Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesediaan untuk membayar (WTP) iuran Jaminan Kesehatan nasional (JKN) oleh sektor pekerja informal (Peserta Mandiri) setelah dilakukan tele-collection. Tantangan kesinambungan program JKN adalah rendahnya WTP peserta mandiri. Berbagai upaya penagihan telah dilakukan untuk mengumpulkan iuran pekerja informal, namun tingkat efektivitasnya masih rendah. Penulis melakukan analisis pada data set tele-collection menggunakan variabel Socio-Demographic, faktor produk/layanan dan waktu penagihan untuk memprediksi WTP setelah tele-collection. Studi ini menggunakan metode data mining dengan algoritma berbasis pohon keputusan untuk analisis prediktif. Metode evaluasi yang digunakan adalah nilai akurasi dan Area Under ROC Curve (AUC). Studi menunjukkan bahwa (a) faktor yang paling mempengaruhi WTP pekerja informal setelah dilakukan tele-collection adalah: akses fasilitas kesehatan, waktu penagihan, lama waktu menunggak, dan usia kepala keluarga yang secara kolektif menghasilkan probabilitas prediksi sebesar 82.4 persen. (b) Penggunaan algoritma Light Gradient Bosting Machine (LGBM) memiliki performa yang lebih akurat dibandingkan dengan algoritma berbasis pohon keputusan lainnya pada data yang dianalisis. Hasil penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program tele-collection dari yang sebelumnya masih kurang efektif.

---

This study aims to determine the main factors influencing the informal worker sector's willingness to pay (WTP) for National Health Insurance System (NHIS) premiums after tele-collection. The difficulty for the NHIS program's is the low WTP for payments from informal participants. Social Security Agency for Health (SSAH) has made numerous initiatives to collect payments from informal participants, but their effectiveness remains low. Therefore, the author analyzed the tele-collection data set from the SSAH using socio-demographic data, product or service factors, and billing time as independent factors to predict WTP. In addition, this study used tree-based algorithms for modelling and using accuracy values and area under the ROC curve (AUC) to evaluate predictive results. Results: (a) The determinant factors of WTP for informal participants after tele-collection are: access to facility health services, billing time, number of months in arrears, and age of the family head, which collectively yielded a predicted probability of 82.4 per cent; (b) the Light Gradient Boosting Machine (LGBM) algorithm performed more accurately on the collected data compared to other tree-based algorithms. The findings of this study can be used practically by SSAH to improve the probability of success in their tele-collection program, which was previously less effective.

"

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan asuransi oleh pekerja sektor informal serta membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jenis asuransi yang dimiliki oleh pekerja sektor informal. Metodologi penelitian menggunakan metode regresi logistik binomial dengan data sekunder diperoleh dari Indonesian Family Life Survey IFLS 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan mempengaruhi kepemilikan asuransi pekerja informal adalah usia, status pernikahan, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan FKTL dan lokasi tempat tinggal responden. Faktor risk preference tidak signifikan dengan kecenderungan kepemilikan asuransi. Sedangkan pada pengolahan data jenis asuransi terlihat bahwa hanya faktor pendidikan signifikan. Untuk faktor lainnya seperti risk preference, usia, status pernikahan, jenis kelamin, kondisi kronis, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, FKTP dan FKTL tidak signifikan. Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah peningkatan sosialisasi akan kesadaran pentingnya memiliki asuransi kesehatan untuk para remaja dan lansia terutama di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Kedua, mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dan penambahan jumlah fasilitas kesehatan lanjutan di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Ketiga, mendorong peran asuransi swasta dalam memberikan kontribusi terhadap penyediaan produk asuransi terutama bagi pekerja informal, misal dengan cara memberikan produk asuransi dengan premi yang terjangkau oleh pekerja informal.

