data counting and analyzing, in 2006, defect on rice is 0.2% of total realization which all is caused by packing factor, especially 5 kgs package. Accomplishment to demand is 82.96% and delivery - time accuracy percentage is perfectly 100%. By control-c chart, founds that average of rice product services of Indomaret lay on control boundary limits except on September and October which are upper limit over. Through T-test, calculation on t is less than t table (0.0046 < 2.201) which is concluded that there is no any significant differences in service to Indomaret between PIB manufacturing in DC Tambun that works on commercial specially and Candirejo that serves on both commercial and public service."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena disparitas harga beras Indonesia yang semakin melebar antara level petani dengan level konsumen, sejak tahun 1998. Padahal, sebagai komoditas yang strategis, kebijakan perberasan seharusnya mampu menjamin harga beras yang tinggi di level petani namun tetap terjangkau di level konsumen. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk melakukan analisis pergerakan harga gabah kering panen (GKP) di level petani dengan harga beras di level konsumen, dengan menggunakan pendekatan teori Asymmetric Price Transmission, dan (2) menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat integrasi pasar dan transmisi harga beras petani – konsumen, yang dikaitkan dengan kondisi struktur dan perilaku pedagang perantara beras di Indonesia. Model yang digunakan dalam analisa adalah model error correction (ECM), yang diestimasi dari pergerakan data harga GKP di level petani dengan harga beras di level konsumen. Data yang digunakan adalah data sekunder bulanan dengan rentang waktu (time series) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Hasil pendugaan model menunjukkan bahwa dalam jangka pendek transmisi harga GKP petani terhadap harga beras konsumen bersifat simetris, sementara dalam jangka panjang bersifat asimetris. Fenomena transmisi harga tidak simetris pada jangka panjang disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) penyalahgunaan market power oleh pedagang perantara, dan (2) kebijakan Pemerintah. Pedagang perantara mendapatkan market power dari kondisi struktur pasar yang bersifat oligopolistik, dimana jumlah pedagang perantara relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah petani dan konsumen. Hal ini menyebabkan pedagang perantara memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga memudahkan pedagang perantara untuk mengendalikan harga. Dalam hal kebijakan Pemerintah, berbagai kebijakan perberasan dirancang untuk mengintervensi harga di level petani agar berada di atas level harga Pemerintah, sementara harga di level konsumen diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini menimbulkan persepsi pedagang perantara bahwa penurunan harga GKP petani hanya bersifat sementara, sehingga pedagang perantara tidak segera bereaksi terhadap penurunan harga GKP petani.

---

The background of this thesis is due to the price disparity between the farm level and the consumer retail in rice sectors in Indonesia. The anomaly is the price disparity has widened after the liberalization of the rice market in 1998. As a strategic commodity in Indonesia, the government should develop a policy that can guarantee the price of rice is high at the farmers level and remain affordable at the consumer level.

The goal of this research is (1) to analyze the price transmission between the farm level and the consumer level in rice sector, by using the Asymmetric Price Transmission approach, and (2) to explain the factors that affect the level of market integration and rice price transmission between the farm level and the consumers level, which associated with the condition of the structure and behavior of Indonesian rice middle man.

The model used in the analysis is the error correction model (ECM), which is estimated from the movements of rice price in the farm level with the consumer level. The data used are monthly price in each level from 2000 to 2011.

Based on the model, the price transmission from the farm level to the consumer level is symmetric in the short term. Meanwhile in the long term, the price transmission is asymmetric. It means that the price transmission is caused by the long term factors, such as abuse of market power by the middle man and the government policy.

Middle man get their market power from the market structure of the middle man level which lead to oligopolistic market, where the number of middlemen are relatively few compared to the number of farmers and consumers. This causes the middle man has a higher bargaining position, so they can easily control the prices.

In terms of policy, the Indonesian government prefer to give more protection to farmer than to consumer. In the farm level, government made the Government Purchase Price Policy which aims to ensure that the farmer always get a better price (high price) by selling their rice. While, prices at the consumer level left to the market mechanism. This gives the perception in the middle man level that the falling price in the farm level only temporary, because the government will immediately intervene the market. This makes the middle man not immediately react for the falling prices in the farm level. On the other hand, the middle man believe that the rising price in the farm level is permanent, so they will increase the rice price in the consumers level immediately."

