Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung untuk menerapkan aplikasi akuntansi di masa depan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesanggupan/kapabilitas yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan aplikasi akuntansi menggunakan Technology-Organization-Environment (TOE) Framework. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi akuntansi dipengaruhi oleh 3 atribut yaitu atribut dukungan manajemen, atribut ukuran organisasi dan atribut dukungan dari regulator yang mendukung dalam penerapan aplikasi akuntansi. Dukungan manajemen dijadikan pendorong karena para pengurus mendukung adanya penerapan teknologi informasi pada proses akuntansi. Namun, penerapan teknologi dapat terjadi setelah diadakan musyawarah. Kemudian ukuran organisasi menjadi pendorong dikarenakan walaupun pengurus yang bertugas pada bidang keuangan hanya 2 orang dan 1 orang pengurus administrasi yang membantu namun komunikasi dan koordinasi dapat terjalin dengan optimal. Dukungan regulator menjadi pendorong penerapan teknologi informasi karena pemerintah sebagai regulator akan mendukung keputusan yang diambil oleh pengurus harian dan penasehat.

---

Purpose of this study to evaluate the readiness of the Al Furqon Grand Mosque in Bandar Lampung City to implement accounting applications in the future and provide recommendations to increase the capabilities/capabilities needed to support the application of accounting applications using the Technology-Organization-Environment (TOE) Framework. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection method used in this research is an interview. The results show that the application of accounting applications is influenced by 3 attributes, namely management support, organizational size, and support from regulators who support the adoption of accounting applications. Management support is used as a driving force because the administrators support the application of information technology in the accounting process. However, the application of technology can occur after deliberation is held. Then the size of the organization becomes a driving force because even though there are only 2 administrators in charge of finance and 1 administrative administrator who helps, communication and coordination can be optimally established. Regulatory support is the driving force for the application of information technology because the government as the regulator will support the decisions taken by the daily management and advisors."

"Penelitian ini mengenai analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi dalam rangka optimalisasi modul Accounts Payable pada PT XYZ. Penelitian menggunakan metode studi kasus pada data dan kondisi perusahaan dari hasil wawancara dan observasi bersama studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kelemahan pada sistem informasi akuntansi terkait modul Accounts Payable di PT XYZ yang menyebabkan terjadinya duplikasi pembayaran dan kesulitan dalam penyetoran pajak PPN dan PPh Badan . Melalui perbaikan sistem informasi akuntansi yang memadai terjadi peningkatan yang signifikan pada proses dan pengendalian internal terhadap masalah duplikasi pembayaran, penyetoran pajak pertambahan nilai masukan dan pajak penghasilan badan.

---

This research discusses the analysis and design of accounting information system in order to optimize Accounts Payable module at PT XYZ. The research itself is a case study on the company rsquo s data and condition using interviews and observation together with literary study. The result shows there are several weaknesses in current systems in Accounts Payable which cause duplicate payment and difficulties in tax payment for Value Added Tax and Corporate Income Tax. Through sufficient of system rsquo s improvement, the company is able to gain a significant improvement in process and internal control in connection with duplicate payment, payment of value added tax and payment of corporate income tax."

"Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Upaya pemerintah melahirkan laporan keuangan yang andal dalam beberapa tahun terakhir menciptakan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk akhirnya menuntun bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang menarik. Namun demikian, dalam upaya pengembangan ilmu serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang bidang ini, kita masih dihadapkan pada kurangnya referensi akademis di bidang akuntansi pemerintahan. Penyusunan buku ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan tersebut sekaligus sebagai upaya meramaikan "diskusi nasional" mengenai bagaimana seharusnya akuntansi pemerintah yang paling tepat bagi Indonesia saat ini. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para akademisi, mahasiswa serta para pengamat dan praktisi di lapangan sebagai salah satu referensi. Buku ini dilengkapi sebuah CD yang berisikan peranti lunak (software) akuntansi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peranti lunak tersebut terdiri atas modul DPA SKPD, SPP UP/GU/TU/LS, SPM, SP2D, Akuntansi, dan Pelaporan. Peranti lunak tersebut didesain untuk mudah di-install dan digunakan oleh SKPD-SKPD di seluruh Indonesia sebagai upaya sumbangsih untuk membantu tugas-tugas para praktisi akuntansi pemerintahan di negara ini. Daftar Isi: Bagian I Lingkungan Pemerintahan Indonesia Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Anggaran Pemerintah Bab 3 Perbendaharaan Negara Bagian II Prinsip Dasar dan Gambaran Umum Proses Akuntansi Pemerintahan Bab 4 Standar Akuntansi Pemerintah Bab 5 Teknik Akuntansi Pemerintah Bab 6 Laporan Keuangan Bagian III Definisi Akun serta Metode Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Bab 7 Pendapatan dan Belanja Bab 8 Persediaan Bab 9 Investasi Bab 10 Aset Tetap Bab 11 Kewajiban dan Ekuitas Dana Bagian IV Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Bab 12 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bab 13 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah"

"Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Upaya pemerintah melahirkan laporan keuangan yang andal dalam beberapa tahun terakhir menciptakan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk akhirnya menuntun bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang menarik. Namun demikian, dalam upaya pengembangan ilmu serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang bidang ini, kita masih dihadapkan pada kurangnya referensi akademis di bidang akuntansi pemerintahan. Penyusunan buku ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan tersebut sekaligus sebagai upaya meramaikan "diskusi nasional" mengenai bagaimana seharusnya akuntansi pemerintah yang paling tepat bagi Indonesia saat ini. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para akademisi, mahasiswa serta para pengamat dan praktisi di lapangan sebagai salah satu referensi. Buku ini dilengkapi sebuah CD yang berisikan peranti lunak (software) akuntansi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peranti lunak tersebut terdiri atas modul DPA SKPD, SPP UP/GU/TU/LS, SPM, SP2D, Akuntansi, dan Pelaporan. Peranti lunak tersebut didesain untuk mudah di-install dan digunakan oleh SKPD-SKPD di seluruh Indonesia sebagai upaya sumbangsih untuk membantu tugas-tugas para praktisi akuntansi pemerintahan di negara ini. Daftar Isi: Bagian I Lingkungan Pemerintahan Indonesia Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Anggaran Pemerintah Bab 3 Perbendaharaan Negara Bagian II Prinsip Dasar dan Gambaran Umum Proses Akuntansi Pemerintahan Bab 4 Standar Akuntansi Pemerintah Bab 5 Teknik Akuntansi Pemerintah Bab 6 Laporan Keuangan Bagian III Definisi Akun serta Metode Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Bab 7 Pendapatan dan Belanja Bab 8 Persediaan Bab 9 Investasi Bab 10 Aset Tetap Bab 11 Kewajiban dan Ekuitas Dana Bagian IV Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Bab 12 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bab 13 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah"