Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia termasuk negara yang menyumbang personil TNI sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB yang dikenal dengan sebutan the blue helmet. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis kualitas tahapan rekrutmen dan seleksi personil Tentara Nasional Indonesia yang bertugas untuk Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Menggunakan pendekatan post positivism dengan metode penelitian mixed method, hasil analisis menunjukkan perlunya upaya peningkatan kualitas tahapan rekrutmen dan seleksi personil TNI yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, pencarian kandidat, penyaringan kandidat potensial, dan wawancara seleksi. Untuk meningkatkan kualitas dari proses tahapan rekrutmen dan seleksi, perlunya perhatian khusus pada sejumlah faktor kunci keberhasilan baik dilihat dari perspektif pemberi kerja maupun perspektif kandidat.

---

Indonesia is a country that contributes TNI personnel as a UN peacekeeping force known as the blue helmet. This study aims to analyze the quality of the stages of recruitment and selection of Indonesian National Army personnel assigned to the Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Using a post positivism approach with a mixed method research method, the results of the analysis show the need to improve the quality of the recruitment and selection stages of TNI personnel, which consists of identifying needs, searching for candidates, screening potential candidates, and selecting interviews. To improve the quality of the recruitment and selection process, it is necessary to pay special attention to a number of key success factors, both from the perspective of the employer and the perspective of the candidate."

"

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pertimbangan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan kemudian ditegaskan lagi melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional. Tetapi pada prakteknya, terdapat pembatasan oleh hukum atas Hak Konstitusional berupa hak memilih tersebut, yaitu pembatasan hak memilih kepada anggota aktif dari Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum. Walau pembatasan hak memilih tersebut dapat terjadi dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan pengaturan untuk membatasi hak memilih ini perlu dilakukan kajian lebih jauh. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal ataupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pengaturan hak memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tidak diberikan hak memilih dengan dasar menjaga netralitas dari para anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara. Sementara terdapat beberapa bentuk pengaturan hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata, yaitu dengan memberikan hak memilih secara penuh, memberikan hak memilih secara sebagian, dan tidak memberikan hak memilih, serta melakukan pengaturan melalui dua cara, yaitu dicantumkan pada produk hukum konstitusi atau hanya dicantumkan pada produk hukum bukan konstitusi, yaitu undang-undang.

 

---

The right to vote is the main characteristic of democracy. The right to vote is important to elect representatives who make, amend, and repeal a law. Without the right to vote, there is no form of transfer of power or legitimacy from people to the state and government massively and comprehensively. The Constitutional Court issued Judgement 011-017/PUU-I/2003 and was later reaffirmed through Judgement 102/PUU-VII/2009, said the right to vote was constitutional right. But in practice, there are restrictions on that right, that is limitation of the right to vote on active members of Indonesian National Armed Forces in general elections. Although the limitation of that right can occur by observing the provisions on the law, the existence of arrangements requires further study. Type of legal research is normative juridical by appealing to written and unwritten legal principles, systematic of law, the degree of synchronization of legislation both vertically and horizontally, comparison of law and legal history. The right to vote for members of Indonesian National Armed Forces is not given on the basis of maintaining the neutrality of the members of Indonesian National Armed Forces as state instrument. While there are several forms of regulation of the right to vote for members of the armed forces, namely by giving full right to vote, giving the right to vote partially, and not giving the right to vote, and making arrangements through two ways, namely listed on constitutional law or listed on law that is not constitutional, like statute.

 

"

"The Democratic Republic of the Congo (DRC) is a country with the most prolonged rebel conflict of the 21st century. This thesis analyses the causes of the UN's difficulties in finding a solution to the crisis of rebel groups that threaten security in the DRC, particularly in its eastern part. Most of the existing work on the subject under study states that peacekeeping missions' failure in the DRC is due to various factors such as mandate, strength, complexity of violence, etc. However, existing studies have not analysed the work of MONUSCO as a regime and why this regime is ineffective. In approaching the theory of the international regime, this study uses the internal and external factors of the regime to analyses the causes of this ineffective peacekeeping mission in the DRC. The research applies qualitative methods with primary and secondary data obtained from official MONUSCO documents, books, journals, and online news. This study shows that the rebel crisis in the DRC is due to various internal problems. In addition, MONUSCO principles and rules are ineffective in eradicating the rebel groups, which cause insecurity, deterring peace in the DRC.