"ABSTRAKPetani perkebunan sawit rakyat di Indonesia merupakan bagian penting dalam industri kelapa sawit. Pada tahun 2017, ada 39 dari total 12,3 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani rakyat yang berkontribusi sebesar 32 dari total 35 juta ton produksi kelapa sawit Indonesia. Hasil penelitian Edwards 2015 menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima oleh petani perkebunan sawit rakyat lebih kecil dibandingkan perkebunan besar. Hal tersebut diduga karena lambatnya penyesuaian harga dan transmisi harga yang tidak simetris antara harga jual TBS petani rakyat dengan harga CPO, sehingga petani sawit rakyat tidak banyak menikmati kenaikan harga CPO. Penelitian ini bertujuan menganalisis lambatnya penyesuaian harga serta menguji adanya transmisi harga TBS kelapa sawit yang tidak simetris di tingkat petani sawit rakyat serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Studi dilakukan terhadap hubungan antara harga TBS petani sawit rakyat di lima provinsi Jambi, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan dengan harga CPO internasional menggunakan ECM dan AECM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun transmisi harga TBS dengan harga CPO di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan bersifat simetris, namun harga TBS lambat menyesuaikan perubahan harga CPO. Penelitian ini juga menemukan bahwa transmisi harga asimetris antara harga TBS dengan harga CPO terjadi di Kalimantan Timur, yang menunjukkan bahwa harga TBS petani rakyat di Kalimantan Timur lebih lambat menyesuaikan kenaikan harga CPO dibandingkan penurunan harga CPO. Lambatnya penyesuaian dan terjadinya hubungan yang asimetris antara harga TBS petani sawit rakyat dengan harga CPO disebabkan oleh rendahnya kualitas TBS yang diproduksi petani sawit rakyat, rantai pasar yang melalui pedagang perantara dan struktur pasar TBS yang bersifat oligopsoni, serta tidak transparansnya PKS dalam mengacu harga CPO.

---

ABSTRACTThe importance of smallholders in the palm oil industry is undeniable. At 2017, smallholders possess around 39 of palm oil plantations in Indonesia, contributing 32 of total palm oil production. However, smallholders are likely to reap less benefits compared to big plantations, allegedly caused by the presence of asymmetric price transmissions at smallholders level during the sales of Fresh Fruit Bunches FFB. Thus, it affects smallholders opportunity to enjoy price hikes of FFB Edwards, 2015. This research aims to analyze slow adjustment process and the pattern of price transmission at smallholders level as a response towards changes in CPO prices in five provinces Jambi, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, and Sumatera Selatan. This research also analyzes factors that may cause slow adjustments and asymmetric price transmissions. By using Error Correction Mechanism ECM and Asymmetric Error Correction Mechanism AECM, this research shows that although price transmissions in Jambi, Riau, Sumatera Utara, and Sumatera Selatan are symmetric, they rsquo re found to adjust slowly. This research also finds that asymmetric price transmissions happen in Kalimantan Timur, where the price of FFB at smallholders rsquo level corrects faster when prices decrease compared to when they increase. Slow adjustments and asymmetric price transmissions between smallholders price and CPO price occur due to the weak bargaining power of smallholders which by extension is caused by low quality FFB, non competitive market structures oligopoly and the presence of middleman in marketing channels, and lack of Palm Oil Factors POF transparency in refering to CPO prices."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia khususnya dengan jalur harga aset baik dari sisi konvensional maupun syariah, karena saat ini Indonesia menggunakan sistem finansial ganda. Lebih lanjut lagi dari kedua sistem tersebut akan dibandingkan untuk diukur tingkat efektifitas dalam mengendalikan tingkat inflasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM) yang mana menggunakan variabel seperti Indeks Harga Konsumsi (IHK), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), saluran kredit bank umum (Loan), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Jumlah Uang Beredar dalam arti luas (M2), Surat Berharga Negara (SBN) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari sisi konvensional. Lalu dari sisi syariah terdapat IHK, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), saluran kredit bank umum syariah (FINC), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), M2, repo Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Jakarta Islamic Index (JII). Dimana hasil penelitian menunjukan jika IHSG cukup signifikan untuk mempengaruhi IHK. Sedangkan JII, SBN dan SBSN tidak signifikan dalam mempengaruhi IHK.