---

This study analyses factors that affecting insurance ownership by informal sector workers and discusses factors that affecting the types of insurance held by informal sector workers. The research methodology used binomial logistic regression method with secondary data obtained from Indonesian Family Life Survey IFLS 5. For insurance ownership data processing, the results showed that the factors significantly affecting informal workers 39 insurance ownership are age, marital status, tobacco consumption, household status, income, number of first level health facilities FKTP and advanced health facilities FKTL. The risk preference factor is not significant with the tendency of insurance ownership. Meanwhile, for insurance type data processing, it is seen that education factor is the only significant factor. For other factors such as risk preference, age, marital status, gender, chronic conditions, tobacco consumption, household status, income, FKTP and FKTL are not significant. Policy recommendations based on the results of the study are to increase awareness of the importance of having health insurance for teenager and senior citizen, especially in informal workers concentration rural area. Second, facilitate access for the public to register as a participant BPJS and increase number of advanced health facility, especially in informal workers concentration rural area. Third, encouraging the role of private insurance in contributing to the provision of insurance products, especially for informal workers, for example by providing insurance products with insurance premiums affordable by informal workers. "

"Sistem antrian online BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Aplikasi Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan Aplikasi Pcare (Primary Care) sudah di implementasikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sistem antrian online telah menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam hal administrasi pelayanan di FKTP. Namun, pemanfaatannya belum berjalan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan penggunaan sistem antrian online oleh FKTP dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Survei ini diikuti oleh 216 responden (kepala FKTP yang telah menerapkan sistem antrian online). Data dianalisis menggunakan SEM berbasis PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku menggunakan sistem antrian online. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan untuk peningkatan pemanfaatan sistem antrian online di FKTP, serta memberikan tambahan informasi ilmiah bagi peneliti dan praktisi di bidang teknologi kesehatan

---

The BPJS Kesehatan online queuing system which is integrated with the JKN Mobile Application (National Health Insurance) and Pcare Application (Primary Care) has been implemented in First Level Health Facilities (FKTP). The online queuing system has become an instrument that cannot be ignored in terms of service administration at FKTP. However, its utilization has not run optimally. This study aims at analyzing the acceptance and use of the online queuing system by FKTP using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. There are 216 respondents (heads of FKTPs who have implemented the online queuing system) participated in the survey. The data were analyzed using the PLS-based SEM. The results show that effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and attitude positively and significantly affected behavioral intention to use the online queuing system. This study is expected to contribute to consideration in policy formulation and in improving the quality of services in FKTP, especially the online queuing system, as well as providing additional scientific information for researchers and practitioners in the health technology sector."

"PRB adalah salah satu layanan BPJS Kesehatan yang menangani pasien-pasien dengan penyakit kronis. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa PRB di RSUD Kota Kendari terkendala oleh beberapa hal, yakni pengetahuan beberapa petugas rumah sakit mengenai program ini tidak begitu baik, adanya peserta yang tidak mau dirujuk kembali ke rumah sakit meski kondisi kesehatannya tidak bisa tertangani di FKTP, adanya peserta yang enggan dikembalikan ke FKTP, dan adanya peserta yang telah dikembalikan ke FKTP tidak lagi rutin mengambil obat ke FKTP atau ke apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian: faktor pendukung PRB di RSUD Kota Kendari adalah pelaksana PRB berkomitmen menjalankan PRB, DPJP melaksanakan PRB, komunikasi yang baik antar pelaksana PRB, dan pelaksana PRB mengetahui adanya formularium nasional. Faktor penghambat PRB di RSUD Kota Kendari adalah tidak adanya kebijakan terkait PRB, tidak adanya SPO sebagai dasar pelaksanaan PRB, kurangnya sosialisasi, monitoring, dan evaluasi PRB di rumah sakit, rangkap tugas PIC PRB, belum adanya pelatihan terkait PRB, tidak ada insentif terakit PRB, dan tidak tersedianya pojok PRB.

