Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam rangka membantu melaksanakan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini memengaruhi tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Namun, ada pola political budget cycle cenderung mendistrupsi kebijakan desentralisasi fiskal yang tercermin dari alokasi yang berlebihan pada jenis anggaran tertentu menjelang masa pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap efisiensi anggaran dengan turut mempertimbangkan faktor political budget cycle (PBC) sebagai salah satu indikator yang dapat melemahkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan data dari 490 kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2010 hingga 2018 dan melakukan estimasi efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), serta metode Fixed Effect Model (FEM) sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kehadiran pola PBC pada pemerintah daerah akan melemahkan dampak positif dari desentralisasi fiskal sisi penerimaan dan memperparah dampak negatif dari desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap efisiensi anggaran.

---

The decentralization fiscal policy is one fiscal policy that shifts responsibility to local government to encourage regional autonomy. In implementation, this policy might affect local budget efficiency in allocating fiscal budgets to boost local development. However, the presence of political budget cycle (PBC) tends to disrupt fiscal decentralization policy with excessive budget allocation on certain budget during local election. This study examines the effect of decentralization policy on budget efficiency by considering the presence of the political budget cycle (PBC) as one of the indicators that can interfere with the policy. Furthermore, to assess the research question, this study utilizes data from 490 cities during 2010-2018. It estimates efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) Model and Fixed Effect Model (FEM) for the main estimation. The result shows that PBC presence will weaken the positive effect of the revenue side and exacerbate the negative effect of the spending-side of fiscal decentralization on budget efficiency."

"Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan praktek siklus anggaran politik pada pemilihan langsung kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia melalui perbedaan jumlah guru honorer pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan data jumlah guru honorer di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kecuali Jakarta (pemilihan tidak langsung) selang tahun 2014-2018, didapati bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah guru honorer khususnya di tingkat SD dan SMP antara Kabupaten/Kota yang berada pada tahun politik dengan yang tidak berada pada tahun politik, dimana perbedaan ini membuktikan adanya praktek siklus anggaran politik seperti pada teori Rogoff (1990) dan hasil yang ditemukan oleh Sjahrir et al (2013) serta Coelho et al (2006)."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik hubungan antara perencanaan terhadap praktek political budget cycle pada anggaran pemerintah daerah peserta Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Dengan menggunakan fixed effect metode least square dummy variables, penelitian ini menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi, anggaran fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur dengan perilaku political budget cycle setelah mempertimbangkan peran perencanaan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat konsistensi perencanaan dengan penganggaran dapat mengendalikan diskresi kepala daerah terhadap peningkatan maupun penurunan pengeluaran anggaran baik pada dua tahun sebelum pemilu, satu tahun sebelum pemilu maupun pada tahun penyelenggaraan pemilu. Besaran penurunan dan peningkatan tersebut berbeda antar jenis pengeluaran. Pada tahun penyelenggaraan pilkada dan satu tahun sebelum pelaksanaan pilkada, terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja modal, sedangkan pada dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja pegawai. Hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada dua tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja berikut yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi infrastuktur sedangkan hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada satu tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja modal dan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi

---

This study aims to find empirical evidence of the relationship between planning and the practice of political budget cycles in local government which held simultaneous regional head election in 2017 and 2018. By using the fixed-effect method of least square dummy variables, this study analyzes the relationship between local government spending including personnel expenditure, capital expenditure, spending on social assistance, grants and subsidies, budgeting for education functions, health functions and infrastructure functions with the behaviour of the political budget cycle after considering the role of planning. The results found that consistency between planning and budgeting can control regional heads' discretion on the increase and decrease in budget expenditures both in the two years before the election, one year before the election and election year. The magnitude of the reduction and increase differs between types of expenditure. In an election year and one year before, there was a significant increase in the allocation of capital expenditures, while in the two years before election there was a significant increase in the allocation of personnel expenditure. The relationship between planning and the political budget cycle is significant in two years before the election for the following expenditure allocations, namely the education function, health function, and infrastructure function, while the relationship between planning and the political budget cycle is significant in one year before the election for the allocation of capital expenditure and social assistance expenditure, grants and subsidy"

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget.Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget."