---

Republik Demokratik Kongo (D.R.C.) adalah negara dengan konflik pemberontakan terpanjang pada abad ke-21. Artikel ini menganalisis penyebab kesulitan Perserikatan Bangsa-Bangsa (P.B.B.) dalam mencari solusi atas krisis kelompok pemberontak yang mengancam keamanan di D.R.C., khususnya yang terjadi di wilayah bagian timur. Sebagian besar tulisan yang sudah ada mengenai subjek yang diteliti menyatakan bahwa kegagalan misi penjaga perdamaian di D.R.C. disebabkan oleh berbagai faktor seperti mandat, kekuatan, kompleksitas kekerasan, dan lain-lain. Namun, penelitian-penelitian terdahulu belum pernah menganalisis Misi Stabilisasi P.B.B. di D.R.C. (MONUSCO) sebagai rezim dan mengapa rezim ini tidak efektif. Dengan pendekatan teori rezim internasional, artikel ini menggunakan faktor internal dan eksternal rezim untuk menganalisis penyebab tidak efektifnya misi pemeliharaan perdamaian di D.R.C. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi MONUSCO, buku, jurnal, dan berita online. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa krisis pemberontak di DRC disebabkan oleh berbagai masalah internal dan bahwa prinsip dan aturan MONUSCO tidak efektif dalam memberantas kelompok pemberontak sehingga menyebabkan ketidakamanan yang menghalangi perdamaian di DRC."

"The Indonesian Armed Forces used to be at the forefront of the countryʼs counterterrorism efforts. Following the countryʼs democratic transition in 1998, the Indonesian National Police took up the lead role. However, many analysts argue that the military is trying to regain its past dominance in counterterrorism. Regardless of this concern, the military does not have to be at the forefront of the countryʼs counterterrorism efforts to influence the overall policy and practices. The lingering militaryʼs historical legacies remains intact in Indonesiaʼs counterterrorism governance. This research highlights three dynamics: (1) The interagency rivalries; (2) the framing of issues; and, (3) the inherent militaryʼs ideological legacies. Despite various political changes that Indonesia underwent in the past few decades, thesedynamics are still relevant in discussing the contemporary counterterrorism governance and practices in Indonesia. This research will demonstrate the importance of historical understanding to analyse Indonesiaʼs counterterrorism governance."

"Krisis Suriah tidak hanya melahirkan perpecahan secara domestik, tapi juga di tataran komunitas internasional. Ketika Amerika Serikat bersama dengan aliansinya menjadi pendukung utama pergerakan oposisi dalam menurunkan rezim Bashar al-Assad, Rusia justru berada di posisi yang berlawanan dengan mayoritas negara-negara di dunia. Tujuan utama dari skripsi ini adalah memaparkan proses konstruksi dalam pembentukan kebijakan luar negeri Rusia di Suriah. Dengan meneliti proses konstruksi tersebut, skripsi ini mencoba untuk menemukan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat antara norma dan identitas yang dipegang Rusia dengan kebijakan di dalam kasus Suriah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan Rusia untuk melindungi rezim al-Assad dikonstruksi oleh (1) struktur lingkungan dan aktor yang berada disekitar; (2) persepsi diri sebagai global power dan adanya keinginan untuk mendapat pengakuan dari pihak lain; dan (3) adanya kepentingan untuk melindungi negara eks-Soviet dengan mayoritas Muslim dari risiko kemunculan Islamic renaissance.

---

The Syrian crisis has not only torn the domestic society into pieces, but also the international community. United States and its allies are the main supporters of opposition movement in toppling Bashar al-Assad regime, while Russia stands on the opposite of the majority.

The primary aim of the thesis is to provide the constructive process within the formation of Russian foreign policy in Syria. By exploring the constructive process, the thesis seeks to uncover the unseen relations between Russia‟s norms and identity with its policy in Syria.

The results show that Russia's decision to defend al-Assad regime is constructed by (1) the structure of environment and actors surround the conflict; (2) self-perception as global power and how to get the recognition from others; and (3) an interest to protect the Muslim-majority ex-Soviet countries from the risk of Islamic renaissance."