---

PRB is one of the BPJS Health services that treats patients with chronic diseases. In a preliminary study, it was found that PRB at the RSUD Kota Kendari was constrained by several things, namely the knowledge of some hospital staff about this program was not very good, there were patients who did not want to be referred back to the hospital even though their health conditions cannot be handled at the FKTP, there are patients who are reluctant to be returned to the FKTP, and there are participants who have been returned to the FKTP no longer routinely take drugs to the FKTP or to pharmacies in collaboration with BPJS Health. This research is a qualitative research with a descriptive design. Data were collected by in-depth interviews, document review, and observation. The results: the supporting factors are the PRB implementers are committed, DPJP implementing PRB, good communication between PRB implementers, and PRB implementers knowing there is a national formulary. The inhibiting factors for PRB at the RSUD Kota Kendari are the absence of policies related to PRB, the absence of SPO as the basis for the implementation of PRB, the lack of socialization, monitoring, and evaluation of PRB, dual tasks of PRB PIC, the absence of training related to PRB, no incentives related to PRB , and the unavailability of the PRB corner"

"Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakanProgram Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan perlu menerapkanmanajemen proses bisnis untuk mendapatkan proses bisnis yang efektif dalammencapai target kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhmanajemen proses bisnis terhadap kinerja proses bisnis dan kinerja organisasi.Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 71Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia.Pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)digunakan untuk mengolah data, dan item pengukuran diadopsi dari penelitiansebelumnya. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua itempengukuran valid dan reliabel. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwamanajemen proses bisnis berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerjaorganisasi melalui mediasi kinerja proses bisnis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara manajemen proses bisnis dan kinerja organisasi, serta kinerja proses bisnis dan kinerja organisasi, keduanya menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola BPJS Kesehatan untuk lebih mengelola manajemen proses bisnis, sedangkan untuk industri asuransi secara umum, hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen proses bisnis untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih tinggi

---

As an institution appointed by the Government of Indonesia to implement the National Health Insurance Program, BPJS Kesehatan needs to implement business process management to obtain effective business processes in achieving

performance targets. This study aims to analyze the effect of business process

management on business process performance and organizational performance. The

research is carried out quantitatively by distributing questionnaires to 71 BPJS Kesehatan Branch Offices spread over 29 provinces in Indonesia. The Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach is used to process the data, and the measurement items are adopted from previous studies. Results of the validity and reliability tests show that all the measurement items are valid and reliable. The results of hypothesis testing indicate that business process management has a significant and positive effect on organizational performance through the mediation of business process performance. The results also indicate that the relationship between business process management and organizational performance, as well as business process performance and organizational performance, both show a positive and significant effect. This research is expected to help BPJS Kesehatan managers to better manage the business process management, while for the insurance industry in general, the results can be used to improve business process management to achieve higher firm performance."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang termasuk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indonesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pajak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pemasukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap memiliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.

---

Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with payment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that influence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, Proquest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demographic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and variables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers"

"Indonesia launched National Health Insurance System (NHIS) in 2014 which the participants are compulsory for all residents and targeted to be Universal Health Coverage in 2019. On this scheme, there is government subsidy to support the low-income population to pay the insurance premium monthly. This study examined the distribution of NHIS-subsidized beneficiaries which associated with the household income distribution, and also studied about the utilization rate of health care facilities among the residents. Using the 2016 Susenas data, this study employed the benefit incidence analysis method to measure the distribution of NHIS-subsidized group, and logistic regression analysis to determine the health care seeking behavior. The result shows that households in higher income (quantile III-V) get benefit from government subsidy on NHIS program. It indicated there was a leakage on government budget that not belong to the target (quantile I and II). Then, logistic regression analysis found that people with higher income and having health insurance tend to visit health care facilities more frequently than lower income group and uninsured people. This can be concluded that health insurance ownership is important factor to influence people visiting health care facilities.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi penerima manfaat subsidi jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, serta menganalisa tingkat utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada masyarakat. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode benefit incidence analysis (BIA) untuk mengukur tingkat distribusi program subsidi JKN, dan metode analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi (quantil 3-4) mendapatkan manfaat dari program subsidi JKN. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran anggaran pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat di luar target program (quantil 1 & 2). Kemudian, berdasarkan hasil regresi logistik, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan memiliki asuransi kesehatan cenderung untuk mengunjungi fasyankes lebih besar daripada masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa asuransi kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asuransi merupakan salah satu faktor penting terhadap tingkat penggunaan fasyankes di Indonesia.

