Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penilaian kinerja dalam suatu organisasi adalah cara untuk mengukur pencapaian kinerja yang sebenarnya dibandingkan dengan target atau tujuan yang ditentukan secara berkala. Penilaian kinerja memiliki implikasi terhadap karier, kesempatan pelatihan, remunerasi, dan hubungan interpersonal. Organisasi perlu menangkap dan memahami bagaimana sudut pandang pegawai dalam mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang berlaku, sehingga dapat memenuhi ekspektasi tujuan penilaian kinerja. Dalam hal ini khususnya bagi para manajer lini baru yang memiliki pengalaman pertama menjabat di posisi manajerial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Data penelitian diperoleh dengan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang manajer lini pertama yang baru dipromosikan di salah satu instansi pemerintah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana manajer lini baru memaknai sistem penilaian kinerja yang berlaku, memaknai proses penilaian kinerja yang telah dilakukan, dan memaknai penilaian kinerja yang objektif kepada bawahan. Data wawancara diolah dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa manajer lini baru memaknai sistem penilaian kinerja yang berlaku sebagai sistem penilaian kienerja yang rumit, merupakan cara aman untuk meminimalisasi komplain dari bawahan, dan persepsi objektif yang masih dipahami secara parsial.

---

Performance appraisal in an organization is a way to measure the actual achievement of performance compared to targets or goals that are determined on a regular basis. Performance appraisal has implications for careers, training opportunities, remuneration, and interpersonal relationships. Organizations need to capture and understand the employee's point of view in implementing the applicable performance appraisal system so that it can meet the expectations of the performance appraisal objectives. This is especially the case for new line managers who have their first experience of serving in managerial positions. This research uses a qualitative approach through the case study method. In-depth interviews with 14 newly promoted first-line managers in one of Indonesia's government agencies yielded the research data. The purpose of this study is to identify how new line managers interpret the applicable performance appraisal system, interpret the performance appraisal process that has been carried out, and interpret objective performance appraisals for subordinates. Interview data was processed and analysed using thematic analysis. The research findings reveal that new line managers interpret the performance appraisal system as a complicated performance appraisal system, as a safe way to minimize complaints from subordinates, and as an objective perception system that is still partially understood."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kinerja pemerintah pusat yakni Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap kinerja Kementerian/Lembaga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada dua yakni komitmen organisasi dan reformasi birokrasi sedangkan faktor eksternal yakni pengawasan legislatif. Kinerja diukur menggunakan skor hasil evaluasi SAKIP. Penelitian ini menggunakan unit analisis yakni Kementerian/Lembaga di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2010 sampai 2014 dengan jumlah sampel 71 Kementerian/Lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi data panel dengan model fixed effect. Hasil penelitian membuktikan bahwa komitmen organisasi dan pengawasan legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Kementerian/Lembaga. Sedangkan untuk reformasi birokrasi hasil penelitian ini menunjukkan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Kementerian/Lembaga.

---

This study aimed to analyze the determinants of the performance of the central government Ministry/Instituition in Indonesia. Factors tested its effect on the performance of Ministry/Instituition is internal and external factors. Internal factors that have two organizational commitment and bureaucratic reforms while external factors that legislative oversight. Performance is measured using the results of the evaluation score SAKIP. This research uses the analysis unit of the Ministry/Institution in Indonesia with the study period from 2010 to 2014 with a sample of 71 Ministries/Institutions. This research is a quantitative research with panel data. Hypothesis testing using panel data regression with fixed effect model. Research shows that organizational commitment and legislative oversight significant positive effect on the performance of Ministry/Instituition. As for bureaucratic reform results show has a positive influence on the performance of Ministry/Instituition."

"Tekanan akibat pandemi Covid-19akibat minimnya okupansi dapat mengganggu kinerja operasional dan kinerja keuangan industri penerbangan. Namun, masih sedikit penelitian empiris yang mengkaji dampak pandemi Covid-19terhadap efisiensi kinerja operasional dan keuangan maskapai penerbangan di kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor yang mempengaruhi daya tahan perusahaan penerbangan Asia Pasifik pada saat pandemi Covid-19melalui efisiensi operasional dan efisiensi kinerja finansial perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode Internal two-stageDEA untuk menganalisis efisiensi perusahaan dengan menggunakan asumsi VRS dan CRS. Dengan mengevaluasi delapan maskapai penerbangan yang berada di kawasan Asia Pasifik, ditemukan bahwa dari tujuh perusahaan FSC, hanya Eva Air dan China Airlines yang mampu meningkatkan efisiensi perusahaan mencapai kondisi efisien baik secara operasional atau kinerja finansial perusahaan saat pandemi Covid-19 (tahun 2020), dan Air Asia sebagai perusahaan LCC mampu mempertahankan kondisi efisiennya baik pada tahun 2019 dan 2020 secara operasional dan kinerja finansialnya. Secara umum, karyawan menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi efisiensi suatu perusahaan penerbangan dimana untuk perusahaan yang tidak efisien perlu mengurangi jumlah karyawan sebesar 43% untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi perusahaan agar menjadi efisien.

---

The pressure due to the Covid-19 pandemic due to the lack of occupancy can disrupt the aviation industry's operational performance and financial performance. However, there are still few research examining the impact of the Covid-19 pandemic on the efficiency of airlines' operational and financial performance in the Asia Pacific region. This study aims to evaluate the factors that affect the resilience of Asia Pacific airlines during the Covid-19 pandemic through operational efficiency and the efficiency of the company's financial performance. The internal two-stage DEA is chosen to analyse company efficiency by using the VRS and CRS assumptions. By evaluating eight airlines located in the Asia Pacific region, the results show that of the seven FSC companies, only Eva Air and China Airlines were able to increase the company's efficiency to achieve efficient conditions both operationally and financially during the Covid-19 pandemic (in 2020), and Air Asia as an LCC company was able to maintain good efficient conditions in 2019 and 2020 operationally and financially. Employees are the most important factor in influencing the efficiency of an airline. Thus, to be efficientand durableit is necessary to reduce the number of employees by 43%."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh performance expectancy, effort expectancy, social influence, hedonic motivation, habit, self-efficacy, dan trust terhadap behavioral intention siswa di DKI Jakarta dalam menggunakan Zenius. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei berdasarkan purposive sampling terhadap populasi. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang yang didapatkan melalui online questionnaire. Data yang didapatkan diolah menggunakan SPSS dan Microsoft Excel 2016 melalui analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa performance expectancy, habit, dan trust memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap behavioral intention. Sementara itu, ditemukan bahwa effort expectancy, social influence, hedonic motivation, dan self-efficacy tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention

---

The purpose of this study is to analyse the effect of performance expectancy, effort expectancy, social influence, hedonic motivation, habit, self-efficacy, and trust on behavioral intention of students in DKI Jakarta in using Zenius. The study used a quantitative approach through survey method based on purposive sampling of the population. The number of respondents in this study was 100 people who were obtained through an online questionnaire. The data obtained were processed using SPSS and Microsoft Excel 2016 through descriptive statistical analysis and multiple regression analysis. The results of this study indicate that the relationship between performance expectancy, habit, and trust has a significant and positive influence on behavioral intention. Meanwhile, it was found that effort expectancy, social influence, hedonic motivation, and self-efficacy did not have a significant effect on behavioral intention.

"

"Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori tentang manajemen kinerja dan penilaian kinerja pegawai. Responden penelitian ini terdiri dari 181 responden pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem performance appraisal yang diantaranya diperlukan penyusunan analisis jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja pegawai yang jelas serta biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja pegawai yang akan diterapkan.

---

This research is focused on performance appraisal system conducted at Secretariat General of Ministry of law and Human Rights. This research covers qualitative and quantitative through descriptive methods. This research uses performance management and performance appraisal theories, of 181 respondents including staffs and officers working under the Secretariat general of Ministry of Law and Human Rights. Data gethering is done through questioneries and depth interviews, meanwhile the analysis is conducted by referring to the existing theories.

From this research,it is concluded that Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights has not set the performance appraisal system up yet in accordance to the need of the organization. The result of this reserch at the end advices that The Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights is in the urgent need to immediately set up performanace analysis based on performance appraisal, which mainly covers position analysis, the standard civil servant code of conduct, it is needed to arrange the clear period of time span in beetwen performance appraisals, as well as the costs needed in operating such tasks and also to re-test the ongoing performance appraisal system."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan sistem penilaian kinerja pegawai yang menggunakan Laporan Kinerja Bulanan (LKB) di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. LKB telah diterapkan di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi KDPDTT selama 2 tahun belakangan ini disamping Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Skripsi ini mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana penerapan penilaian kinerja pegawai yang menggunakan LKB di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi KDPDTT dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sistem penilaian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori sistem penilaian kinerja oleh S.W. Gilliland dan J. C Langdon sebagai acuan pengukuran dalam perolehan informasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan LKB di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan, diantaranya belum adanya peraturan tersendiri yang mengatur tentang pelaksanaan Laporan Kinerja Bulanan dan masih adanya bias-bias penilaian.

---

This thesis discusses about the analysis of employee performance appraisal systems implementation that using the Monthly Performance Report (LKB) at the Directorate General of Transmigration Region Development of the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. LKB has been implemented at the Directorate General of Transmigration Region Development for the past 2 years in addition to the Employee Work Target (SKP). This thesis raises two research questions, namely how to apply the performance appraisal of employees that using LKB at the Directorate General of Transmigration Region Development and what obstacles are faced in the implementation of this assessment system. This study uses a post-positivist approach with qualitative data analysis techniques through in-depth interviews and literature studies. This study uses the theory of performance appraisal systems by S.W. Gilliland and J. C Langdon as reference measurements in the acquisition of research information. The results of this study indicate that the application of LKB at the Directorate General of Transmigration Region Development has not run optimally. This is caused by several obstacles, including the absence of separate regulations governing the implementation of the Monthly Performance Report and the existence of assessment biases."