---

This research aims to conduct analysis on the mechanism of transmission of monetary policy in Indonesia, especially with the price path of assets both from the conventional and sharia, because currently Indonesia uses a dual financial system. Moreover, the two systems will be compared to measured the level of effectiveness in controlling the inflation rate. The method used in this research is the Vector Error Correction Model (VECM) which uses variables such as the consumption price Index (CPI), the Bank Indonesia certificate (SBI), the credit line of the Commercial Bank (Loan), the Interbank money Market (PUAB), the Money supply in the broad (M2), state Securities (SBN) and composite stock price Index (IDX) from the conventional side. Then from the sharia side, there are CPI, Bank Indonesia Sharia certificate (SBIS), Sharia Bank financing (FINC), Sharia interbank money Market (PUAS), M2, National Sharia certificate (SBSN) and Jakarta Islamic Index (JII). The result is IHSG is significant to influence the IHK. On the other hand JII, SBN and SBSN are not significant to influence IHK."

"ABSTRAKBeras merupakan komoditas yang sangat penting dan memiliki nilai strategis yang tinggi di Indonesia. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada wilayah Jabodetabek. Permintaan akan Beras terus meningkat seiring dengan bertambahnya pula pertumbuhan penduduk, namun fenomena ini tidak dapat diimbangi dengan jumlah pasokan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model konseptual dari sediaan beras di Indonesia, khususnya Jabodetabek dengan fokus kepada interaksi antara aspek Pasokan-permintaan dengan stabilitas harga, untuk mengukur dampak dari strategi penyediaan beras di Jabodetabek.

---

ABSTRACTRice is a strategic and important commodity in Indonesia with its impacts on inflation rate. Rice is the staple food of most Indonesians. In general, the Indonesian government has been unsuccessful in controlling the supply chain of rice that resulted in the high price of national rice comparing to the world price. This study aims to understand the rice supply chain in Indonesia so that a better long term policy could be in place to dampen the fluctuation of rice distribution comparing with the demand. Using model conceptualization of the case study area in Jakarta and its surrounding, the analysis will start with the historical policy of Rice in Indonesia, the current policy in place by the current administration and the way to move forward."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga beras petani dalam negeri kurs, pendapatan per kapita, harga beras dunia, dummy kebijakan tarif impor beras dan dummy krisis pada tahun 1998/1999 terhadap harga eceran beras dalam negeri dalam jangka panjang dan pendek panjang. Periode penelitian adalah dari tahun 1992 sampai tahun 2006 dengan menggunakan data triwulanan. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah Johansen Multivariate Co-Integration untuk melihat hubungan semua variabel dalam jangka panjang dan Error Correction Model untuk melihat hubungan jangka pendek.Dari hasil uji Co-Integration dan hasil tes ECM dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan perilaku (pengaruh) dari variabel-variabel penjelas (harga beras di tingkat petani dalam negeri, kurs, pendapatan per kapita, harga beras dunia, dummy kebijakan tarif impor dan dummy krisis beras tahun 1998/1999) terhadap variabel terikat (harga eceran beras dalam negeri) dalam jangka panjang dan pendek. Dalam jangka panjang semua variabel penjelas yang berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap harga eceran beras dalam negeri.Sementara dalam jangka pendek, variabel harga beras di tingkat petani dalam negeri, harga beras dunia, dummy kebijakan tarif impor dan dummy krisis pada tahun I998/1999 tidak memiliki pengaruh signifikan pada peningkatan harga eceran beras dalam negeri dan memiliki arah yang positifl Variabel ECT (-1) mempunyai tanda negatif dan signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara keseimbangan jangka panjang dengan jangka pendek dan kernampuan untuk mengkoreksi kesalahan pada kondisi ketidakseimbangan menuju kondisi keseimbangan.

---

This study aims to analyze the influence of the domestic farmer price of rice farmer, exchange rate, income per capita, world price of rice, dummy import tariff policy and dummy crisis in 1998/|999 on domestic retail price of rice in the long term and short term. This study period was from 1992 until the year 2006 by using quarterly data. The approaches used in this study are Johansen Multivariate Co- lntegration to see long-term relationship of all variables and Error Correction Model (ECM) to see the relationship in the short term.From the Co-Integration test results and ECM test results can be seen that there are differences in behavior (influence) of the explanatory variables (domestic farmer price of rice, exchange rate, income per capita, world price of rice, dummy import tariff policy and dummy rice crisis in 1998/ 1999) to bound variables (domestic retail price of rice) in the longterm and short term. in the long run all explanatory variables that influence positively and significantly impact to domestic retail price of rice.While in the short run, variable domestic farmer price of rice, world price of rice, dummy import tariff policy and dummy crisis in |998/1999 do not have a significant influence on improving the domestic retail price of rice even has a positive direction. ECT(-l) show a negative and significant effect, it indicates that there is a relationship between long term and short term and the ability to correct for disequilibrium toward equilibrium condition."