"

"Selalu meningkatnya jumlah kepesertaan PBI APBD Kota Tangerang dengan rata-rata per tahun sebesar 8,85% yang berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Pemda Kota Tangerang untuk membiayai iuran JKN setiap tahunnya, sedangkan kepesertaan PBPU dan BP yang membayar iuran secara mandiri sejak tahun 2017 – 2022 rata-rata mengalami penurunan kepesertaan sebesar 0,7% per tahun. Hal ini tentu memerlukan evaluasi dan penilaian tersendiri untuk melihat implikasi terhadap hal tersebut. Salah satu implikasi yang saat ini dapat dilihat adalah bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk program lainnya. Pada tahun 2020 pembayaran iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang sebesar 57,81%, tahun 2021 sebesar 75,32%, dan pada tahun 2022 sebesar 77,09% dari total anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang diluar belanja pegawai dan tata kelola pemerintahan. Tujuan: menganalisis dan mengetahui besaran ATP dan WTP iuran JKN masyarakat Kota Tangerang tahun 2023 serta variabel yang mempengaruhi. Metode: penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 400 orang peserta PBI yang dipilih secara random accidental. Pengambilan data dilakukan di 2 rumah sakit wilayah Kota Tangerang pada bulan Juni 2023 menggunakan instrumen kuesioner. Hasil: Rata-rata ATP sebesar Rp 54.904 per bulan per orang. Rata-rata WTP sebesar Rp 49.464 per bulan per orang. ATP Rp 35.000 sebesar 61,25%. WTP Rp 35.000 sebesar 69%, < Rp 35.000 sebesar 10%, dan Rp 0 sebesar 21%. Dari 61,25% yang memiliki ATP Rp 35.000 didapati 72,24% WTP Rp 35.000, sebesar 9,80% WTP < Rp 35.000, dan 17,96% tidak mau membayar. Hasil analisis multivariat ATP: Variabel yang signifikan berhubungan adalah jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Variabel yang dominan adalah pengeluaran non pangan. Hasil analisis multivariat WTP: Variabel yang berhubungan signifikan adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Variabel yang dominan adalah pendidikan.

---

Always increasing the number of PBI APBD Tangerang City membership with an annual average of 8.85% which has an impact on increasing the amount of budget needed by the Regional Government of Tangerang City to finance JKN contributions every year, whereas PBPU and BP membership have paid contributions independently since 2017 – 2022, on average, membership has decreased by 0.7% per year. This certainly requires a separate evaluation and assessment to see the implications of this. One of the implications that can be seen at this time is that the budget issued by the Regional Government to finance JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is much larger than the budget for other programs. In 2020 the payment of JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is 57.81%, in 2021 it is 75.32%, and in 2022 it is 77.09% of the total Tangerang City Health Office budget excluding personnel spending and governance.

Objective: to analyze and find out the amount of ATP and WTP JKN contributions for the people of Tangerang City in 2023 and the influencing variables.

Methods: this study used a cross-sectional study design through a quantitative approach with a sample of 400 PBI participants who were selected incidentally randomly. Data collection was carried out in 2 hospitals in the Tangerang City area in June 2023 using a questionnaire instrument.

Results: The average ATP IDR 54,904 per month per person. The average WTP is IDR 49,464 per month per person. ATP > IDR 35,000 are 61.25%. WTP > IDR 35,000 are 69%, < IDR 35,000 are 10%, and IDR 0 are 21%. Of the 61.25% who had ATP IDR 35,000, 72.24% found WTP IDR 35,000, 9.80% WTP < IDR 35,000, and 17.96% did not want to pay. Results of ATP multivariate analysis: Variables that were significantly related were gender, number of family members, income, food expenditure and non-food expenditure. The dominant variable is non-food expenditure.  Results of multivariate analysis of WTP: Variables that are significantly related are gender, education, occupation and income. The dominant variable is education."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan. Sektor informal atau pekerja bukan penerima upah memiliki persentase paling rendah dibandingkan dengan peserta lainnya. Tujuan penelitian ini mengetahui determinan willingness to pay iuran jaminan kesehatan pada pengemudi ojek pangkalan di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan design potong lintang. Metode pemilihan ojek pangkalan dilakukan dengan sistem random sampling, sedangkan pemilihan responden dilakukan secara accidental. Hasil penelitian diperoleh, umur, pendapatan keluarga, dan pengetahuan mempengaruhi kesediaan membayar iuran. Rerata kesediaan membayar iuran pada kelas III sebesar Rp. 19.364,-, kelas II Rp. 27.439,- dan kelas I Rp 37.159,-