"ABSTRAKSistem pengelolaan keuangan negara yang awalnya Line Item Budgeting, Zero Based Budgeting dan sekarang berubah menjadi Performance Based Budgeting. Penerapan Performance Based Budgeting di Indonesia secara bertahap mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Performance Based Budgeting menekankan pada adanya keterkaitan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran 2015 masih ditemukannya masalah berupa: 1 banyaknya output yang bersifat administratif yaitu berupa laporan dan dokumen; dan 2 banyaknya output yang berbentuk input, seperti contohnya kendaraan, gedung, komputer. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana implementasi Performance Based Budgeting di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2015, khususnya di Direktorat Jenderal Angaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Performance Based Budgeting tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist dan hasil dari penelitian ini adalah masih adanya elemen dasar dari Performance Based Budgeting yang belum dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sturktur birokrasi.Kata Kunci: Performance Based Budgeting, Implementasi Performance Based Budgeting, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

---

ABSTRACTLine Item Budgeting and Zero Based Budgeting are some of the previous budgeting systems before it changes into Performance Based Budgeting. The implementation of Performance Based Budgeting in Indonesia was gradually implemented on the budget year 2005. Performance Based Budgeting emphasize on the relation between output,input and outcome that produced. But in fact,in the ministry of finance especially in directorate of budget on 2015 budget year, there are so many problems that comes up such as 1 Many output that is administrative like reports and documents and 2 Many output that has similarities with input, such as vehicles ,building, and computer. Because of that, in this research will discuss about how is the implementation of performance based budgeting in ministry of finance on 2015 specially in directorate of budget and what factors that influence the implementation of Performace Based Budgeting.The method that used for this research is post positivist and the result of this research is there is still the base element from Performance Based Budgeting that has not been applied by directorat of budget in the monetory ministry and factor that influence the implementation are communications, resource, disposition, and bureaucrate structure.Keywords Performance Based Budgeting, Implementation of Performance Based Budgeting, Factors that Influence the Policy Implementation."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada indikator kinerja dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, indikator kinerja dan outcome di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 masih ditemukan indikator kinerja dan outcome yang sulit diukur seperti persentase masyarakat daerah yang melek informasi dan indikator kinerja utama yang terlalu mudah untuk dicapai seperti jumlah lembaga sosial yang menerima konten informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat dasar-dasar penganggaran berbasis kinerja yang belum terpenuhi yaitu performance measures serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain komunikasi dan sumber daya.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting emphasize on a clear performance indicator and clear outcome. However, performance based budgeting at Directorate General of Public Information and Communication still can be found a performance indicator and outcome that difficult to measure like persentage of local people who understand the information and key performance indicator that too easy to achieve it like number social institutions which receive information content. This research used post positivist approach with in depth interview and literature studies. The result of this research is one of the basic of performance based budgeting is not applied, which is performance measurement and the factors that influence the implementations are communications and resources. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."

"ABSTRAKSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan. Kementerian BUMN sebagai instansi Pembina BUMN memiliki keharusan untuk mengimplementasikan SAKIP, mengingat potensi BUMN yang besar dan kontribusi BUMN kepada perekonomian negara. Penelitian ini melihat perbandingan implementasi SAKIP di tahun 2015 dan 2016 melalui 5 dimensi dalam kerangka akuntabilitas kinerja di sektor pemerintah, antara lain tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, umpan balik, evaluasi, dan pemberian insentif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 dimensi pertama sudah terpenuhi di tahun 2015 dan 2016, sedangkan dimensi umpan balik belum terpenuhi di tahun 2015 karena perhatian pimpinan terhadap implementasi SAKIP masih kurang. Pada tahun 2016 terlihat peningkatan dengan dibantu dengan adanya bagian baru khusus menangani manajemen kinerja serta meningkatnya perhatian pimpinan. Tidak adanya pemberian insentif berdasarkan kinerja menjadi dimensi yang tidak terpenuhi di kedua tahun tersebut.

---

ABSTRACTGovernment Institution Performance Accountability System SAKIP that implemented in Indonesia is a form of government commitment to account for the budget already given. Considering the huge potential of State Owned Enterprises SOEs , The Ministry of SOEs has the obligation to implement SAKIP. This study looks at the comparison of SAKIP implementation in 2015 and 2016 through five dimensions in the performance accountability framework in the government sector, including clear and measurable goals, performance measurement, feedback, evaluation, and incentives. The results showed that the first 3 dimension has been met in 2015 and 2016, while the dimension of feedback has not been fulfilled in 2015 because the attention of manager on the implementation of SAKIP is still lacking. In 2016, improvements are seen with the help of a new section specifically addressing performance management as well as increased of manager rsquo s attention. The absence of performance based incentives is an unmet dimension in both years."