"Tujuan inti dari penelitian ini adalah melakukan assessmen terhadaphubungan antara perilaku “siklikalitas fiskal” dengan “volatilitas output”. Fokusstudi pada evaluasi efektivitas kebijakan fiskal dalam menstabilkan fluktuasi siklusbisnis, dan menganalisis dampaknya pada output agregat dan kesempatan kerja.Fluktuasi siklus bisnis diidentifikasi melalui perilaku volatilitas output, yang diukurdari rasio celah output terhadap output potensial, sementara perilaku siklikalitaskebijakan fiskal diukur dari rasio keseimbangan primer terhadap output potensial.Sementara itu, efektivitas fungsi stabilisasi kebijakan fiskal dalam memperkecilvolatilitas output diukur dari rasio keseimbangan primer siklikal dan rasiokeseimbangan primer yang disesuaikan secara siklis terhadap output potensialberkenaan dengan celah output.Studi ini menyimpulkan lima temuan pokok sebagai berikut. Pertama,kebijakan fiskal di Indonesia selama periode penelitian (1980:1 – 2010:4) lebihbersifat kontra siklis (countercyclical) dalam merespon siklus bisnis. Kedua,kebijakan stabilisator fiskal otomatis cukup efektif dalam menstabilkan fluktuasisiklus bisnis. Ketiga, langkah-langkah kebijakan fiskal diskresioner cukup efektifdalam mengurangi volatilitas output, sehingga menyimpulkan, kebijakan fiskalcukup efektif dalam menstabilkan fluktuasi siklus bisnis di Indonesia.Keempat,guncangan ekspansi fiskal melalui pemotongan pajak memberikan dampak yanglebih besar pada permintaan agregat, output agregat, dan kesempatan kerja,ketimbang ekspansi fiskal melalui belanja konsumsi pemerintah ataupun melaluibelanja investasi pemerintah. Kelima, guncangan ekspansi fiskal melaluipeningkatan belanja konsumsi pemerintah memberikan dampak yang lebih besarpada permintaan agregat, output agregat dan kesempatan kerja dibandingkandengan ekspansi fiskal melalui belanja investasi pemerintah

---

The main objective of this research is to conduct an assessment of therelationship between the behavior of “fiscal cyclicality” and “output volatility”. Thefocus of the study is to evaluate the effectiveness of fiscal policy in stabilizingbusiness cycle fluctuations and to analyze the impact on aggregate output andemployment. Business cycle fluctuations are identified through the behavior ofoutput volatility, as measured by the ratio of the output gap to output potential,while the behavior of the cyclicality of fiscal policy is measured by the ratio of theprimary balance to potential output. Meanwhile, the effectiveness of thestabilization function of fiscal policy in reducing output volatility is measured bythe cyclical primary balance ratio and the cyclically adjusted primary balance ratioto output potential with respect to the output gap.This study draws five main conclusions, as follows: First, fiscal policy inIndonesia during the research period (1980:1 – 2010:4) is more countercyclical innature in responding to the business cycle. Second, the automatic fiscal policystabilizers are sufficiently effective in stabilizing business cycle fluctuations.Third, discretionary fiscal policy actions are sufficiently effective in reducingoutput volatility, so that it can be concluded that fiscal policy is quite effective instabilizing business cycle fluctuations in Indonesia. Fourth, a fiscal expansionshock via cuts in taxation produces a larger impact on aggregate demand, aggregateoutput and employment opportunities rather than fiscal expansion via governmentconsumption expenditure or through government investment expenditure. Fifth, afiscal expansion shock through increased government consumption expenditureprovides a larger impact on aggregate demand, aggregate output and employmentcompared with fiscal expansion via government investment expenditure."