---

The National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional ?JKN) is one from of social protection in health. The informal sector or non-wage workers have the lowest percentage compared with oyher participants.

The purpose of this study is to know the derteminats of willingness to pay for health insurance contributions on traditional motorcycle taxi drivers in Depok City.

This is a quantitative research with a cross sectional design. The method of selecting traditional motorcycle taxi drivers was conducted with a random sampling method, while the selection of respondents was made accidentally.

The study results obtained ware age, family income, and knowledge affecting the willingness to pay for health insurance contributions. The means of willingness to pay for contributions were IDR 19,364,- for class III, IDR 27, 439,- for class II, and IDR 37159 for class I."

"Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan dari iuran peserta lebih rendah daripada pengeluarannya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 dan kemudian diganti dengan Peraturan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa willingness to pay (WTP) pekerja informal di Indonesia rendah terhadap iuran BPJS Kesehatan. SDG 3 Good Health and Being Well ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030, namun hingga kini, Indonesia masih berkutat dengan polemik kenaikan iuran BPJS. Studi ini bertujuan untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan mebayar peserta informal. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database PubMed, ScienceDirect dan Remote LibUI dengan kata kunci “willingness to pay” AND “national health insurance” OR “social health insurance”. Ditemukan 10 total studi yang terinklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini antara lain seluruh penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan merupakan literatur dari 10 tahun terakhir. Namun, studi ini belum bisa memenuhi tujuan penelitian karena asuransi kesehatan nasional yang diimplementasikan di setiap negara memiliki model yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Kesepuluh literatur tersebut hanya dapat diinterpretasi secara site specific. Di sisi lain, ditemukan beberapa critical research fallacies yang menghasilkan kesimpulan bahwa WTP tidak bisa dijadikan sebagai data dasar dalam penetapan kebijakan penerapan asuransi kesehatan nasional. Ability to pay (ATP) dinilai lebih tepat untuk dihitung terhadap iuran asuransi kesehatan nasional

---

The deficit of National Health Insurance (JKN) was increasing. This is caused by the income from participant contributions is lower than the expenses. The Government of Indonesia had issued Presidential Decree No. 75 of 2019 and later replaced by Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in the amount of BPJS Health contributions. However, several community groups have filed suit against the Presidential Regulation which regulates these fees for various reasons. Some literature confirms that the willingness to pay (WTP) of informal workers in Indonesia was low against BPJS Health contributions. SDG 3 Good Health and Being Well is planned to be achieved by 2030, however, until now, Indonesia is still struggling with the polemic of increasing BPJS contributions. This study aims to compare the determinants of WTP to national health insurance contributions and to gain lessons learned about the implementation of national health insurance in several countries in increasing the willingness to pay informal participants. This study uses a literature review method. Study searches were conducted through online database, such as PubMed, ScienceDirect and Remote Lib UI, with the keywords "willingness to pay" AND "national health insurance" OR "social health insurance". There were 10 studies that were included in total. The inclusion criteria in this study are among all research that can answer research questions, is written in Indonesian or English, and was published in the last 10 years. However, this study has not fulfilled the research objectives because the national health insurance that is implemented in each country has a different model and cannot be compared. The ten literature can only be interpreted as site-specific. On the other hand, several critical research errors were found which resulted that WTP could not be used as a basis for determining policies direction in the implementation of national health insurance. Ability to pay (ATP) is considered to be more appropriate to calculate the national health insurance contributions"