"Indonesia merupakan salah satu Negara Kontributor Polisi dalam operasi Penjaga Perdamaian PBB. Sejak tahun 1989, Indonesia telah menerjunkan aparat kepolisian ke berbagai misi penjaga perdamaian, baik yang dikerahkan secara individu maupun satuan yang disebut Fored Police Units. Dalam penggelaran FPU, Indonesia sebagai PCC tidak hanya bertanggung jawab dalam mempersiapkan personel, tetapi juga bertanggung jawab untuk melengkapi FPU dengan logistik dan infrastruktur yang mencakup kamp-kamp yang layak di area misi. Kamp-kamp ini memiliki peran penting, sebagai basis operasional dan administrasi FPU, akomodasi personel, fasilitas penyimpanan aset, dan, terutama, sebagai simbol tekad Indonesia atas kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Garuda Camp FPU Indonesia di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, selesai dibangun pada tahun 2018 oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan total aset lebih dari 500 miliar Rupiah. Selama 2 tahun penempatan FPU Indonesia di MINUSCA, beberapa ancaman keamanan telah terjadi di kamp ini. Salah satunya adalah aksi pencurian dan pembobolan. Dalam hal ini, keamanan kamp menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan Unit dalam melaksanakan mandat misi. Untuk itu, penulis memandang perlu adanya evaluasi dengan menggunakan persepsi Crime Prevention Through Environmental Design untuk menigkatkan tingkat keamanan di Garuda Camp. Karena, CPTED didasarkan pada gagasan bahwa desain yang tepat dan efektif dalam penggunaan lingkungan binaan dapat menyebabkan berkurangnya tindakan kriminal dan ketakutan akan kejahatan, maupun perbaikan kualitas hidup disuatu lingkungan Penulis mengeksplorasi ancaman dan menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi pemenuhan persyaratan keamanan fisik di kamp. Hasil penulisan menunjukan bahwa Garuda Camp masuk ke dalam kategori ancaman level medium. Dengan demikian, untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut, peneliti merancangan strategi pencegahan ancaman yang didasarkan pada prinsip CPTED.

---

Indonesia is known as of one the Police Contributing Countries (PCC) in the United Nations Peacekeeping Operations. Since 1989, Indonesia, through Indonesian National Police, has deployed its police officers into various peacekeeping missions, either individually or in units called Formed Police Units (FPU). In deploying FPU, Indonesia as the PCC is not only responsible for preparing the personnel, but also equipping FPU in logistics and infrastructure, which includes appropriate camps in the mission area. These camps have an important role as the operational and administrative base of FPU, personnel accommodation, assets storage facility, and notably as the symbol of Indonesia’s commitment to its contribution to world peace. FPU Garuda Camp Indonesian in MINUSCA, Central African Republic, was built in 2018 by the International Relations Division of Indonesian National Police with total assets more than IDR 500 billion. For the last two years of the existence of Indonesian FPU mission in MINUSCA, several security threats have occurred to this camp, in the forms of thefts and burglaries. In this case, the camp security is an important element to ensure the unit's success in performing its mission mandate. Thus, the author thinks the need for an evaluation using the perception of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) in order to increase the level of security at Garuda Camp. In the author’s opinion, the design is appropriate because CPTED is based on a basic idea that a proper and effective design in utilizing a built environment can lead to a reduction in crime and fear of crime as well as an improvement in the quality of life in that environment. The author explores threats and employs the qualitative methods to identify the compliance of physical security requirements in the camp. The result of the study reveals that Garuda Camp can be classified into medium level threat category, so that a threat prevention strategy is highly needed. Therefore, in order to anticipate these potential threats, the author designs a threat prevention strategy based on the principles of CPTED."

"In this article, the author empirically uncovered hidden strategic significance behind the slogan 'TNI as the foremost vanguard and the last fort'. This effort was done by means of tracking historical flashbacks while comparing them with the doctrine of modern warfare as well as TNI's posture in the present. From the analysis it was then understood that the slogan is a unique concept that is surprisingly a genius combination of conventional and unconventional warfare strategies which are applicable in any given space time. "