"Kebijakan dalam pasar beras ditujukan untuk menstabilkan harga serta melindungi petani dan konsumen. Diantara kebijakan tersebut adalah monopoli impor beras dan ditetapkannya harga dasar gabah oleh pemerintah. Namun, monopoli impor telah dicabut pada September 1998 dan harga dasar telah diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) pada Februari 2005. Tesis ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pencabutan monopoli impor dan perubahan kebijakan penetapan harga dasar menjadi HPP terhadap disparitas harga gabah dan beras (marketing margin).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis kointegrasi dan Error Correction Model (ECM) dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan bound test yang dikembangkan oleh Pesaran et al. (2001). Beberapa variabel yang relevan mempengaruhi marketing margin dimasukkan ke dalam model sebagai variabel kontrol, diantaranya curah hujan, kurs, volatilitas kurs, upah industri bahan makanan, volume impor dan ekspor beras, harga beras dunia, dan indeks harga transportasi. Penelitian ini juga disertai dengan studi lapangan sederhana untuk memperoleh informasi mengenai struktur pasar gabah.Dari persamaan ECM yang didapatkan disimpulkan bahwa pencabutan monopoli impor beras dapat memperkecil marketing margin, sedangkan perubahan kebijakan dari harga dasar menjadi HPP justru dapat memperlebar marketing margin. Hal ini didukung oleh fakta yang ditemukan dari studi lapangan, bahwa terdapat kekuatan pedagang gabah yang bisa menekan harga gabah petani. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar masih sangat diperlukan untuk melindungi harga gabah petani.

---

Rice market policies intended to stabilize the prices and protect farmers and consumers. Among these policies are a monopoly on rice imports and the enactment of the floor price of grain by the government. However, the import monopoly was abolished in September 1998 and the floor price has been replaced with the government purchasing price (HPP) in February 2005. This thesis aims to analyze the influence of the revocation of the import monopoly and grain pricing policies changes on grain and rice price disparity (marketing margin).To achieve these objectives, cointegration analysis and error correction model (ECM) with Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach and bound test developed by Pesaran et al. (2001) was used. Some relevant variables affect the marketing margin incorporated into the model as control variables, including rainfall, exchange rate, exchange rate volatility, wage of grocery industry, the volume of rice import and export, world rice prices, and the transportation price index. This study was also accompanied by a simple field study to obtain information on the structure of the grain market.ECM showed that revocation monopoly on rice imports reduce marketing margins, while the change of a price policy from the floor price to the HPP can actually widen the marketing margin. This is supported by the facts found from field studies, that there is a force of grain traders that could push prices of grain. Therefore, government intervention through floor pricing is still needed to protect the farm price."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis efektivitas kebijakan HPP terhadap harga gabah, sebagaitransmisi, terhadap produksi beras dan kesejahteraan petani, sebagai tujuan akhirkebijakan. Analisis dilakukan melalui estimasi model produksi padi dan hargagabah dengan metode 2SLS dan estimasi hubungan antara harga gabah dan HPPdengan metode VAR. Hasilnya adalah kebijakan HPP efektif mempengaruhi hargagabah, kesejahteraan petani, dan produksi beras dengan time lag sebesar satuperiode. Akan tetapi, ternyata pergerakan harga gabah lebih banyak disebabkanoleh pergerakan harga gabah antar waktu dibandingkan HPP, sehingga disimpulkanpenetapan HPP selama ini hanya mengikuti pergerakan harga gabah antar waktu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the effectiveness of Rice Price-Support Policy to grain prices,as the transmission, to rice production and welfare of farmers, as the ultimate goal.The analysis was done by estimating the model of grain prices and paddyproduction by 2SLS method and estimate the relationship between grain prices andPrice-Support Policy with VAR method. The result is Price-Support Policyeffective to grain prices, welfare of farmers, and rice production with one time lag.However, the movement of grain prices caused more by the movement of grainprices over time than Price-Support Policy, so determination of Price-SupportPolicy had only to follow the movement of grain prices over time."